Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.shnews.co/detile-15454-capres-militer-satu-korps-satu-ilmu.html Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu Ruhut Ambarita | Senin, 25 Februari 2013 -
    Message 1 of 2 , Feb 25, 2013
    • 0 Attachment
       
      Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu
      Ruhut Ambarita | Senin, 25 Februari 2013 - 15:48:01 WIB
      : 250

      (dok/antara)
      Calon yang memiliki partai politik paling realistis untuk maju dalam pemilihan presiden.

      Pemilihan umum sekitar satu tahun lagi. Namun bakal calon presiden sudah bermunculan, mulai dari yang iseng sampai yang serius. Namun, figur yang berlatar belakang militer selalu diperhitungkan dalam setiap pemilihan presiden. Untuk itu, Sinar Harapan menurunkan tulisan mengenai capres yang berlatar militer.

      Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat sesak Sutiyoso. Mimpi Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu untuk "naik kelas" menjadi presiden kembali harus kandas. KPU teguh dengan penilaian awalnya bahwa partai yang dipimpin Sutiyoso tidak layak ikut Pemilu 2014, meski Bawaslu menyatakan sebaliknya.

      Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) hanya menikmati mimpinya sesaat. Begitu pula dengan partai-partai gurem lainnya yang buru-buru menyatakan dukungan ke Bang Yos—begitu ia disapa—tak lama setelah dinilai Bawaslu layak ikut pemilu. Bang Yos berhasrat menjadi calon presiden sejak 2007.

      Andai kata KPU seiya sekata dengan Bawaslu, mungkin Sutiyoso yang purnawirawan TNI berpangkat letnan jenderal itu akan menambah deretan purnawirawan lainnya yang maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Hingga Februari 2013, baru dua purnawirawan TNI yang secara terbuka menyatakan niatnya maju dalam Pilpres 2014.

      Ia adalah Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya pada Februari 2008. Empat tahun sebelumnya, Prabowo ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar 2004, tapi kalah dalam pertarungan internal partai yang dimenangkan Jenderal (Purn) Wiranto.

      Waktu itu, Partai Golkar resmi mengusung Wiranto sebagai calon presiden. Namun, belakangan sebagian besar pengurus dan kader Partai Golkar "main mata" dengan Jusuf Kalla yang maju bersama Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Wiranto kalah dalam Pemilu 2004. Ia kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada November 2006.

      Sejarah mencatat, Yudhoyono adalah presiden pertama dari kalangan militer setelah pecahnya gerakan reformasi tahun 1998 yang menuntut, di antaranya militer kembali ke barak atau tidak kembali bermain politik praktis. Namun sejarah mencatat pula, Yudhoyono periode 1996-1998 bertugas menstabilisasikan kondisi sosial dan politik di Tanah Air.

      Ketika Pemilu 2004, nama Yudhoyono dikaitkan dalam penyerangan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996. Banyak orang mati dalam peristiwa berdarah itu. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai kepala staf Kodam Jaya, orang kedua di organisasi militer yang bertanggung jawab atas kondisi Jakarta.

      “Perang Bintang”

      Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, bursa calon presiden Indonesia ke depan masih didominasi kalangan militer. Ia memperkirakan, Pemilu 2014 masih akan menjadi ajang "perang bintang". Itu karena, menurut dia, calon presiden yang berpotensi maju dalam pemilu presiden berasal dari kalangan militer.

      Pada awal Februari 2013, sebuah lembaga survei merilis hasil risetnya. Selain Sutiyoso, Prabowo, dan Wiranto, ada tujuh tokoh militer yang dianggap berpotensi diusung dalam pemilu. Mereka antara lain Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, Agum Gumelar, Pramono Edhie Wibowo, Saurip Kadi, Slamet Subijanto, dan Kivlan Zein.

      Dari sepuluh, hanya lima tokoh militer yang dianggap paling berpotensi maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka adalah Prabowo, Wiranto, Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, dan Pramono Edhie Wibowo. "Sutiyoso sulit karena kendaraan politik yang mau dipakai belum jelas (statusnya) hingga kini," kata Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior LIPI.

