Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

BAHTIAR ITU SOEKARNO DIGANDENG AIDIT DIPENTUNG SOEHARTO, JUTAAN RAKYAT DIBUNUH

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se www.ahmad-sudirman.com Stockholm, 1 Oktober 2004 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr.
    Message 1 of 4 , Oct 1, 2004
    • 0 Attachment
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...
      www.ahmad-sudirman.com

      Stockholm, 1 Oktober 2004

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.


      BAHTIAR ITU SOEKARNO DIGANDENG AIDIT DIPENTUNG SOEHARTO, JUTAAN RAKYAT
      DIBUNUH
      Ahmad Sudirman
      Stockholm - SWEDIA.


      AWAL GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 PKI, SOEKARNO DIGANDENG DN AIDIT, DIPENTUNG
      SOEHARTO LALU JUTAAN RAKYAT YANG DITUDUH KOMUNIS DIBUNUH

      "Bapak Ahmad Sudirman yang terhormat. Berkenaan tiap tanggal 30 September di
      Indonesia diperingati hari G-30S-PKI, boleh kiranya saya mohon Bapak
      menjelaskan tentang sejarah tersebut ? Atas perhatiannya, saya ucapkan
      terima kasih." (Bahtiar Rifai , bahtiar@... , bahtiar_rifai@...
      , Fri, 1 Oct 2004 05:49:03 +0700)

      Terimakasih saudara Bahtiar Rifai di Yogyakarta, Indonesia.

      Baiklah disini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran latar belakang
      lahirnya istilah gerakan 30 September 1965 yang menggambarkan tragedi
      perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Letjen Soeharto dari tangan Soekarno
      yang digandeng DN Aidit, tetapi dipukul Soeharto dengan senjatanya hasil
      ramuan jamu Soekarno yang diberi nama senjata Surat Perintah Sebelas Maret
      atau yang dikenal dengan Supersemar.

      Sebelum Soekarno digandeng Aidit, kita sorot selintas apa yang sedang dan
      telah dibuat oleh orang-orang komunis yang ada di Indonesia ini.

      Dimulai pada tanggal 16 Oktober 1905 ketika Hadji Samanhudi, Soemowardojo,
      Wirjotirto, Soewandi, Soerjopranoto, Djarmani, Harjosoemarto, Soekir dan
      Martodikoro di Sondokan, Solo mendirikan Sjarikat Dagang Islam (SDI). Dimana
      Hadji Samanhudi dipilih sebagai Ketua, Soemowardojo sebagai Penulis I,
      Soekir sebagai Penulis II, Djamal Soerodisastro sebagai Pembantu, Soekir dan
      Hadji Saleh sebagai pembantu keuangan, Harjosoemarto sebagai pembantu,
      Wirjosoetirto sebagai pembantu, Atmo sebagai pembantu. Tujuan Sjarikat
      Dagang Islam adalah mengutamakan sosial ekonomi, mempersatukan
      pedagang-pedagang batik, mempertinggi derajat bumiputra, memajukan agama dan
      sekolah-sekolah Islam. Dilatarbelakangi oleh adanya kompetisi yang meningkat
      dalam bidang perdagangan batik, terutama terhadap golongan Cina. Adanya
      sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia
      sehubungan dengan berhasilnya Revolusi Tiongkok 10 Oktober 1911 oleh Dr Sun
      Yat-sen. Adanya tekanan oleh masyarakat Indonesia di Solo (dari kalangan
      bangsawan mereka sendiri).

      Kemudian pada tanggal 11 Juni 1912 Hadji Oemar Said Tjokroaminoto masuk
      Sjarikat Dagang Islam (SDI). Kemudian diangkat sebagai pimpinan SDI. Karena
      Sjarikat Dagang Islam masih mempergunakan Anggaran Dasar lama, maka Hadji
      Samanhudi meminta kepada HOS Tjokroaminoto di Surabaya untuk menyiapkan
      Anggaran Dasar baru. Dan pada tanggal 10 September 1912 Anggaran Dasar baru
      disahkan di Notaris. Dimana Sjarikat Dagang Islam (SDI) diganti nama menjadi
      Sjarikat Islam (SI). SI memiliki tiga prinsip, yaitu berprinsip Islam,
      kerakyatan, ekonomi.

      Sebelum diadakannya Kongres SI kedua 20-27 Oktober 1917, di Jakarta muncul
      aliran revolusioner Sosialistis yang diwakili oleh Semaun, yang pada waktu
      itu menjadi ketua SI lokal Semarang. Pada tanggal April 1918 SI Afdelling B
      yang mendapat pengaruh Komunis terdapat di Priangan (Garut). Sebagai
      penyalur aspirasi dan wadah kepercayaan lokal, Afdeling B bertujuan
      menjalankan ketentuan agama Islam secara murni.

