Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

KEBANYAKAN PENGUASA YANG MENGUASAI ORANG ISLAM MEMANG HYPOCRITE, BAGAIMANA MUNGKIN RAKYAT TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN PENGUASA BARAT SEBAGAI AKAR KESENGSARAAN MUSLIM TIMUR TENGAH MACAM MESIR, QATAR, SAUDI ARABIA DAN TURKI

Expand Messages
  • Ali Al Asytar
    Erdogan Dilanda Skandal Baru Kerjasama Putranya dengan Israel Selasa, 2013 April 09 02:18   Putra Perdana Menteri Turki termasuk salah satu orang yang
    Message 1 of 11 , Apr 8, 2013
    Erdogan Dilanda Skandal Baru Kerjasama Putranya dengan Israel
    Selasa, 2013 April 09 02:18

     


    Putra Perdana Menteri Turki termasuk salah satu orang yang mengeruk keuntungan melimpah dari memburuknya hubungan Ankara dan Tel Aviv sejak tahun 2010. Terungkapnya berita ini menjadi skandal baru bagi PM Turki Recep Tayib Erdogan dan partainya.



    FNA (8/4) melaporkan, skandal baru menggucang pemerintahan Erdogan. Pasca permintaan maaf rezim Zionis terhadap Ankara yang oleh banyak pihak dinilai sebagai sandiwara, kini Erdogan harus menghadapi skandal baru terungkapnya berita kerjasama putranya dengan Tel Aviv dan berbagai kontrak yang ditandatanganinya dengan rezim Zionis. Terbukti bahwa meski hubungan diplomatik Turki dan Israel memburuk, akan tetapi kontrak kerjasama putra Erdogan dengan rezim Zionis tetap berlanjut.



    Koran Yediot Aharonot terbitan Tel Aviv menyebutkan, putra Erdogan selama tiga tahun terakhir menandatangani sejumlah kontrak dagang dengan Israel.



    Ahmet Burak Erdogan, putra Perdana Menteri Turki Recep Tayib Erdogan, adalah salah satu di antara pemilik perusahaan MB yang beraktivitas di sektor transportasi laut serta memiliki dua kapal bernama Safran 1 dan Sakarya. Dalam tiga tahun terakhir, Ahmet Burak Erdogan tetap menjaga kerjasamanya dengan Israel dan berdasarkan data yang tercatat di pelabuhan Turki, kapal Safran 1 berulangkali melintasi jalur Turki-Israel untuk merelokasi barang.



    Kapal sepanjang 95 meter itu terakhir kali memuat barang dari pelabuhan Ashdod pada tanggal 12 Januari lalu menuju pelabuhan Turki.



    Emine Ulker Tarhan, Wakil Ketua Fraksi CHP di parlemen Turki mengirik Erdogan karena kebijakan standar gandanya. Tarhan dalam sebuah konferensi persnya mengemukakan pertanyaan, "Apakah putra Anda mendapat pengecualian dari larangan hubungan perdagangan dengan Israel? Apakah ini etis? Berapa besar keuntungan yang diraup kapal milik putra Anda dari kerjasama dagang dengan Israel?"



    Erdogan sebelumnya pada tahun 2010 akibat kejahatan tentara Israel menyerang kapal Mavi Marmara yang mengankut bantuan kemanusiaan untuk warga Jalur Gaza, mengumumkan pemutusan hubungan dagang dengan Israel, akan tetapi dia segera mencabut ucapannya dan menyatakan bahwa larangan itu hanya terkait perdagangan senjata.

