Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

TNI-Polri Kuasai Negara, Jika Gagal Pemilu 2014

Expand Messages
  • Sunny
    Ref: Apakah selama ini TNI-Polri baik yang aktif dinas maupun pensiunan tidak menguasai negara dengan diduduki bidang-bidang vital yang mendatangkan berkat dan
    Message 1 of 1 , Feb 18, 2013
    • 0 Attachment
      Ref: Apakah selama ini TNI-Polri baik yang aktif dinas maupun pensiunan tidak menguasai negara dengan diduduki bidang-bidang vital yang mendatangkan berkat dan rejeki nomplok?
       
       

      TNI-Polri Kuasai Negara, Jika Gagal Pemilu 2014

      Senin, 18 Februari 2013 11:18

      Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memperingatkan, TNI-Polri dimungkinkan memegang kekuasaan negeri ini, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) 2014.

      "Jika Pemilu gagal, maka TNI dan Polri kemungkinan besar akan pegang kendali kekuasaan," kata Yusril kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (17/2).

      Menurutnya, hal itu kemungkinan terjadi, karena presiden atau wapres akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2014, diikuti kekosongan atau tidak aktifnya semua menteri. Selain itu, masa tugas keanggota DPR, DPD, dan MPR, berakhir tahun 2014. Akibatnya, terjadilah kevakuman kekuasaan di negeri ini.

      Menurutnya, KPU merupakan penentu masa depan negara dan bangsa Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu sebagaimna amanat UUD 1945 yang telah diamandemen.

      "Sadarkah anda, bahwa nasib bangsa dan negara ini dipikulkan ke pundak Komisioner KPU?" cetus Yusril.

      Ia mengaku tak mengetahui apakah para komisioner KPU itu apakah menyadari dan mengetahui hal tersebut. " Apakah semua komisioner KPU sadar? Saya tidak tahu," ungkapnya.

      Dijelaskan Yusril, KPU merupakan penganggung jawab penuh Pemilu ini akibat diamandemennya UUD 1945. Jika sebelumnya KPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, setelah amandemen, KPU bertanggung jawab penuh atas penyelenggaran pemilu tersebut.

      "Saya ingat pada tahun 1999, KPU gagal mengumumkan hasil Pemilu, sehingga diambilalih oleh Presiden BJ Habibie," ungkapnya.

      Dijelaskannya, pada masa Pemerintahan BJ Habibie tahun 1999 lalu, sesuai UUD 1945, penanggung jawab pelaksanaan Pemilu adalah presiden. Namun saat ini, itu tidak berlaku lagi dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU.

      "Kini tidak lagi, tanggung jawab sepenuhnya ada pada KPU. Kalau Pemilu 2014 gagal, maka bangsa dan negara ini akan menghadapi krisis konstitusional yang tidak ada jalan keluarnya, pasca amandemen UUD 1945," tambah Yusril. (IS)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.