      Kongres Sjarikat Islam Nasional yang ketiga dilangsungkan di Surabaya 29
      September - 6 Oktober 1918. Dimana pengaruh Semaun makin menjalar ke tubuh
      SI. Pada 23 Mei 1920 sayap kiri partai Sjarikat Islam di bawah pimpinan
      Semaun membentuk Perserikatan Komunis Hindia sebagai pengganti ISDV, yang
      merupakan cikal-bakal PKI. Dalam kongres Sjarikat Islam kelima di Yogyakarta
      2-6 Maret 1921 Semaun melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan Sjarikat
      Islam pusat, sehingga timbul perpecahan. Di satu pihak aliran yang
      mendambakan aliran ekonomi dogmatis diwakili oleh Semaun, dan aliran
      Nasional keagamaan diwakili oleh HOS Tjokroaminoto.

      Kongres SI ke-enam diadakan di Surabaya 6-11 Oktober 1921. Disetujui adanya
      disiplin partai. HOS Tjokroaminoto tidak bisa datang , karena dalam tahanan
      dituduh dengan tuduhan sumpah palsu dalam perkara Afdeling B itu. Partai
      Sjarikat Islam memberlakukan peraturan partai baru, yang tidak membolehkan
      adanya keanggotaan yang ganda. Akibatnya terjadilah perpecahan dalam
      Sjarikat Islam. Akibatnya Semaun, Tan Malaka dan kawan-kawannya dikeluarkan
      dari Sjarikat Islam.

      Dalam Kongres PKI di Semarang 24-25 Desember 1921 mereka mengakui
      pemimpin-pemimpin Soviet yang besar Lenin dan Trotsky sebagai
      pahlawan-pahlawannya. Kongres di pimpin oleh Tan Malaka, karena ketuanya
      Semaun dan wakil ketua Darsono sudah berangkat ke Soviet bulan Oktober 1921
      untuk merapatkan hubungan dengan Moskow. Dalam kongres ini di ambil
      keputusan menyusun cabang-cabang Syarikat Islam yang ke luar dari CSI dalam
      satu CSI Merah guna menandingi CSI Putih dari HOS Tjokroaminoto.

      Dengan hembusan semangat revolusioner sosialistis yang ditiupkan dari Rusia
      dengan kemenangan Revolusi Komunisnya (1917), Semaun dan Darsono dengan
      Perserikatan Komunis Hindia (Indonesia)-nya atau akhirnya yang dikenal
      dengan nama Partai Komunis Hindia (Indonesia) mengadakan pemberotakan di
      Banten 1926 dan di Padang 1927 terhadap Pemerintah Belanda. Beratus-ratus
      orang komunis ditangkap dan diasingkan ke Digul. Beberapa pemimpinnya
      seperti Tan Malaka, Alimin dan Semaun melarikan diri ke luar negeri. Dan
      Partai Komunis Hindia (Indonesia) dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. (RH
      Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987, hal.134-139)

      Ternyata 21 tahun setelah Partai Komunis Hindia didubarkan Belanda, PKH
      muncul lagi. Diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville 17 Januari
      1948 yang isinya terdiri dari 10 pasal persetujuan gencatan senjata. 12
      pasal prinsip politik. Dan 6 pasal prinsip-prinsip tambahan dari KTN (Komisi
      Tiga Negara, Belgia. Australia, USA). Akibat dari persetujuan Renville ini
      wilayah RI makin sempit, hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang
      dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Ditambah dengan blokade
      ekonomi yang dilaksanakan Belanda secara ketat. Kemudian didaerah-daerah
      yang masih diduduki Belanda Rakyat Madura mendirikan Negara

      Setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 ditandatangani muncul Front
      Demokrasi Rakyat (FRD) yang dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948 oleh kelompok
      Amir Sjarifuddin yang waktu itu menempatkan diri sebagai oposisi terhadap
      Kabinet Hatta. FDR ini terdiri dari Partai Sosialis (kelompok Amir),
      Pesindo, Partai Buruh, PKI dan Sobsi. Setelah Musso yang baru kembali dari
      Moskow dengan bekal Revolusioner sosialistis Rusia-nya menginjakkan kakinya
      di Indonesia, PKI makin semangat.

      Pada tanggal 18 September 1948 PKI/FDR merebut kota Madiun dan
      memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia". Keesokan harinya,
      pada tanggal 19 September 1948 diumumkan pembentukan pemerintah baru. Selain
      di Madiun PKI juga berhasil membentuk pemerintah di Pati. Hanya usia "Soviet
      Republik Indonesia" tidak lama, karena Kolonel AH Nasution yang diberi tugas
      bisa menumpas kekuatan PKI dengan "Soviet Republik Indonesia"-nya. Dimana
      Musson berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh
      lainnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. (Sekretariat NRI, 30
      Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949, 1986, hal.162-185) (RH Saragih, J Sirait,
      M Simamora, Sejarah Nasional, 1987, hal.187-189)

      17 tahun kemudian setelah PKI digempur di Madiun PKI bangun dan menyerbu
      Dewan Jenderal.

