Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kontroversi Mengancam Perdamaian

Expand Messages
  • Sunny
    REF: Mengapa dengan adanya pengibaran bendera GAM perdamaian terancam? Siapa yang mengancam perdamaian di Aceh? Apakah tidak berlaku Vox Dei Vox Populi (Suara
    Message 1 of 1 , Apr 8, 2013
    • 0 Attachment
      REF: Mengapa dengan adanya pengibaran bendera GAM perdamaian terancam? Siapa yang mengancam perdamaian di Aceh? Apakah tidak berlaku Vox Dei Vox Populi (Suara Tuhan adalah suara Rakyat).
       
       
       
      Kontroversi Mengancam Perdamaian
      Junaidi Hanafiah | Senin, 08 April 2013 - 16:25:36 WIB
      : 122
       
       

      (SH/Junaidi Hanafiah)
      Ribuan warga dari berbagai daerah di Provinsi Aceh datang ke Banda Aceh, Senin (1/4) mengibarkan bendera Bulan Bintang untuk menuntut pemerintah Indonesia menyetujui bendera Aceh yang ditetapkan pemer
       
      PP Nomor 77 dinilai inkonstitusional tidak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA.

      Pengantar: Politik di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam kembali memanas pascapenetapan bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi bendera dan lambang resmi provinsi tersebut. Apakah operasi militer akan dilakukan untuk memaksa pencabutan keputusan DPRA dan pemerintah Aceh? Untuk itu Sinar Harapan menurunkan Laporan Khusus menyorotinya.

       

      BANDA ACEH – Konflik yang terjadi di Aceh yang dimulai tahun 1989 hingga 2005 hanya menyisakan air mata dan derita. Perekonomian masyarakat hancur, tata pemerintahan tidak berjalan baik, bahkan semua sendi kehidupan masyarakat tidak berjalan normal.

      Data yang berhasil dikumpulkan SH, saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh tahun 1989-1998 jumlah korban masyarakat Aceh 6.873 orang, kasus Simpang KKA 1999 menelan 200 korban, kekerasan dalam Operasi Wibawa tahun 1999 mencapai 73 korban, pembantaian Tgk Bantaqiah dan santri tahun 1999 menjatuhkan 57 korban, pembantaian di Idi Cut 1999 28 korban, Operasi Rajawali tahun 2001 membawa 1.216 korban, pada masa Darurat Militer I dan II pada 2003-2004 korbannya mencapai 1.326 orang.

      Seorang warga Aceh yang tinggal di pedalaman Aceh Utara, Husni Mubarak menyebutkan, dirinya tidak ingin konflik yang pernah terjadi di provinsi paling barat Indonesia tersebut kembali terulang. Ayah dua anak tersebut mengaku, konflik bersenjata yang terjadi di Aceh merupakan masa-masa suram dalam hidupnya karena dia tidak bisa bekerja dengan nyaman.

      “Saat konflik, saya hanya bekerja sebagai tukang ojek atau di Aceh disebut RBT. Mengantar penumpang ke berbagai pelosok daerah dengan menggunakan sepeda motor sangatlah beresiko, sweeping atau razia oleh aparat keamanan baik TNI maupun Brimob hampir tiap hari dilakukan. Jika salah menjawab pertanyaan mereka, bogem mentah mendarat ke tubuh kita,” sebut pria kelahiran tahun 1975 tersebut.

      Husni tinggal di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Daerah itu sangat rawan saat konflik terjadi. Banyak rekan Husni sesama tukang ojek hingga saat ini tidak pulang ke rumah. “Beberapa teman saya ditemukan telah menjadi mayat, sepeda motornya beberapa kali terlihat dipakai TNI atau Brimob,” ungkap Husni.

      Husni mengenang, pada 18 April 2000, sekitar pukul 10.00 WIB, dirinya sedang mengantar seorang warga kampungnya yang ingin berangkat ke Banda Aceh. Warga tersebut meminta diantar ke Terminal Bus di Ibu Kota Aceh Utara.

