Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

SADANAS, ITU ALI SADIKIN ACUNGKAN SUMBER HUKUM PANCASILA, MANA JUDI DIHARAMKAN..

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se www.ahmad-sudirman.com Stockholm, 1 April 2005 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. SADANAS,
    Message 1 of 1 , Mar 31, 2005
    • 0 Attachment
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...
      www.ahmad-sudirman.com

      Stockholm, 1 April 2005

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.


      SADANAS, ITU ALI SADIKIN ACUNGKAN SUMBER HUKUM PANCASILA, MANA JUDI
      DIHARAMKAN OLEH SUMBER HUKUM PANCASILA
      Ahmad Sudirman
      Stockholm - SWEDIA.


      SADANAS ALIAS AGUS HERMAWAN, ITU ALI SADIKIN ACUNGKAN SUMBER HUKUM
      PANCASILA, MANA JUDI DIHARAMKAN OLEH SUMBER HUKUM PANCASILA

      "Saya tahu judi itu haram. Tapi kita harus memikirkan masyarakat kecil. Demi
      judi, saya rela masuk neraka. Tapi saya yakin Allah mengerti apa yang saya
      perbuat. Saya jengkel dengan orang-orang yang mengaku Islam itu. Mereka
      merasa dirinya malaikat. Mereka masih berpikir seperti abad ke-15." (Mantan
      Gubernur Jakarta dua periode (1966-1977) Ali Sadikin, TEMPO No. 04/XXXIV/21
      - 27 Maret 2005)

      "Bejat amat moral Bang Ali ini. Tolong kang bahas artikel ini" (Agus
      Hermawan , sadanas@... ,Fri, 1 Apr 2005 01:53:28 +0300)

      Baiklah saudara Agus Hermawan alias Sadanas di Kuwait, Al Kuwayt, Kuwait.

      Itu Ali Sadikin orang Sunda kelahiran Sumedang, mantan Gubernur Jakarta dua
      periode 1966-1977, memang tidak memakai dasar dan sumber hukum yang mengacu
      kepada sumber hukum yang diturunkan Allah SWT dan yang dicontohkan
      Rasulullah saw.

      Jadi, itu Ali Sadikin memang akan berbuat sesuka hati dan seenak udelnya
      sendiri. Apa yang ada dalam pikirannya, itulah yang menurut Ali Sadikin
      baik. Seperti judi, itu judi memang ketika ia menjabat sebagai Gubernur
      Jakarta, dilegalkan, pelacuran dilegalkan, hal-hal yang berbau haram menurut
      Islam, itu semuanya tidak ada dalam kamus Ali sadikin ini.

      Kalau ada orang yang bicara syariat Islam, terutama dari partai politik PKS
      yang mendominasi di DPRD Jakarta, maka Ali Sadikin menyatakan: "Itu sikap
      sok-sokan. Mereka harus sadar kita hidup di abad modern. Jangan merasa hebat
      dengan Islam-nya. Pemerintah, pengadilan, tentara, semua orang Islam. Tapi
      toh korupsi nomor satu. Jadi, jangan sombong dengan membawa-bawa Islam.
      Kalau cuma bicara sambil mengutip ayat, itu cuma untuk mencari popularitas.
      Mereka mau jadi penguasa."

      Jadi, memang wajar saja kalau itu mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin
      beralasan seperti itu, karena memang otaknya hanya dipenuhi oleh sampah
      hasil perasan pencasila. Mana itu Ali Sadikin mengenal dan memathui yang ini
      halal, yang itu haram. Karena memang tidak ada batasan dan sangsi hukum
      halal dan haram dalam sumber hukum pancasila yang dijabarakan kedalam UUD
      1945, Tap MPR, UU, PP, Keppres, Inspres, Perppu, KUHP, dan aturan-aturan
      lainnya.

      Nah, itu alasan Ali Sadikin, alasan orang sekuler. Mana itu ada dalam otak
      orang sekuler, surga dan neraka. Maka wajar saja itu Ali Sadikin mengatakan:
      "Saya sudah bilang ke Sutiyoso, "Memang nanti Sutiyoso masuk surga. Kalau
      saya, sih, akan masuk neraka."

