Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Perang Tafsir Demiliterisasi... (Sinar Harapan, 09 02 2003)

Expand Messages
  • Muzakkir Abdul Hamid
    Perang Tafsir Demiliterisasi Masyarakat Aceh Bingung dan Ketakutan BANDA ACEH – Penderitaan rakyat Aceh belum berakhir. Padahal pihak yang ”mengantar”
    Message 1 of 1 , Feb 9, 2003

      Perang Tafsir Demiliterisasi
      Masyarakat Aceh Bingung dan Ketakutan  

      BANDA ACEH – Penderitaan rakyat Aceh belum berakhir. Padahal pihak yang ”mengantar” masyarakat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ke jurang nestapa sudah berjanji di Jenewa, Swiss, untuk menghentikan permusuhan. Kebingungan dan ketakutan sampai kini masih menghantui 4,2 juta jiwa penduduk di Daerah Istimewa Aceh itu.
      Setelah TNI dan Polri serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM) nyaris tidak menarik pelatuk setelah 26 tahun usai penandatanganan damai 9 Desember 2002, kini mereka memasuki perang tafsir dari Cessation of Hostilities Agreement (Kesepakatan Penghentian Permusuhan) itu.
      Pemerintah dan GAM mempunyai tafsiran masing-masing terhadap sembilan pasal yang ditandatangani oleh Wakil Pemerintahan Republik Indonesia S Wiryono, Wakil untuk Pemimpin GAM Dr Zaini Abdullah dengan disaksikan oleh Direktur Henry Dunant Centre (HDC) Martin Griffiths.
      Kedua pihak mengklaim, dirinya yang benar dalam menafsirkan kesepakatan yang monumental itu. Bagi masyarakat, perang urat syaraf ini lebih melelahkan dan membingungkan.
      Pemerintah dan GAM pun secara gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas hasil kesepakatan Jenewa. Pemerintah Indonesia menyebarluaskan terjemahan teks kesepakatan Jenewa dalam bahasa Indonesia melalui koran dan pertemuan di masjid- masjid.
      Nama Aceh yang dalam teks tertulis Acheh, namun ditulis ulang dengan Aceh. Mungkin ini persoalan biasa saja, namun bagi GAM, ini dianggap sudah memelintir isi kesepakatan. Ya mirip dengan sebutan Papua Barat menggantikan nama Irian Jaya.
      Pasal yang menarik untuk diulas, yakni Pasal 3 point b, menyangkut senjata GAM dan relokasi pasukan TNI. Teks asli pasal itu, yakni ”After peace zones have been identified, the GAM will designate placement sites for its weapons. Two months after the signing of the COH and as confidence grows, GAM will begin the phased placement of its weapons, arms and ordinance in the designated sites. The JSC will also decide on a simultaneous phased relocation of TNI forces which will reformulate their mandate from a strike force to a defensive force.”
      Dalam sosialisai kepada masyarakat, pihak Indonesia yang dilontarkan oleh elit militer dan sipil di tingkat II, I dan Pusat, menyatakan GAM harus menggudangkan senjata mulai 9 Februari 2003 hingga selesai selama lima bulan.

      Sebaliknya, GAM dalam sosialisasi kepada masyarakat menyatakan sejak 9 Februari, tidak ada lagi pos TNI atau Brimob di perkampungan dan di sisi jalan. Mereka harus kembali ke barak atau ke Markas Komando Resort Militer (Makoramil), Markas Komando Distrik Militer (Makodim) dan Markas Komando Daerah Militer (Makodam).

