Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: ?PPDi? Samsul Bahri: "Tindakan yang diambil Partai A ceh terhadap saya adalah bentuk ketidakadilan dalam sebuah wadah yang seharusnya bersikap demokrasi, walau disana banyak orang tua tapi tidak satupun dapat dituakan”, !

Expand Messages
  • m.said82@rocketmail.com
    Menurut beberapa sumber di PA anggota dewan yg di PAW itu yg tdk pro dgn PA lg alias membelot ke irwandi........wah sdh tidak objektif lg kl gt....padahal
    Message 1 of 225 , Feb 26, 2012
    • 0 Attachment
      Menurut beberapa sumber di PA anggota dewan yg di PAW itu yg tdk pro dgn PA lg alias membelot ke irwandi........wah sdh tidak objektif lg kl gt....padahal mereka sudh menghabiskan ratusan juta u jd anggota dewan........kasian sekali ya........
      Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

      From: Acheh Watch <rajabakoi@...>
      Sender: PPDi@yahoogroups.com
      Date: Sun, 26 Feb 2012 01:04:24 -0800 (PST)
      To: IACSF@yahoogroups.com<IACSF@yahoogroups.com>; Lantak@yahoogroups.com<Lantak@yahoogroups.com>; ppdi@yahoogroups.com<ppdi@yahoogroups.com>; wafo@yahoogroups.com<wafo@yahoogroups.com>; gunongan@yahoogroups.com<gunongan@yahoogroups.com>; komunitas_papua@yahoogroups.com<komunitas_papua@yahoogroups.com>; politikmahasiswa@yahoogroups.com<politikmahasiswa@yahoogroups.com>; aceh_milist@yahoogroups.com<aceh_milist@yahoogroups.com>
      ReplyTo: PPDi@yahoogroups.com
      Cc: aceh_institute@yahoogroups.com<aceh_institute@yahoogroups.com>; achehnews@yahoogroups.com<achehnews@yahoogroups.com>; ajisaja@yahoogroups.com<ajisaja@yahoogroups.com>
      Subject: �PPDi� Samsul Bahri: "Tindakan yang diambil Partai A ceh terhadap saya adalah bentuk ketidakadilan dalam sebuah wadah yang seharusnya bersikap demokrasi, walau disana banyak orang tua tapi tidak satupun dapat dituakan”, !

       

      PA Usul PAW, Samsul Bahri Beladiri


      Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Aceh Daerah Pemilihan (DP) 4, Samsul Bahri Ben Amiren yang termasuk dalam daftar nama yang diusul Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Aceh, merasa dirinya tidak bersalah dan ia akan tetap membela diri, Sabtu (25/2).
      Dihubungi oleh AtjehLINK.com, Samsul Bahri mengatakan, mekanisme pengusulan PAW terhadap anggota dewan yang melanggar ada dalam aturan, dan itu melalui mekanisme tersendiri. Namun terkait dengan usul PAW oleh Partai Aceh terhadap dirinya, ia merasa tindakan tersebut tidak mempunyai alasan, kerena ia tidak melakukan kesalahan apapun yang melanggar ketentuan Partai Aceh.
      “Saya merasa tidak melakukan apapun diluar ketentuan Partai Aceh, dan untuk usul PAW saya juga tidak ada peringatan lisan dan tulisan sebelumnya dari Partai Aceh”, ungkapnya.
      Ia menambahkan, surat yang ia terima dari Partai Aceh, disana menyebutkan ia diberhentikan dari anggota Partai Aceh dan juga diberhentikan dari anggota DPRA.
      “Tindakan yang diambil Partai Aceh terhadap saya adalah bentuk ketidakadilan dalam sebuah wadah yang seharusnya bersikap demokrasi, walau disana banyak orang tua tapi tidak satupun dapat dituakan”, keluh Samsul Bahri
      Sambungnya, sebelum adanya ketentuan dari Mendagri terkait dengan usulan PAW yang dimintakan oleh Partai Aceh kepada DPRA, sekarang ia tetap fokus pada kerja-kerja di dewan walaupun ia sudah menerima surat pemberhentiannya dari anggota Partai Aceh dan anggota DPRA.
      Sampai ini diberitakan, AtjehLINK.com belum berhasil menghubungi juru bicara Partai Aceh untuk dimintai konfirmasi resmi terkait dengan usul PAW keempat anggotanya di DPRA. (zamroe)
       


       
      Från: Acheh Watch <rajabakoi@...>
      Till: Bansaatjeh@yahoogroups.com" 
      Skickat: fredag, 24 februari 2012 21:22
      Ämne: |IACSF| POLITEK PEUCAT dan Biadap Katroih Jipuwo u Aceh uleh "manusia" nyan cit...

       

      Daftar Nama Panglima GAM yang Dipecat Karena Dukung Irwandi
      Hayatullah Zuboidi | The Globe Journal
      Kamis, 16 Februari 2012 00:00 WIB

      Banda Aceh-Sebanyak 15 Panglima Eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di seluruh Aceh dipecat oleh Partai Aceh (PA) karena mendukung Irwandi. Ke -15 eks panglima GAM tersebut sekarang merapat ke barisan Irwandi bahkan mau membuat Partai baru untuk menampung eks kombatan yang tidak diterima lagi PA.

      Ke-15 nama-nama tersebut antaranya:


      1. Muharram Idris (Paglima Muda Aceh Rayek).

      2. Ramadana (Panglima Bener meriah)

      3. Ayah Merin (Sabang).

      4. Alex / Baktiar (Mereuhom, Aceh Jaya).

      5. Abrar Muda (Lhok, Tapak Tuan)

      6. Nurdin (Singkil)

      7. Win Kaka (Aceh Tenggara)

      8. Panji (Gayo Lues)

      9. Aman Begi (Aceh Tengah)

      10. Almarhum Saiful Cage (Bireun)

      11. Helmi (Tamiang)

      12. Abu Sanusi (Pereulak, Aceh Timur).

      13. Abu Yus (Meulaboh).

      14. Abdul Rahman (Abdya).

      15. Nurdin (Simeulu).

      Dari 15 nama tersebut tiga nama terakhir sudah tanda tangan dukung Irwandi tetapi balik lagi barisan PA. "Mereka pengkhianat," ujar Jubir Seramoe Pusat, Ligadinsyah, disela-sela rapat konsolidasi dukungan eks TNA untuk Irwandi di Hermes Palace Hotel, Kamis (16/2).