      Itu soal surga dan neraka, bagi Ali Sadikin tidak begitu sangat
      dipermasalahkan. Yang sangat dipentingkan oleh Ali Sadikin yang sekuler dan
      otaknya sudah dipenuhi ampas pancasila adalah "agar bisnis judi di Jakarta
      mendapat payung hukum. Sebab, Pemda Jakarta bisa mendapat uang Rp 15 triliun
      per tahun. Kalau memang bisa mendapat uang Rp 15 triliun per tahun dari
      sumber pemasukan bukan judi, bolehlah mengharamkan judi." Atau itu Ali
      Sadikin berargumentasi: "Sekarang juga banyak ABG di mal-mal yang menjadi
      wanita tunasusila. Mengapa tidak kita lokalisasi saja? Itu lebih baik. Saya
      heran Pemda DKI dan DPRD menutup Kramat Tunggak."

      Begitu juga soal legalisasi judi menurut Ali Sadikin orang sekuler ini
      beralasan, bahwa biar pelanggannya hanya orang-orang Cina yang telah
      menjadikan judi sebagai budayanya.

      Orang Cina yang punya judi, yang main orang Cina, yang punya duit orang
      Cina, Pemda Jakarta dapat upeti Rp 15 triliun per tahun dari cukong Cina
      yang punya bisnis judi dan pelacuran, itulah cara Ali Sadikin untuk
      mendapatkan uang pemasukan bagi kas Pemda Jakarta.

      Nah, disini kelihatan makin jelas, itu dalam otak Ali Sadikin yang sekuler
      ini tidak tersimpan kamus Islam yang didalamnya ada hal yang dihalalkan, dan
      hal yang diharamkan. Melainkan, yang ada dalam kamus Ali Sadikin, kalau itu
      bisa menghasilkan pemasukan uang bagi kas Pemerintah Daerah Jakarta, maka
      santap saja.

      Jadi, sebenarnya itu Ali Sadikin orang Sunda yang sekuler ini kalau
      berbicara masalah legalisasi judi dan pelacuran di Jakarta, memang wajar
      saja, karena otaknya sudah dipenuhi ampas-ampas kelapa pancasila. Dimana
      tidak ada itu istilah halal dan haram dalam otak Ali Sadikin, yang ada
      adalah buntelan uang Cina. Jadi, itu Ali Sadikin ini sama juga dengan
      kacungnya orang Cina. Membangun Jakarta untuk dipakai judi bagi orang Cina
      dan untuk melakukan pelacuran bagi orang yang berlabelkan Islam, tetapi
      dalam keningnya dipasang merk pancasila, biar kelihatan jelas, bahwa orang
      pancasilais yang masuk ketempat pelacuran itu.

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      www.ahmad-sudirman.com
      ahmad@...
      ---------

      Date: Fri, 1 Apr 2005 01:53:28 +0300
      From: sadanas@...
      To: ahmad@...
      Subject: Demi Judi, Saya Rela Masuk Neraka

      Bejat amat moral Bang Ali ini. Tolong kang bahas artikel ini

      Agus Hermawan

      sadanas@...
      Equate Petrochemical company
      Kuwait, Al Kuwayt, Kuwait
      ----------

      TEMPO No. 04/XXXIV/21 - 27 Maret 2005

      Ali Sadikin: Demi Judi, Saya Rela Masuk Neraka

      ALI Sadikin tak pernah lepas dari kontroversi. Bekas Gubernur Daerah Khusus
      Ibu Kota Jakarta (1966-1977) ini kembali mengusung "ide liar". Di depan
      anggota DPRD Jakarta, bulan lalu ia mengusulkan agar bisnis judi di Jakarta
      mendapat payung hukum. Sebab, "Pemda DKI Jakarta bisa mendapat uang Rp 15
      triliun per tahun," ujar Ali Sadikin, mantap.

