Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Demokrasi Ekonomi

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.analisadaily.com/news/read/2012/12/28/96620/demokrasi_ekonomi/#.UN4YwHcjqVs Jumat, 28 Des 2012 00:03 WIB Demokrasi Ekonomi Oleh: Jon Roi Tua Purba.
    Message 1 of 1 , Dec 28, 2012
    • 0 Attachment
      Jumat, 28 Des 2012 00:03 WIB
      Oleh: Jon Roi Tua Purba.
      Negara Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen dan ini menjadi catatan kebanggan tersendiri di negeri ini. Namun, sayangnya pertumbuhan ekonomi makro berbanding terbalik dengan kondisi secara mikro yang masih sangat memprihatinkan. Kebijakan pemerintah yang jauh dan tidak menyentuh menjadi catatan penting dalam pembahasan tingkat pertumbuhan perekonomian di negeri ini.
      Seluruh sektor perekonomian Indonesia pada triwulan III-2012 mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 6,15 persen, terutama karena terjadinya pertumbuhan yang cukup tinggi pada Subsektor Perkebunan sebesar 23,43 persen. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 4,20 persen, Sektor Industri Pengolahan tumbuh 3,99 persen, Sektor Konstruksi tumbuh 3,97 persen, Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan tumbuh 2,21 persen, Sektor Jasa-Jasa tumbuh 1,81 persen, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran tumbuh 1,79 persen, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih tumbuh 1,04 persen, selanjutnya Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,11 persen (Sumber: BPS, 2012).

      Melihat data diatas sangat jelas pertumbuhan ekonomi secara makro sangat kuat. Pertumbuahan perekonomian Indonesia ini sudah selayaknya menjadi catatan untuk awal kebangkitan sesungguhnya. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa langkah untuk beranjak dari lapisan bawah negeri ini masih jauh dari kata sepakat.

      Kebijakan ekonomi secara mikro penting menjadi perhatian. Karena sangat jelas kesenjangan yang terjadi secara ekonomi. Di negeri ini terletak salah seorang terkaya di dunia dan ada juga segudang orang miskin. Inilah kesenjangan yang harus diretas. Kebijakan ekonomi sebaiknya tidak hanya menyentuh secara makro tetapi harus membumi hingga pada lapisan masyarakat kecil.

      Kesenjangan yang menjadi pembahasan dalam perekonomian mikro harus bisa difokuskan. Hampir diseluruh sektor mikro kebijakan perekonomian di negeri ini perlu dipertanyakan. Sendi-sendi perekonomian melayang hanya diatas saja (pemodal) tanpa kekuatan fundasi, yakni ekonomi mikro.

      Kebijakan ekonomi mikro sering juga disebut kebijakan yang berorientasi pada rakyat miskin dan disinilah kita temukan konteks pemerataan pendapatan masyarakat.

      Melaksanakan Demokrasi Ekonomi

      Bangsa ini sesungguhnya sudah mempunyai konsep ekonomi yang berpihak dan membangun kemakmuran rakyat. Hal ini sangat jelas dinyatakan dalam UUD 1945 pada pasal 33. Dalam UUD terdapat penjelasan apa itu Demokrasi Ekonomi. Bahkan lebih lanjut dalam penjelasannya salah satu caranya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lebih banyak.

      Dalam Demokrasi Ekonomi harus ada pembelaan oleh negara dan atas nama negara terhadap kepentingan ekonomi rakyat banyak diatas perorangan atau kelompok. Negara berperan untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian supaya tidak ada penindasan terhadap rakyat banyak. Setiap warga negara mempunayi hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dari sumber-sumber kemakmuran yang berada dibumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya berdasar atas asas kekeluargaan. Negara dengan segala perlengkapanya mempunyai kekuasaan untuk menjamin agar proses tersebut dapat berlangsung sebaik-baiknya (baca: Pokok-Pokok Pikiran).