      Di antara lima tokoh militer itu, Prabowo dan Wiranto dinilai paling siap karena memiliki partai untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Djoko dan Pramono diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Pramono yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat merupakan adik kandung Kristiani Herawati Yudhoyono, istri ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

      Kemudian, Prabowo hampir pasti dicalonkan Partai Gerindra, Endriartono kini berada dalam Partai Nasdem. Namun ia harus bersaing keras dengan Surya Paloh. Adapun Wiranto merupakan tokoh utama Partai Hanura. Adapun Sutiyoso harus berjuang keras untuk meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

      Djoko yang pensiunan TNI Angkatan Udara adalah mantan tim sukses pemenangan pasangan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. Ia kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara Endriartono kini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat.

      Riset Lembaga Survei Indonesia yang menghimpun pendapat ahli menyebutkan, di antara tokoh militer, Djoko, Pramono, dan Endriartono dianggap paling minim melakukan pelanggaran HAM. Adapun Prabowo, Wiranto, dan Sutiyoso yang ikut dinilai mendapatkan penilaian sangat rendah atau dianggap paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Ini penilaian praktisi media massa, akademikus, pengusaha, dan purnawirawan.

      Hendardi, aktivis yang kini memimpin lembaga pemerhati HAM Setara Institute mengatakan, tokoh militer saat ini umumnya terkait pelanggaran HAM. Mereka terlibat, disampaikan Hendardi, di antaranya dalam operasi penyerangan kantor PDI, penghilangan paksa, penculikan aktivis, dan pembantaian di Timor Timur.

      Oleh karena itu, kata Hendardi, rakyat jangan memilih calon presiden dari kalangan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, lanjut Hendardi, calon presiden mendatang harus concern terhadap penegakan atau penyelesaian kasus HAM.

      Aboe mengatakan, sesungguhnya tidak persoalan dengan latar belakang calon presiden, apakah dari sipil atau militer. Menurut dia, selama memiliki kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan nasional maka layak menjadi calon presiden. "Faktanya presiden dari kalangan militer pulalah yang bisa bertahan lama memimpin di republik ini," ujarnya.

      Tersandera

      Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Baskara mengatakan, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan saja tidak cukup. Ia menambahkan, syarat utama dari calon presiden mendatang tidak memiliki cacat moral dan hukum, terutama soal HAM. Menurut Achmad, tokoh yang tersandera soal moral dan hukum tidak layak menjadi presiden.

      Selama ini, tokoh-tokoh militer yang maju dalam pemilu selalu terganjal soal pelanggaran hak asasi. Namun, umumnya mereka berkoar-koar soal demokrasi. "Demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," kata Prabowo, Desember 2012.

      Namun, Ikrar mengatakan, jangan pernah percaya dengan tokoh militer yang bicara demokrasi. Menurut Ikrar, tokoh militer tidak bisa diharapkan bersikap demokratis. Oleh karena itu, lanjut dia, tokoh militer yang mencitrakan dirinya sebagai sosok yang demokratis merupakan anomali, sebab militer hanya mengenal sistem komando.

      "Bila ada seorang militer yang jadi demokratis maka akan jadi anomali. Sulit tokoh militer yang jadi calon presiden bakal demokratis," kata Ikrar. Selain itu, kata dia, tokoh militer sulit diharapkan menjadi pemimpin bangsa, sebab militer ada untuk menjadi penjaga negara atau the guardian of state, bukan pemimpin negara.

      Sumber : Sinar Harapan
    • Ali Al Asytar
      Daripada menjadi gubernur dibawah presiden yang diktator ala Suhartoisme plus militerisme memang lebih baik jadi presiden saja. Ini pikiran si Rhoma Irama.
      Message 2 of 2 , Feb 25, 2013
      • 0 Attachment
        Daripada menjadi gubernur dibawah presiden yang diktator ala Suhartoisme plus militerisme memang lebih baik jadi presiden saja. Ini pikiran si Rhoma Irama. Katanya: "Daripada jadi anak jin yang tiap hari di ketok kepala sama raja jin, kan lebih baik jadi raja jin, bisa kita ketok kepala jin-jin lain", Demikian kira-kira kata penyanyi yang awetan itu.