      Pada tanggal 14 Januari 1965 ketika Ketua Comite Central PKI DN Aidit
      mengatakan bahwa partainya menuntut kepada Pemerintah agar kaum buruh dan
      tani dipersenjatai. Yang diformulasikan kedalam bentuk kebulatan tekad yang
      bunyinya antara lain: "Menyerukan dan mendesak Pemerintah dan alat-alatnya
      yang berwenang unuk segera melatih dan mempersenjatai sokoguru-sokoguru
      revolusi, sebagai jaminan utama guna mencegah dan mengalahkan tiap bentuk
      agresi Inggris dan agresi nekolim pada umumnya" (Sekretariat Negara RI, 30
      Tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, cetakan ke 7, 1986, hal. 20).

      DN Aidit mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar 15 juta massa tani dan
      buruh dipersenjatai. Juga untuk mengusahakan membentuk satuan-satuan yang
      disebut "Angkatan ke-5" di samping keempat Angkatan Bersenjata. Untuk
      mempersenjatai Angkatan ke-5 ini PKI merencanakan penggunaan senjata
      sebanyak 100 000 pucuk yang dijanjikan akan diberikan secara cuma-cuma oleh
      Perdana Menteri RRC Chou En Lai. (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia
      Merdeka, 1965-1973, cetakan ke 7, 1986, hal. 20-21).

      Pada hari Kamis malam, tanggal 30 September 1965 Dewan Revolusi yang diketua
      oleh Letkol Untung Sutopo, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa telah
      menyiapkan untuk melakukan serangan terhadap Dewan Jenderal.

      Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung Sutopo dengan dibantu
      oleh wakil-wakil ketua Brigjen Supardjo, Letkol (Udara) Heru, Kolonel (Laut)
      Sunardi dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas yang didukung oleh Partai
      Komunis Indonesia dibawah pimpinan Ketua Comite Central DN Aidit, juga
      didukung oleh Pimpinan Angkatan Udara serta Pasukan-pasukan Batalyon
      454/Para Divisi Dipenogoro dan Batalyon 530/Para Divisi Brawijaya melakukan
      serangan terhadap Dewan Jenderal.

      Sebagian korban akibat penyerbuan Dewan Jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965
      ini adalah 6 orang Perwira ABRI yaitu Letjen A Yani, Mayjen R Soeprapto,
      Mayjen Harjono MT, Mayjen Suwondo Parman, Brigjen DI Pandjaitan dan Brigjen
      Soetojo Siswomihardjo yang disebut oleh Wakil Perdana Menteri I / Menteri
      Luar Negeri Dr Soebandrio para jenderal tersebut dengan sebutan anggota
      Dewan Jendral yang punya hubungan kerja sama dengan CIA berdasarkan dokumen
      "konsep surat Gilchrist (Dubes Inggris di Jakartra)" yang ditemukan ketika
      diadakan pengobrak-abrikan rumah peristirahatan William Palmer Ketua
      American Motion Pictures Association of Importers di Puncak oleh anggota
      Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat tahun 1964.

      Deklarasi yang berisikan pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di
      daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora yang dikumandangkan oleh
      Dewan Revolusi yang diketua oleh Letkol Untung melalui RRI yang telah
      dikuasainya hanya hidup beberapa jam saja.

      Karena tidak lama kemudian Panglima Komando Strategis Angkatan Darat
      (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto yang sekaligus menjadi pucuk pimpinan
      sementara Angkatan Darat karena beberapa pimpinan Angkatan Darat telah
      lumpuh yang diakibatkan oleh dibunuhnya enam Jenderal diatas telah
      memobilisasi kekuatan dan dalam jangka waktu 2 hari telah mampu mengamankan
      keadaan. (Sekretariat NRI, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, 1986. Hal.
      41)

      Guru, sarjana, mahasiswa, pelajar, buruh dan rakyat menjadi objek propaganda
      Soeharto.

      Munculnya aksi-aksi pada tanggal 25 Oktober 1965 seperti KAMI (Kesatuan Aksi
      Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAPI
      (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia),
      KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI (Kesatuan Aksi Wanta Indonesia,
      KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) merupakan suatu usaha untuk menuntut
      penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam Gerakan 30
      September 1965. (Sekretariat NRI, 30 tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973,
      1986, hal. 73).

      Dimana aksi-aksi tersebut telah dimanfaatkan oleh Letjen Soeharto dengan
      ABRI-nya untuk membentuk front pancasila dengan menyapu bersih semua
      unsur-unsur yang berbau komunis.

      Disini Letjen Soeharto telah melakukan manipulasi politik untuk mencapai
      kekuasaannya dengan cara membangkitkan dan membantu usaha para Guru,
      Sarjana, Mahasiswa, Oelajar, Buruh, Wanita yang tergabung dalam Kesatuan
      Aksi untuk menghancur leburkan kekuatan Komunis yang ada di wilayah Negara
      Pancasila.