      Merdeka Tahun 2004
      GAM berkampanye kepada masyarakat, Aceh bakal merdeka pada tahun 2004. Caranya, di Aceh akan digelar referendum: pilih otonomi atau merdeka. Seolah-olah meng-counter pernyataan Indonesia dan menyenangkan militer GAM, dikatakan tidak benar senjata GAM digudangkan, namun hanya ditempatkan bersamaan dengan prajurit. Dengan bahasa lain, prajurit GAM tidak melepaskan senjatanya.
      Alasannya, sebagaimana dikemukakan oleh Utusan Senior GAM dalam Joint Security Committee (JSC) atau Komite Bersama Keamanan (KKB) Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, bisa saja bila senjata digudangkan, TNI akan menyerang prajurit GAM. Prajurit TNI, Brimob dan GAM merasa hidup tidak aman tanpa senjata. Pada dasarnya, sadar atau tidak sadar, mereka tetap siap perang sekalipun kesepakatan damai telah disepakati. Bukankah dengan perang melahirkan prestasi, prestisius dan harta bagi prajurit atau tentara, sedangkan warga sipil hanya menuai darah, air mata dan trauma?
      Tafsiran kesepakatan resolusi konflik ini bisa berbeda, sebab RI dan GAM mengartikan demi keuntungan dan kepentingan masing-masing. Perang tidak lain dari tipu daya. Yang lihai menjebak yang bodoh. Saling sikat dan sikut merupakan bagian dari dunia diplomat yang penuh trik.
      Sebaliknya pihak HDC sebagai fasilitator lebih memilih diam. Tidak mau terjebak dalam polemik atau retorika orang Indonesia dan GAM. Pihak yayasan internasional sering kali menyatakan: lihat kembali pasal demi pasal dari kesepakatan tersebut.
      Apakah ada perbedaan penempatan (placement) dengan penggudangan (storage)? Pihak GAM menyatakan ketika proses perundingan berlangsung pada 8 Desember 2002, Indonesia memaksa GAM supaya kata placement sites ditukar dengan storage sites. Maksud pihak GAM, menggudangkan senjata dan menyerahkan bulat-bulat pengawasannya kepada HDC. Pihak GAM tetap bertahan pada kalimat placement sites yang bermakna menyimpan di suatu tempat rahasia yang tanggung jawab pengawasannya di bawah kuasa GAM. Tim HDC hanya melihat betul atau tidak GAM memiliki senjata dan dipastikan tidak digunakan selama penghentian permusuhan.
      Dalam bahasa singkat, senjata GAM adalah milik dan pengawasannya di bawah kuasa militer GAM. Hanya saja selama penghentian permusuhan, pihak asing (HDC) diberi peluang untuk melihat senjata GAM dan bukan mengatur penggunaan senjata GAM tanpa diketahui oleh pihak Indonesia, namun pasti diketahui oleh intelijen TNI dan Brimob. Jadi, dibutuhkan pakar tafsir untuk mengurangi perang tafsir terhadap perjanjian kesepakatan Jenewa.

      Dua Kunci
      Sebaliknya, pihak Indonesia sebagaimana dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono usai pernjanjian di Jenewa menyatakan, bulan ketiga pengumpulan senjata akan dilakukan di suatu tempat yang diawasi HDC, kemudian dipastikan tidak akan digunakan untuk aksi-aksi bersenjata.
      Ada yang membayangkan, pada 9 Februari (Minggu esok) GAM secara bertahap akan menyerahkan senjatanya kepada pihak HDC—pihak HDC tidak melibatkan Indonesia. Sedangkan JSC terdiri dari utusan HDC, utusan RI dan utusan GAM di suatu wilayah. Kemudian, HDC menyimpan senjata dan amunisi di suatu gudang dengan pengamanan dua kunci oleh pihak HDC dan GAM. Mungkin inikah yang terjadi pada fase demiliterisasi di Aceh?
      Oh, tunggu dulu! Sejarah tersebut sangat manis untuk dikenang. Persoalannya, hingga sekarang, pihak JSC belum mempunyai mekanisme menyangkut penempatan senjata sebagaimana dikatakan GAM atau penggudangan senjata sebagaimana disebutkan Indonesia.
      Ada yang membayangkan perlucutan senjata GAM seperti di Kamboja yakni anggota GAM menyerahkan senjata kepada pihak HDC, lalu prajurit itu menerima uang sekian juta sebagai kompensasi harga sebuah sepucuk M-16 atau AK-47. Pada dimensi lain, relokasi pasukan TNI yang akan mereformulasikan kembali mandat mereka dari sebelumnya sebagai kekuatan penggempur menjadi suatu kekuatan pertahanan.

      Demiliterisasi Sebuah Uthopia?
      Elite sipil dan militer Indonesia meminta GAM untuk menggudangkan senjata. Di manakah senjata tersebut akan digudangkan? Persoalan teknik ini pun belum rampung. Jadi kecil kemungkinan TNI dan Brimob melihat GAM menyimpan senjata pada sebuah gudang dengan gembok dipegang oleh pihak HDC dan GAM. Sebab hingga sekarang dalam pantau SH, belum ditemukan gudang termasuk gudang Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan yang layak untuk menyimpan senjata, bukan menyimpan padi. Kecuali senjata GAM digudangkan di pusat perkotaan.
      Agaknya, untuk melihat GAM menyerahkan ”sebagian nyawanya” (melepaskan senjata) masih di awang-awang. Pasalnya, di antara prajurit TNI, Brimob dan GAM masih saling mengintip kelemahan lawan. Sementara para elit RI dan GAM masih melepaskan ultimantum. Mungkin ini sebagian proses dalam perang urat syaraf , namun ini sangat mengganggu proses ke bawah.
      Sebagaimana dikatakan utusan HDC untuk Aceh Mark Knight, fase demiliterisasi merupakan proses yang memerlukan tingkat konsistensi tinggi dari kedua pihak, sangat krusial, dan sensitif. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono juga mengakui pengembangan trust building di Aceh tidaklah mudah. Sebab, konflik di wilayah ini sudah berlangsung cukup lama.
      ”Memang sulit menumbuhkan kepercayaan penuh antara kedua pihak dalam dua bulan periode trust building. Ditambah lagi, selama masa itu telah terjadi sejumlah kejadian berupa pelanggaran, penyimpangan dan distorsi,” tegasnya. (SH/muh. rizal )




      With Yahoo! Mail you can get a bigger mailbox -- choose a size that fits your needs
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.