      Sementara eks panglima GAM wilayah Pidie, Sarjani dan Tgk Zulkarnaini (Tgk Ni) dari wilayah Pase, kata Ligadinsyah, kedua orang ini memang tidak mendukung dari awal."Mereka masih di barisan PA,"ucapnya.


       

      Setelah Panglima Giliran Anggota DPRA Dipecat, Dituding Penghianat Lhoe...

      Saturday, February 25, 2012

      Share this history on :


      Banda Aceh | Acehtraffic.com - Tgk Muhammad Wali Al Khalidi yang akrab disapa Waled Tanoh Mirah mengaku tak mempersoalkan keputusan Partai Aceh menarik dirinya dari DPRA. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkhianati partai yang dibentuk pentolan Gerakan Aceh Merdeka itu.

      “Tidak ada masalah apapun bagi saya,” kata Waled saat dimintai tanggapannya terkait penarikan dirinya dari Parlemen, Jumat 24 Februari 2012.

      Waled telah menerima surat pemberitahuan bahwa ia akan ditarik dari DPRA. Selain Waled, Partai Aceh juga menarik tiga kader lain, di antaranya Darmuda. Namun Waled mengaku tak mengetahui alasan penarikan.

      “Di surat tidak disebutkan alasannya. Tapi Darmuda memang disebutkan bahwa dia menghadiri rapat pembentukan partai baru,” ujar Waled yang mewakili daerah pemilihan Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah ini.

      Meski menerima penarikan dirinya, Teungku Muhammad Wali Al Khalidi mengaku tidak yakin dengan keputusan partai. “Saya tidak yakin akan direcall. Saya yakin ini belum matang dan final,” sebutnya.

      Partai Aceh bagi Waled ibarat rumah sendiri yang harus dijaga dengan baik. Ia mengaku nyaman berada di dalam Partai Aceh yang dinilainya bekerja untuk menyejahterakan rakyat.

      “Saya mulia dengan Partai Aceh. Jadi tidak mungkin lon toh eik lam kanot bu (saya buang air besar di periuk nasi –red.),” ujarnya. “Saya tidak mungkin khianati partai.” | AT | AK |
       

      =========================================================================

      Ref: Tahniah Tgk Fadhil. Peuë njang kalheuëh geupeugah lé Almarhum Teuku Sarông bak Tgk Fauzi dan Tgk Iskandar neudjaga beugot-got. Beuhati-hati that! Sabab na ureuëng2 teungoh dji-useuha uroë-malam deungon djingui Bohlabu supaja djihnjan beudjeuët keu Wali Nanggroë ! 

      Eks TNA dan GAM 76 Ke Kubu Irwandi

      konsilidasi eks TNA
Pidie 
      Sigli – Ribuan Orang memadati GOR alun alun Kota Sigli, dalam rangka menghadiri acara Konsolidasi dan silaturrahmi eks TNA wilayah pidie dan GAM angkatan tahun 1976, Rabu (22/2).|

      Selain dihadiri oleh Irwandi Yusuf, dari absen yang disiapkan panitia, terdaftar 1050 orang menghadiri acara tersebut, terdiri dari eks TNA Wilayah Pidie dan eks pejuang angkatan tahun 76, ulama dan tokoh masyarakat serta perwakilan keluarga almarhum Dr Muhammad Hasan di tiro (Deklarator Gerakan Aceh Merdeka). Salah satu perwakilan keluarga almarhum Hasan Tiro, Teungku Fadli turut memberikan pidato dalam acara tersebut.

      Menurut Thamren Ananda, Humas Pusat Seuramoe Irwandi – Muhyan, acara ini dimaksudkan untuk silaturrahmi antar eks TNA dan angkatan pejuang 76, selain itu juga untuk melakukan konsolidasi dalam rangka pemenangan pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur  Aceh periode 2012 – 2017. (al1)
       


       Qanun Wali Nanggroe
      Analisis - 6 January 2011 | 0 Komentar

      Oleh Yusuf Daud – Di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe (Raqan LWN) yang baru didraft oleh 9 anggota Komisi A DPRA, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan sejumlah petinggi lainnya meletakkan batu pertama bangunan Meuligoe Wali Nanggroe di Aceh Besar. Bangunan tersebut diperkirakan selesai dua tahun dengan menelan sekitar Rp25 miliar.|

      Sebelumnya, Raqan LWN telah menuai kritik massif dari berbagai kalangan. Mulai dari para akademisi, politisi hingga ke sejumlah aktivis dan elemen masyarakat biasa atau ormas. Terlalu banyak pasal-pasal kontroversial yang dihujat, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Wali Nanggroe yang terkesan feodalistis dan tak termakan zaman.

      Setelah saya membaca Raqan LWN terdapat sejumlah poin memberikan hak-hak prerogatif kepada Wali Nanggroe antara lain, menguasai semua kekayaan (boinah) Aceh di dalam dan di luar nanggroe memberhentikan/menon-aktifkan Gubernur (eksekutif); membubarkan parlemen (legislatif); memberlakukan keadaan darurat; memberi gelar (Teungku, Tuanku, Teuku dan lain-lain) kepada siapa dikehendaki dan lain-lain. Inilah pasal-pasal, yang menurut banyak pihak, bertabrakan langsung dengan UUPA itu sendiri dan melanggar konstitusi RI.

      Merujuk UUPA No.11 tahun  2006, pertanyaannya, apakah draft raqan sudah sesuai dengan sejarah, adat istiadat (kebiasaan), reusam Aceh sebagaimana telah dikait-kaitkan oleh Tim Perumus? Sebagaimana diketahui umum, Qanun LWN merupakan amanat dari Helsinki 2005 yang dirumuskan ke UUPA No. 11 Tahun 2006  dimana disebutkan dalam pasal 96 ayat 1 bahwa Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi adat merupakan figur pemersatu masyarakat yang independen dan berwibawa bukan lembaga politik atau pemerintahan (ayat 2) dan bukan pula seseorang yang berpihak dan terikat dengan partai2 politik, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya (ayat 3).

      Kriteria Wali Nanggroe

      Dalam pasal 15 draft Raqan Wali Nanggroe 2010, ada 19 kriteria yang ditetapkan, di antara lain: beragama Islam, dari keturunan yang baik dan keturunan wali-wali sebelumnya, tidak dhalim, alim, arif, amanah, terpelihara dari hawa nafsu jahat, menguasai bahasa asing dengan lancar, paling kurang bahasa Arab dan Inggris dan lain sebagainya.

