Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Inggris Laporkan Masalah Aceh dan Papua

Expand Messages
  • Ambon
    http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/01/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Menjelang Sidang Komisi Tinggi HAM PBB Inggris Laporkan Masalah Aceh dan Papua
    Message 1 of 1 , Mar 1, 2003
      http://www.suarapembaruan.com/News/2003/03/01/index.html

      SUARA PEMBARUAN DAILY

      Menjelang Sidang Komisi Tinggi HAM PBB
      Inggris Laporkan Masalah Aceh dan Papua

      JAKARTA - Utusan Pemerintah Inggris berjanji akan memasukkan masalah Aceh
      dan Papua dalam laporan resmi mereka dalam sidang Komisi Tinggi Hak Asasi
      Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, Swiss, 17 Maret-24
      April 2003 mendatang.

      Sejumlah aktivis HAM Indonesia yang akan datang ke sidang Komisi Tinggi PBB
      sudah bertemu dengan para diplomat Jerman dan Inggris. Para aktivis sudah
      menyampaikan beberapa praktik buruk kondisi HAM di Indonesia kepada diplomat
      kedua negara itu. Mereka berharap isu-isu tersebut akan dijadikan laporan
      resmi perwakilan Inggris dan Jerman dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB.

      Hal tersebut diungkapkan aktivis HAM Indonesia yang akan mengikuti sidang
      tersebut, Patra M Zen di Jakarta, Sabtu (1/3).

      "Kami sudah bertemu dengan diplomat Jerman dan Inggris melalui kedutaan
      besar mereka di Jakarta. Bahkan, untuk Jerman, kami sudah mengetahui
      siapa-siapa yang akan datang. Dan kami sudah mulai melakukan kontak dengan
      utusan negara itu," ujar pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
      (YLBHI) itu.

      Aktivis Indonesia akan menyampaikan beberapa isu kepada negara-negara yang
      akan mengikuti sidang komisi tinggi HAM PBB itu. Isu-isu itu antara lain,
      kondisi HAM di Aceh, Papua, Poso, dan Maluku. Isu lainnya berkaitan dengan
      situasi dan perkembangan penghilangan secara paksa yang masih terjadi di
      Indonesia.

      Di tempat terpisah, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Solidaritas Nusa
      Bangsa (SNB), Asmin Fransiska mengatakan, Pemerintah Indonesia belum
      memiliki kemauan baik dan politik untuk menghapus masalah diskriminasi di
      Indonesia, terutama yang berkaitan dengan malah agama dan penghayat
      kepercayaan terhadap Tuhan.

      Hingga kini masih banyak peraturan yang membelenggu rakyat untuk menjalankan
      kehidupan spiritualitasnya. Karena itu, masalah diskriminasi ini juga akan
      mereka usahakan untuk disampaikan dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB.

      Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesi masih
      memprihatinkan. Hal tersebut tidak lepas dari penetapan pemerintah yang
      hanya mengakui lima agama resmi.

      Kendatipun Konghucu sudah diakui sebagai agama, para pengikutnya masih
      mengalami tindakan menyakitkan dari aparat pemerintah. Mereka tidak bisa
      mencantumkan identitas agama Konghucu dalam Kartu Tanda Penduduk.

      Selain itu, proses pendirian rumah ibadat agama tertentu juga masih
      dipersulit oleh negara. " Beberapa pengikut agama tertentu masih dilarang
      berdoa secara kelompok di rumah pribadinya," keluhnya.

      Belum adanya niat baik pemerintah menghapus diskriminasi di Indonesia
      dibuktikan lagi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Catatan Sipil. Dalam
      salah satu pasal draf RUU itu disebutkan, perkawinan antar agama masih
      memerlukan izin pengadilan negeri agar bisa menikah.

      "Bunyi pasal ini sama sekali tidak masuk akal dan tidak mempunyai landasan
      landasan hukum. RUU ini bisa menjadi undang-undang (UU) diskriminatif yang
      baru," tambahnya.

      Masalah diskriminasi tersebut sudah menjadi bahan diskusi sejumlah aktivis
      LSM dengan beberapa diplomat asing di Indonesia. Namun menurut Fransiska,
      diplomat asing menilai Indonesia sudah mengalami kemajuan di bidang
      penghormatan pada hak beragama dan berketuhanan.

      Para diplomat juga menjelaskan, di negera demokratis, negara sama sekali
      tidak campur tangan dengan persoalan religius warganya. (A-21)

      Last modified: 1/3/2003
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.