Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Beredar, Daftar Lengkap Front Bentukan Militer

Expand Messages
  • Marcopolo
    Beredar, Daftar Lengkap Front Bentukan Militer Reporter: Sulaiman - Jakarta, 2004-09-03 22:04:50 Mendadak pelataran parkir Hotel Kuala Tripa di Jalan Abdullah
    Message 1 of 1 , Sep 4, 2004
    • 0 Attachment
      Beredar, Daftar Lengkap Front Bentukan Militer
      Reporter: Sulaiman - Jakarta, 2004-09-03 22:04:50

      Mendadak pelataran parkir Hotel Kuala Tripa di Jalan Abdullah Ujong Rimba, Banda Aceh dipadati sedikitnya 300-an orang. Masyarakat dari Aceh Tengah yang mendatangi hotel paling kesohor seantero Aceh 17 Maret tahun silam itu bukannya hendak menginap. Mereka ingin mengadu ke Komite Keamanan Bersama (Joint Security Committee/JSC).

       

      Masyarakat yang sempat mengungsi ke Kabupaten Bireun itu mengeluhkan kondisi keamanan di kampung halamannya. Mereka mengeluhkan tak tahu harus ke mana setelah tempat tingal mereka dibakar dan kebun kopinya porak-poranda sehingga mereka memutuskan untuk mengungsi ke Banda Aceh.

       

      "Kondisi keamanan di daerah kami sangat kacau. Kami sudah lama terlunta-lunta, tak ada mau peduli," kata Usman, seorang di antara mereka seperti dikutip Kompas ketika itu.

       

      Tak sekedar berkeluh. Dalam kesempatan itu, masyarakat yang ditemui tiga anggota JSC, yaitu Kapten Kirtamay (Thailand), Komisaris Polisi Adang Suherman (Indonesia) dan Marzuki (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) juga menyampaikan sebuah tuntutan yang mengejutkan.

       

      Betapa tidak, mereka menuntut kelompok sipil bersenjata dilucuti senjatanya. Anehnya, kelompok bersenjata yang dimaksud bukan GAM, melainkan milisi. "Kami butuh kedamaian, bukan milisi-milisi," ujar seorang di antara mereka saat menyampaikan tuntutan kepada JSC.

       

      Segera setelah kunjungan masyarakat tersebut isu ada milisi di Aceh semakin merebak. Silang pendapat mengenai aktivitas kelompok bersenjata itu pun mencuat.

       

      Silang pendapat belum mereda ketika sekitar 2.000-an masyarakat di Aceh Barat dilaporkan memproklamirkan berdirinya Front Teuku Umar (Front TUM), 29 Desember tahun yang sama. Front yang dideklarasikan di Lapangan Teuku Umar itu bertujuan memberantas GAM. Bahkan dengan iming-iming bagi yang mendapatkan senjata GAM akan menerima imbalan.

       

      Awal dari aktivitasnya, selain berikrar mereka juga membakar bendera GAM dan sejumlah foto petinggi GAM mulai dari Hasan Tiro, Zaini Abdullah, Muzakir Manaf hingga Sofyan Dawod.

       

      Pada wartawan, Komandan Korem 012/Teuku Umar, Kolonel Inf. Geerhan Lantara membantah bahwa front disebut milisi.

       

      “Milisi itu istilah barat. Dan pengertian milisi itu, diorganisir, dipersenjatai dan digunakan untuk bertempur. Sedangkan yang mereka lakukan saat ini adalah melakukan bela negara dan itu diatur oleh undang-undang. Doktrinnya bela negara, kalau Anda tidak mau melakukan bela negara perlu dipertanyakan kewarganegaraan Anda,” tegas Geerhan ketika itu.

       

      Lebih jauh pada pers usai upacara itu Geerhan menambahkan, setiap warga negara tanpa terkecuali wajib mengikuti bela negara, bila dibutuhkan.

       

      Makanya, pelatihan dan pelajaran menembak, wawasan nusantara dan pengetahuan lainnya yang tiga bulan lalu diberikan kepada kepala-kepala dinas di Aceh Barat dan ratusan PNS lainnya di Pemda Aceh Barat, diartikan sebagai pelatihan bela negara.

       

      “Itu kita berikan pada mereka untuk bisa mengamankan dirinya dari GAM dan juga ancaman keamanan lainnya,” terangnya lagi. Sementara front TUM, menurut Geerhan belum ada konsep untuk melatih kedalam bentuk-bentuk pelatihan militer, semisal belajar menembak.

       

      Beredar Dokumen Wanra

      Ingin membuktikan pada khalayak ramai bahwa milisi di Aceh bukan desas-desus, sejumlah NGO (non-governement organization) yang tergabung dalam Sahabat Aceh mengedarkan pada pers bundelan 12 halaman yang berisi data organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) yang dikatakan Sahabat Aceh sebagai front milisi.