      Usulan legalisasi judi bukan barang baru bagi pensiunan letnan jenderal
      marinir yang akrab disapa "Bang Ali" itu. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta,
      dia pula yang melegalkan judi di Ibu Kota. Hasilnya, saat itu kas DKI
      Jakarta mendapat gelontoran dana segar Rp 20 miliar per tahun. Uang itu
      digunakan untuk membangun jalan, puskesmas, dan gedung sekolah.

      Namun, zaman telah berubah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini mendominasi
      DPRD Jakarta. Partai yang mengusung "semangat Islam" ini jelas-jelas menolak
      legalisasi judi, apalagi sebagai sumber pendapatan resmi Pemda DKI Jakarta.
      "Kami sadar kita butuh uang. Tapi tak harus menghalalkan yang haram," ujar
      Tri Wisaksana, Ketua PKS Jakarta.

      Ali tak peduli. Penasihat Gubernur DKI Sutiyoso itu malah mengejek politisi
      partai Islam hanya mencari popularitas dan jabatan. Seperti 34 tahun lalu,
      ketika ia melegalkan judi di Jakarta, ia menantang. "Demi judi, saya rela
      masuk neraka," katanya.

      Untuk mengupas polemik legalisasi judi dan pelbagai persoalan Ibu Kota,
      wartawan Tempo Setiyardi dan fotografer Bernard Chaniago pekan lalu
      mewawancarai Ali Sadikin. Meski hanya ditopang satu ginjal cangkokan, lelaki
      kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927, itu masih sanggup melayani dua jam
      wawancara. Berikut kutipannya.

      Mengapa Anda mengusulkan agar judi kembali dilegalkan di Jakarta?

      Saya ingin bersikap realistis dan tidak munafik. Ketika menjadi Gubernur DKI
      Jakarta (1966-1977), saya melegalkan judi karena pemda tak punya anggaran
      cukup. Padahal saat itu butuh banyak uang untuk membangun sekolah,
      puskesmas, dan jalan. Alim ulama semua meributkan, tapi saya bilang ke
      mereka, kalau mengharamkan judi, mereka harus punya helikopter. Soalnya,
      jalan-jalan saya bangun dari uang judi. Jadi, jalan di Jakarta juga haram.

      Jadi, Anda tahu bahwa agama sebenarnya mengharamkan judi?

      Ya! Saya tahu judi itu haram. Tapi kita harus memikirkan masyarakat kecil.
      Demi judi, saya rela masuk neraka. Tapi saya yakin Allah mengerti apa yang
      saya perbuat. Saya jengkel dengan orang-orang yang mengaku Islam itu. Mereka
      merasa dirinya malaikat. Mereka masih berpikir seperti abad ke-15.

      Bagaimana potret judi di Jakarta sekarang? Apakah akan memberi kontribusi
      besar?

      Dari pelbagai sumber saya, jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun.
      (Ia menyebut nama-nama sumbernya, "Tapi jangan dimuat, off the record,"
      katanya.) Kalau judi di Jakarta legal, Pemda DKI Jakarta bisa mendapat uang
      sekitar Rp 15 triliun per tahun. Itu jumlah yang besar. Bisa untuk membangun
      macam-macam. Untuk melanjutkan Proyek Banjir Kanal Timur, mendalamkan
      sungai, membuat rumah susun, membangun jalan-jalan. Proyek-proyek itu tak
      bisa ditunda lagi. Padahal pemerintah tak punya uang untuk menjalankannya.

      Siapa penguasa bisnis judi di Jakarta sekarang?

      Jangan tanya saya. Tanyakan ke aparat keamanan yang sekarang jadi beking
      mereka. Polisi pasti tahu siapa saja pemain yang ikut terlibat.

      Bagaimana bila rakyat miskin ikut bermain judi?

      Itu bisa diatur. Judi bisa ditujukan hanya untuk orang kaya etnis Cina. Bagi
      orang Cina, bermain judi adalah budaya. Itu untuk membuang sial. Makanya,
      dulu zaman Belanda kegiatan berjudi juga disahkan. Sekarang sebetulnya
      banyak bisnis judi di Jakarta. Banyak aparat keamanan yang jadi beking. Tapi
      kita ini orang munafik.

      Tapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mendominasi DPRD Jakarta, tak
      setuju usul Anda...

      Alaaa, itu.... (Bang Ali mengeluarkan kata mengumpat_$B!)_(BI>Red). Waktu
      saya bicara soal judi di DPRD Jakarta, yang berani bicara cuma satu orang.
      Tapi di surat kabar persoalannya jadi ramai. Kalau berani, suruh PKS bicara
      dengan saya. Saya akan tanya, apakah mereka bisa memberikan pekerjaan ke
      para pengangguran. Apakah bisa memberi uang Rp 15 triliun per tahun untuk
      Jakarta. Kalau memang bisa, bolehlah PKS mengharamkan judi.

      PKS juga ingin menghapuskan hiburan malam yang berbau maksiat_$B!)_(B/SPAN>

      Itu sikap sok-sokan. Mereka harus sadar kita hidup di abad modern. Jangan
      merasa hebat dengan Islam-nya. Pemerintah, pengadilan, tentara, semua orang
      Islam. Tapi toh korupsi nomor satu. Jadi, jangan sombong dengan membawa-bawa
      Islam. Kalau cuma bicara sambil mengutip ayat, itu cuma untuk mencari
      popularitas. Mereka mau jadi penguasa.

      Apakah Anda juga setuju dengan lokalisasi prostitusi?

      Ya. Saya yang membuat lokalisasi di Kramat Tunggak. Soalnya, ketika itu
      banyak berkeliaran "becak komplet" yang isinya wanita tunasusila. Daripada
      berkeliaran di jalan, lebih baik dibuat lokalisasi khusus. Sekarang juga
      banyak ABG di mal-mal yang menjadi wanita tunasusila. Mengapa tidak kita
      lokalisasi saja? Itu lebih baik. Saya heran Pemda DKI dan DPRD menutup
      Kramat Tunggak. Saya sudah bilang ke Sutiyoso, "Memang nanti Sutiyoso masuk
      surga. Kalau saya, sih, akan masuk neraka."

      Anda juga mengusulkan konsep megapolitan, kesatuan Jakarta dan kota-kota di
      sekitarnya. Apa ide dasarnya?

      Kota-kota kabupaten itu_$BM#_(Bogor, Tangerang, Bekasi, dan
      Depok_$BMQ_(Bembangunannya harus disatukan dengan DKI Jakarta. Konsep ini
      telah dirintis sejak zaman Bung Karno. Belakangan, kita mengenal sebutan
      Jabotabek. Kalau perencanaan pembangunannya bisa disatukan, kita akan
      memiliki konsep yang terpadu. Mereka dapat saling menunjang.

      Apakah mungkin?

      Sangat mungkin. Saya mengirim surat ke Presiden Yudhoyono untuk memberi
      masukan soal ini. Saya dan Sutiyoso lalu diterima Presiden membicarakan
      konsep ini. Pada prinsipnya, Presiden mendukung. Beliau bahkan sudah
      terlihat akan bergerak ke arah usulan itu. Untuk menjalankannya, Presiden
      bisa membuat keppres. Tapi akan lebih baik bila pemerintah mengusulkan
      sebuah undang-undang tentang megapolitan itu.

      Mengapa perencanaan pembangunan Jakarta dan kota sekitarnya harus jadi satu?

      Agar terintegrasi. Banyak contoh kasus akibat perencanaan yang tak sinkron.
      Misalnya persoalan pabrik pengolahan sampah di Bojong, Bogor. Mereka tak mau
      wilayahnya dibuat jadi pabrik sampah. Padahal Jakarta tak punya tanah untuk
      mengolah sampah. Mereka tak tahu bahwa pabrik sampah Bojong dibuat perusahan
      Jerman. Semua sampah diangkut truk khusus yang tertutup. Tak ada sampah yang
      ditimbun di tanah. Semua akan diolah dalam pabrik menjadi batu bata. Pabrik
      itu membutuhkan 1.300 pegawai yang bisa direkrut dari masyarakat sekitar.
      Penolakan itu karena ada yang menghasut. Mungkin juga karena melihat kasus
      di Bantar Gebang, Bekasi. Padahal konsepnya sangat berbeda.

