Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sakitlah agar Dapat Tahanan Rumah

Expand Messages
  • Ambon
    http://www.suarapembaruan.co.id/News/2005/05/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Sakitlah agar Dapat Tahanan Rumah Kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2 oleh
    Message 1 of 1 , Apr 30, 2005
    • 0 Attachment
       
      SUARA PEMBARUAN DAILY

       

      Sakitlah agar Dapat Tahanan Rumah

      Kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2 oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang melibatkan Gubernur NAD Abdullah Puteh, tercatat sebagai perkara pertama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga proses penuntutan.

      Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

      SIDANG - Terdakwa kasus korupsi pembelian helikopter MI-2 Gubernur NAD Abdullah Puteh (tengah) memasuki ruang sidang di Gedung Uppindo, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (31/1).

      Sorotan publik terhadap perkara tersebut pada awalnya cukup besar. Hal ini bisa dimaklumi, karena masyarakat ingin melihat satu fakta, apakah KPK sebagai lembaga baru yang memiliki kewenangan besar dalam memberantas korupsi benar-benar ampuh.

      Sidang digelar dan sampailah pada tahap putusan. Majelis hakim yang diketuai Kresna Menon dengan anggota Gusrizal, Dudu Duswara, I Made Hendra Kusuma, dan Ahmad Linoh, menghukum Puteh 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Selain itu, Puteh juga harus membayar uang pengganti sebanyak Rp 3,687 milliar selambat-lambatnya sebulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau subsider satu tahun penjara.

      Menurut majelis hakim, Puteh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Mejelis hakim juga memerintahkan Puteh untuk tetap ditahan.

      Puteh banding. Kuasa hukum Puteh menyebut bahwa Puteh sakit. Berdasarkan permohonan kuasa hukum Puteh, Senin (18/4), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, HM Zaharuddin Utama menetapkan pengalihan status penahanan untuk Puteh menjadi tahanan kota yang berlaku 30 hari.

      Tak Sesuai KUHAP

      Pengalihan status tahanan itu tentu saja mengundang tanda tanya. Ahli Hukum Pidana Internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Prof Dr Romli Atmasasmita SH LLM menilai penetapan pengalihan penahanan itu catat hukum. "Apa pun alasan Zaharuddin, penetapan itu bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," kata Romli.

      Yang berwenang secara hukum mengeluarkan penetapan untuk pengalihan atau penangguhan penahanan adalah majelis hakim. Bukan ketua pengadilan atau wakilnya. "Majelis hakim saja belum terbentuk tetapi penetapan seperti itu dikeluarkan. Itu salah," ujar Romli.

      Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Johnson Panjaitan menilai, pengalihan penahanan yang begitu cepat terhadap Puteh cukup aneh. Aturan pengalihan penahanan itu seharusnya dikeluarkan majelis hakim dan harus melewati tahap-tahap, seperti berkas dari pengadilan tingkat pertama diterima Ketua PT, Ketua PT mengeluarkan penetapan untuk membentuk majelis hakim untuk menangani perkara itu, majelis hakim mempelajari berkas perkara. Setelah berkas perkara dipelajari baru permohonan pengalihan penahanan yang diajukan terdakwa bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak.

      Akibat penetapan penahanan itu, kata Johnson, putusan majelis hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama tidak bisa dieksekusi. "Padahal majelis hakim sudah memeriksa dengan memakan waktu lama dan membuang banyak energi. Semuanya tidak dihargai oleh Wakil Ketua PT Jakarta Zaharuddin," kata dia.

      Ia juga menilai, proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi justru dihancurkan oleh keputusan administratif Wakil Ketua PT. "Padahal ini perkara pertama yang ditangani KPK, tapi langsung dipatahkan," kata dia. Dengan begitu, PT Jakarta dinilai telah memberikan "bonus tabungan" menghirup udara bebas kepada Puteh.

      Romli berpendapat, sebaiknya Mahkamah Agung memeriksa Wakil Ketua PT Jakarta itu. Selanjutnya, ia harus diberi sanksi administratif.

      Hal senada diungkapkan Johnson. Selain itu, ia tidak boleh menangani perkara Puteh.

      Pendapat kuasa hukum Puteh tentu berbeda. Juan Felix Tampubolon, misalnya, mengatakan, di setiap pengadilan sebelum majelis hakim terbentuk, maka yang berwenang adalah lembaga, dalam hal ini ketua dan wakil ketua pengadilan. "Hal itu tidak bertentangan dengan KUHAP. Justru di sana dijelaskan," kata dia.

      Kuasa hukum Puteh lainnya, M Assegaf, pengalihan penahanan kliennya sangat beralasan. Pertama, terdakwa tidak mungkin melarikan diri. Keluarga Puteh, para kuasa hukumnya, dan Gubernur DKI Sutiyoso sebagai Ketua Asosiasi Gubernur seluruh Indonesia menjamin Puteh tak akan kabur. Kedua, Puteh masih sakit. Ketiga, sidang dan pemeriksaan sudah selesai, di mana terdakwa sudah divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. "Sudah lama kita meminta pengalihan penahanan itu, sekarang baru dikabulkan," kata Assegaf.

      Felix menambahkan, sampai sekarang Puteh masih dirawat di rumah sakit. "Itu membuktikan bahwa kami mengajukan permohonan dengan alasan yang tidak mengada- ada," kata dia. Silang pendapat soal status tahanan rumah setelah vonis ini setidaknya memberi pelajaran, kalau tak mau dibui setelah divonis maka bikinlah alasan sakit!

      PEMBARUAN/S EDI HARDUM

      Last modified: 29/4
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.