Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Indonesia dalam Laporan Pembangunan Internasional

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/03/22/317/Indonesia-dalam-Laporan-Pembangunan-Internasional/metrokolom Indonesia dalam Laporan Pembangunan
    Message 1 of 1 , Mar 25, 2013
    • 0 Attachment
       
       
      Indonesia dalam Laporan Pembangunan Internasional
      Metro Kolom | Jumat, 22 Maret 2013 WIB

      Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan tiap tahun menunjukan posisi terakhir Indonesia pada angka 121 di antara 175 negara yang diukur. Indikator HDI adalah pendapatan perkapita, rata-rata tahun pendidikan dan harapan hidup. Sebagai perbandingan Malaysia (64), China (101), Thailand (103), Guyana (118) dan Botswana (119). Malaysia, negara tetangga kita yang sering dimaki-maki ternyata masuk negara high achiever. Artinya mampu meningkatkan kualitas hidup warga negaranya secara umum dalam waktu singkat.

      Lebih dari angka-angka yang ditunjukkan adalah pelajaran tentang bagaimana sumber daya pembangunan digunakan untuk meninkatkan kualitas hidup manusia, dan bukan hanya angka pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, Indonesia harus meninjau kembali kerangka pembangunannya.

      Selama ini warga negara yang terdidik seakan bisa terbawa dan terkecoh oleh pemerintah dan politisi bahwa urusan pembangunan adalah menjaa stabilitas pertumbuhan dan berapa banyak berkurangnya jumlah orang miskin. Kita seakan terseret menjauhi pemikiran yang lebih kritis tentang arti pembangunan yang sesungguhnya. Tentu saja pemerintah dan politisi merasa sangat nyaman dengan indikator artifisial karena menyembunyikan hal-hal seperti ketimpangan, risiko sosial dan ekonomi, serta mutu pelayanan publik.

      Nah, sekarang saatnya para kaum terdidik menuntut pmerintah dan politisi yang jauh lebih pintar dan mau bekerja keras. Caranya? Mengangkat kembali dimensi-dimensi kritis tentang makna pembangunan. UNDP menggunakan kata development friendly, yaitu pembangunan yang tidak meningkatkan risiko sosial ekonomi, termasuk risiko ekslusi (kalah dalam persaingan), kekerasan dalam masyarakat, dan pertentangan antar kelompok. Negara juga tidak mengandalakan pendapatan negara dari industri ekstraktif yang dampak multiplikasi ketrampilannya pendek namun mengeruk bumi. Integrasi sosial merupakan bagian dari perhatian dan kebijakan negara.

      Adalah perkembangan yang baik bahwa beberapa studi pembangunan di tingkat internasional kembali memasukan pikiran-pikiran tentang kerangka pembangunan. Selama beberapa puluh tahun ke belakang, pemikiran baru tentang pembangunan menjadi mandek. Namun ini bukan berarti tidak terjadi inovasi pembangunan di belahan negara lain. Mungkin di negara Eropa yang sebelumnya menjadi kiblat pemikiran pembangunan terjadi semacam kemandekan, namun di negara Asia Timur dan Amerika Latin mereka maju terus dengan berbagai inovasi sosial dan ekonomi.

      Asia Timur mencontohkan banyak inovasi kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemampuan bersaing di tingkat global bagi unit usaha dalam berbagai level teknologi produksi. Persoalan social security ditangani dengan skema-skema jaring sosial yang dibayar dengan perkembangan yang terjadi karena struktur ekonomi. Sedangkan negara-negara Amerika Latin, juga India, memberikan pengetahuan dari pengalaman menggabungkan antara indikator kohesi sosial dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih awal.

      Pelajaran yang diambil dari model negara pembangunan di Asia Timur adalah bahwa negara sangat memikirkan bagaimana model pendidikan dan pelatihan ketrampilan sejalan dengan skema perkembangan struktur ekonomi yang ditetapkan untuk dicapai. Negara memfasilitasi terjadinya transformasi sosial dan ekonomi. Namun sebelum melakukan itu, negara melakukan koherensi institusional bagi lembaga-lembaganya sendiri. Di Indonesia, sebaliknya, terjadi pelemahan institusional setelah kementerian dipenetrasi kepentingan partai politik.

      Pemikiran lain muncul dari suatu program riset di Belanda bekerja sama dengan universitas di Indonesia. Pada dasarnya program riset ini ingin melihat arah dari transformasi kewarganegaraan di Indonesia setelah menjalani lima belas tahun reformasi. Akan diteliti arah dan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan negara. Apakah setelah hiruk pikuk kebebasan politik kemudian warga negara mampu membuat negara dan politisi mengambil kebijakan pembangunan yang mensejahterakan secara ekonomi dan sosial?

      Program riset ini beranjak melebihi analisa konvensional yang melihat hubungan positif antara demokrasi dan kesejahteraan. Indonesia telah mempunyai sistem politik yang secara formal demokratis. Namun siapakah yang menikmati sistem politik baru ini? Jika bukan masyarakat luas, tapi segelintir orang, dimana letak salahnya?

      Untuk menjawab pertanyaan di atas, studi akan menganalisa tiga wilayah. Pertama, kapasitas birokrasi negara sebagai penyedia dan fasilitator. Sebagai penyedia, perannya lebih sederhana sejauh punya sumber daya dan tahu jenis kebutuhan masyarakat. Namun peran kedua jauh lebih sulit karena membutuhkan kecakapan yang lebih tinggi: mengembangkan komunikasi dengan kelompok masyarakat dan mengetahui dimensi-dimensi potensial yang dimiliki masyarakat agar dapat menjadi kekuatan tersendiri. Sebagai contoh kasus, tahukah pemerintah tentang apa yang dibutuhkan UKM selain permodalan? Bahkan elemen modal mempunyai dimensi yang beragam.

      Wilayah yang kedua dipandang menentukan arah pembangunan Indonesia adalah seberapa jauh wilayah ekonomi bayangan dapat dikontrol. Seperti diketahui, sisi berbahaya dari ekonomi bayangan adalah ekonomi ilegal. Berbeda dengan kegiatan ekonomi bayangan sektor informal, ekonomi ilegal memproteksi kepentingan terselubung. Namun secara umum, ekonomi bayangan adalah wilayah dimana intervensi negara yang baik tidak bisa dilakukan, seperti peningkatan ketrampilan, standar upah, keselamatan kerja, dan yang lainnya.

      Wilayah ketiga adalah karakter wilayah publik. Berbeda dengan pandangan umum yang menyatakan arena publik yang ramai dan terbuka lebih mampu mengontrol pemerintah. Belum tentu. Seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini, korupsi semakin luas dan mendalam meskipun kita bisa mengangkat skandalnya ke arena publik. Benar bahwa arena publik adalah wilayah kontestasi. Namun semua keriuhan itu tidak banyak arti jika tidak mampu mendorong proses reformasi institusional. Salah satu kemalangan sejarah politik Indonesia adalah meletakkkan institusi perwakilan seperti yang ada sekarang mendominasi arus komunikasi politik antara arena publik dan kebijakan. Akan tetapi, jangan terkejut jika hasil studi nanti akan juga menunjukkan kelemahan-kelemahan organisasi masyarakat sendiri.

      Meuthia Ganie-Rochman, sosiolog organisasi dan mengajar di Universitas Indonesia.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.