      Kriteria di atas menghantar saya ke sebuah peristiwa yang terjadi di Stockholm, Swedia pada awal tahun 1992 dalam pertemuan rutin dengan almarhum Teungku Hasan di Tiro di sebuah rumah. Kala itu, pemikiran Wali berkecamuk karena tragedi-tragedi kemanusian di nanggroe dan persoalan lain. Seorang kawan yang galak (suka dimarah-marah) melemparkan pertanyaan kepada wali: siapa kira-kira penggantinya kalau sewaktu-waktu beliau ditakdirkan meninggal dunia. Secara emosional wali menjawabnya: “Tidak ada, tidak ada”. Kawan saya ini tidak mau kalah dan mengorek lagi: “Mungkin pengganti wali nanti ada di sini atau di Malaysia?”

      Ah…tidak. Tidak ada di sini dan tidak ada di Malaysia jawabnya spontan.
      Semua terdiam sejenak. Kemudian, Wali membeberkan panjang lebar kriteria pengganti beliau. Menurut beliau, wali nanggroe harus dari kalangan ulama, bisa berbahasa Arab dan Inggris, sanggup memberi tafsir al-Quran dan menulis buku.

      Harus dari kalangan intelektual yang paham ilmu tata negara, hubungan internasional dan etiket pergaulan antarabangsa. Dalam hal ini, Wali menyebut nama intelektual Iran Dr Ali Syariati, sebagai tipe seorang intelektual Islam yang ia kagumi dan sangat paham dengan cara berfikir orang Barat. Wali menyebutkan beberapa ulama besar Iran seperti Ayatullah Murtada Mutahhari dan lain-lain.

      Secara langsung, Wali tidak pernah menyebut penggantinya harus dari keluarga di Tiro. Yang lebih utama lagi, Wali mengatakan suksesornya ada di Aceh bukan anak tunggalnya Karim di Amerika. Kami hanya bisa meraba, yang dimaksud itu adalah Tengku Darul Kamal (alm) yang  juga seorang keluarga di Tiro sebelah perempuan. Sinyal ini sudah tercium semasa Tengku Darul Kamal bergerilya di hutan.

      Kriteria yang Hasan Tiro maksudkan itu adalah untuk seorang Wali Negara (kepala Negara) yang merdeka dan berdaulat—bukan wali nanggroe sebagai pemimpin tertinggi adat di salah satu propinsi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan UUPA.

      Walaupun Qanun LWN masih dalam proses, kriteria kandidat wali telah mulai disuarakan, seperti yang dinyatakan Irwandi Yusuf disela-sela peletakan batu pertama Meuligoe Wali Nanggroe, di mana ia mengatakan bahwa calon wali nanggroe haruslah orang yang bisa mengenal Aceh secara lengkap, tidak sepenggal-sepenggal.

      Apapun bentuk hasil akhir Qanun LWN yang akan disahkan, kriteria Wali Nanggroë harus seorang yang sangat bijak dan berwibawa, mengenal dan dikenal luas masyarakat, tidak berpihak atau independen, memiliki latar-belakang yang bersih, bukan eks kriminal, memiliki ilmu pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum yang memadai dan sebagainya. Kriteria pemimpin tertinggi adat menurut standar Aceh paling kurang bisa membaca Quran dengan fasih (bukan qari), menjadi imam shalat berjamaah atau khatib Jumat, kalau ada permintaan, bisa membaca doa selamat untuk keperluan apa saja.

      Nah, siapa bisa mengkaji kalau calon wali nanggroe yang diusul Komisi A dalam draft raqannya memenuhi syarat dan kriteria yang mereka buat sendiri dan yang saya sebut di atas tadi?

      Terlepas dari itu, untuk merumuskan Raqan Wali Nanggroe harus ditinjau dari segala aspek, supaya tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Syariah, HAM, demokrasi dan norma-norma lain yang dianut masyarakat Aceh sekarang.

      Memanipulasi Sejarah
      Awal September lalu, jauh sebelum hiruk-pikuk ini terjadi, anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) sudah mencalonkan kandidat Wali Nanggroe dari kelompoknya sendiri dan sudah siap pakai. Pada bagian keenam, pasal 14, ayat ke satu, Tengku Hasan Tiro disebut sebagai Wali Nanggroe Aceh kedelapan. Pertanyaan: di manakah mereka mengambil referensinya? Sedangkan dalam buku-buku yang ditulis oleh Hasan Tiro di antaranya, ACHEH NEW BIRTH OF FREEDOM, yang diterbitkan oleh parlemen Inggris House of Lords, satu Mei, 1992, dalam appendix II, nama Tengku Hasan termaktub sebagai penguasa (ruler) Aceh yang ke 41 yang dimulai pada Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) sampai kepada dirinya (1976-2010).

      Apa yang menjadi pijakan tim perumus ketika menempatkan Tengku Hasan di Tiro sebagai raja Aceh ke delapan yang dimulai dari Tgk Syeh Muhammad Saman di Tiro sebagai raja Aceh pertama dan diakhiri oleh cicitnya Tengku Hasan di Tiro. Mereka ingin menghidupkan kembali dinasti di Tiro dengan memangkas semua raja-raja yang terdahulu, mulai dari Sultan Ali Mughayat Syah (1500-1530) sampai kepada Sultan Muhammad Dawud Syah (1874-1903). Ini merupakan sebuah tindakan coup d’etat ke atas sejarah Aceh.

      Dalam pasal yang sama, ayat kedua disebutkan Malik Mahmud sebagai perdana menteri dalam rapat sigom donya di Stavanger, Norwegia pada 2 Juli 2002, otomatis dapat menggantikan kedudukan Hasan Tiro sebagai pemangku jabatan wali nanggroe ketika beliau meninggal.

      Pertama, Rapat tertutup intern GAM di Stavanger pada 2 Juli 2002 yang dihadiri oleh sebagian masyarakat Aceh di perantauan, khususnya dari Denmark dan Norwegia, tidak bisa dibuktikan validitasnya. Kedua, pelantikan Malik Mahmud (MM) sebagai perdana menteri hanya mengada-ada dan perlu dibuktikan. Ketiga, kedudukan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan tidak bisa menggantikan kedudukan Wali Neugara sebagai kepala Negara walau dalam keadaan darurat sekalipun.

      Ketika Carl XIII menggantikan kemenakannya sebagai Raja Swedia pada tahun 1809, dia tidak memiliki keturunan. Dan satu-satunya anak angkatnya, putra mahkota Kristian August mangkat pada tahun 1810. Swedia memerlukan putra mahkota yang baru untuk menggantikan Raja Carl VIII setelah ia mangkat. Kerajaan bermusyawarah dan akhirnya mengirim utusan ke Perancis untuk menawarkan kedudukan tersebut kepada salah seorang marsekal Perancis Bernadotte yang paling dekat hubungan keluarga dengan Kaisar Napoleon.