        Tetapi apabila kita pertimbangkan ayat-ayat Qur-an bagaimana konsekwensi Akhiratnya nanti, jadi orang yang berdiri di luar system taghut despotik dan korup yang sudah mendarah-daging atau membudaya, jauh lebih baik walaupun makan untuk besok terpaksa cari hari ini. Abu Dzar Ghifari memilih cara seperti itu hingga Usman bin Affan membuangnya ke Rawadah yang belum berpenghuni kala itu. Abu Dzar memilih mati berkalang tanah, namun mulia di sisi Allah.

        Andaikata goresan ini kita hamparkan di hadapan para kandidat yang sedang asik berkhayal "andaikata aku jadi Presiden Hindunesia", kemungkinan besar akan dikerling hanya dengan ekor mata. 

        Kalau kita hendak mengenal walau selayang pandang bagaimana Ideology Abu Dzar Ghifari, shahabat setianya Nabi suci, mari kita lihat ideology Syahid DR Ali Syariati, sang rausyanfikr yang pernah mengaku, menimba ilmu dari "Jubbah Abu Dzar Ghifari:

        ISLAM AGAMA PEMBEBASAN

        Pemahaman Islam yang ditawarkan Ali Syari’ati berbeda dengan pemahaman maintreem saat itu. Islam yang dipahami banyak orang di masa Syari’ati adalah Islam yang hanya sebatas agama ritual dan fiqh yang tidak menjangkau persoalan-persoalan politik dan sosial kemasyarakatan. Islam hanyalah sekumpulan dogma untuk mengatur bagaimana beribadah tetapi tidak menyentuh sama sekali cara yang paling efektif untuk menegakkan keadilan, strategi melawan kezaliman atau petunjuk untuk membela kaum tertindas (mustad’afîn).

        Islam yang demikian itu dalam banyak kesempatan sangat menguntungkan pihak penguasa yang berbuat sewenang-wenang dan mengumbar ketidakadilan, karena ia bisa berlindung di balik dogma-dogma yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi kepentingannya.

        Syari’ati berpendapat bahwa Islam lebih dinamis dari pada agama lainnya. Terminologi Islam memperlihatkan tujuan yang progresif. Di Barat, kata "politik" berasal dari bahasa Yunani "polis" (kota), sebagai suatu unit administrasi yang statis, tetapi padanan kata Islamnya adalah "siyasah", yang secara harfiyah berarti "menjinakkan seokor kuda liar,", suatu proses yang amengandung makna perjuangan yang kuat untuk memunculkan kesempurnaan yang inheren.

        Islam, dalam pandangan Syari’ati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hanya sekadar hubungan antara hamba dengan Sang Khaliq (Hablu min Allah), tetapi lebih dari itu, Islam adalah sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan:

         " Adalah perlu menjelaskan tentang apa yang kita maksud dengan Islam. Dengannya kita maksudkan Islam Abu Dzar Ghifari; bukan Islam Khalîfah . Islam keadilan dan kepemimpinan yang pantas; bukan Islamnya penguasa, aristokrasi dan kelas atas. Islam kebebasan, kemajuan (progress) dan kesadaran; bukan Islam perbudakan, penawanan dan pasivitas. Islam kaum mujâhid; bukan Islamnya kaum ulama gadongan (ulama palsu). Islam kebajikan dan tanggungjawab pribadi dan protes; bukan Islam yang menekankan dissimulasi (taqiyeh) keagamaan, wasilah ulama dan campur tangan Tuhan. Islam perjuangan untuk keimanan dan pengetahuan ilmiah; bukan Islam yang menyerah, dogmatis, dan imitasi tidak kritis (taqlîd) kepada ulama"

        Selanjutnya, gambaran Islam pembebasan ditegaskan kembali oleh Syari’ati:

         " Adalah tidak cukup dengan menyatakan kita harus kembali kepada Islam. Kita harus menspesifikasi Islam mana yang kita maksudkan: Islam Abu Zar atau Islam Marwan bin Hakam (menantu usman bin Affan), sang penguasa. Keduanya disebut Islam, walaupun sebenarnya terdapat perbedaan besar (bertolak belakang) diantara keduanya. Satunya adalah Islam ke-khalîfah-an, istana dan penguasa. Sedangkan lainnya adalah Islam rakyat, mereka yang dieksploitasi dan miskin. Lebih lanjut, tidak cukup syi'ah dengan sekadar berkata, bahwa orang harus mempunyai kepedulian (concern) kepada kaum miskin dan tertindas. Khalîfah yang korup juga berkata demikian. Islam yang benar lebih dari sekedar kepedulian. Islam yang benar memerintahkan kaum beriman berjuang untuk keadilan, persamaan dan penghapusan kemiskinan" . 