    Sejak itu, hubungan diplomatik Turki dan Israel meregang. Akan tetapi selama itu pula volume pertukaran dagang kedua negara naik 30 persen gan mencapai empat milyar dolar.(IRIB Indonesia/MZ)



  • Ali Al Asytar
    Konvensi Senjata Kimia dan Peran Aktif Iran Selasa, 2013 April 09 12:27   Konferensi Ulasan Ketiga dari negara-negara peserta Konvensi Senjata Kimia (CWC)
    Message 2 of 11 , Apr 9, 2013

      Konvensi Senjata Kimia dan Peran Aktif Iran
      Selasa, 2013 April 09 12:27


       
      Konferensi Ulasan Ketiga dari negara-negara peserta Konvensi Senjata Kimia (CWC) telah dibuka pada tanggal 8 April 2013 di Den Haag, Belanda dan akan berakhir pada tanggal 19 April. Konferensi tersebut akan membahas tentang penerapan konvensi pelarangan senjata kimia selama lima tahun lalu dan menentukan peta jalan untuk lima tahun ke depan. Sebuah delegasi yang dipimpin oleh wakil bidang hukum dan internasional Republik Islam Iran juga berpartisipasi dalam konferensi itu.



      Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon berkunjung ke Belanda untuk menyampaikan pidatonya dalam konferensi tersebut. Dalam kunjungannya ke Den Haag, Ban juga melihat pameran para veteran Iran korban senjata kimia. Setelah melihat pameran ini, Ban mengatakan, apa yang ditunjukkan dalam pameran ini telah mendorong tekad PBB untuk sepenuhnya menghancurkan senjata-senjata kimia. Sekjen PBB juga mengunjungi memorial korban-korban senjata kimia yang setahun lalu telah diserahkan oleh Tehran kepada lembaga pelarangan senjata kimia kemudian dipajang di markas lembaga itu.



      Penggunaan luas senjata kimia oleh rezim Saddam yang merupakan hadiah dari 455 perusahaan Barat kepada pemerintah Baghdad di era agresi militer Irak ke Iran selama delapan tahun (1980-1988), merupakan kenyataan pahit yang tidak dapat dipungkiri.



      Serangan senjata kimia terhadap warga sipil di kota Sardasht, barat Iran, dan pemboman kimia di kota Halabche di Kurdistan Irak merupakan contoh dari kejahatan anti-kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Saddam. Selama serangan senjata kimia terhadap Iran, lebih dari 100 ribu orang syahid dan cacat, bahkan hinga kini banyak dari korban senjata kimia yang masih hidup mengalami penderitaan, dan keturunan mereka pun terancam mengalami cacat lahir.



      Republik Islam Iran sebagai salah satu korban terbesar dari senjata kimia selalu menegaskan penghancuran senjata pemusnah massal itu dan mencegah produksinya. Menteri Luar Negeri Iran, Ali Akbar Salehi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York dan di pertemuan khusus Ulang Tahun ke-15 dari mulai berlakunya Konvensi Senjata Kimia serta di Konferensi Gerakan Non-Blok (GNB), menuntut negara-negara maju untuk mengambil langkah serius dalam melaksanakan konvensi pelarangan senjata nuklir dan kimia.



      Konvensi Senjata Kimia (CWC) disepakati pada tanggal 3 September 1992 pasca 20 tahun perundingan, dan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) didirikan di Den Haag, Belanda pada tahun 1997 dengan tujuan melaksanakan isi konvensi tersebut. Hingga kini 188 negara menjadi anggota CWC.



      Meski berbagai perjanjian internasional tentang pelarangan senjata pembunuh massal telah disepakati, namun sejumlah negara seperti Amerika Serikat tidak mematuhi konvensi itu. Padahal negara-negara itu hingga tanggal 29 April 2012 lalu seharusnya melaksanakan janjinya untuk menghancurkan senjata-senjata pembunuh massal mereka. Pengabaian tersebut telah mengancam kredibilitas dan integritas konvensi tersebut.



      Masyarakat internasional telah membayar mahal untuk mencapai kesepakatan terkait Konvensi Senjata Kimia, namun ada dua hal mendasar yang menghambat terlaksananya konvensi itu. Salah satunya adalah peran negatif kekuatan-kekuatan dunia, di mana mereka melihat produksi senjata kimia sebagai perdagangan yang menguntungkan meski melanggar perjanjian internasional. Sehingga mereka berusaha mencapai tujuan dan ambisi politik mereka itu.



      Hambatan kedua adalah rendahnya peran lembaga-lembaga internasional di mana hingga kini organisasi-organisasi itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencegah penyebaran senjata pembunuh massal di dunia.