      Pada tanggal 21 Agustus 1810 Parlemen Swedia (Riksdag of the Estates) memilih Jean Baptiste Bernadotte sebagai putra mahkota Sweden. Dan putra mahkota baru ini dinobatkan sebagai Carl Johan. Jadi, sejak 1818 Swedia diperintah oleh keturunan Barnadotte termasuk juga Norway antara 1818 dan 1905, ketika negara ini masih bersatu (union) dengan Swedia.

      Besar kemungkinan Malek Mahmud (MM) pernah membaca silsilah raja-raja Swedia ketika duduk-duduk di kedai kebab Turki di Swedia dan terinspirasi dengan kejadian tersebut. Untuk menjadi seorang raja tidak harus dari keturunan raja-raja. Mungkin juga terinspirasi ala Menteri Luar Negeri Aceh Habib Abdurrahman Zahir mempenetrasi inner circle kerajaaan Aceh dalam masa singkat dengan mendekati dan mengontrol Ulee Balang yang dipercayai Sultan sehingga dia pun mendapat kepercayaan Sultan.

      Kenyataannya, Malik Mahmud menggunakan metode yang sama dan malah jauh lebih sadis. Mula-mula menguatkan posisi keurabeuëk setelah Hasan Tiro kena stroke pada Mai 1997, kemudian mengambil alih kekuasan perlahan-lahan dan akhirnya semua keurabeuëk berada dalam genggamannya sampai-sampai darah biru milik endatunya yang suci itu disuntik ke dalam tubuh Malik Mahmud. Sebagian keurabeuëk yang terlanjur mempercayainya dan memprotes akhirnya disingkirkan.
      Yusuf Daud, Warga Aceh berdomisili di Swedia.
      Follow Twitter @harianaceh dan Facebook Ha


      Irwandi Tak Akui Pimpinan GAM Selain Hasan Tiro

      Banda Raya - 1 July 2011 | 
      Banda Aceh | Harian Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan dirinya hanya mengakui Tengku Hasan Muhammad Di Tiro sebagai satu-satunya pemimpin GAM. Selebihnya, menurut Irwandi, hanya pimpinan yang kerjanya tidur-tiduran di luar negeri.

      Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memberikan keterangan pers usai membuka Rapat Kerja Pusat ke II Partai Rakyat Aceh di Hotel Hermes Palace, Kamis (30/6). Di kesempatan itu, Irwandi membeberkan ‘borok’
pimpinan GAM.
      Sebagai orang dalam yang berperan dalam konflik, saya tahu persis siapa pemimpin saya. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro adalah pemimpin GAM dan rakyat Aceh, saya akui itu. Sedangkan yang lain, tidak,†kata Irwandi saat berbicara dalam Raker Partai Rakyat Aceh (PRA) di Hotel Hermes Palace, Kamis (30/6).

      Irwandi juga sempat berkisah. Menurut dia, semasa berperang di Aceh melawan penindasan pemerintah pusat, semua kebutuhan disiapkan GAM secara mandiri.Kami bertempur di sini, kami juga membeli senjata, amunisi, dan kami juga yang menjadi korbanya,†kata Irwandi.
      Tak hanya itu, menurut Irwandi, GAM di Aceh juga yang membiayai orang-orang yang mengatakan sebagai pemimpin untuk melakukan diplomasi internasional, tapi sayangnya kerjanya hanya tidur. “Kami punya perdana menteri, yang kerjanya hanya tidur. Kami punya menteri luar negeri yang alamat kedutaan besar negara sahabat saja tak tahu. Maka tak salah jika saya mengatakan hanya ada satu pemimpin GAM di Aceh, yaitu Tengku Hasan Muhammad Di Tiro,†katanya.

      Di Aceh, kata Irwandi, tugas yang diberikan pada anggota GAM dilaksanakan 120 persen. “Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin-pemimpin GAM di luar negeri, tak mencapai 50 persen,†bebernya. “Itulah sebabnya, menjadi sia-sia banyak tokoh masyarakat Aceh yang diperintahkan untuk ‘dihilangkan’ di massa konflik, jika pada akhirnya seperti ini.â€

      Dia mencontohkan, Muhammad Jafar Sidiq adalah korban yang dihilangkan secara sia-sia. Kemudian, Tengku Muhammad Nazrudin Daud, Ismail Saputra. “Ini pun dilenyapkan,†katanya. Lalu ada nama Profesor Safwan Idris, Profesor Dayan Dawood, Teuku Johan (mantan Pangdam). “Ini juga dikorbankan karena perintah pimpinan,†kata Irwandi.
      Kecuali itu, soal tapol-napol yang masih ditahan di Jakarta, seperti Ismuhadi, Ibrahim, dan Irwan. “Mereka menjalankan tugas karena diperintah atasan. Tapi sekarang atasan mangkir dan tak mau memperjuangkan mereka,†katanya.

      Menurut Irwandi, saat dirinya masih di AMM pada 2005-2006 dulu, selalu menempatkan tiga nama tadi diurutkan teratas untuk diberi amnesti. “Tapi kemudian, pimpinan GAM, yakni Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, nama-nama itu dihapus, karena dianggap teroris,†jelasnya.

      Kira-kira beberapa bulan lalu, lanjut dia, ada pula pertemuan antara pimpinan GAM dan jajaran Menkopolkam. Di situ, para pimpinan kembali berupaya membebaskan para tapol-napol. “Tapi, oleh unsur Menkopolkam mengingatkan bahwa para tapol-napol itu telah masuk dalam daftar terorisme, dan para pimpinan GAM menjawab benar,†kata Irwandi.
      Itulah sebabnya, semakin tipis peluang membabaskan para tapol-napol itu. “Tapi, saya sebagai Gubernur Aceh akan tetap berusaha meminta pada pemerintah pusat untuk berbaik hati membebaskan tokoh-tokoh ini, bisa dengan cara memberi amnesti atau grasi,†katanya.

      Di beberapa kesempatan, lanjut dia, pada jajaran Menkopolkam dirinya mengaku sudah menyampaikan bahwa ketiga orang itu adalah GAM. “Jajaran Menkopolkam menjawab, bahwa pimpinan GAM sudah mengatakan mereka itu teroris,†katanya.

