Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pemimpin Papua Meminta Jakarta Menghentikan Rekayasa

Expand Messages
  • Ottis Simopiaref
    27 February 2001 PARA PEMIMPIN PAPUA MEMINTA JAKARTA MENGAKHIRI REKAYASA POLITIK Indonesia didesak agar segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan politiknya yang
    Message 1 of 1 , Apr 11, 2001
    • 0 Attachment
      27 February 2001

      PARA PEMIMPIN PAPUA MEMINTA JAKARTA MENGAKHIRI
      REKAYASA POLITIK

      Indonesia didesak agar segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan
      politiknya yang penuh dengan manipulasi dan rekayasa dan memberikan
      perhatian secara serius terhadap proses - dialog damai - dan
      konsultasi untuk menemui suatu jalan keluar yang tepat dan diterima
      semua pihak dalam menyelesaikan sengketa politik di tanah Papua.

      Presidium Dewan Papua dalam menyampaikan pernyataannya juga menyerukan
      kepada seluruh komponen bangsa Papua di dalam maupun di luar negeri
      serta
      masyarakat internasional pada umumnya agar berhati-hati terhadap
      politik
      kotor yang dirancang dan sedang diterapkan oleh Jakarta untuk
      melanjutkan penindasan atas orang Papua dan hak-haknya.

      "Apa yang digembar-gemborkan sebagai pertemuan-pertemuan tingkat
      tinggi di
      Jakarta antara sekelompok kecil orang Papua di bawah pimpinan Willem
      Onde
      dengan para pejabat tinggi Indonesia adalah merupakan suatu episode
      politik yang jelas-jelas dirancang untuk mengalihkan perhatian orang
      Papua dan dunia internasional dari kebenaran sejati yang
      diperjuangkan oleh bangsa Papua dalam menuntut kemerdekaannya."

      Pernyataan  Presidium Dewan Papua yang dikeluarkan hari ini, tanggal
      22
      Februari 2001, oleh Bidang Urusan Luar Negeri yang berpusat di ibu-
      kota
      Vanuatu, Port Vila.  Vanuatu merupakan yang paling depan di antara
      semakin
      banyak negara-negara di Pasifik Selatan yang secara terang-terangan
      menyatakan dengan tegas dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan
      bangsa Papua. Vanuatu juga bersedia dan sedang mengupayakan suatu
      inisiatif tingkat tinggi untuk segera membuka dialog secara langsung
      dengan Indonesia atas masalah Papua.

      "Dimanakah logika dan kewajaran, jika para pemimpin bangsa Papua yang
      menuntut pengakuan kemerdekaan dan pengembalian kedaulatan melalui
      dialog
      damai ditangkap secara mendadak dan dipenjarakan, sementara di lain
      pihak
      mereka yang cenderung menggunakan kekerasan justru disambut dengan
      tangan terbuka dan diperlakukan ibarat pahlawan?."

      "Jika para pemimpin Indonesia dan perancang skenario beranggapan bahwa
      dengan cara ini dapat memecah-belah rakyat Papua dengan tujuan meredam
      aspirasinya untuk merdeka, maka itu adalah salah dan sangat keliru.
      Bahwa tuntutan kami untuk merdeka sebagai suatu bangsa yang berdaulat
      sesungguhnya bertumbuh dari kesadaran yang sangat tinggi dari apa
      yang mereka perkirakan."
           
      Presidium Dewan Papua selanjutnya menegaskan bahwa Otonomi khusus
      yang dewasa ini sedang diperdebatkan di tanah Papua adalah salah satu
      contoh rekayasa politik untuk mengalihkan perhatian umum dari
      tuntutan-tuntutan dasar yang murni dari keinginan rakyat Papua untuk
      mengatur negerinya dan segala kekayaan yang ada di atasnya.

      "Kami tidak akan dan belum pernah menggadai kedaulatan, hak
      kemerdekaan dan
      martabat bangsa kami untuk apa pun."

      "Orang Indonesia bukan saja baru kami kenal. Karena itu kami tidak
      akan
      terjebak untuk mengambil bagian dalam semua rekayasanya yang terang-
      terangan bertujuan untuk seterusnya mempertahankan Papua Barat
      sebagai daerah jajahannya dan menjadikannya sumber kekayaan alam
      belaka untuk dirinya dan kepentingan mitra dagang multi-nasional."

      "Kami merasa perlu untuk sekali lagi mengulangi seruan terdahulu yang
      menyatakan bahwa Dewan Papua tidak akan mengambil bagian dalam
      diskusi-diskusi apapun tentang status otonomi yang sedang ditawarkan,
      kecuali dan memang ternyata sistem politik dan struktur otonomi baru
      itu benar-benar menjadi bagian dari suatu proses penentuan nasib
      sendiri yang diakui secara internasional dalam rangka menuju
      pencapaian kemerdekaan mutlak."

      "Dengan demikian Seruan Perdamaian kami tertanggal 7 Desember 2000
      perlu
      ditegaskan kembali juga agar proses hukum bagi para tahanan politik
      Papua,
      termasuk para Pemimpin Bangsa, supaya dipercepat secara konklusif dan
      dialog damai antara Dewan Papua dengan Pemerintah Indonesia segera
      digelar
      demi mencapai suatu penyelesaian abadi atas sengketa politik di tanah
      Papua."

      Pernyataan pers Presidium Dewan Papua ini dikeluarkan ke semua pihak
      dalam
      bahasa Inggris dan Indonesia oleh Moderator Urusan Luar Negeri,
      Franzalbert Joku, serta kedua wakilnya masing-masing Wilhelm
      Zonggonau dan Clemens Runawery, yang juga Anggota Presidium, dan
      Perwakilan
      resmi Dewan Papua di Pasifik, Andy Ayamiseba.

      ttd.

      Franzalbert Joku dan Clemens Runawery, Moderator Urusan Luar Negeri
      Wilhelm Zonggonau, Anggota Presidium
      Andy Ayamiseba, Anggota Presidium Perwakilan Resmi
      ke Negara2 Pasifik
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.