      “Saat dalam perjalanan, kami berpapasan dengan TNI yang baru pulang dari operasi. Kami dihentikan dan diinterogasi. Penumpang saya saat itu ketakutan, dia tidak lancar berbahasa Indonesia, dan kesulitan memahami pertanyaan dari aparat TNI tersebut. Akhirnya dia ditinju dan diinjak-injak karena dituduh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” kenang Husni.

      Melihat perlakuan tersebut, Husni berusaha membantu menjelaskan kalau penumpangnya tersebut tidak lancar berbahasa Indonesia. Namun, TNI tersebut malah menuduh dirinya mengantar anggota GAM melarikan diri. “Saya juga ikut dipukul hingga muka saya memar dan saat pulang mesti dipapah rekan-rekan ojek lainnya, penumpang saya harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS),” cerita Husni.

      Tidak tahan dengan konflik yang terjadi tersebut, Husni meminta izin kepada istri dan anaknya untuk mencari pekerjaan di Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh. Dirinya berangkat ke Banda Aceh pada 9 Januari 2001.

      “Di Banda Aceh, awalnya saya bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah memiliki sedikit modal, pada pertengahan tahun 2002 saya berjualan di Kaki Lima Pasar Aceh, Kota Banda Aceh, lalu membawa istri dan anak tinggal di Banda Aceh,” ujar Husni.

      Setelah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani pada 15 Agustus 2005, Husni mulai bahagia karena sudah bisa pulang ke kampung halamannya dan kembali menetap di tempat kelahirannya pada awal 2006.

      “Konflik menjadi kenangan pahit untuk saya dan semua orang Aceh, karena ruang gerak yang sangat terbatas dan susah mencari nafkah. Saya berharap konflik tidak lagi terulang di Aceh, kasihan masyarakat biasa,” ungkap Husni.

      Terkait munculnya kontroversi Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Husni berharap semua pihak, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat tidak membawa masalah tersebut keranah politik. “Jangan sampai karena masalah tersebut, konflik kembali terjadi di Aceh. Bendera apa pun yang mau disahkan silakan, yang penting kami bisa mencari makan dan menyekolahkan anak-anak kami,” ungkap Husni.

      Lain halnya dengan Suryaman, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Timur. Konflik adalah masa-masa suram bagi dirinya, mulai harus membayar pajak Nanggroe, hingga pernah disekap GAM karena dituduh mata-mata TNI.

      “Setiap bulan, orang GAM meminta uang pada saya, padahal saya hanya guru di Sekolah Dasar (SD) di pedalaman Aceh Timur. Saya juga pernah disekap satu bulan oleh GAM karena dituduh mata-mata,” sebut Suryaman.

      Akibatnya, Suryaman memboyong anak dan Istrinya tinggal di Kota Aceh Timur, dan hanya sesekali datang ke Idi Tunong untuk mengajar. “Saya tidak tahan dengan konflik yang terjadi,” ujar Suryaman.

      Namun, setelah perdamaian berlangsung di Aceh, Suryaman kembali ke Idi Tunong untuk mengajar dan mengelola kebun karet peninggalan orang tuanya. “Sekarang kehidupan saya mulai nyaman, di samping mengajar, saya bisa bekerja di kebun,” ungkap Suryaman.

      Bekerja sebagai guru, lalu mengelola dua hektare kebun karet warisan orang tuanya telah membuat Suryaman bahagia hidup bersama keluarganya. “Saya sudah sangat bahagia sekarang. Saya juga sedang mengumpulkan uang untuk naik haji,” sebutnya sambil tertawa.

      Rakyat Yang Menderita

      Harapan Suryaman tidak jauh berbeda dengan Husni. Konflik tidak lagi terjadi di Aceh sehingga kehidupan masyarakat yang mulai bangkit tidak lagi terpuruk.

      “Jika konflik kembali terjadi, yang menderita pasti masyarakat, karena pertempuran selalu terjadi di permukiman penduduk. Beda kalau pihak yang bertikai tidak menjadikan warga sebagai tempat berlindung atau menjadikan sasaran kemarahan,” kata guru Matematika tersebut.