      Haramkan Raqan Pemilukda

    • FERI ASNOFI
      diteruskan... ________________________________ From: Acheh Watch To: IACSF@yahoogroups.com; Lantak@yahoogroups.com;
      Message 225 of 225 , Apr 2, 2012
      • 0 Attachment
        diteruskan...


        From: Acheh Watch <rajabakoi@...>
        To: IACSF@yahoogroups.com; Lantak@yahoogroups.com; "ppdi@yahoogroups.com" <ppdi@yahoogroups.com>; "wafo@yahoogroups.com" <wafo@yahoogroups.com>; "gunongan@yahoogroups.com" <gunongan@yahoogroups.com>; "komunitas_papua@yahoogroups.com" <komunitas_papua@yahoogroups.com>; "politikmahasiswa@yahoogroups.com" <politikmahasiswa@yahoogroups.com>; PPDi@yahoogroups.com; aceh_milist@yahoogroups.com
        Cc: aceh_institute@yahoogroups.com; aceh_milist@yahoogroups.com; achehnews@yahoogroups.com; wafo@yahoogroups.com; gunongan@yahoogroups.com; ajisaja@yahoogroups.com
        Sent: Saturday, October 22, 2011 4:28 PM
        Subject: [Aceh-Institute] GAMBIT Vs GAM Rayeuk

         

        GAMBIT Vs GAM Rayeuk

        Minggu, 21 Agustus 2011

        Share this history on :

        Didalam hiruk pikuk kemenangan politik pada Pilkada 2006 dan Pemilu 2009; dan penggelembungan keuangan GAM (KPA/PA) yang ditandai dengan kemunculan toke-toke baru yang “steady” (bergaya), mengapa muncul sosok seperti Gambit. Mengapa manusia seperti Gambit muncul, padahal “tong politek” dan “tong uang” Aceh sudah dikuasai oleh golongan politik ini?

        Jikalau Gambit menuntut keadilan, bukankah tinggal mengambilnya di “tong politek”? Jikalau Gambit menuntut kesejahteraan bagi anggota GAM, anak yatim dan para janda korban perjuangan, bukankah tinggal mengambilnya di “tong uang” yang telah di tangan golongan politiknya sendiri? Lalu, menghantarkannya dengan mobil-mobil yang bagus, yang mampu menjangkau hingga ke gunung hingga ke sebalik gunung? Akan tetapi, nampaknya, ada gejala sosial penting yang selama ini kurang diperhatikan. 

        Gambit yang nyata, sebagaimana ia sendiri telah katakan, adalah anggota KPA, sebuah organisasi yang menjadi wadah petempur di masa konflik. Ia menjadi petempur sejak 1999 melalui sebuah pelatihan. Ada peluru yang masih bersarang di tubuhnya, semakin membuktikan keabsahan dirinya sebagai seorang petempur. Ia juga memiliki kelompok sesama petempur, bahkan masih bisa memobilisasi sekitar 100 petempur. Lalu, yang dilupakan Gambit adalah untuk menyatakan, siapa panglima petempur dari Gambit? 

        Namun, hal yang nyata bahwa Gambit telah menjadi mentimun bengkok di dalam keranjang petempur yang disebut KPA. Tindakannya tidak sejalan dengan perjuangan politik KPA saat ini. Bahkan, Gambit telah menjadi musuh bersama bagi KPA dan kepolisian. 

        Gambit adalah sebuah fenomena sosial yang menarik. Ia menunjukkan sikap kepahlawanan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi para petempur, anak yatim dan para janda korban peperangan, yang dia sendiri termasuk sebagai bagian dari para pihak. Sebenarnya, KPA tidak perlu “terlalu tipis daun telinganya”, sebab Gambit menyerang pemerintahan yang lalai terhadap keadilan dan kesejahteraan anak yatim dan janda. KPA juga tidak perlu terlalu terburu-buru untuk melontarkan Gambit keluar dari kawanan petempur, sebab ia menyatakan kesetiaannya pada PA sebagai alat perjuangan politik bagi rakyat Aceh. 

        Tindakan penyerangan yang dilakukan Gambit lebih ditujukan pada perseorangan anggota PA, baik yang duduk di parlemen maupun tidak. Hal ini adalah gaya Gambit memperingatkan kaum politiknya sendiri. 

        Fenomena Gambit sangat membantu dalam me-reka perkembangan sosial di Aceh pasca perang. Saya lebih tertarik untuk melihat Gambit secara simbolik, yakni sebagai akronim dari Gam Ubiet, yang merupakan lawan dari Gamyek (Gam Rayeuk). 

        Secara makro, ada fenomena umum yang menunjukkan kondisi ekonomi yang belum membaik di Aceh. Bahkan di Sumatera berada pada peringkat 3 dari bawah. Artinya, lapisan bawah dari piramida populasi Aceh relatif belum cukup tersentuh oleh kesejahteraan yang datang dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

        Namun, ekonomi konsumtif bergerak naik sangat signifikan. Hal terakhir ini menjelaskan dua hal. Pertama, mempertegas kemunculan golongan ekonomi menengah atas baru di Aceh. Kedua, kehadiran mereka ditandai dengan gaya hidup yang sangat konsumtif. 

        Kondisi demikian juga berlaku dalam hirarki sosial golongan politik petempur itu sendiri.
        Lapisan menengah ke atas, kesejahteraannya meningkat pesat, yang bisa dilihat dari kenderaan yang dipakai oleh mereka. Dari kenderaan roda dua, segera beralih ke Kijang Inova, lalu ke mobil yang lebih mewah. Pemilikan rumah mereka juga memberikan penjelasan dari betapa cepatnya kesejahteraan mereka melesat. Mereka juga semakin terasingkan dari lapisan sosial yang dahulu memberikan perlindungan. Mereka termasuk golongan sosial Gamyek.

        Namun, fenomena itu membuat lapisan sosial menengah bawah petempur yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat yang memberikan nasi bungkus pada mereka menjadi korban cemoohan masyarakat. Mereka harus menanggung malu dari perilaku Gamyek yang sangat demonstratif dalam menunjukkan peningkatan kesejahteraannya yang meroket. 

        Karena itu, petempur yang berada di dalam masyarakat berusaha dengan menyatakan apologi: bahwa perjuangan mereka adalah suci, dan memang ada oknum petempur yang sudah melupakan masyarakatnya. Mereka yang mencoba tetap berpegang pada adagium itu termasuk golongan sosial bawah yang dapat disebut sebagai Gambit di dalam golongan politik yang baru muncul ini. 