        Ali Syari'ati menyebut Islam sebagai agama pembebasan. Islam, menurutnya, bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hubungan individual dengan Sang Pencipta, melainkan lebih merupakan ideologi emansipasi dan pembebasan. Syari'ati juga mengatakan masyarakat Islam sejati tak mengenal kelas. Islam menjadi sarana bagi orang-orang yang tercerabut haknya, yang tersisa, lapar, tertindas, dan terdiskriminasi, untuk membebaskan diri mereka dari ketertindasan itu.

        Syariati mendasarkan Islamnya pada kerangka ideologis. Dia memahami Islam sebagai kekuatan revolusioner untuk melawan segala bentuk tirani, penindasan, dan ketidakadilan menuju persamaan tanpa kelas. Syari'ati bahkan mencetuskan formula baru: ''Saya memberontak maka saya ada.''. .

        Islam pembebasan adalah Islam yang diwariskan oleh Imam Husein; kesyahidannya di Karbala menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang tertindas untuk memelihara Islam yang otentik itu. Sehingga, Islam yang demikian adalah Islam Syi’ah awal, yakni Islam Syi’ah revolusioner yang dipersonifikasikan Abu Zar al-Ghifari dengan kepapaannya, dan Imam Husein dengan kesyahidannya. Keduanya merupakan simbol perjuangan abadi ketertindasan melawan penguasa yang zalim. Islam Syi’ah revolusioner ini kemudian mengalami "penjinakan" di tangan kelas atas – penguasa politik dan ulama yang memberikan legitimasi atas "Islam" versi penguasa. Ulama, tuduh Syari’ati dengan menggunakan jargon Marxis, telah menyunat Islam dan melembagakannya sebagai "pemenang" (pacifier) bagi massa tertindas, sebagai dogma kaku dan teks skriptural yang mati. Ulama bergerak seolah-olah di dalam kevakuman, terpisah dari realitas sosial.

        Menurut pengamatan Syari’ati, selama 7 abad sampai masa Dinasti Safavi, Syi’isme (Alavi) merupakan gerakan revolusioner dalam sejarah, yang menentang seluruh rezim otokratik yang mempunyai kesadaran kelas seperti Dinasti Ummayah, Abbasiyah, Ghaznawiyah, Saljuk, Mongol, dan lain-lain. Dengan legitimasi ulama rezim-rezim ini menciptakan Islam Sunni versi mereka sendiri. Pada pihak lain, Islam Syi’ah Merah, seperti sebuah kelompok revolusioner, berjuang untuk membebaskan kaum yang tertindas dan pencari keadilan.Syari’ati melihat rezim dan lembaga keulamaan, yang bisa jadi terkadang ditunggangi pihak luar, sebagai manipulator masa lampau Iran dan arsitek yang menjadikan tradisi menjadi penjara.

        Rezim Syah Iran tidak membangkitkan agama, tetapi mempertahankan kerajaan yang mandek, sementara para ulama mempertahankan kemandekan Islam. Menurut Syari’ati, apa yang terjadi di Iran adalah, bahwa di satu sisi, para ulama yang menjadi pemimpin agama selama dua abad terakhir telah mentransformasikannya menjadi bentuk agama yang kian mandek, sementara di sisi lain orang-orang yang tercerahkan yang memahami kekinian dan kebutuhan generasi dan zaman, tidak memahami agama. Akhirnya, kata Syari’ati, "Islam sejati tetap tak diketahui dan tersembunyi dalam relung-relung sejarah".