      Ditanya tentang kontroversi bendera dan lambang Aceh, Suryaman memiliki harapan yang sama dengan Husni; agar masalah tersebut dapat segera selesai dan tidak menimbulkan konflik baru di Aceh. “Mau bendera apa saja, yang penting kami tidak harus mengungsi atau tidak bisa bekerja. Jika kami tidak bekerja anak dan istri kami pasti kelaparan,” sambung Suryaman.

      Teungku Khairuddin, seorang pemimpin pesantren tradisional di Idi Cut, Aceh Timur, menyebutkan semua pihak harus menahan diri dan tidak memaksakan kehendak terkait kontroversi bendera dan lambang Aceh. Menurutnya luka masyarakat saat konflik bersenjata belum sembuh, semua pihak jangan menambah luka tersebut.

      “Delapan tahun bukan waktu yang lama untuk menyembuhkan luka masyarakat. Anak-anak masih menyimpan dendam, mereka masih belum bisa melupakan kematian ayah atau saudara mereka saat konflik. Jangan sampai karena masalah bendera, dendam kembali muncul dalam pikiran anak-anak tersebut,” ujar Teunku Khairuddin.

      Bagi Khairuddin, konflik adalah masa lalu yang harus dikubur dalam-dalam, sehingga tidak lagi muncul keinginan untuk balas dendam. “Biarkan itu menjadi kenangan. Masyarakat yang hidup sekarang harus berusaha keras agar konflik tidak lagi terjadi di bumi Serambi Mekkah,” harap Khairuddin.

      Ditanya pengalaman pahit saat konflik berkecamuk di Aceh, Khairuddin mengaku, saat konflik bersenjata berkali-kali dirinya harus kehilangan santri karena para santrinya tidak berani pergi mengaji atau tinggal di pesantren.

      “Berkali-kali saya dianggap melatih GAM atau menjadi mata-mata TNI. Akibat teror tersebut santri saya ketakutan. Untung saya tidak mengikuti jejak Teungku Bantaqiah di Beutong, Kabuapten Nagan Raya, yang dibantai bersama puluhan muridnya,” ungkap Khairuddin.

      Seorang aktivis perempuan di Aceh, Raihal Fajri menyebutkan, konflik sudah selayaknya tidak lagi terjadi di Aceh, baik konflik melawan pemerintah pusat maupun konflik sesama masyarakat Aceh. Semua pihak khususnya pemerintah harus benar-benar menjaga sehingga hal tersebut tidak lagi pernah muncul di Aceh.

      “Rasa tidak aman telah lebih 30 tahun dirasakan oleh masyarakat Aceh. Mereka tidak berani keluar rumah bahkan hanya untuk bekerja atau bersilaturahmi dengan keluarga mereka. Siswa tidak bisa sekolah dan banyak masalah lainnya yang telah dirasakan masyarakat,” ungkap Raihal.

      Raihal punya pengalaman ketika dirinya seminggu tidak bisa masuk kuliah, karena angkutan umum tidak berani mengangkut penumpang setelah pemberlakuan darurat militer di Aceh pada 2003. “Saat itu, tentara menggempur pasukan GAM di perbukitan kampung halaman saya. Setelah itu, warga ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya, saya juga tidak bisa kuliah,” sebut Raihal.

      Raihal menambahkan pengalaman pahit lainnya. Dirinya kadang terpaksa menginap di rumah kawannya, karena jika kuliah selesai di atas jam 18.00 WIB, sudah tidak ada angkutan umum. “Padahal rumah saya hanya sektiar 14 km dari Kota Banda Aceh, tapi pukul enam sore, warga sudah tidak berani keluar rumah,” kenang Raihal Fajri.

      Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh selama lebih 30 tahun, tidak hanya menimbulkan korban warga Aceh yang laki-laki, kaum perempuan juga tidak luput dari perlakuan kasar meskipun mereka hanya tinggal di rumah.

      “Banyak kaum perempuan yang juga menjadi korban saat konflik Aceh, mereka umumnya mengalami pelecehan seksual dari aparat keamanan. Bahkan, tidak mengherankan jika pernah muncul Kampung Janda di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Warga yang mendiami kampung tersebut sebagaian besar perempuan, namun statusnya janda karena suami mereka meninggal akibat konflik,” sebut Raihal.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.