      Tidak sampai disitu saja, komunis telah disamakan dengan suatu yang
      menjijikkan dan membahayakan kelangsungan hidup dan kestabilan politik dan
      keamanan negara pancasila. Sehingga propaganda Soeharto ini telah menjadi
      suatu racun yang tidak mudah dibuang dari setiap pikiran rakyat Negara
      Pancasila.

      Tampilnya Soeharto sebagai musuh utama orang-orang komunis di Negara
      Pancasila adalah ditambah dengan ketika Mayjen Basuki Rachmat (Menteri
      Veteran), Brigjen M Jusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Brigjen
      Amirmachmud (Pangdam V/Jaya) dengan izin dan membawa pesan dari Menteri
      Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk langsung menghadap Soekarno di
      istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966.

      Setelah diadakan diskusi dan pembahasan tentang keadaan situasi politik,
      ekonomi, sosial dan keamanan, maka Soekarno memutuskan untuk membuat surat
      perintah kepada Letjen Soeharto.

      Dimana untuk membuat surat perintah tersebut Soekarno meminta kepada Dr
      Soebandrio, Dr Chairul Saleh dan Dr Leimena serta ketiga jendral utusan
      Letjen Soeharto itu untuk merumuskan isi surat perintah tersebut. Petang
      hari itu juga setelah surat perintah tersebut selesai dirumuskan dan
      ditandatangani oleh Soekarno, ketiga Jenderal utusan Letjen Soeharto pulang
      kembali ke Jakarta untuk menyampaikan surat perintah dari Soekarno untuk
      Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Dimana surat perintah
      tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret.

      Kemudian Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mendapat
      Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
      Revolusi/Mandatrais MPRS Soekarno, yang sebagian isi keputusan surat
      perintah tersebut memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk "Mengambil
      segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjadinja keamanan dan
      ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi,
      serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
      Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi
      untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan mellaksanakan
      dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi" (Sekretariat NRI, 30
      tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, 1986, hal. 91).

      Bunyi isi senjata Surat Perintah Sebelas Maret 1966 sebagai berikut:

      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SURAT PERINTAH

      I. Menginat
      1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional
      maupun Internasional.
      1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan
      Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.

      II. Menimbang
      2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja
      Revolusi
      2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat
      untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima
      Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

      III. Memutuskan/Memerintahkan

      Kepada : Letnan Djendral Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat
      Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

      1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjadinja keamanan
      dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja
      Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan
      Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi
      untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan mellaksanakan
      dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

      2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima
      Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.

      3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan
      tanggung-djawab seperti tersebut diatas.

      IV.Selesai

      Djakarta, 11 Maret 1966

      PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

      SUKARNO

      Satu hari berikutnya, tanggal 12 Maret 1966, 3 bulan sebelum SU IV MPRS (20
      Juni-5 Juli 1966) menetapkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang
      Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan Organisasi Terlarang
      Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Letjen Soeharto atas nama
      Presiden Soekarno menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis
      Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat
      Pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang
      seasas/berlindung/bernaung dibawahnya. Keputusan tersebut dituangkan dalam
      Keputusan Presiden/Panglima Tetinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar
      Revolusi No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 dan merupakan tindakan pertama
      Letjen Soeharto sebagai pengemban SP 11 Maret 1966. (Sekretariat NRI, 30
      tahun Indonesia Merdeka, 1965-1973, 1986, hal. 93).

      Jadi kalau ditelusuri secara jujur, sebenarnya bukan MPRS yang membubarkan
      lebih dahulu PKI dengan ideologi komunisnya diseluruh wilayah Negara
      Pancasila, melainkan Letjen Soeharto dengan ABRI-nya. Karena itu sebenarnya
      musuh utama dan yang telah membunuh ratusan ribu orang-orang komunis yang
      tergabung kedalam PKI dan seluruh Ormas-ormasnya dan puluhan ribu yang
      dijebloskan ke Pulau Buru dan Nusa Kambangan adalah Letjen Soeharto dengan
      ABRI-nya dan seluruh kaki tangan Penguasa Orde Baru selama 32 tahun.

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      www.ahmad-sudirman.com
      ahmad@...
      ----------

      Date: Fri, 1 Oct 2004 05:49:03 +0700
      From: Bahtiar bahtiar@...
      Reply-To: Bahtiar bahtiar@...
      To: Ahmad Sudirman ahmad@...
      Subject: Peringatan G-30S-PKI di Indonesia

      Yogyakarta, 01 Oktober 2004

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.