        Namun, karena lama kelamaan kesenjangan kesejahteraan di dalam golongan mereka sendiri semakin tajam, yakni antara Gamyek dan Gambit. Sementara masyarakat semakin berani menunjukkan sikap resistennya.

        Maka dari golongan Gambit ini muncul semacam tindakan kontrol sosial, yakni Gambit yang memusuhi Gamyek yang dianggap korup, tidak perduli pada kesejahteraan “anak buah petempur” yang dulu melindungi mereka, serta mengabaikan anak yatim dan para janda yang sebagian adalah dari keluarga para petempur itu sendiri di samping masyarakat sipil kelas sosial bawah pada umumnya. Gambit tampil menjadi aktor-aktor sosial yang menegur perilaku Gamyek. “Saya hanya memberi peringatan kepada teman-teman lain agar tidak lupa kepada rakyatnya.” 

        Kita sangat nyakin Gambit-gambit akan semakin banyak tampil menjadi hero sosial, jika kondisi kesejahteraan semakin memburuk, dan gaya hidup Gamyek semakin konsumtif dan demonstratif. |AT/Yd/Modus

        Penulis: Otto Syamsuddin Ishaq (Sosiolog In Acheh)



        Gubernur Aceh Irwandi Yusuf: "S
        ia-sia banyak tokoh masyarakat Aceh yang diperintahkan untuk ‘dihilangkan’ /'dibunuh' di massa konflik atas perintah pimpinan GAM yang sekarang telah menjadi WNI. Saksi siap memberiakn kesaksiannya jika diminta oleh Komnas HAM"
        "

        Irwandi Tak Akui Pimpinan GAM Selain Hasan Tiro

        Banda Raya - 1 July 2011 | 

        Banda Aceh | Harian Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan dirinya hanya mengakui Tengku Hasan Muhammad Di Tiro sebagai satu-satunya pemimpin GAM. Selebihnya, menurut Irwandi, hanya pimpinan yang kerjanya tidur-tiduran di luar negeri.

        Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memberikan keterangan pers usai membuka Rapat Kerja Pusat ke II Partai Rakyat Aceh di Hotel Hermes Palace, Kamis (30/6). Di kesempatan itu, Irwandi membeberkan ‘borok’ pimpinan GAM.

        “Sebagai orang dalam yang berperan dalam konflik, saya tahu persis siapa pemimpin saya. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro adalah pemimpin GAM dan rakyat Aceh, saya akui itu. Sedangkan yang lain, tidak,” kata Irwandi saat berbicara dalam Raker Partai Rakyat Aceh (PRA) di Hotel Hermes Palace, Kamis (30/6).

        Irwandi juga sempat berkisah. Menurut dia, semasa berperang di Aceh melawan penindasan pemerintah pusat, semua kebutuhan disiapkan GAM secara mandiri. “Kami bertempur di sini, kami juga membeli senjata, amunisi, dan kami juga yang menjadi korbanya,” kata Irwandi.

        Tak hanya itu, menurut Irwandi, GAM di Aceh juga yang membiayai orang-orang yang mengatakan sebagai pemimpin untuk melakukan diplomasi internasional, tapi sayangnya kerjanya hanya tidur. “Kami punya perdana menteri, yang kerjanya hanya tidur. Kami punya menteri luar negeri yang alamat kedutaan besar negara sahabat saja tak tahu. Maka tak salah jika saya mengatakan hanya ada satu pemimpin GAM di Aceh, yaitu Tengku Hasan Muhammad Di Tiro,” katanya.

        Di Aceh, kata Irwandi, tugas yang diberikan pada anggota GAM dilaksanakan 120 persen. “Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pemimpin-pemimpin GAM di luar negeri, tak mencapai 50 persen,” bebernya. “Itulah sebabnya, menjadi sia-sia banyak tokoh masyarakat Aceh yang diperintahkan untuk ‘dihilangkan’ di massa konflik, jika pada akhirnya seperti ini.”

        Dia mencontohkan, Muhammad Jafar Sidiq adalah korban yang dihilangkan secara sia-sia. Kemudian, Tengku Muhammad Nazrudin Daud, Ismail Saputra. “Ini pun dilenyapkan,” katanya. Lalu ada nama Profesor Safwan Idris, Profesor Dayan Dawood, Teuku Johan (mantan Pangdam). “Ini juga dikorbankan karena perintah pimpinan,” kata Irwandi.

        Kecuali itu, soal tapol-napol yang masih ditahan di Jakarta, seperti Ismuhadi, Ibrahim, dan Irwan. “Mereka menjalankan tugas karena diperintah atasan. Tapi sekarang atasan mangkir dan tak mau memperjuangkan mereka,” katanya.

        Menurut Irwandi, saat dirinya masih di AMM pada 2005-2006 dulu, selalu menempatkan tiga nama tadi diurutkan teratas untuk diberi amnesti. “Tapi kemudian, pimpinan GAM, yakni Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, nama-nama itu dihapus, karena dianggap teroris,” jelasnya.

        Kira-kira beberapa bulan lalu, lanjut dia, ada pula pertemuan antara pimpinan GAM dan jajaran Menkopolkam. Di situ, para pimpinan kembali berupaya membebaskan para tapol-napol. “Tapi, oleh unsur Menkopolkam mengingatkan bahwa para tapol-napol itu telah masuk dalam daftar terorisme, dan para pimpinan GAM menjawab benar,” kata Irwandi.
        Itulah sebabnya, semakin tipis peluang membabaskan para tapol-napol itu. “Tapi, saya sebagai Gubernur Aceh akan tetap berusaha meminta pada pemerintah pusat untuk berbaik hati membebaskan tokoh-tokoh ini, bisa dengan cara memberi amnesti atau grasi,” katanya.

        Di beberapa kesempatan, lanjut dia, pada jajaran Menkopolkam dirinya mengaku sudah menyampaikan bahwa ketiga orang itu adalah GAM. “Jajaran Menkopolkam menjawab, bahwa pimpinan GAM sudah mengatakan mereka itu teroris,” katanya.