      Konsep Demokrasi Ekonomi yang dipelopori oleh Bung Hatta dan Sokarno ternyata mempunyai andil yang kuat dalam mewujudkan kemakmuran. Bukankah tujuan setiap negara adalah mencapai rakyat yang makmur? Maka Indonesia harus menata kembali sistem ekonominya yang berorientasi pada rakyat. Negara sebagai penyelenggara seperti yang dikatakan diatas harus berperan aktif dan memberikan akses kapada masyarakat untuk mengembangkan cara berprilaku ekonomi yang mandiri.

      Dalam konsep ini juga menegaskan bahwa konsep tewujudnya negara yang rakyatnya makmur tidak begitu mementingkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemikir Demokrasi Ekonomi bung Hatta sangat jelas menegaskan pentingnya pemerataan pendapatan secara nasional. Indoensia harus kembali kepada amanat UUD 1945 yang sangat memihak kepada rakyat dan kemakmuran yang akan membawa bangsa ini lebih besar dan kokoh secara ekonomi dan tentu saja mampu bersaing dengan sistem ekonomi yang berdasarkan konstitusi sendiri. Dibangun secara jelas demi kemakmuran rakyat dengan konsep pemerataan.

      Maka tepatlah, apabila sila pertama Pancasila dan Pasal-29 UUD-1945 dijadikan kerangka acuan dan dimasukan sebagai bagian doktrin ekonomi dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hanya perekonomian yang disusun berdasarkan Doktrin KeEsaan Tuhan sajalah yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan (Baca: Pokok-Pokok Pikiran).

      Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

      Penegakan hukum yang lemah di negeri ini menjadi catatan penting lambatnya laju perekonomian. Banyaknya uang negara yang diserap pelaku korupsi adalah masalah yang kian membanyangi Indonesia. Korupsi menjadi senjata memperkaya diri sendiri atau kelompok tanpa melihat halayak ramai secara umum. Kekuasaan dijadikan sebagai payung penlindung untuk korupsi. Parahnya lagi aturan perndangan diatur sedemikian rupa supaya bisa mempunyai kesempatan korupsi.

      Untuk membentuk negara yang besar dan kokoh setidaknya penegakan hukum menjadi perhatian. Hukum harus dilaksanakan sesuai dengan konstitusi negeri ini. Indonesia sudah memiliki semuanya dalam aturan untuk kemudian bisa malakukan langkah penanganan secara hukum. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian penegak hukum bisa meberikan keputusan yang independen. Tentu saja hal ini bisa terwujud dengan kebijakan politik yang bisa menguatkan terjadi.

      Kebijakan Politik yang Memihak Kepada Rakyat

      Dari berbagai aspek dan indikator membangun negara yang besar dan kokoh yang harus diperhatikan adalah kebijakan politik. Hal ini harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang bertujuan terciptanya negara yang makmur rakyat sejahtera. Langkah memajukan bangsa menjadi harapan setiap negara. Namun, seringkali kebijakan ekonomi memihak pada pihak yang mempunyai modal. Indonesia yang memiliki falsafah ekonomi demokrasi sebaiknya terus dikembangkan.

      Dalam konteks ini kebijakan ekonomi sangat memihak pada pemerataan yang akhirnya memberikan kemandirian dan sangat mungkin mewujudkan negara yang besar kuat secara ekonomi dan kokoh dengan berbagai permasalahan yang ada.

      Maka penting kebijakan politik memperhatiakan kostitusi yang ada di negeri ini, yakni UUD-1945. Jika lebih spesifik dalam kebijakan ekonomi keberpihakan pada rakyat, yakni: pasal 33 ayat 1-3, pasal 27 ayat 2, pasal 31 ayat 1, dan psal 34. Semoga dengan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi di negeri ini bisa segera terwujud yang memihak pada rakyat untuk sejahtera.

      Penulis adalah Mahasiswa Magister Admnistrasi Publik UGM Yogyakarta.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.