      Republik Islam Iran dalam setiap konferensi pelarangan senjata kimia selalu menegaskan pelaksanaan sepenuhnya dan tanpa diskriminasi terhadap isi CWC.



      Perealisasian Konvensi Senjata Kimia memerlukan tekad dunia dan dukungan internasional supaya tidak bernasib sama dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Oleh sebab itu, jalan satu-satunya untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian itu adalah dengan menghapus segala bentuk "hak istimewa" dan pengecualian di mana hal itu diharapkan akan menjadi perhatian dalam konferensi di Den Haag. (IRIB Indonesia/RA/NA)
    • Ali Al Asytar
      Iran Kritik PBB atas Keterlambatan Mengirim Tim Investigasi ke Suriah Selasa, 2013 April 09 15:07
      Message 3 of 11 , Apr 9, 2013
        Iran Kritik PBB atas Keterlambatan Mengirim Tim Investigasi ke Suriah
        Selasa, 2013 April 09 15:07


        Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Mehdi Akhondzadeh mengkritik PBB atas keterlambatan mengirim tim investigasi untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia oleh para militan di Suriah.

        "Lebih dari tiga pekan telah berlalu sejak pemerintah Suriah meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk mengirim tim investigasi melalui koordinasi dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) tetapi sayangnya tim belum dikirim, " kata Akhondzadeh pada Senin (8/4) dalam pertemuan dengan Christophe Putraj, Ketua Konferensi Ulasan ke-3 Negara-Negara Peserta Konvensi Senjata Kimia (CWC) di Den Haag, Belanda.

        Akhondzadeh menyatakan harapan bahwa tim investigasi akan segera dikirim ke Suriah secepat mungkin untuk mengidentifikasi para pelaku serangan dan para pendukung di balik serangan itu.

        Pada tanggal 19 Maret, para militan di Suriah meluncurkan roket yang mengandung zat kimia ke desa Khan al-Assal. Akibatnya, sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 100lainnya terluka.

        Suriah mengalami kerusuhan sejak bulan Maret 2011. Banyak orang, termasuk sejumlah besar tentara Suriah dan aparat keamanan, tewas selama kekerasan tersebut.

        Organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia internasional menuding para militan yang mendapat dukungan pihak asing telah melakukan kejahatan perang di Suriah. (IRIB Indonesia/RA/SL)


      • Ali Al Asytar
        Dampak Peningkatan Angka Pengangguran di Eropa Selasa, 2013 April 09 16:20  http://www.youtube.com/watch?v=2yEm87vZ82E&feature=endscreen&NR=1 Organisasi Buruh
        Message 4 of 11 , Apr 9, 2013
          Dampak Peningkatan Angka Pengangguran di Eropa
          Selasa, 2013 April 09 16:20



          Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengeluarkan peringatan soal dampak peningkatan angka pengangguran di Eropa. Sesuai dengan survei yang dilakukan ILO, akibat dari krisis valuta asing, ekonomi dan pengangguran di Uni Eropa bakal memunculkan bahaya ketidakamanan sosial di banyak negara anggota UE. Organisasi Buruh Internasional menyebut kebijakan penghematan ekonomi yang diambil negara-negara terkena krisis Eropa menjadi faktor meningkatnya jumlah pengangguran di Uni Eropa.

          Organisasi ILO dalam laporannya menegaskan keberadaan lebih dari 26 juta pengangguran di Eropa berasal dari penerapan kebijakan mematikan penghematan ekonomi.

          Laporan yang dirisil organisasi ini bertetapan dengan pembukaan konferensi Eropa di Oslo, ibukota Norwegia menyebutkan bahwa selama 6 bulan lalu ada satu juta orang di UE yang kehilangan pekerjaannya. Organisasi Buruh Internasional ini juga menegaskan bahwa pada 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan sejak dimulainya krisis ekonomi telah bertambah 10 juta orang pengangguran di Eropa.