        Haramkan Raqan Pemilukda
        Sementara itu, usai pidato, menanggapi pertanyaan wartawan, Irwandi tegas mengatakan dirinya mengharamkan raqan Pemilukada Aceh 2011 hasil paripurna DPRA Selasa lalu, singgah di mejanya. “Kalau sudah sepakat, tapi saya tak teken karena ada halangan, maka itu berlaku secara otomatis setelah 30 hari. Tapi, inikan masih belum ada kesepakatan. Artinya itu masih rancangan qanun. Jadi haram kalau dibawa ke meja saya,” katanya.
        Irwandi juga menyerukan bagi semua masyarakat yang berminat menjadi pimpinan daerah melalui jalur independen, bisa tetap mendaftar. “Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seluruhnya di Indonesia, tak ada peraturan daerah yang mampu menganulir putusan MK,” katanya.(dad)

        Follow Twitter @harianaceh dan Facebook Ha



        Dr. Husaini Hasan : "Sifat pemerintahan GAM Malik Mahmud yang berbau mafia ini terlihat jelas...."

        Qanun Wali Nanggroe

        Analisis - 20 February 2011 | 

        ISU pro dan kontra urusan raqan Wali Nanggroe menimbulkan polemik di dalam masyarakat Aceh dewasa ini. Hal ini kita takutkan akan menjadi pertumpahan darah sesama bangsa Aceh akibat dari fanatik mempertahankan pendapat dan golongan masing-masing. Yang saya sesalkan banyak orang Aceh yang tidak tahu menahu ikut terkorban hanya karena fanatik dan ikut-ikutan tanpa mengetahui latar belakang politik GAM sampai saat ini.

        Beberapa senior pejuang AM (Atjeh Merdeka) meminta saya untuk membuat ulasan tentang sepak terjang sejarah perjuangan AM, berhubung dengan  banyaknya orang-orang tua GAM yang telah berpulang kerahmatullah dan hanya tinggal beberapa orang yang masih hidup.

        Sebelum mempersoalkan kedudukan Wali Nanggroe, saya rasa rakyat Aceh perlu mengetahui latar belakang sejarah perjuangan bangsa Aceh dalam mempertahankan marwahnya sebagai satu bangsa di  Aceh di ujung Pulau Sumatra.  Sejarah ini saya ceritakan berdasarkan dari pengalaman saya sendiri yang telah mengikuti perjuangan GAM sejak dari semula sampai sekarang, tidak pernah berhenti: mulai dari pergerakan dibawah tanah yang kami mulai di Medan bersama-sama dengan Dr. Mukhtar Y. Hasbi,  Ir. T. Asnawi  dan Tgk. Amir Ishak, jauh sebelum Proklamasi 4 Desember. 1976, malah jauh sebelum Tgk. Hasan di Tiro kembali ke Aceh.

        Sebagai patokan untuk sejarah AM masa kini dimulai sejak Tgk. Daud di Beureu-eh pergi berobat keluar negeri di tahun 1974. Tentu sebelum Abu Beureu-eh berangkat keluar negeri telah bermusyawarah dengan orang-orang tua Aceh yang masih setia dengan perjuangan, antara lain: Tgk. Umar di Tiro, Tgk. Muhammad Zainul Abidin dan beberapa pengikut setia DII, TII Aceh. Salah seorang sahabat saya, Dr. Ishak Abbas ikut mengawal Abu sebagai doktor pribadi beliau. Program yang dibuat oleh Tgk. Daud di Beureu-eh pada saat itu antara lain adalah menjumpai Tgk. Hasan Muhammad di Tiro dan memberi tugas kepada beliau untuk urusan pembelian senjata dan membawa pulang perlengkapan angkatan perang tersebut ke Aceh.  Fakta sejarah ini membuktikan bahwa Prang AM ini adalah sambungan dari Prang Darul Islam, cuma sifatnya tidak lagi Indonesia di belakangnya tetapi Aceh berdiri sendiri di luar Indonesia, karena Tgk. Daud di Beureu-eh  telah memproklamirkan RIA (Republik Islam Aceh) pada akhir perjuangan DII, tahun 1961.

        Yang penting kita ketahui bahwa kesalahan pemimpin Aceh ditahun 1945 telah diperbaiki kembali oleh Tgk. Daud di Beureu-eh dengan memproklamirkan Aceh kembali merdeka dan berdaulat atas Aceh seperti masa sebelum Belanda datang memerangi Aceh 26 Maret 1873. Bedanya kalau di masa awal Prang Aceh-Belanda masih ada Raja atau wakil Raja yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan dan pimpinan angkatan Prang, tetapi pada akhir prang Aceh Belanda, yang tinggal tetap berjuang melawan penjajahan Belanda adalah dari golongan ulama dan rakyat. Sebagai Republik, Aceh adalah milik bersama rakyat Aceh.
        Sekembalinya Tgk. Hasan M. di Tiro, dan memproklamirkan Atjèh Meurdéhka pada 4 December 1976, tidak dijelaskan bentuk sistem pemerintahan di Aceh pada saat itu. Kami para menteri AM pada waktu kuliah di University Gunong Halimon, bertanya pada beliau apa bentuk pemerintahan AM. Beliau menjawab dan menerangkan semua bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang ada di atas dunia; monarki (bentuk kerajaan), teokrasi (bentuk agama), demokrasi (bentuk republik), dll. Beliau selanjutnya menerangkan kepada kami sejumlah kelebihan dan kekurangan daripada sistem bentuk-bentuk pemerintahan tersebut. Pada saat proklamasi 4 Desember 1976 belum kita tetapkan apakah bentuk dari pada sistem pemerintahan AM; Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali Neugara, sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang Atjèh Meurdéhka dan Kepala Negara menyerahkan kepada rakyat Aceh untuk menentukan bentuk sistem pemerintahannya bila sudah merdeka dan kedaulatan Aceh sudah berada di tangan kita, bangsa Aceh. Dengan demikian, kedaulatan bangsa Aceh otomatis berada ditangan rakyat Aceh. Tengku Hasan M. di Tiro sendiri menuliskan lakap dirinya sebagai Tengku dan akhirnya sebagai Tengku Tjhik atau Panglima Tjhik, dan tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuanku.

        Kedudukan wali negara adalah sebagai wali bangsa Aceh, diambil dari dasar agama Islam sebagai agama dan cara hidup orang Aceh. Dalam satu keluarga perlu ada seorang wali, penanggung jawab yang berdiri di depan untuk menjawab soal-soal hidup-mati satu keluarga, satu bangsa. Terlebih-lebih lagi dalam soal darurat, seperti kedudukan bangsa Aceh sekarang, setelah sekian lama berperang melawan Belanda dan kehilangan begitu banyak walinya dan pemimpin-pemimpinnya. Saat ini kita perlu seorang wali, seorang pemimpin untuk memimpin perjuangan dan mengatur barisan supaya perjuangan kebangsaan ini terarah dan tidak kacau balau ketika menghadapi musuh yang sama yaitu NKRI. Menegakkan kembali kedaulatan bangsa Aceh dan membebaskan bangsa Aceh dari belenggu penjajahan NKRI dan membangun Aceh.