        Bagi Syari’ati, Islam sejati bersifat revolusioner, dan Syi’ah sejati adalah jenis khusus Islam revolusioner. Tetapi entah mengapa dalam perjalanan waktu kemudian Islam telah berubah menjadi seperangkap doa-doa dan ritual yang tak bermakna sama sekali dalam kehidupan. Islam hanya sebatas agama yang mengurus bagaimana orang mati, tetapi tidak peduli bagaimana orang bisa survive dalam kehidupan di tengah gelombang diskriminasi, eksploitasi, dan aneka penindasan dari para penguasa zalim. Agama model seperti ini yang sangat disukai para penguasa untuk menjaga kekuasaannya tetap aman, tanpa ada gangguan dari orang-orang yang ingin mengamalkan Islam sejati.

         Gagasan Syari’ati tentang Islam revolusioner atau Islam pembebasan sejalan dengan gagasan tentang teologi pembebasan (theology of liberation) yang banyak diusung oleh tokoh-tokoh revolusioner baik di Amerika Latin maupun Asia. Ide dasar pemikiran antara Syari’ati dengan para pengusung teologi pembebasan hampir sama, yakni ingin mendobrak kemapanan lembaga resmi keagamaan (ulama, gereja) yang posisinya selalu berada pada pihak kekuasaan, dan berpaling dari kenyataan ril umatnya yang selalu ditindas oleh kekuasaan itu. Mereka sama-sama memberontak dan tidak puas dengan seperangkat doktrin yang telah dibuat oleh ulama atau gereja untuk melindungi kepentingan kelas atas dan menindas kelas bawah. Islam revolusioner dan teologi pembebasan sama-sama berupaya untuk mengakhiri dominasi lembaga resmi agama dan mengembalikan hak menafsirkan agama itu kepada rakyat, sehingga doktrin-doktrin yang terbentuk adalah ajaran agama sejati yang berpihak pada kepentingan rakyat atau ummah
          

        Seperti yang pernah dinyatakan oleh Leonardo Boff, Teologi Pembebasan adalah pantulan pemikiran, sekaligus cerminan dari keadaan nyata, suatu praksis yang sudah ada sebelumnya. Lebih tepatnya, masih menurut Boff, ini adalah pengungkapan atau pengabsahan suatu gerakan sosial yang amat luas, yang muncul pada tahun 1960-an yang melibatkan sektor-sektor penting sistem sosial keagaman, seperti para elit keagamaan, gerakan orang awam, para buruh, serta kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis keagamaan.

        Teologi Pembebasan adalah produk kerohanian. Dan harus diakui, dengan menyertakan di dalamnya suatu doktrin keagamaan yang benar-benar masuk akal, Teologi Pembebasan telah memberikan sumbangsih yang amat besar terhadap perluasan dan penguatan gerakan-gerakan tersebut. Doktrin masuk akal itu telah membentuk suatu pergeseran radikal dari ajaran tradisional keagaman yang mapan. Beberapa diantara doktrin itu adalah ; 1). Gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan kepada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan menindas, 2) Penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab-musabab kemiskinan, 3) pilihan khusus pada kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan, 4) Suatu pembacan baru terhadap teks keagamaan, 5) Perlawanan menentang pemberhalaan sebagai musuh utama agama 6) Kecaman teradap teologi tradisional yang bermuka ganda sebagai hasil dari filsafat Yunani Platonis.

        Sejalan dengan kerangka pikir gerakan teologi pembebasan yang diusung oleh kalangan revolusioner di lingkungan agama Katholik, Islam revolusioner atau Islam pembebasan kurang lebih mempunyai kerangka pikir yang sama. Teologi pembebasan berbasis pada kesadaran rohani dan Islam pembebasan juga berbasis pada kesadaran Islam sejati atau otentik. Masing-masing mempunyai tujuan untuk menjadikan agama sebagai sarana untuk memperjuangkan tegaknya keadilan, meruntuhkan segala sistem despotik dan otoriter dan menjaga agar tidak ada penindasan di muka bumi ini.