      Bapak Ahmad Sudirman yang terhormat.
      Berkenaan tiap tanggal 30 September di Indonesia diperingati hari G-30S-PKI,
      boleh kiranya saya mohon Bapak menjelaskan tentang sejarah tersebut ?
      Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

      Bahtiar Rifai

      bahtiar@...
      bahtiar_rifai@...
      Yogyakarta - Indonesia
      ----------

      _________________________________________________________________
      Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/
    • Muzakkir Abdul Hamid
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3720680.stm Amnesty urges Aceh inquiry By Rachel Harvey BBC, Jakarta The Indonesian military launched an offensive in
      Message 2 of 4 , Oct 6, 2004
      • 0 Attachment
        By Rachel Harvey
        BBC, Jakarta

        Indonesian police in Aceh (archive picture)
        The Indonesian military launched an offensive in Aceh in May 2003
        Amnesty International has called on Indonesia's president-elect, Susilo Bambang Yudhoyono, to investigate human rights abuses in Aceh province.

        Mr Yudhoyono, who is due to be sworn in on 20 October, has talked about adopting a new approach to Aceh's long-running separatist struggle.

        Indonesia recently lifted martial law in Aceh and replaced it with a state of civil emergency.

        Amnesty said it was still receiving information of widespread abuses.

        Latest official figures, released by the government, state that almost 7,000 suspected rebels have been killed or captured since the operation began.

        The information contained in the Amnesty report is not in itself new.

        International and local human rights organisations have consistently raised concerns about alleged abuses being committed by both sides in the conflict in Aceh.

        New leader's agenda

        The Indonesian security forces stand accused of torture, intimidation and the indiscriminate killing of suspected rebel supporters.

        The rebels are accused of taking hostages and using children as local spies.

        But it is the timing of this report that is significant.

        Earlier this week, Mr Yudhoyono was confirmed as the winner of Indonesia's first direct presidential election.

        Even before he is sworn into office, Amnesty is trying to force the Aceh question onto Mr Yudhoyono's agenda.

        The organisation is calling on him to state publicly his opposition to human rights violations and to appoint a team of experts to investigate alleged abuses in the province.

        Mr Yudhoyono was the government's chief security minister when the military operation in Aceh was launched, but he has recently said he wants to adopt a new approach to the problem.

        -------------------------------------------------------------------

        http://news.amnesty.org/index/ENGASA210422004

        Indonesia: Successful elections mask turmoil in Aceh (NAD)

        Woman walking past line of troops
        © Acehkita.
         

        Press release, 2004-10-07

        As the rest of Indonesia celebrates its first direct presidential elections, its westernmost province is in turmoil. Political killings, torture, and armed raids on homes and villages are ruining the Acehnese people's lives and forcing hundreds of them to flee.

        "There is virtually no aspect of life in the province that has been untouched by grave abuses of human rights, carried out under the military emergency and since," said Asia director Ingrid Massage, commenting on a new Amnesty International report on Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Yet these widespread abuses are largely hidden from the outside world."

        One farmer whom Amnesty International spoke to described how his 25 year-old brother, Ilhami, was shot dead by soliders as he was cutting grass for his cows in April 2004. Another man had seen a 16 year-old boy, Muliadi, working in the paddy fields when he was called over by a soldier. Muliadi tried to run away, but was shot in the ankle and captured. His whereabouts are unknown.

        "The military pays scant regard to the security of civilians," said Ms Massage. "Young men are particularly at risk as they are suspected of being members of the Free Aceh Movement (GAM). We are told of men, women and children being forced to take part in military operations as scouts and human shields. Women and girls have also been subjected to rape and other sexual violence."

        The situation in Aceh was downgraded from a military to a civil emergency in May this year, but reports of abuses continue. Several thousand suspected GAM members or supporters have been detained in the past 16 months. Many hundreds have been convicted to prison sentences after unfair trials -- often on the basis of confessions extracted under torture.

        GAM also commits serious human rights abuses, including hostage taking. They also recruit children to act as spies, take part in arson attacks and carry out domestic tasks.

        Despite the abuses and hardship resulting from the conflict, aid agencies face severe restrictions in working in Aceh and international human rights monitors are not allowed in at all.

        "Indonesia prides itself on its progress towards becoming a democratic state, yet for the Acehnese people little has changed. They live in a forgotten conflict zone and face terrible abuses of their human rights on a daily basis, with few avenues to turn to for help," said Ms Massage.

        Faced with these conditions, hundreds of Acehnese flee to neighbouring Malaysia. On arrival they risk arrest and detention in squalid immigration centres. Malaysia has even forcibly returned Acehnese refugees on several occasions, in spite of international law prohibiting the return of people to situations where they face serious human rights violations.

        Amnesty International urges the new president of Indonesia to state publicly his opposition to human rights violations and to set up a high-level team of independent experts to conduct an inquiry into the human rights abuses committed in Aceh. It is also essential that humanitarian and human rights groups -- including UN experts -- are allowed to visit. Foreign governments must dramatically increase pressure on Indonesia to open up Aceh to scrutiny by human rights experts, to allow aid agencies to carry out their work and to hold to account anyone who violates human rights.