          Komisi Eropa juga di laporan terbarunya mengkonfirmasikan peningkatan angka pengangguran di UE menjadi 10,9 dari masyarakat usia produktif di UE. Pengangguran akan berakibat kemiskinan merupakan masalah sosial, bukan saja menimpa negara-negara yang baru menjadi anggota, tapi juga menimpa negara-negara besar di zona euro. Berdasarkan laporan Komisi Eropa, populasi 27 negara anggota UE mencapai 501 juta orang dan dari jumlah ini lebih dari 100 juta berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Uni Eropa dihitung berdasarkan parameter yang disebut Laeken.

          Penghasilan di Eropa berdasarkan parameter ini rata-rata harus berkisar pada 27 ribu euro setahun untuk setiap keluarga. Bila jumlah penghasilan kurang dari 60 persen angka ini, maka terhitung hidup di bawah garis kemiskinan. Penghasilan sebuah keluarga Yunani saat ini bila dibandingkan dengan tahun 2009 mendekati seperlima, artinya telah mengalamai pengurangan sebesar 17 persen. Di Italia sebagai negara pelopor paling cepat terkait penyebaran kemiskinan di Eropa, lebih dari 8 juta warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Spanyol sendiri dari satu dari lima orangnya hidup di bawah garis kemiskinan.

          Menyusul krisis ekonomi, kebencian terhadap warga asing semakin meningkat di Eropa. Hubungan antara sikap ekstrim dan kondisi ekonomi semakin mengkhawatirkan di Eropa dan saat ini semakin kentara. Di kebanyakan negara-negara Eropa, aksi-aksi rasis dan ratifikasi undang-undang yang membatasi penerimaan dan izin tinggal imigran semakin meluas. Sebagai contoh, kondisi para imigran di Inggris kini telah menjadi masalah penting dan partai-partai politik menjadikannya sebagai salah satu ajang untuk bersaing. Di Perancis sendiri gelombang kebencian terhadap warga asing dan aksi-aksi rasis semakin meningkat drastis.

          Keberhasilan partai-partai yang membenci orang asing di parlemen negara Swedia, Denmar, Belanda, Austria, Italia, Bulgaria dan Swiss juga menjadi bukti gelombang baru sayap kanan dan kebencian terhadap imigran akibat krisis ekonomi yang telah melilit Uni Eropa. Munculnya gerakan kebangkitan sosial yang menentang demokrasi dan berpaling dari calon-calon legislatif yang cenderung menarik simpatik masyarakat biasa merupakan dampak dari krisis ekonomi. Bila kondisi ini semakin mengkristal, maka akan berujung pada tumbangnya sejumlah pemerintah lemah dari sisi finansial dan ekonomi.

          Dampak sosial dari krisis ekonomi sudah muncul, sementara belum ada tanda-tanda berakhirnya krisis ini dan belum ada kejelasan mengenai masa depan euro. Oleh karenanya, para pejabat dan organisasi Eropa senantiasa memperingatkan bahaya munculnya instabilitas sosial, bahkan perang bisa terjadi di Uni Eropa. Sementara sebagian analis politik meyakini bahwa bila para kepala-kepala negara Uni Eropa tidak segera mencari solusi atas kondisi ekonomi yang buruk ini, maka tidak lama lagi keadaan sudah tidak terkontrol. (IRIB Indonesia)


        • Ali Al Asytar
          Perang Multi-Nasional Terhadap Rakyat Suriah Selasa, 2013 April 09 15:17   Bashar Assad, Presiden Suriah dalam wawancaranya dengan televisi Turki Ulusal dan
          Message 5 of 11 , Apr 9, 2013



            Bashar Assad, Presiden Suriah dalam wawancaranya dengan televisi Turki Ulusal dan surat kabar Aydinlik mengatakan, "Perang di Suriah bukan perang saudara, tapi perang pihak asing melawan Suriah yang ada hubungannya dengan disain regional." Presiden Assad menambahkan, "Perang ini tidak terjadi antarpengikut mazhab, tapi antara negara-negara pendukung Barat dan negara yang bersikukuh melawan Barat."