      Apakah konsep megapolitan akan mencaplok wilayah Jawa Barat dan Banten?

      Konsep ini tak mencaplok wilayah Jawa Barat dan Banten. Sebagai orang Sunda,
      saya tak setuju kalau Jakarta mengambil wilayah Jawa Barat. Konsep ini untuk
      menyatukan perencanaan pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan
      Depok. Semua jadi satu konsep dan satu arah. Soal administrasi, mereka masih
      ikut Jawa Barat dan Tangerang ikut Banten. Pajak daerah masih untuk mereka.

      Mengapa tanggung? Bukankah lebih mudah bila dilebur jadi satu provinsi?

      Memang ada yang ekstrem. Bupati Bekasi, misalnya, ingin jadi bagian Jakarta.
      Selama ini mereka merasa ketinggalan. Tapi saya tak ingin Jawa Barat
      kehilangan wilayah. Jawa Barat juga punya sejarah panjang yang harus dijaga.
      Sebagai orang Sunda, saya merasa terhina bila wilayah Jawa Barat dicaplok
      Jakarta. Saya tak ingin kasus Banten terulang. Karena Bandung tak
      memperhatikan Banten, lalu mereka jadi provinsi sendiri. Tapi sekarang
      Banten tak maju-maju. Gubernurnya malah jadi tersangka korupsi.

      Bila konsep megapolitan dijalankan, apa keuntungan kota-kota di sekitar
      Jakarta?

      Jakarta harus membantu keuangan Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Bisa
      saja Jakarta memberi tiap kota Rp 500 miliar per tahun. Jakarta juga bisa
      memberi bantuan tenaga ahli. Kita harus saling mengisi. Jadi, ini akan
      saling menguntungkan. Saya sudah membicarakan konsep ini di DPRD Jakarta.
      Sekarang menunggu reaksi mereka.

      Konsep Anda sejalan dengan gagasan Gubernur Jakarta Sutiyoso?

      Saya memang penasihatnya. Saya bilang ke Sutiyoso untuk merencanakan Jakarta
      dengan matang. Dulu saya membuat master plan Jakarta untuk 20 tahun. Itu
      membuat saya dibanggakan oleh masyarakat Jakarta, bahkan oleh rakyat
      Indonesia. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan gubernur selanjutnya. Padahal
      membangun sebuah kota tidak mudah.

      Mengapa Anda mau menjadi penasihat Sutiyoso?

      Saya tahu dia dimusuhi banyak orang. Dia juga kontroversial. Tapi saya suka
      Sutiyoso karena keberaniannya. Dia juga punya ide untuk Jakarta. Memang
      Sutiyoso harus menerima pelbagai risiko. Selain itu, saya merasa Sutiyoso
      orang yang mengerti adat ketimuran. Dialah satu-satunya Gubernur DKI Jakarta
      yang pada awal jabatannya tahun 1996 menemui saya. Ketika itu Soeharto masih
      memusuhi saya. Sutiyoso datang untuk minta masukan. Gubernur yang lain tak
      pernah melakukan hal itu. Mereka tak tahu adat-istiadat. Padahal, kalau
      mereka datang, mereka yang untung. Itulah sebabnya dulu saya juga mendatangi
      bekas gubernur dan wali kota di DKI Jakarta untuk minta masukan mereka.

      Anda resmi diangkat sebagai penasihat Gubernur DKI?

      Ya. Sebagai gubernur, dia berhak mengeluarkan SK pengangkatan penasihat
      gubernur. Dengan jabatan itu, setiap bulan saya mendapat gaji Rp 600 ribu.
      Itu saya anggap tambahan saja. Soalnya, sebagai pensiunan gubernur, menteri,
      dan tentara, saya mendapat sekitar Rp 5 juta. Selain itu, pemda juga
      memutuskan saya tak perlu membayar listrik dan air PAM. Saya dianggap
      sebagai tokoh masyarakat.

      Apa pendapat Anda soal kondisi Jakarta sekarang?

