Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA KEBOBOLAN

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se Stockholm, 31 Desember 2003 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA
    Message 1 of 1 , Dec 30, 2003
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      Stockholm, 31 Desember 2003

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.

      MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA KEBOBOLAN
      Ahmad Sudirman
      Stockholm - SWEDIA.


      MENLU NOER HASSAN WIRAJUDA YANG BEBERAPA BULAN LAGI AKAN TURUN SUDAH TIDAK
      MAMPU LAGI MENANGKIS TINJU GAM

      Memang kelihatan sekali, itu Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong Noer
      Hassan Wirajuda yang dikatrol oleh Presiden Megawati yang beberapa bulan
      lagi akan turun sudah tidak mampu lagi menangkis kepalan tinju GAM, sehingga
      langkah kuda-kuda strategi dan taktik mempertahankan pendudukan Negeri Aceh
      sudah hampir berantakan.

      Coba saja perhatikan, ketika GAM meluncurkan tinjunya dengan menggunakan
      sarung tinju Human Rights Watch dalam bentuk laporan "Aceh di Bawah Darurat
      Militer: di Dalam Perang Rahasia" (Aceh Under Martial Law: Inside the Secret
      War) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2003. (
      http://hrw.org/reports/2003/indonesia1203/indonesia1203.pdf ) langsung saja
      Menlu Noer Hassan Wirajuda sempoyongan, sambil berkelit "Secara legal, yang
      terjadi di Aceh bukanlah perang. Karena perang dalam artian hukum adalah
      konflik bersenjata antar-negara. GAM kan bukan negara. Karena itu, maksimum
      yang dikatakan adalah kontak senjata. Tidak ada ’secret war’, karena
      pernyataan pemerintah tentang peluncuran operasi terpadu sejak 19 Mei sangat
      jelas. Jadi tidak perlu ada pertanyaan tentang legalitas operasi yang kita
      nyatakan secara terbuka, tidak secara ’secret’. Karena itu, judul laporan
      "secret war in Aceh", tidak punya dasar. Termasuk darurat militer yang
      menyertai operasi terpadu, yang kita nyatakan secara terbuka. Bahwa dalam
      darurat militer ada pembatasan-pembatasan, di mana-mana di seluruh dunia
      juga begitu." ( http://www.kompas.com/utama/news/0312/19/010010.htm )

      Nah sekarang, kalau Menlu Noer Hassan Wirajuda mau saja sedikit berpikir
      tidak hanya langsung berkelit, maka sebenarnya Keputusan Presiden RI nomor
      28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan
      darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada
      tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 selama 6 bulan
      dan yang sekarang telah diperpanjang waktunya serta disusul oleh Keputusan
      Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43
      Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya
      Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan
      dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 adalah keduanya
      merupakan dasar hukum untuk melegalisasi penumpasan dengan senjata secara
      tertutup dan rahasia terhadap rakyat Aceh yang menuntut kembali Negeri Aceh
      yang telah dicaplok dan diduduki oleh pihak Soekarno Cs dan dipertahankan
      sampai detik ini oleh pihak Presiden Megawati Cs.

      Mengapa Keppres RI No.28 Tahun 2003 dan Keppres RI No.43 Tahun 2003 adalah
      dasar hukum untuk melegalisasi penumpasan dengan senjata secara tertutup dan
      rahasia terhadap rakyat Aceh yang menuntut kembali Negeri Aceh yang telah
      dicaplok dan diduduki oleh pihak Soekarno Cs atau kalau menurut pihak Human
      Rights Watch dalam laporannya menyatakan the Secret War atau Perang Rahasia
      ?

      Karena memang jelas, dalam prakteknya "Darurat militer di Aceh adalah
      operasi militer terbesar di Indonesia sejak invasi militer di Timor Timur
      tahun 1975. Operasi militer di Aceh melibatkan sekitar 30.000 tentara,
      melawan sekitar 5000 pasukan bersenjata GAM." (
      http://hrw.org/indonesian/docs/2003/12/17/indone6703.htm )

      Apalagi kalau isi Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang
      pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di
      Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditelusuri dan didalami secara mendalam
      seperti yang terkandung dalam Pasal 1 Seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
      Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat
      Militer. Pasal 4 Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer
      sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang
      Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
      Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960. Dimana sebagian ketentuan-ketentuan
      Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23
      Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya adalah Penguasa Darurat Militer dalam
      menegakkan, mengatur dan melaksanakan kekuasaan telah diberikan hak
      kekuasaan untuk menggunakan kekerasan.

      Jadi walaupun pernyataan keadaan bahaya belum dinyatakan dalam tingkatan
      keadaan perang, tetapi ternyata dalam prakteknya keadaan bahaya dengan
      tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah
      berubah menjadi tingkatan keadaan perang. Apalagi kalau dilihat dari jumlah
      angkatan bersenjata yang ditugaskan dan ditempatkan di Aceh.

      Kemudian yang membukakan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat
      militer di Aceh menjadi tingkatan keadaan perang rahasia adalah setelah
      dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat
      Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara
      Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh
      Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni
      2003.

      Nah disini, Keppres RI No. 43 Tahun 2003 merupakan kain dan pagar penutup
      keadaan darurat militer di Aceh dari jangkauan pihak organisasi-organisasi
      pengawas independen, termasuk organisasi internasional, Komnas HAM dan
      organisasi HAM nasional lainnya dalam usaha untuk melaksanakan investigasi
      akibat dari pelaksanaan Keppres RI No. 28 Tahun 2003.

      Selanjutnya yang digemborkan oleh pihak Penguasa Darurat Militer Pusat
      Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh
      Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya mengenai operasi terpadu, yang terdiri
      dari operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, dan
      pemulihan pemerintah daerah di Aceh adalah sebenarnya hanyalah merupakan
      suatu kamuflase dari tujuan sebenarnya dari dikeluarkannya Keputusan
      Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam
      Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana
      telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun
      1960.

      Jadi sebenarnya, apa yang ditonjolkan dengan sebutan operasi terpadu yang
      mencakup operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan,
      dan pemulihan pemerintah daerah di Aceh sebagai penerapan dilapangan
      Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya
      dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh
      Darussalam tidak lain hanyalah sebagai selubung operasi militer
      besar-besaran terhadap rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Hasan Muhammad
      di Tiro yang menuntut keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki
      Soekarno dikembalikan lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan
      melanggar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa
      sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
      maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
      peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      _________________________________________________________________
      Hitta rätt köpare på MSN Köp & Sälj http://www.msn.se/koposalj
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.