Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI ACEH SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN MENJADI POSITIF

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se Stockholm, 1 Agustus 2003 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI
    Message 1 of 1 , Aug 1, 2003
    • 0 Attachment
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      Stockholm, 1 Agustus 2003

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.

      NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI ACEH SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN MENJADI POSITIF
      Ahmad Sudirman
      Stockholm - SWEDIA.


      JELAS SAMPAI KAPANPUN YANG NAMANYA PENDUDUKAN NEGERI ACEH OLEH PIHAK
      SOEKARNO YANG DILANJUTKAN OLEH PRESIDEN MEGAWATI CS TIDAK AKAN MENJADI
      POSITIF

      "Perjuangan GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional. Perlu
      diketahui oleh bung Ahmad, bahwa dasar hukum internasional maupun dasar
      hukum lokal semua negara juga membenarkan akan perjuangan suatu bangsa, jadi
      bukan hanya berlaku buat GSA/GAM aja.
      Namun sudah barang tentu suatu perjuangan yang positif, membangun untuk
      kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya tidak dibenarkan oleh dasar
      hukum internasional maupun lokal, kalau perjuangan itu untuk merong-rong
      kedaulatan negara seperti yang dilakukan GSA/GAM itu"
      (MT Dharminta, mr_dharminta@... , Tue, 29 Jul 2003 20:41:24 -0700
      (PDT))

      Memang sudah jelas, saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos
      Surabaya, bahwa
      yang namanya pendudukan atau penjajahan atau menjadikan koloni itu
      konsekuensinya seperti apa yang telah diadopsi dalam Sidang Pleno PBB yaitu
      menurut,

      dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober
      1970 :"Reaffirms the inherent right of colonial peoles to struggle by all
      necessary means at their disposal against colonial Powers which suppress
      their aspiration for freedom and independence" (Membenarkan rakyat yang
      dijajah bersatu padu untuk berjuang dengan segala kemampuan yang ada guna
      melawan penjajah yang menekan aspirasi untuk bebas dan merdeka) dan Resolusi
      PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970: "Reaffirms that it
      recognizes the legitimacy of the struggle being waged by the colonial
      peoples for the exercise of their right to self-determination and to freedom
      of choice" (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan pengakuan
      keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih).

      Jelas artinya secara gamblang bahwa apapaun yang namanya pendudukan,
      penjajahan ataupun membuat koloni itu semuanya adalah tindakan negatif,
      sebaliknya dari pihak rakyat yang dijajah dibenarkan untuk bersatu padu guna
      berjuang dengan segala kemampuan yang ada melawan penjajah yang menekan
      aspirasi untuk bebas dan merdeka.

      Bahkan pihak yang menduduki dan menjajah negeri Aceh oleh pihak Soekarno
      yang dilanjutkan sekarang oleh pihak Presiden Megawati Cs kalau dilihat dari
      dasar hukum internasional Resolusi PBB nomor 2621 (XXV) yang diadopsi
      tanggal 12 Oktober 1970 dalam sidang pleno PBB yang ke-1862 telah
      dideklarkan sebagai : "the further continuation of colonialism in all its
      forms and manifestations a crime which constitutes a violation of the
      Charter of the United Nations" (semua bentuk dan manifestasi penjajahan
      merupakan suatu tindakan kriminal yang melanggar Piagam PBB)

      Nah sekarang, bagaimana bisa dibenarkan apa yang ditulis oleh saudara
      wartawan Matius Dharminta: "perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan
      negara seperti yang dilakukan GAM", sedangkan menurut dasar hukum
      internasional Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970:
      "Reaffirms that it recognizes the legitimacy of the struggle being waged by
      the colonial peoples for the exercise of their right to self-determination
      and to freedom of choice" (Membenarkan rakyat yang dijajah memperjuangkan
      pengakuan keabsahan untuk menentukan nasib sendiri dan kebebasan memilih).

      Hanya tentu saja, memang seperti yang telah saya tulis dalam tulisan-tulisan
      sebelum ini, saudara wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya ini
      tetap saja mengikuti apa yang telah dijalankan Soekarno dan diteruskan oleh
      Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer
      Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard, Panglima TNI Jenderal
      Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua
      Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya yang berusaha dengan
      sekuat tenaga dan kemampuan untuk mempertahankan dari serangan semua fakta,
      sejarah dan hukum yang mendasari waktu berlangsungnya sejarah pendudukan
      negeri Aceh, juga dari fakta dan dasar hukum internasional Resolusi PBB
      Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV)
      tanggang 14 Desember 1970.

      Jadi, karena memang pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang
      Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI Ryamizard,
      Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua
      MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen TNI Endang Suwarya
      yang menggunakan corong wartawan Matius Dharminta dari Jawa Pos Surabaya
      tetap saja menutup mata, menyumbat telinga dan mendindingi hati, maka usaha
      rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan di Tiro menuntut
      keadilan melalui tuntutan negeri Aceh yang diduduki Soekarno dikembalikan
      lagi kepada rakyat Aceh, karena tidak sesuai dan melanggar Pembukaan
      Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu
      ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
      harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan
      peri-keadilan", dianggap oleh pihak Presiden Megawati Cs adalah usaha
      seperti yang ditulis oleh saudara wartawan Matius Dharminta yaitu
      :"perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan negara".

      Nah terakhir, memang karena pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo
      Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, KASAD Jenderal TNI
      Ryamizard, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Ketua DPR Akbar
      Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Mayjen
      TNI Endang tidak mampu lagi dan sudah tidak berkutik menghadapi serangan
      pihak luar yang menampilkan semua fakta, sejarah dan hukum yang mendasari
      waktu berlangsungnya sejarah pendudukan negeri Aceh ditunjang juga oleh
      dasar hukum internasional Resolusi PBB Nomor 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober
      1970 dan Resolusi PBB Nomor 2711 (XXV) tanggang 14 Desember 1970, maka salah
      satu jalan keluarnya adalah hanya memberikan alasan sebagaimana yang ditulis
      oleh saudara Matius Dharminta: "perjuangan itu untuk merong-rong kedaulatan
      negara".

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...
      ----------

      From: matius dharminta <mr_dharminta@...>
      To: Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@...>
      Subject: Re: PERJUANGAN DIBENARKAN MENURUT DASAR HUKUM INTERNASIONAL
      Date: Thu, 31 Jul 2003 23:35:17 -0700 (PDT)

      Perjuangan GAM dibenarkan menurut dasar hukum internasional. Perlu diketahui
      oleh bung Ahmad, bahwa dasar hukum internasional maupun dasar hukum lokal
      semua negara juga membenarkan akan perjuangan suatu bangsa, jadi bukan hanya
      berlaku buat GSA/GAM aja.
      Namun sudah barang tentu suatu perjuangan yang positif, membangun untuk
      kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya tidak dibenarkan oleh dasar
      hukum internasional maupun lokal, kalau perjuangan itu untuk merong-rong
      kedaulatan negara seperti yang dilakukan GSA/GAM itu.

      MT Dharminta

      Surabaya, Indonesia
      mr_dharminta@...
      ----------

      _________________________________________________________________
      Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.