            Pemerintah dan media-media massa Barat sejak dua tahun lalu mempropagandakan bahwa perang yang terjadi di Suriah merupakan perang saudara untuk membebaskan rakyat Suriah dari diktator. Tapi perjuangan selama dua tahun yang ditunjukkan pemerintah dan rakyat Suriah menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang didukung negara-negara Barat dan sekutu Arabnya di kawasan. Mengenal siapa sebenarnya militan bersenjata dan pendukung mereka menunjukkan bahwa pada hakikatnya perang di Suriah merupakan perang Barat dan Arab terhadap pemerintah dan rakyat Suriah yang diwakili oleh kelompok-kelompok teroris itu. Tujuan perang ini untuk mengeluarkan Suriah dari negara yang berada di garis terdepan dalam menghadapi rezim Zionis Israel.

            Dari militan bersenjata yang ditangkap oleh militer Suriah ternyata berasal dari luar Suriah, bahkan sesuai dengan sejumlah laporan yang dirilis oleh sebagian media dan pusat-pusat penelitian menyebutkan keterlibatan pihak asing di Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa militer Suriah tidak berperang dengan militerbersenjata yang berasal dari oposisi Suriah, tapi sedang menghadapi para teroris internasional. Aaron Y. Zelin, peneliti di Pusat Riset London dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa dalam beberapa bulan lalu, lebih dari 600 teroris dari pelbagai negara Eropa telah berangkat ke Suriah. Zelin meyakini bahwa Suriah saat ini telah berubah menjadi satu negara penting bagi para teroris.

            Mohammad bin Saad al-Mofarrah, Sekjen Partai Islam Umma Arab Saudi yang menjadi pendukung kelompok teroris Jabhah al-Nusra di jejaring sosial bahkan mengkonfirmasikan keberadaan 12 ribu pasukan bersenjata dari negara-negara di sekitar Teluk Persia di Suriah yang siap bertempur untuk menggulingkan pemerintah Damaskus. Alexander K. Lukashevich, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia dalam konferensi pers mingguannya mengatakan, "Suriah saat ini telah menjadi pusat yang menarik bagi para teroris dan ini sebuah realita yang sangat berbahaya.

            Pasca terbentuknya gerakan Kebangkitan Islam di negara-negara yang mengalami penindasan di Utara Afrika dan Timur Tengah, negara-negara Barat berusaha mengontrol gelombang Kebangkitan Islam ini di kedua kawasan. Mereka mengarahkan gerakan ini sesuai dengan kebijakan jangka panjang di kawasan strategis dunia ini. Di sini, Suriah memiliki posisi khusus dalam kebijakan Timur Tengah Amerika dan sekutu Eropanya. Turki dan rezim-rezim penindas Arab seperti Qatar dan Arab Saudi yang menjadi sekutu dekat Amerika dan Eropa di kawasan dimanfaatkan untuk mempercepat kebijakan ini.

            Suriah merupakan negara penting dan strategis di Timur Tengah. Negara-negara Barat selama beberapa dekade terakhir tidak mampu menggiring negara ini mengikuti kebijakan mereka. Pemerintah Suriah dengan memberikan tempat berlindung bagi para pengungsi dan pejuang Palestina serta Lebanon dan membantu mereka telah menjadi pusat perlawanan terhadap rezim Zionis Israel. Negara-negara Barat kemudian melihat memuncaknya gerakan Kebangkitan Islam sebagai kesempatan untuk menumbangkan pemerintah Suriah dan menguasai negara ini dengan alasan menuntut kebebasan. Tapi kelompok-kelompok politik yang menjadi oposisi pemerintah di dalam negeri sejak awal menegaskan bahwa tuntutan mereka akan dilakukan lewat dialog dan perundingan, bukan perjuangan bersenjata.

            Penekanan kelompok-kelompok oposisi Suriah ini berhasil menggagalkan strategi Barat dan Arab untuk menumbangkan pemerintah Damaskus. Itulah mengapa kelompok oposisi dalam negeri Suriah tidak banyak diekspos oleh media-media Barat dan Arab. Sebaliknya, negara dan media-media Barat bersama sekutu mereka di Timur Tengah berusaha keras memboikot oposisi dalam negeri Suriah baik di sektor politik dan media, sehingga seakan-akan mereka tidak pernah ada. Sementara pada saat yang sama, mereka berusaha mengumpulkan para oposan Suriah di luar negeri, memberikan dukungan politik dan finansial untuk menciptakan krisis di Suriah dan yang lebih penting memberi identitas baru sebagai oposan dalam negeri Suriah.