        To see a copy of the report, Indonesia: New military operations, old patterns of abuse in Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD), please go to:
        http://web.amnesty.org/library/index/engasa210332004

        Background
        In May 2003 a military emergency was declared in the Indonesian province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, commonly known as Aceh). Civilian government was suspended and a massive counter-insurgency operation was initiated against the armed pro-independence group, the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). The following year marked one of the bloodiest in in the 28 year conflict in Aceh. In May 2004 the status of Aceh was downgraded from military to civil emergency.

        http://web.amnesty.org/library/index/engasa210332004



         


        ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
      • Muzakkir Abdul Hamid
        Indonesia: Torture, Political Killings and Armed Raids Destroying Lives As the rest of Indonesia celebrates its first direct presidential elections, its
        Message 3 of 4 , Oct 7, 2004
        • 0 Attachment
          amnesty international uk |

          Indonesia: Torture, Political Killings and Armed Raids Destroying Lives

          As the rest of Indonesia celebrates its first direct presidential elections, its western-most province is in turmoil, according to a new report from Amnesty International released today (7 October). Political killings, torture, and armed raids on homes and villages are ruining the lives of people in Aceh and forcing hundreds of them to flee.

          Amnesty International UK Director Kate Allen said:

          "There is virtually no aspect of life in Aceh that has been untouched by abuses of human rights, carried out under the military emergency and since. Yet these widespread abuses are largely hidden from the outside world.

          "Ordinary people are dragged into the conflict by armed forces and separatists alike. They are extorted, forced to perform guard duties and attend loyalty parades. Those who refuse can be accused of sympathy with the rebels and abused, arrested or even killed."

          One farmer whom Amnesty International spoke to described how his 25-year-old brother, Ilhami, was shot dead by soliders as he was cutting grass for his cows in April 2004. Another man had seen a 16-year-old boy, Muliadi, working in the paddy fields when he was called over by a soldier. Muliadi tried to run away, but was shot in the ankle and captured. His whereabouts are unknown.

          Those arrested for political reasons are frequently tortured to extract confessions of GAM membership. One 22-year-old man was reportedly beaten, burned, trampled on by 30 men, forced to strip and perform oral sex on another detainee and made to run barefoot on hot tarmac until his feet were burned. Another shop owner interviewed by Amnesty International in May 2004 still had dozens of cigarette burns on his arms three months after his arrest and torture. He claimed to have been accused of being a GAM intelligence officer after refusing to pay policemen "cigarette money".

          Kate Allen said:

          "The military pays scant regard to the security of civilians. Young men are particularly at risk as they are suspected of being members of the Free Aceh Movement (GAM). We are told of men, women and children being forced to take part in military operations as scouts and human shields. Women and girls have also been subjected to rape and other sexual violence."

          The situation in Aceh was downgraded from a military to a civil emergency in May this year, but reports of abuses continue. Several thousand suspected GAM members or supporters have been detained in the past 16 months. Many hundreds have been convicted to prison sentences after unfair trials - often on the basis of confessions extracted under torture.

          GAM also commits serious human rights abuses, including hostage taking. They also recruit children to act as spies, take part in arson attacks and carry out domestic tasks. Despite the abuses and hardship resulting from the conflict, aid agencies face severe restrictions in working in Aceh and international human rights monitors are not allowed in at all.

          Kate Allen said:

          "Indonesia prides itself on its progress towards becoming a democratic state, yet for the Acehnese people little has changed. They live in a forgotten conflict zone and face terrible abuses of their human rights on a daily basis, with few avenues to turn to for help."

          Faced with these conditions, hundreds of Acehnese flee to neighbouring Malaysia. On arrival they risk arrest and detention in squalid immigration centres. Malaysia has even forcibly returned Acehnese refugees on several occasions, in spite of international law prohibiting the return of people to situations where they face serious human rights violations.

          Amnesty International urges the new president of Indonesia to state publicly his opposition to human rights violations and to set up a high-level team of independent experts to conduct an inquiry into the human rights abuses committed in Aceh. It is also essential that humanitarian and human rights groups - including UN experts - are allowed to visit. Foreign governments must dramatically increase pressure on Indonesia to open up Aceh to scrutiny by human rights experts, to allow aid agencies to carry out their work and to hold to account anyone who violates human rights.

          Background

          In May 2003 a military emergency was declared in the Indonesian province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, commonly known as Aceh). Civilian government was suspended and a massive counter-insurgency operation was initiated against the armed pro-independence group, the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). The following year marked one of the bloodiest in the 28-year conflict in Aceh. In May 2004 the status of Aceh was downgraded from military to civil emergency.