        Sebagaimana yang telah terekam dalam sejarah Islam, bahwa kedatangan Islam adalah untuk merubah status quo serta mengentaskan kelompok yang tertindas dan eksploitasi; mereka inilah yang disebut dengan kelompok masyarakat lemah. Masyarakat yang sebagian anggotanya mengeksploitasi sebagian anggota yang lainnya yang lemah dan tertindas, tidak disebut sebagai masyarakat Islam (Islamic society), meskipun mereka menjalankan ritualitas Islam. Ajaran Nabi menyatakan bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran, dan menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Allah agar dapat terhindar dari keduanya. Penghapusan kemiskinan merupakan syarat begi terciptanya masyarakat Islam. Dalam hadis lain Nabi menyatakan, bahwa sebuah negara dapat bertahan hidup walau di dalamnya ada kekufuran, namun tidak bisa bertahan jika di dalamnya terdapat dhulm (penindasan).

        Sayangnya, sebagaimana yang telah digelisahkan oleh Syari’ati, Islam yang bersifat revolusioner ini segera menjadi agama yang kental dengan status quo. Islam sarat dengan praktek feodalisme dan para ulama justru menyokong kemapanan yang sudah kuat itu. Mereka lebih banyak menulis buku tentang kaidah-kaidah ritual dan menghabiskan energinya untuk mengupas masalah-masalah furû’iyah dalam syari’at, dan sama sekali mengecilkan arti elan fital Islam dengan menciptakan keadilan sosial dan kepedulian Islam yang aktif terhadap kelompok yang lemah dan tertindas (mustad’afîn). Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai mustakbirîn (orang yang kuat dan sombong).

        Seperti yang telah disebut di muka, Syari’ati "menuduh" ulama sebagai sumber utama atas penyelewengan ajaran Islam yang bersifat revolusioner. Di tangan ulama, Islam telah menjadi agama "orang mati" yang tidak berdaya melawan "orang-orang yang serakah". Dalam konteks Iran, ulama telah merubah Syi’ah dari kepercayaan revolusioner menjadi ideologi konservatif; menjadi agama negara (din-i dewlati), yang paling tinggi menekankan sikap kedermawanan (philanthropism), paternalisme, pengekangan diri secara sukarela dari kemewahan. Sedangkan pada pihak lain, demikian Syari’ati menggambarkan, ulama mempunyai hubungan organik dengan kemewahan itu sendiri melalui kelas berharta.

        Karena ulama Syi’ah memperoleh pemasuka dari Khams (sedekah) dari sahm-i Imâm (bagian dari zakat), mereka tak terhindarkan lagi terkait kepada orang kaya, negara tuan tanah, dan pedagang bazaar. Sebagai respon terhadap orang yang mengklaim bahwa ulama Syi’ah lebih independen dibandingkan dengan ulama Sunni. Syari’ati berargumen bahwa hal itu mungkin benar pada masa sebelum Safavi, tetapi tidak demikian setelahnya.

        Kritik terhadap Syari’ati
        Kritik yang cukup pedas dari Syari’ati kepada golongan ulama membuat para ulama mem
        berikan reaksi balik. Muthahari, salah sorang ulama terkemuka, memandang Syari’ati telah memperalat Islam untuk tujuan-tujuan politis dan sosialnya. Lebih jauh Muthahari menilai, aktivisme politik protes Syari’ati menimbulkan tekanan politis yang sulit untuk dipikul oleh sebuah lembaga keagamaan seperti Hussainiyeh Ersyad dari rezim Syah. 

        Dan Memang, setelah Syari’ati banyak mengkritik lembaga ulama dan rezim, Hussainiyeh Ersyad akhirnya ditutup paksa oleh pasukan keamanan. Selain Muthahhari, masih banyak ulama sumber panutan (marja’ taqlid) seperti Ayâtullah Khû’i, Milani, Ruhani, dan Thabathâba’i yang juga turut mengecam suara-suara kritis Syari’ati. Bahkan mereka mengeluarkan fatwa yang melarang membeli, menjual, dan membaca tulisan-tulisan Syari’ati. 