            Kelompok dan tokoh politik yang sekarang berusaha ditonjolkan oleh Barat dan Arab hingga dua tahun lalu atau kurang dari itu tidak pernah dikenal namanya di kalangan politik dan media. Mayoritas kelompok oposisi Suriah di luar negeri baru dibentuk pasca gerilya negara-negara Barat dan Arab menciptakan krisis dan ketidakamanan di Suriah. Baru setelah itu negara-negara Barat mulai mengumpulkan anasir-anasir dan para teroris dari negara-negara Afrika Utara, kawasan Teluk Persia dan Eropa untuk dikirim ke Suriah. Pemerintah Turki dan Yordania menjadi pusat pelatihan, mempersenjatai dan pengiriman kelompok-kelompok teroris ini ke dalam Suriah.

            Segala keruwetan di Suriah akhirnya di tambah oleh sebagian kelompok ekstrim Salafi dengan pemikiran yang kaku menjadi alat dan pelaksana kebijakan negara-negara Barat di kawasan. Pengiriman anggota mereka ke Suriah untuk memerangi tentara dan rakyat Suriah dan Al Qaeda berada di puncak kelompok-kelompok ini. Padahal semua tahu Al Qaeda menyebut Amerika sebagai musuh nomor satu Muslimin, tapi kini telah menjadi alat AS untuk merealisasikan tujuannyadi Timur Tengah. Sekalipun kelompok ekstrim Salafi mengumumkan bahwa mereka tidak membutuhkan Barat, tapi tetap saja mereka menerima bantuan sekutu Amerika di kawasan dan berlaku searah dengan kebijakan negara-negara Barat dan Israel.

            Sekalipun mereka mengatasnamakan Islam dan ingin menerapkan syariat Islam, tapi pada intinya mereka tidak memiliki akidah yang benar, sesuai dengan ajaran Islam. Terlebih lagi, yang menjadi sasaran mereka adalah rakyat tidak berdosa dan senjata yang mereka miliki berasal dari Barat dan Israel yang dibeli dengan uang Arab Saudi dan Qatar. Sebaliknya, pemikiran picik mereka telah merusak Islam yang sejati. Kelompok Salafi-Wahabi tidak pernah berpikir panjang untuk melakukan aksi teror dan kejahatan lainnya. Setiap daerah yang berhasil dikuasai mereka, maka setiap orang yang mendukung pemerintah akan dibunuh dengan cara yang mengenaskan.

            Tapi yang penting untuk dicermati adalah sikap diam media massa dan lembaga-lembaga pembela hak asasi manusia Barat. Di satu sisi mereka menyebut krisis yang tercipta di Suriah sebagai perang untuk meraih kebebasan dan dengan alasan ini mereka mencopot kursiSuriah di lembaga-lembaga regional seperti Liga Arab dan kedutaan besar negara ini diberikan kepada para militan bersenjata penentang pemerintah Suriah. Di sisi lain, mereka berusaha menutup kejahatan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini di Suriah, bahkan yang lebih buruk lagi adalah menisbatkan kejahatan ini kepada militer Suriah.

            Krisis yang diciptakan Barat di Suriah kembali menunjukkan bagaimana negara-negara Barat memanfaatkan demokrasi dan tuntutan kebebasan sebagai alat untuk memajukan strategi dan menjamin kepentingan mereka, khususnya di Timur Tengah. Apa yang terjadi di Suriah berhasil mengungkap substansi kelompok-kelompok Salafi dan yang berada di atasnya adalah Al Qaeda. Kelompok yang berteriak atas nama penerapan syariat Islam, tapi dalam prakteknya berlaku searah dengan kebijakan negara-negara Barat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika Barat, khususnya Amerika saat ingin berperang melawan terorisme dan kelompok teroris seperti Al Qaeda, berarti hanya alasan belaka untuk mengintervensi negara-negara Islam. Dan ketika ingin menerapkan kebijakan ekspansifnya, kelompok-kelompok ini juga yang dimanfaatkan. (IRIB Indonesia)

