Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Komisi Latah Untuk Aceh

Expand Messages
  • Ambon
    Suara Karya Komisi Latah Untuk Aceh Oleh Munir Jumat, 30 Agustus 2002 Beberapa orang mantan pejabat negara - di antaranya ada yang pernah dilibatkan dalam
    Message 1 of 1 , Aug 30, 2002
    • 0 Attachment
      Suara Karya

      Komisi Latah Untuk Aceh
      Oleh Munir

      Jumat, 30 Agustus 2002
      Beberapa orang mantan pejabat negara - di antaranya ada yang pernah
      dilibatkan dalam penanganan masalah Aceh - mengusulkan kepada pemerintah
      agar membentuk komisi nasional yang menangani penyelesaian soal Aceh.
      Gagasan tentang pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Aceh ini diusulkan
      ketika terjadi kontroversi terhadap gagasan pemberlakuan keadaan darurat di
      Provinsi Aceh - suatu gagasan yang ternyata semakin tidak mendapat dukungan.
      Sayang sekali, gagasan tentang pembentukan komisi nasional itu tidak jelas
      betul menyebutkan target dan tujuan yang akan dicapai. Yang sayup-sayup
      terdengar, justru komisi itu diperlukan untuk memperkokoh kedudukan tim
      penasihat Wakil Presiden yang bertanggung jawab memberikan pertimbangan
      dalam pengambilan kebijakan menyangkut berbagai masalah Aceh.
      Gagasan pembentukan komisi semacam itu kini memang sedang menjadi modis.
      Banyak kalangan lebih terkonsentrasi membentuk kelembagaan penyelesaian
      sengketa ketimbang mencari pemecahan akar persoalan itu sendiri. Hampir
      semua soal diusulkan dipecahkan dengan membentuk komisi. Kecenderungan yang
      berkembang, pengusul tidak perlu lagi melihat bahwa komisi-komisi itu
      memiliki kapasitas atau tidak untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi isu
      garapannya. Misalnya, seberapa besar komisi-komisi itu menjadi suatu sinyal
      kesepakatan seluruh komponen untuk mencari pemecahan yang diserahkan dengan
      otoritas cukup.
      Sebuah gagasan tentang pembentukan komisi nasional untuk menyelesaikan
      persoalan Aceh tentu harus dilihat dari konteks bagaimana masalah Aceh
      diletakkan dalam peta berbagai kepentingan subyek-subyek yang bermain dalam
      persoalan itu. Kita sudah mafhum bahwa persoalan Aceh terjadi dan tidak
      mudah diselesaikan karena ketidakcakapan Jakarta merumuskan pikiran atau
      gagasan-gagasannya dan kemudian melaksanakan kewajibannya bagi tuntutan
      keadilan masyarakat di wilayah tersebut. Ini menyangkut penyelesaian ekonomi
      yang telah melahirkan kemiskinan akut pada sebagian besar rakyat Aceh.
      Selain itu, juga karena adanya tuntutan menyangkut pengakuan atas eksistensi
      politik rakyat Aceh.
      Kesemua tuntutan itu jelas memberikan syarat mengenai kesiapan pemerintah
      menjamin peradilan yang jujur terhadap pelaku kejahatan HAM. Tentu kita akan
      melihat bagaimana pemerintah harus bertarung melawan mereka yang terdesak
      oleh tuntutan itu. Bagaimana kita berharap itu dapat dijawab dalam saat ini,
      sementara dunia pengadilan yang memiliki otoritas untuk itu justru sibuk
      membebaskan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran berat HAM.
      Mendistribusi ekonomi yang adil memang kemudian dijawab dengan memperbanyak
      bugdet untuk wilayah Aceh. Tetapi kenyataan menunjukkan, dana yang cukup
      besar itu justru disalurkan pada penguatan operasi TNI dan Polri. Lebih jauh
      dana sisanya akan dikonsentrasikan untuk pembangunan di wilayah nonkonflik
      di Provinsi Aceh, dan seterusnya. Jadi, problemnya justru terjadi perebutan
      budget "antarpemain" di Jakarta ketimbang peningkatan anggaran itu untuk
      kesejahteraan rakyat. Masalah ini tentu masih bisa kita tambahkan sejumlah
      daftar kekacauan para penentu kebijakan di Jakarta dalam klaimnya mencarikan
      penyelesaian bagi konflik berdarah di Aceh.
      Dengan konteks politik itu jelas bahwa gagasan tentang pembentukan Komisi
      Naisonal Penyelesaian Aceh jauh dari kemungkinan memperoleh ruang dukungan
      yang cukup bagi tujuannya. Tentu para penggagas bukan orang yang naif dan
      tidak memahami konteks politik Jakarta dengan berbagai kepentingannya.
      Tetapi tampaknya gagasan tersebut lebih didasari oleh kelatahan eforia
      pembentukan berbagai komisi, atau bahkan semata mencari pintu masuk untuk
      memperoleh keuntungan jangka pendek di balik sengketa itu.
      Akhirnya kita hanya bisa berharap agar gagasan itu tidak sekadar latah
      ataupun mencari keuntungan di langit ketidakjelasan hari ini. Kejujuran
      nasional bagi penyelesaian soal Aceh amat dibutuhkan. Pemecahan masalah Aceh
      ke depan tidak bisa diletakkan pada kerja pembuatan komisi-komisi yang
      bersifat ad hoc yang tidak memiliki nyawa cukup untuk menundukkan nafsu
      Jakarta.***
      Munir adalah mantan Koordinator Kontras.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.