        Setelah Syari’ati mengkritik ulama yang dinilainya sebagai akhund, Syari’ati lantas menyam
        paikan tipikal ulama ideal. Menurutnya, ulama ideal, secara sederhana, adalah ulama aktivis, yang menggalang massa untuk melakukan gerakan protes. Sehingga dalam hal ini, ia men jadikan ayahnya sendiri dan Ayâtullah Muhammad Baqir Sadr (dihukum mati pada tahun 1979) atau pemikir aktivis dari kalangan Sunni seperti al-Afghani sebagai idolanya. Khomaeni tentu saja cocok dengan kerangka Syari’ati mengenai ulama. Tetapi Syari’ati tidak per nah menyatakan perasaannya secara terbuka tentang Khomaeni. Informasi yang ada nampaknya memberikan indikasi bahwa Syari’ati mengakui Khomaeni sebagai pemim pin besar........................................................................................................................................
        ....................................................................................................................................
        .....................................................................................................



        From: Sunny <ambon@...>
        To: Undisclosed-Recipient@...
        Sent: Monday, February 25, 2013 3:02 PM
        Subject: «PPDi» Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu



        http://www.shnews.co/detile-15454-capres-militer-satu-korps-satu-ilmu.html
         
        Capres Militer, Satu Korps Satu Ilmu
        Ruhut Ambarita | Senin, 25 Februari 2013 - 15:48:01 WIB
        : 250

        (dok/antara)
        Calon yang memiliki partai politik paling realistis untuk maju dalam pemilihan presiden.

        Pemilihan umum sekitar satu tahun lagi. Namun bakal calon presiden sudah bermunculan, mulai dari yang iseng sampai yang serius. Namun, figur yang berlatar belakang militer selalu diperhitungkan dalam setiap pemilihan presiden. Untuk itu, Sinar Harapan menurunkan tulisan mengenai capres yang berlatar militer.
        Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat sesak Sutiyoso. Mimpi Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu untuk "naik kelas" menjadi presiden kembali harus kandas. KPU teguh dengan penilaian awalnya bahwa partai yang dipimpin Sutiyoso tidak layak ikut Pemilu 2014, meski Bawaslu menyatakan sebaliknya.

        Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) hanya menikmati mimpinya sesaat. Begitu pula dengan partai-partai gurem lainnya yang buru-buru menyatakan dukungan ke Bang Yos—begitu ia disapa—tak lama setelah dinilai Bawaslu layak ikut pemilu. Bang Yos berhasrat menjadi calon presiden sejak 2007.

        Andai kata KPU seiya sekata dengan Bawaslu, mungkin Sutiyoso yang purnawirawan TNI berpangkat letnan jenderal itu akan menambah deretan purnawirawan lainnya yang maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Hingga Februari 2013, baru dua purnawirawan TNI yang secara terbuka menyatakan niatnya maju dalam Pilpres 2014.

        Ia adalah Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya pada Februari 2008. Empat tahun sebelumnya, Prabowo ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar 2004, tapi kalah dalam pertarungan internal partai yang dimenangkan Jenderal (Purn) Wiranto.

        Waktu itu, Partai Golkar resmi mengusung Wiranto sebagai calon presiden. Namun, belakangan sebagian besar pengurus dan kader Partai Golkar "main mata" dengan Jusuf Kalla yang maju bersama Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Wiranto kalah dalam Pemilu 2004. Ia kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada November 2006.

        Sejarah mencatat, Yudhoyono adalah presiden pertama dari kalangan militer setelah pecahnya gerakan reformasi tahun 1998 yang menuntut, di antaranya militer kembali ke barak atau tidak kembali bermain politik praktis. Namun sejarah mencatat pula, Yudhoyono periode 1996-1998 bertugas menstabilisasikan kondisi sosial dan politik di Tanah Air.

        Ketika Pemilu 2004, nama Yudhoyono dikaitkan dalam penyerangan kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996. Banyak orang mati dalam peristiwa berdarah itu. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai kepala staf Kodam Jaya, orang kedua di organisasi militer yang bertanggung jawab atas kondisi Jakarta.

        “Perang Bintang”
        Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, bursa calon presiden Indonesia ke depan masih didominasi kalangan militer. Ia memperkirakan, Pemilu 2014 masih akan menjadi ajang "perang bintang". Itu karena, menurut dia, calon presiden yang berpotensi maju dalam pemilu presiden berasal dari kalangan militer.

