Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dibiarkan Mati di Tanah Sendiri

Expand Messages
  • Sunny
    http://www.shnews.co/detile-2692-dibiarkan-mati-di-tanah-sendiri.html Dibiarkan Mati di Tanah Sendiri Sulung Prasetyo | Sabtu, 02 Juni 2012 - 12:56:28 WIB
    Message 1 of 1 , Jun 3, 2012
       
       
      Dibiarkan Mati di Tanah Sendiri
      Sulung Prasetyo | Sabtu, 02 Juni 2012 - 12:56:28 WIB


      (dok/ist)
      Pameran Foto merekam jejak pelanggaran HAM penguasa terhadap rakyatnya.

      Jembatan penyeberangan Margonda, Depok, menjadi potret turunnya penegakan hak asasi manusia (HAM). Jembatan itu menghubungkan dua mal besar di Kota Depok. Namun di sana banyak pengemis yang jumlahnya terus meningkat. Ada yang membawa bayi, bapak-bapak tua, anak-anak kecil yang tiduran, lengkap dengan pakaian lusuh masing-masing.

      Mereka lalu lalang, memelas, menengadahkan tangan untuk mendapatkan sedikit uang dari orang-orang yang lewat. Itu hanya satu gambaran. Gambaran seperti itu terjadi di seantero negeri ini. Fenomena seperti ini kemudian diabadikan dalam foto-foto yang dipamerkan di Jakarta, pertengahan Mei ini. Pameran itu memang mengambil tema “Penegakan HAM”.

      Dari puluhan foto yang dipamerkan, jelas terlihat betapa buruknya kualitas HAM di Indonesia. Salah satu foto yang ada menceritakan seorang gadis berumur 12 tahun bernama Sarni. Ia hidup bersama sampah yang berada di sekeliling rumahnya.

      Sarni memang hidup di sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah Jombang, Jawa Timur. Sepulang sekolah, selain menjaga adiknya, Sarni juga membantu orang tuanya mencari barang-barang yang masih dapat dipergunakan atau dijual, di sela-sela gunungan sampah.

      Arif Rahman Hakim, sang fotografer yang mendokumentasikan kehidupan Sarni mengaku ingin mengangkat kisah hidup Sarni karena tergugah hatinya. “Bagaimana bisa seorang anak yang seharusnya sekolah, tapi malah menjadi pemulung seperti itu? Ini menunjukkan kalau hak untuk hidup yang layak di Indonesia memang masih belum sesuai harapan,” katanya.

      Adapun, foto yang disajikan Doni Purnomo memotret kondisi Desa Sidowayah dalambalutan warna hitam putih. Separuh penduduk di desa itu kini menderita penyakit down syndrome.

      Pada salah satu gambar terlihat ada sekeluarga, empat orang yang memiliki wajah-wajah aneh khas orang-orang terbelakang. “Yang menyakitkan bukan hanya foto itu,” kata Kurniawan TY, kurator foto dari Poros Photos yang menemani menjelaskan deretan gambar itu. Bagi Kurniawan, foto keluarga itu hanya ekses dari kebijakan.

      Foto lain mengangkat soal ketidakpedulian partai politik (parpol) terhadap rakyat. Fenomena ini tergambar dalam foto yang bercerita tentang sebuah kertas kampanye salah satu calon yang tergolek hampir menyentuh tanah.

      “Kertas itu menunjukkan ada partai politik yang pernah melakukan propaganda. Namun setelah suara didapatkan, tak ada hasil kerja apa pun dari partai tersebut untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang ada di desa itu,” paparnya.

      Hingga kini, desa itu seperti dilanda stigma. Di sana orang berpikir, lahir tidak normal di desa itu adalah hal yang biasa. Padahal, ini merupakan gambaran yang menyakitkan, mengingat dunia kedokteran makin maju. Ini seharusnya dianggap sebagai pembiaran, pada kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat hak kesehatan sebagai warga negara.

      Anggota Komnas

      Sementara itu, di pulau paling timur Indonesia, Papua, kasus-kasus pelanggaran HAM terus terjadi. Penembakan demi penembakan terjadi silih berganti. Padahal, tanah yang kaya sumber daya alam itu hanya menjadi bahan kurasan untuk memperkaya kehidupan perkotaan. Teramat jelas kesenjangan terjadi. Bahkan hingga puluhan tahun Indonesia merdeka, masih ada rakyat Papua yang hidup di atas-atas pohon.

      Maka pantas bila Neles Kebadabi Tebay, pendeta Katolik dari Papua, terus-menerus menyuarakan dialog kepada pusat. Pada peluncuran bukunya Angkat Pena demi Dialog Papua yang digelar di Jakarta, Rabu (30/5) lalu, Neles kembali menyuarakan perlunya dialog tersebut sebagai jalan damai untuk mencapai perbaikan di Papua masa depan.

      Neles dengan jelas menyatakan dialog antara pemerintah pusat dan orang Papua merupakan cara orang modern, demokratis, dan beradab dalam mencari solusi terbaik atas masalah Papua.

      Kasus pelanggaran HAM saat itu memang menghiasi seluruh dinding gedung pameran. Kekejaman terjadap korban gerakan 30 September 1965, pembunuhan aktivis zaman Orde Baru, penembakan mahasiswa Trisakti masa reformasi, pengungsi lumpur Lapindo, hingga digoroknya petani karena mempertahankan ladang Mesuji, terekam dalam foto.

      Meski foto memperlihatan gambar yang jelas dan tegas, penguasa masih tetap diam. Ini seolah membenarkan pepatah yang menyebutkan kebenaran hanya milik penguasa atau orang berduit saja. Maka pantas banyak orang berharap jika anggota Komisi Nasional HAM mendatang, bukan hanya seorang pemikir saja. Namun juga seorang pejuang, yang mau memperjuangkan nasib orang-orang tertindas. Seorang pejuang yang bisa mengembalikan nilai kemanusiaan dari sekadar kuasa dan uang.

      (Sinar Harapan)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.