          • Ali Al Asytar
            Al-Manar: Konspirasi Israel, Turki dan Arab Membagi Suriah Jumat, 2013 April 12 15:17   Sumber-sumber terpercaya mengkonfirmasikan rencana bersama Amerika,
            Message 6 of 11 , Apr 12, 2013


               
              Sumber-sumber terpercaya mengkonfirmasikan rencana bersama Amerika, Turki, Qatar dan Arab Saudi untuk memecah kawasan Suriah dan menempatkan para teroris di satu dari kawasan itu.



              Menurut FNA (12/4), majalah mingguan Palestina al-Manar mengutip sebagian sumber-sumber terpercaya menulis, ada sebuah rencana "intervensi Israel" yang tujuannya membagi-bagi kawasan Suriah di dekat daerah-daerah perbatasan dan menempatkan kelompok-kelompok teroris di Barat Daya di sepanjang perbatasan Suriah dan Golan seperti militer Lebanon Selatan yang melayani militer Israel.



              Sumber-sumber ini mengatakan bahwa Amerika, Turki, Qatar dan Arab Saudi mendukung rencana Israel ini, dimana tujuannya adalah mempermudah para teroris untuk menghancurkan pemerintah dan bangsa Suriah.



              Menurut sumber-sumber ini, Israel dan negara-negara yang disebutkan itu akan berperan membiayai dan melatih kelompok-kelompok teroris dan Tel Aviv akan terus berhubungan dengan para pemimpin kelompok teroris untuk mempersiapkan kerjasama di masa depan.



              Berdasarkan laporan ini, pelaksanaan rencana Israel ini dapat dilakukan dengan membantu untuk menyewakan kawasan ini selama 100 tahun dengan alasan ingin mengubah daerah itu menjadi kawasan ekonomi bersama. (IRIB Indonesia / SL)





            • Ali Al Asytar
              Semakin Memanas; Perebutan Kekuasaan di Arab Saudi! Jumat, 2013 April 12 14:38   Analis Arab Saudi mengkonfirmasikan berlanjutnya konflik antara para pangeran
              Message 7 of 11 , Apr 12, 2013
                 


                Analis Arab Saudi mengkonfirmasikan berlanjutnya konflik antara para pangeran Saudi soal kekuasaan di kerajaan Arab Saudi. Zayd al-Isa, pakar dan analis politik Arab Saudi hari Kamis (11/4) kepada Kantor Berita Fars News menjelaskan senantiasa ada konflik di antara keluarga kerajaan soal kekuasaan. Menurutnya, konflik ini semakin meningkat, khususnya setelah meninggalnya dua pangeran mahkota; Nayef dan Sultan selama dua tahun ini. Dan kini, dengan semakin kuatnya kabar mengenai kematian Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, perebutan kekuasaan di negara ini memasuki babak baru.

                Zayd al-Isa menyebut keluarga Al Saud sebagai klan utama yang mengklaim penguasa negara ini dan mengatakan, "Klaim ini semakin mengkristal dari generasi baru. Padahal pangeran yang dua atau tiga generasi sebelum Al Saud sampai saat ini masih hidup dan tengah menanti kematian raja lalu menghitung waktu untuk menduduki singgasana."

                Al-Isa juga mengisyaratkan kondisi Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang sudah buruk dan mengatakan, "Video dan foto yang ditayangkan oleh media-media Arab Saudi terkait masih segarnya raja berusia 90 tahun itu milik arsip tahun lalu. Media-media Arab Saudi tidak punya pilihan lain, kecuali menggunakan gambar-gambar arsip demi membuktikan bahwa raja Arab Saudi masih hidup dan mencegah munculnya kekacauan di negara ini."