        Pada awal Februari 2013, sebuah lembaga survei merilis hasil risetnya. Selain Sutiyoso, Prabowo, dan Wiranto, ada tujuh tokoh militer yang dianggap berpotensi diusung dalam pemilu. Mereka antara lain Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, Agum Gumelar, Pramono Edhie Wibowo, Saurip Kadi, Slamet Subijanto, dan Kivlan Zein.

        Dari sepuluh, hanya lima tokoh militer yang dianggap paling berpotensi maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka adalah Prabowo, Wiranto, Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, dan Pramono Edhie Wibowo. "Sutiyoso sulit karena kendaraan politik yang mau dipakai belum jelas (statusnya) hingga kini," kata Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior LIPI.

        Di antara lima tokoh militer itu, Prabowo dan Wiranto dinilai paling siap karena memiliki partai untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Djoko dan Pramono diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Demokrat. Pramono yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat merupakan adik kandung Kristiani Herawati Yudhoyono, istri ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
        Kemudian, Prabowo hampir pasti dicalonkan Partai Gerindra, Endriartono kini berada dalam Partai Nasdem. Namun ia harus bersaing keras dengan Surya Paloh. Adapun Wiranto merupakan tokoh utama Partai Hanura. Adapun Sutiyoso harus berjuang keras untuk meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014.

        Djoko yang pensiunan TNI Angkatan Udara adalah mantan tim sukses pemenangan pasangan SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. Ia kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara Endriartono kini menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat.

        Riset Lembaga Survei Indonesia yang menghimpun pendapat ahli menyebutkan, di antara tokoh militer, Djoko, Pramono, dan Endriartono dianggap paling minim melakukan pelanggaran HAM. Adapun Prabowo, Wiranto, dan Sutiyoso yang ikut dinilai mendapatkan penilaian sangat rendah atau dianggap paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Ini penilaian praktisi media massa, akademikus, pengusaha, dan purnawirawan.

        Hendardi, aktivis yang kini memimpin lembaga pemerhati HAM Setara Institute mengatakan, tokoh militer saat ini umumnya terkait pelanggaran HAM. Mereka terlibat, disampaikan Hendardi, di antaranya dalam operasi penyerangan kantor PDI, penghilangan paksa, penculikan aktivis, dan pembantaian di Timor Timur.

        Oleh karena itu, kata Hendardi, rakyat jangan memilih calon presiden dari kalangan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, lanjut Hendardi, calon presiden mendatang harus concern terhadap penegakan atau penyelesaian kasus HAM.

        Aboe mengatakan, sesungguhnya tidak persoalan dengan latar belakang calon presiden, apakah dari sipil atau militer. Menurut dia, selama memiliki kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan nasional maka layak menjadi calon presiden. "Faktanya presiden dari kalangan militer pulalah yang bisa bertahan lama memimpin di republik ini," ujarnya.
        Tersandera
        Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Baskara mengatakan, kapasitas dan kompetensi dalam kepemimpinan saja tidak cukup. Ia menambahkan, syarat utama dari calon presiden mendatang tidak memiliki cacat moral dan hukum, terutama soal HAM. Menurut Achmad, tokoh yang tersandera soal moral dan hukum tidak layak menjadi presiden.

        Selama ini, tokoh-tokoh militer yang maju dalam pemilu selalu terganjal soal pelanggaran hak asasi. Namun, umumnya mereka berkoar-koar soal demokrasi. "Demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," kata Prabowo, Desember 2012.

        Namun, Ikrar mengatakan, jangan pernah percaya dengan tokoh militer yang bicara demokrasi. Menurut Ikrar, tokoh militer tidak bisa diharapkan bersikap demokratis. Oleh karena itu, lanjut dia, tokoh militer yang mencitrakan dirinya sebagai sosok yang demokratis merupakan anomali, sebab militer hanya mengenal sistem komando.

        "Bila ada seorang militer yang jadi demokratis maka akan jadi anomali. Sulit tokoh militer yang jadi calon presiden bakal demokratis," kata Ikrar. Selain itu, kata dia, tokoh militer sulit diharapkan menjadi pemimpin bangsa, sebab militer ada untuk menjadi penjaga negara atau the guardian of state, bukan pemimpin negara.
        Sumber : Sinar Harapan




      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.