      Makin berat. Kemacetan lalu-lintas terjadi di mana-mana. Saya orang yang
      tidak sabar dan bersikap kepala batu. Makanya saya berharap konsep
      megapolitan itu bisa menolong. Kota-kota di sekitar Jakarta harus menjadi
      satelit yang mandiri. Jadi, mereka harus mengurus kotanya. Ada perkantoran,
      industri, dan lain-lain. Kota Rotterdam di Belanda, misalnya, jumlah
      penduduknya turun karena ada kota-kota satelit di sekitarnya.

      Anda pernah membuat perencanaan pembangunan Jakarta untuk 20 tahun. Mengapa
      tak jalan?

      Gubernur Tjokropranolo, penerus saya, melakukan gerakan
      de-Ali-Sadikin-isasi. Semua kebijakan saya dihapuskan. Soalnya, ketika itu
      saya mulai bicara keras soal pemerintahan. Bersama Bung Hatta dan Jenderal
      Nasution, tahun 1978 saya mendirikan Yayasan Kesadaran Berkonstitusi. Kami
      melihat Soeharto mulai melenceng. Setelah itu, tahun 1980 saya membuat
      Petisi 50 yang menjadi oposisi bagi Soeharto. Itu membuat saya dianggap
      menjadi musuh pemerintah. Tapi saya merasa Tuhan menjaga saya. H.R.
      Dharsono, Ali Moertopo, dan tokoh lain sudah meninggal. Sampai sekarang saya
      tidak ada apa-apa. Saya malah bisa berlebaran ke Cendana. Soeharto saya
      rangkul dan saya beri sun. Saya tidak menaruh dendam ke Soeharto.

      Anda juga tokoh penting dalam sejarah TNI-AL. Bagaimana Anda melihat
      Angkatan Laut kita saat ini?

      Saya sedih melihat nasib Angkatan Laut. Padahal kita ini negara maritim,
      tapi kita takut dengan laut. Yang dibesar-besarkan justru konsep teritorial.
      Itu kebijakan yang salah arah. Akibatnya, kondisi AL nyaris lumpuh. Yang ada
      kapal-kapal tua. Bagaimana mungkin berperang dengan Malaysia? Kita bahkan
      tak mampu menjaga perairan kita dari serbuan nelayan asing.

      Dulu, apa yang Anda lakukan?

      Untuk merebut Irian Barat, tahun 1960 saya lima kali ke Rusia. Ketika itu
      jabatan saya Deputi II Menteri Kepala Staf Angkatan Laut. Kita membeli 150
      kapal perang dari Rusia. Empat belas di antaranya kapal selam. Total harga
      kapal-kapal itu US$ 800 miliar. Karena tak punya uang, kita pinjam dari
      Rusia. Untuk mengoperasikannya, saya mengirim para prajurit kita ke Rusia.
      Nah, melihat kekuatan mesin perang kita, Amerika dan PBB akhirnya
      memerintahkan Belanda keluar dari Irian Barat.

      Omong-omong, mengapa Anda masih saja bersikap keras?

      Itu sudah bawaan saya. Saya ini kepala batu. Kalau marah sering keluar kata
      "goblok!" Saat jadi gubernur, saya juga sering menempeleng bawahan yang
      salah. Saya juga ikut memukul copet yang tertangkap. Tapi, kalau sudah
      sampai di rumah, saya justru sedih. Saya kemudian sering memanggil
      orang-orang yang saya pukul. Saya tanya tentang keadaan mereka.

      Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin

      Tempat/tanggal lahir:Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927
      Pendidikan: Sekolah Pelayaran Tinggi, Semarang (1945). US Marine Corps
      School, AS
      Karier: Deputi II Panglima Angkatan Laut (1959-1963). Menteri Perhubungan
      Laut Kabinet Kerja (1963-1964). Menko Maritim/Menteri Perhubungan Laut
      (1964-1966). Gubernur DKI Jakarta, dua periode (1966-1977)
      ----------

      _________________________________________________________________
      Auktioner: Tjäna en hacka på gamla prylar http://tradera.msn.se
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.