Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

DPRA tidak akan merubah Bendera Aceh + Massa Kibarkan Bendera Aceh di Gedung DPRA

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=284477:dpra-tidak-akan-merubah-bendera-aceh&catid=13:aceh&Itemid=26 Monday, 01 April 2013
    Message 1 of 1 , Apr 1, 2013
    • 0 Attachment
       
       
       
      Monday, 01 April 2013 21:11    PDF Print E-mail
      DPRA tidak akan merubah Bendera Aceh
      Warta
      HENDRO KOTO
      WASPADA ONLINE


      (WOL Photo)

      BANDA ACEH - Ketua Komisi A, Adnan Beuransyah mengatakan, pihaknya tidak akan merubah Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan melalui Sidang Paripurna DPR Aceh.

      "Bendera dan Lambang Aceh yang telah kita sahkan, merupakan hasil kajian yang mendalam, dan melibatkan komponen masyarakat dalam proses pembahasannya," katanya, hari ini.

      Dijelaskan, Bendera dan Lambang Aceh yang telah ditetapkan dalam qanun adalah hak Aceh yang termaktub dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, dan juga tercantum dalam MoU Helsinky. "Hasil klarifkasi Kemendagri tidak akan mengubah apa yang telah kami putuskan," tukasnya.

      Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A, Nuzahri. Ia menegaskan, jika pusat membubarkan DPR Aceh atas sikap politiknya mensahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, maka pihaknya tetap akan bersikukuh tidak akan mengubah bendera dan lambang yang telah ditetapkan.

      "Jika pusat ingin membubarkan DPR Aceh, kami siap, dan kami tidak akan mengubah apa yang telah kami putuskan," tandasnya yang disambut gemuruh oleh ribuan massa.

      Editor: SASTROY BANGUN
      (dat16/wol)
       
      +++++
       
       
       
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.
      02 April 2013 | BP
      Massa Kibarkan Bendera Aceh di Gedung DPRA
       
      Banda Aceh (Bali Post) -
      Massa dari berbagai daerah membentangkan ''bendera'' Aceh berukuran sekitar 10 x 4 meter di gedung utama DPRA di Kota Banda Aceh, Senin (1/4) kemarin. Laporan wartawan menyebutkan, beberapa pemuda membentangkan ''bendera'' Aceh bergambar bintang bulan dengan kombinasi garis vertikal hitam dan putih (atas dan bawah) dengan warna dasar merah tua di gedung dewan itu.
      Ratusan orang yang datang dari sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu ikut menyaksikan saat ''bendera'' Aceh dibentangkan di gedung dewan. Mereka pun bertepuk tangan.

      Sementara itu, Ketua DPRA Tgk. Hasbi Abdullah menerima ''bendera'' Aceh ukuran raksasa dari massa yang menggelar konvoi di kota berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa tersebut. Saat ''bendera'' diserahkan kepada Ketua DPRA Tgk. Hasbi Abdullah, sejumlah peserta konvoi ikut menyanyikan lagu berjudul ''Bendera Pusaka Nanggroe''.
      Sebelum menggelar aksi di DPRA, ribuan warga melakukan konvoi kendaraan roda dua, empat dan truk serta bus sekolah berkeliling sejumlah ruas jalan di kota tersebut.
      Awalnya, ribuan warga dari luar Kota Banda Aceh itu berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman. Pengibaran ''bendera'' itu dilakukan setelah DPRA mengesahkan Perda (qanun) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

      Qanun yang ditetapkan DPRA pada 25 Maret 2013 itu mengundang pro dan kontra terkait desain bendera baru Provinsi Aceh yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
      Sementara itu, koordinator aksi konvoi Marzuki mengatakan konvoi bendera Aceh yang diikuti ribuan warga dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh itu bertujuan agar pemerintah RI segera mengesahkan qanun yang telah disetujui DPRA. ''Bendera Aceh itu harus direstui demi menjaga perdamaian Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),'' katanya menjelaskan.

      Mendagri
      Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Selasa (2/4) ini, terkait kasus pengibaran bendera yang kontroversial di Aceh, menyusul disahkannya Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. ''Saya mendapat penjelasan Mendagri sedang mengelolanya, teruskan. Saya dengar besok akan berangkat ke Aceh, itu langkah yang baik,'' kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengantar rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin kemarin.

      Presiden secara tegas meminta penanganan cepat kasus itu agar tidak kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa penanganan yang cepat, Presiden mengkhawatirkan jika hal itu dapat mengganggu situasi kondusif yang telah tercipta di Aceh beberapa waktu terakhir. ''Bisa mundur kembali apa yang telah kita lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan Aceh.'' (ant)