           


          ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
        • Muzakkir Abdul Hamid
          http://www.amnesty.org.uk/news/press/15630.shtml Penyiksaan, Pembunuhan Politik, dan Serangan-Serangan bersenjata mengancurkan Kehidupan di Acheh. Ketika
          Message 4 of 4 , Oct 9, 2004
          • 0 Attachment

            http://www.amnesty.org.uk/news/press/15630.shtml

            Penyiksaan, Pembunuhan Politik, dan Serangan-Serangan bersenjata mengancurkan Kehidupan di Acheh.

             Ketika wilayah-wilayah Indonesia lainya merayakan pilihan raya presiden secara langsung untuk pertama kalinya, Acheh terus berkecamuk dalam huru-hara. Menurut sebuah laporan dari Ambesty Internasional yang dikeluarkan pada 7 Oktober , pembunuhan politik, penyiksaan,  dan serangan-serangan bersenjata atas rumah-rumah rakyat dan kampung-kampung masih terus menghancurkan kehidupan di Acheh dan memaksa beratus-ratus orang melarikan diri.

             Direktor Amnesty Internasional Inggris, Kate Allen berkata:

            "Pada dasarnya tidak ada satu aspek kehidupan di Acheh yang terlepas dari pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di bawah undang-undang darurat militer dan kini di bawah darurat sipil. Namun demikian pelanggaran-pelanggaran yang begitu bersimaharajalela secara luas itu masih saja tetap tersembunyi dari pandangan dunia luar."

             "Masyarakat biasa telah diseret ke dalam kancah konflik antara angkatan bersenjata Indonesia dan pihak pemisah. Rakyat di peras, dipaksa menjalankan tugas jagamalam dan menghadiri upacara-upacara menyatakan taat setia kepada negara. Barangsiapa menolak dituduh bersimpati dengan GAM dan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh".

             Seorang petani yang diwawancarai oleh Amnesty International menggambarkan bagaimana adiknya yang berumur 25 tahun bernama Ilhami, telah ditembak oleh serdadu Indonesia ketika sedang memotong rumput untuk lembunya pada bulan April 2004. Seorang petani lainnya melaporkan melihat seorang belia berumur 16 tahun, Muliadi, yang sedang bekerja di sawah telah dipanggil oleh seorang serdadu. Muliadi coba melarikan diri, tetapi telah ditembak di kaki dan ditangkap. Keberadaannya kini tidak diketahui. Mereka yang ditangkap oleh sebab-sebab politik sering disiksa untuk mendapatkan pengakuan sebagai anggota GAM. Seorang pemuda berusia 22 tahun melaporkan telah dipukul, dibakar, dan diinjak-injak oleh 30 serdadu, ditelanjangkan dan dipaksa melakukan sex-mulut dengan seorang tahanan lainnya, kemudian dipaksa berlari-lari tanpa kasut di atas aspal panas hingga telapak kakinya lecuh. Seorang pemilik kedai yang diwawancarai oleh Amnesty Internasional pada bulan Mei 2004 masih nampak berpuluh-puluh luka bakar di lengannya tiga bulan setelah dia ditangkao dan disiksa. Katanya dia dituduh sebagai intel GAM, setelah menolak memberi "wang rokok" kepada seorang anggota Polis Indonesia. 

             Kate Allen seterusnya berkata:

             "Militer Indonesia tidak perduli sama sekali akan keselamatan warga sipil. Yang paling terancam adalam para pemuda kerana mereka dicurigai sebagai anggota Gerakan Acheh Merdeka (GAM). Kami telah diberitahu tentang lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang dipaksa ikut dalam operasi-operasi militer sebagai perisai hidup. Perempuan dewasa dan anak-anak dara telah diperkosa dan dikenakan kekerasan-kekerasan sex lainnya."

             Status pemerintahan di Acheh telah diturunkan dari darurat milier ke darurat sipil dalam bulan Mei yang lalu, tetapi laporan-laporan penyiksaan berlanjutan terus. Beberapa ribu orang yang dicurigai sebagai anggota atau pendukung GAM telah ditahan dalam masa 16 bulan yang lalu. Beratus-ratus orang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjcara setelah melalui proses peradilan yang tidak adil - sering sekali berdasarkan pengakuan yang didapatkan dengan penyiksaan.

            "Indonesia membanggakan diri dengan kemajuan yang dicapai dalam menuju ke arah sistem pemerintahan demokrasi, namun nasib bangsa Acheh tetap tidak berubah. Mereka hidup dalam sebuah kawasan konflik yang telah dilupakan dan menghadapi pelanggaran-pelanggaran dahsyat atas hak-hak asasi mereka setiap hari tanpa ada jalan untuk mendapatkan pertolongan."

            Berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti itu, beratus-ratus orang Acheh telah melarikan diri ke Malaysia. Setibanya di negara tetangga itu mereka terpaksa pula menghadapi risiko ditangkap dan ditahan di pusat-pusat tahanan imigrasi yang sangat buruk keadaannya. Malaysia bahkan telah menghantar balik para pengungsi Acheh beberapa kali, walaupun undang-undang internasional melarang memulangkan orang-orang yang menghadapi pelanggaran serius atas hak-hak asasi mereka di negara sendiri.