                Menurut para analis Timur Tengah, keluarga kerajaan yang sudah berusia lanjut, setiap dari mereka memiliki kekuasaan di kerajaan Arab Saudi. Tapi dengan melihat usia yang sudah lanjut dan harus melawan penyakit yang ada, maka dengan sendirinya mereka keluar dari lingkaran perebutan kekuasaan. Bahkan bila melihat Saud al-Faisal yang selama bertahun-tahun menduduki jabatan Menteri Luar Negeri Arab Saudi ternyata ia juga tidak memiliki kondisi yang sehat. Selama setahun lalu ia tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan penting regional dan internasional.

                Di satu sisi, eskalasi protes rakyat di Arab Saudi, khususnya di kawasan timur negara ini telah berjalan selama satu setengah tahun lalu yang bersamaan dengan meninggalnya dua pangeran mahkota negata ini, membuat masalah ini menjadi perhatian penting para pemimpin di negara ini. Sekalipun kondisi regional dan pengalaman kebangkitan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya memotivasi warga untuk bangkit melawan penguasa zalim di Arab Saudi, tapi tampaknya kondisi dalam negeri Saudi dan perebutan kekuasaan antara para pangeran lebih berpengaruh bagi terbentuknya kebangkitan di negara ini.

                Menurut warga Saudi, dalam kondisi saat ini, keluarga Al Saud tengah menghadapi krisis serius dan menjadi kesempatan paling baik untuk menyampaikan tuntutannya yang selama bertahun-tahun dikekang oleh pemerintah.

                Di sisi lain, penguasa Riyadh memiliki anggapan dapat melanjutkan kembali kekuasaannya di Arab Saudi lewat aksi kekerasan dan militerisasi. Tapi mereka lupa bahwa bersikukuh untuk melanjutkan kebijakan kekerasan menumpas para pemrotes di negara ini memiliki hasil sebaliknya di negara-negara seperti Libya, Mesir, Tunisia dan Yaman. Bahkan lebih buruk lagi, aksi kekerasan itu justru menumbangkan penguasa zalim itu. (IRIB Indonesia / SL)
              • Ali Al Asytar
                http://indonesian.irib.ir/hidden-12/-/asset_publisher/1jMX/content/tragedi-halabcheh-dan-kebungkaman-barat
                Message 8 of 11 , Apr 25, 2013


                  AS dan Inggris Tuding Suriah Menggunakan Senjata Kimia
                  Jumat, 2013 April 26 03:45

                   

                  Amerika Serikat dan Inggris mengklaim bahwa pemerintah Suriah telah menggunakan senjata kimia dalam perang melawan militan dukungan asing di negara itu.

                  Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel, yang sedang berkunjung ke Uni Emirat Arab, mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (25/4) bahwa Washington memiliki bukti soal penggunaan bahan kimia sarin di Suriah dalam skala kecil.

                  Dikatakannya bahwa komunitas intelijen AS belum pasti, namun mengindikasikan penggunaan senjata kimia dalam skala kecil di Suriah, khususnya, bahan kimia sarin.

                  "Kita perlu semua fakta. Kita perlu semua informasi," katanya, seraya menambahkan, "Apa yang saya kemukakan kepada Anda adalah apa yang diektahui komunitas intelijen kami. Seperti yang saya juga telah katakan, mereka masih menilai, dan mereka masih melihat apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab dan spesifikasi lain yang kita perlukan."

                  Gedung Putih sebelumnya menengaskan bahwa setiap penggunaan senjata kimia di Suriah sebagai "garis merah", yang bisa memicu kemungkinan aksi militer ke Suriah.

                  Mantan Presiden AS George W. Bush menggunakan logika timpang untuk membenarkan invasi ke Irak demi memusnahkan senjata nuklir, kimia dan biologi yang ternyata tidak ada.

                  Kementerian Luar Negeri Inggris juga menyatakan memiliki bukti "terbatas tapi persuasif" soal penggunaan senjata kimia di Suriah.

                  "Ini sangat memprihatinkan. Penggunaan senjata kimia adalah kejahatan perang. Kami telah menginformasikan kepada sekutu dan mitra kami serta PBB tentang hal ini dan kami berusaha secara aktif untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan lebih baik," kata juru bicara Deplu Inggris.(IRIB Indonesia/MZ)

                Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.