       

      Dokumen yang setiap lembarnya di sudut kiri atas bertuliskan “Penguasa Darurat Militer Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Satuan Tugas Intelijen” itu mencantumkan daftar Satter/Kodim, nama Wanra, pimpinan organisasi, jumlah basis massa, jumlah pengurus dan waktu deklarasi. Bahkan laporan hasil kegiatan Front Wanra turut melengkapi dokumen tersebut.

       

      Di sela-sela konfrensi pers, Ori Rahman, aktivis Kontras mengungkapkan, tindak pelibatan masyarakat dalam kegitan kemiliteran merupakan tindakan bertentangan dengan konvensi HAM Jenewa.

       

      “Tidak boleh melibatkan non-kombatan dalam aktivitas kemiliteran itu dalam konvensi Jenewa,” terang Ori, Jum’at (3/8).

       

      Masih menurut Ori, kendati yang menjadi pengurus dan anggota front tersebut merupakan sipil, tetap saja terbilang kejahatan kemanusian. Namun, beda halnya jika pengurus dan anggota front terlibat atas dasar paksaan atau tekanan. “Secara hukum orang terpaksa tidak bisa dihukum, terlepas dari ancaman pidana,” terang Ori.

       

      Dalam siaran persnya, Sahabat Aceh mempertanyakan payung hukum yang digunakan Penguasa Darurat Militer dalam membentuk front milisi yang berjumlah 19 organisasi, 18 di antara berada di Aceh dan 1 berada di Langkat Sumatera Utara itu. Bila mengunakan UU No 22/1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, menurut Sahabat Aceh, itu tidaklah tepat.

       

      “Dalam UU itu, harus atas pertimbangan keamanan genting dan jumlah personil TNI/Polri tidak memadai, sementara saat ini jumlah personel TNI/Polri di Aceh mencapai 50 ribu orang,” terang Sahabat Aceh.

       

      Yang menarik dari dokumen itu, dari 19 front alias wanra, empat di antaranya dipimpin oleh anggota DPRD seperti Geurakan Rakyat Anti Separatis Aceh (Geurasa) yang dipimpin anggota DPRD Pidie, Front Anti Gerkan Separatis Aceh Merdeka (FAGSAM) yang dipimpin anggota DPRD Aceh Jaya, Gerakan Perlawanan Separatis GAM (FSPG) yang dikomandani seorangg anggota DPRD Aceh Tengah dan FSPG di Kabupaten Aceh Tenggara yang juga diketuai salah seorang anggota DPRD-nya.

       

      Sementara pimpinan front lainnya terdiri dari pegawai negeri sipil (Ormas NKRI di Sabang), kontraktor (FPSG Bireuen) dan bahkan Ketua Bappeda di FPSG Kabupaten Gayo Luwes.

       

      Darimana Datangnya Uang?

      Sahabat Aceh juga mempertanyakan asal budget yang dialokasikan untuk aktivitas Wanra dan bagaimana pertanggungjawabannya. Hal itu mengingat jumlah massa front yang tercantum dalam dokumen itu mencapai lebih dari 170.000 orang dan jumlah pengurusnya yang mencapai 674 orang.

       

      Kendati demikian, aktivis Sahabat Aceh tidak yakin dengan angka tersebut. Salah seorang aktivis mensinyalir, besarnya angka massa dan pengurus erat kaitannya dengan pembengkakan budget.

       

      “Aku rasa itu hanya untuk pembengkakkan anggaran saja,” terang aktivis yang tak ingin disebut namanya.

       

      Sementara itu di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto berjanji akan mengusut indikasi korupsi di insitusi yang dipimpinnya selama masa Darurat Militer. Menurut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), indikasi korupsi selama Darurat Militer mencapai Rp 2,7 triliun, dilakukan hampir semua instansi di sekitar 68 proyek.

       

      “Dalam klarifikasi nanti, saya tidak ingin tergesa-gesa menjawab apakah (korupsi) ada atau tidak,” ujar Endriartono seusai serah terima pengalihan organisasi, adiministrasi dan finansial peradilan militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung (MA) di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/9).

       

      Sahabat Aceh mendesak agar Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) membubarkan organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) yang dibentuk Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) selama masa Darurat Militer. Menurut Sahabat Aceh, Wanra sangat mungkin memicu konflik horizontal antar masyarakat Aceh di kemudian hari.

       

      “Kami khawatir pengalaman yang terjadi di Timor Timur akan berulang lagi. Karena kemudian pihak TNI dan Polri tidak mampu mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh milisi dengan alasan kendala psikoligis,” demikian penyataan pers yang ditandatangani Koordinator Sahabat Aceh, Bonar Tigor Naipospos. [A]

       

      Baca juga:

      Apakabar Front-front Bentukan Militer?

      Foto Acehkita Berbuah Kecemasan

      OMBUDSMAN
      Foto yang Bermasalah



      versi cetak Versi Cetak  Kirim Ke Teman Kirim Ke Teman  Rekomendasikan Rekomendasikan


      Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping" your friends today! Download Messenger Now
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.