            Amnesty Internasional menggesa presiden baru Indonesia untuk menyatakan dengan terbuka dan jelas tentangannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dan membentuk sebuah tim tinggkat tinggi beranggotakan pakar-pakar yang bebas untuk mengadakan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan di Acheh. Adalah sangat perlu juga agar supaya badan-badan hak-hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan - termasuk pakar-pakar PBB- supaya dibenarkan melawat Acheh. Pemerintah-pemerintah asing mesti meningkatkan secara drastis tekanan atas Indonesia untuk membuka Acheh bagi amatan pakar-pakar hak asasi manusia, dan membenarkan badan-badan bantuan kemanusiaan untuk menjalankan khidmat mereka dan membawa mereka yang beranggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusis ke depan pengadilan. 

            Laporan penuh Amnesty Internasional dapat dibaca dalam websitenya:  http://www.amnesty.org.uk/news/press/15630.shtml



            Muzakkir Abdul Hamid <lampohawe@...> wrote:
            amnesty international uk |

            Indonesia: Torture, Political Killings and Armed Raids Destroying Lives

            As the rest of Indonesia celebrates its first direct presidential elections, its western-most province is in turmoil, according to a new report from Amnesty International released today (7 October). Political killings, torture, and armed raids on homes and villages are ruining the lives of people in Aceh and forcing hundreds of them to flee.

            Amnesty International UK Director Kate Allen said:

            "There is virtually no aspect of life in Aceh that has been untouched by abuses of human rights, carried out under the military emergency and since. Yet these widespread abuses are largely hidden from the outside world.

            "Ordinary people are dragged into the conflict by armed forces and separatists alike. They are extorted, forced to perform guard duties and attend loyalty parades. Those who refuse can be accused of sympathy with the rebels and abused, arrested or even killed."

            One farmer whom Amnesty International spoke to described how his 25-year-old brother, Ilhami, was shot dead by soliders as he was cutting grass for his cows in April 2004. Another man had seen a 16-year-old boy, Muliadi, working in the paddy fields when he was called over by a soldier. Muliadi tried to run away, but was shot in the ankle and captured. His whereabouts are unknown.

            Those arrested for political reasons are frequently tortured to extract confessions of GAM membership. One 22-year-old man was reportedly beaten, burned, trampled on by 30 men, forced to strip and perform oral sex on another detainee and made to run barefoot on hot tarmac until his feet were burned. Another shop owner interviewed by Amnesty International in May 2004 still had dozens of cigarette burns on his arms three months after his arrest and torture. He claimed to have been accused of being a GAM intelligence officer after refusing to pay policemen "cigarette money".

            Kate Allen said:

            "The military pays scant regard to the security of civilians. Young men are particularly at risk as they are suspected of being members of the Free Aceh Movement (GAM). We are told of men, women and children being forced to take part in military operations as scouts and human shields. Women and girls have also been subjected to rape and other sexual violence."

            The situation in Aceh was downgraded from a military to a civil emergency in May this year, but reports of abuses continue. Several thousand suspected GAM members or supporters have been detained in the past 16 months. Many hundreds have been convicted to prison sentences after unfair trials - often on the basis of confessions extracted under torture.

            GAM also commits serious human rights abuses, including hostage taking. They also recruit children to act as spies, take part in arson attacks and carry out domestic tasks. Despite the abuses and hardship resulting from the conflict, aid agencies face severe restrictions in working in Aceh and international human rights monitors are not allowed in at all.

            Kate Allen said:

            "Indonesia prides itself on its progress towards becoming a democratic state, yet for the Acehnese people little has changed. They live in a forgotten conflict zone and face terrible abuses of their human rights on a daily basis, with few avenues to turn to for help."

            Faced with these conditions, hundreds of Acehnese flee to neighbouring Malaysia. On arrival they risk arrest and detention in squalid immigration centres. Malaysia has even forcibly returned Acehnese refugees on several occasions, in spite of international law prohibiting the return of people to situations where they face serious human rights violations.

            Amnesty International urges the new president of Indonesia to state publicly his opposition to human rights violations and to set up a high-level team of independent experts to conduct an inquiry into the human rights abuses committed in Aceh. It is also essential that humanitarian and human rights groups - including UN experts - are allowed to visit. Foreign governments must dramatically increase pressure on Indonesia to open up Aceh to scrutiny by human rights experts, to allow aid agencies to carry out their work and to hold to account anyone who violates human rights.

            Background

            In May 2003 a military emergency was declared in the Indonesian province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD, commonly known as Aceh). Civilian government was suspended and a massive counter-insurgency operation was initiated against the armed pro-independence group, the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). The following year marked one of the bloodiest in the 28-year conflict in Aceh. In May 2004 the status of Aceh was downgraded from military to civil emergency.

             


            ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!


            ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.