Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Gubernur Masih Pertahankan Pejabat Terpidana Korupsi

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/21/109254/gubernur_masih_pertahankan_pejabat_terpidana_korupsi/#.USVT_VebJlk Gubernur Masih Pertahankan Pejabat
    Message 1 of 1 , Feb 20, 2013
    • 0 Attachment
       
       
      Banda Aceh, (Analisa). Seorang pejabat terpidana dalam kasus korupsi yang telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banda Aceh, masih tetap dipertahankan menjabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh.
      Vonis hukuman yang dijatuhkan hakim selama dua tahun penjara dan denda Rp50 juta setelah sebelumnya dituntut enam tahun penjara baru-baru ini, untuk Kasubbid Penunjang Nonmedis Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh Suriani M.Kes, ternyata belum membuat Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk mengganti dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya, dalam beberapa kali mutasi beberapa hari lalu.

      Padahal, Suryani selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Magnetic Resonance Imaging (MRI) 3 Tesla untuk RSUZA Banda Aceh ini telah terbukti memperkaya orang lain dalam proyek itu.

      Koordinator Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh, Teuku Neta Firdaus menilai, mutasi "kacau-balau" yang dilakukan Gubernur Zaini bukan saja melantik orang yang sudah meninggal dunia dan pejabat mesum, tapi juga Pemerintah Aceh masih mempertahankan jabatan untuk tersangka korupsi. Dari segi kepantasan, sangatlah tidak layak jika seorang yang sudah dinyatakan terbukti korupsi oleh pengadilan masih juga diberi jabatan.

      "Seharusnya PNS yang terlibat korupsi dan terbukti di pengadilan, Pemerintah Aceh harus nonjobkan orang tersebut. Sudah saatnya Pemerintah Aceh bersih-bersih, baik di lingkungan resmi pemerintah maupun sekeliling gubernur," kata Neta Firdaus kepada wartawan, Rabu (20/2).

      Menurutnya, mempertahankan koruptor dalam kabinet pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf seperti membiarkan "musang berbulu ayam" terus berkeliaran, padahal sudah jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat.

      Harus Konsekuen

      "Aspek kepatutan harus dijadikan pertimbangan. Pemerintah Aceh harus konsekuen dengan semangat pemberantasan korupsi, sebagaimana Pakta Integritas yang telah ditandatangani Gubernur Zaini Abdullah, jangan penandatangani Pakta Integritas tersebut dijadikan pencintraan dan terhenti karena pengaruh busuk orang-orang yang seharusnya disingkarkan," tegasnya.

      Neta menambahkan, masyarakat sekarang cerdas, mereka tidak butuh "casing" dan "MoU" ini itu, tapi yang dibutuhkan mesinnya yang bersih, produktif dan tidak "lemot". Dengan ditetapkan Suriani sebagai terpidana perkara korupsi, ia telah terbukti melanggar sumpah jabatan dan tidak layak dipertahankan.

      Dalam mengawali masa jabatan Gubernur Zaini harus melakukan sesuatu yang soft take-off, goncangan yang terjadi bukan karena "cuaca" tapi faktor kesengajaan dan keserakahan, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat yang kemudian memberikan preseden buruk terhadap itikad baik gubernur atas kebijakannya melakukan reformasi total di Pemerintahan Aceh.

      SuAK Aceh juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi menegur Gubernur Aceh karena membiarkan terpidana korupsi bertahan pada posisi pada jabatan tersebut. Dalam Pasal 5 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural menyebutkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural.

      "Seharusnya dalam penempatan atau mempertahakan pejabat, Pemerintah Aceh harus mempertimbangkan integritas, kapabilitas, kemampuan serta bersih dari berbagai indikasi KKN. Hal ini penting dalam menciptakan Pemerintahan Aceh yang bersih dan berwibawa," harapnya.(mhd)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.