        Semasa saya bersama dengan PYM WN Tgk. Hasan M. di Tiro, kami tidak pernah memisahkan Perjuangan GAM dari perjuangan Rakyat Aceh. Motto kami adalah ‘perjuangan dari rakyat dan untuk rakyat’. Diawal-awal tahun 1976-1979, kami semua para menteri kabinet turun ke kampung-kampung dan berjuang bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dalam segala lapisan masyarakat, termasuk ulama dan menggerakkan mahasiswa dan pemuda, yang kesemuanya menjadi anggota angkatan tentera AM. Kita tidak pernah memisahkan diri kita dari rakyat. Rakyat di kampung-kampung yang kami lalui di seluruh Aceh, dimana-mana benar-benar merasakan bahwa kami adalah anak rakyat, bahagian dari mereka yang mengorbankan diri dan karir kami untuk mereka, untuk kelanjutan bangsa dan Negara Aceh. Demikian yang dilakukan oleh Asysyahid Dr. Tgk. Mokhtar Yahya Hasbi di Wilayah Pase; asysyahid Tengku Haji Ilyas Leube dari Lingge, Takengon; asysyahid Dr. Zubir Mahmud di Wilayah Peureulak, assyahid Nek ‘Un di Wilajah Teumiëng, asysyahid Tgk. Idris Ahmad di Wilajah Batèë Iliëk; asysyahid Tgk. Ibrahim Abdullah di Wilayah Glumpang Minjeuk; asysyahid Tgk. Abdullah Shafii di Wilayah Pidië dan Tgk. Bataqiah di Meulaboh, semuanya berjuang untuk rakyat Aceh, demi bangsa Aceh.

        Gerak langkah GAM dibawah pimpinan Malik Mahmud (MM) sangat jauh berbeda dengan GAM yang kami pimpin pada permulaannya. Meskipun nama MM telah dicantumkan sebagai Menteri Negara  di tahun 1976, tetapi yang membuat MM berpengaruh di dalam GAM  dimulai ditahun 1987, di saat ia mendapat tugas untuk me-rekrut anak-anak muda dari Aceh dan dari Malaysia untuk dilatih di Libya dan dari Libya dipulangkan ke Aceh. Semua mereka ini sebelum pulang ke Aceh juga harus melalui MM.  Semua pemuda latihan Libya hanya mengenal MM sebagai pemimpin AM, tidak tahu menahu seluk beluk ideologi AM apatah lagi sejarah Pra AM. Tidaklah heran kalau garis perjuangan TNA dibawah MM berbeda daripada dari tujuan semula. Secara garis besarnya GAM MM memisahkan diri dari rakyat. Mereka menunjukkan dirinya sebagai penguasa dan mendikte rakyat. Siapa yang membangkang langsung ditindak. Hanya ada dua pilihan, yaitu: jalankan perintah atau bayar pajak yang ditetapkan atau anakmu yatim, kehilangan bapaknya. Bukan saja kepada rakyat, bahkan kepada rekan seperjuangan yang berlainan pendapat langsung digeser, difitnah dan tidak sedikit yang dihukum mati. Contoh rekan seperjuangan yang saya maksud: T. Don Zulfahri, Tgk. Haji Usman, Tgk. Abdul Wahab, Tgk. Abdullah Shafii dll. Gurèë Rahman difitnah dan diperangkap hingga dimasukkan ke dalam penjara Malaysia. Tgk. Daud Husin difitnah dan dicopot dari jabatannya serta diperintah bunuh. Besar dugaan pembunuhan Djafar Siddik SH, Prof. Safwan Idris, dan Prof. Dr. Dayan Daud pun ada sangkut-pautnya dengan perebutan kuasa dikalangan masyarakat Aceh dan dalam usaha pembersihan lawan politik Malik Mahmud.

        Sangat disayangkan, Tgk. Hasan diserang penyakit Stroke ditahun 1997 dan MM berusaha menutup-nutupi keadaan WN agar dia dapat menggunakan bayangan WN untuk menutupi gerak langkahnya sendiri, sebelum ia yakin bahwa massa rakyat Aceh telah dapat dipegangnya, untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa semua ulah dan tingkah lakunya berdasarkan atas perintah WN.

        Sifat pemerintahan GAM Malik Mahmud yang berbau mafia ini terlihat jelas di dalam Perundingan HDC pertama atau pada Pra HDC di Geneva. Direktur HDC, Martin Griffith dan sekretarisnya Dr. Louiza datang ke Stockholm menjumpai saya dan kawan-kawan sehubungan dengan pembahasan kemungkinan untuk menyelesaikan konflik Aceh-RI di meja perundingan. Dalam kesempatan ini saya meminta kepada HDC supaya tim Aceh dipersatukan dahulu secara terpisah sebelum bertemu dengan utusan dari RI. Maksud saya menggunakan kesempatan yang sangat baik untuk mempersatukan semua golongan dari aktivis Aceh dengan GAM dari dalam dan luar negeri. Saya menyatakan kepada Martin Griffith dan Louiza untuk memanggil lima orang Aceh dari dalam Negeri untuk datang ke Jeneva, antara lain: Sdr. Nazar sebagai wakil mahasiswa dan SIRA; Tengku Ibrahim Panton mewakili Ulama; Otto Syamsuddin Ishak, wakil NGO, Prof. Abdullah Ali dll. Lagi. Saya juga menelepon kepada Sdr. Hasballah MS yang pada waktu itu menjabat Menteri HAM, supaya memberi fasilitas (uang dan passport) kepada orang-orang yang tersebut diatas agar mereka semua dapat datang mengikuti  perundingan di Jeneva. Saya juga meminta kepada HDC agar diberi satu hari untuk kami sendiri dapat berjumpa untuk merekonsiliasi dan sama-sama mengatur strategi dalam menghadapi NKRI. Saya meminta kepada HDC untuk mempertemukan kami dengan pihak MM serta dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh tersebut. Tetapi malang, apa yang terjadi adalah semua rancana saya itu dibatalkan oleh MM. Dr. Louiza menceriterakan kepada saya bahwa MM menolak bertemu dengan kami dan wakil-wakil dari Aceh seperti yang saya usulkan diatas. Ia hanya mau bertemu dengan Wakil NKRI dihari Kamis dan kami bertemu dengan NKRI pada hari Jumat. Dan yang paling ironis lagi, pada hari Jumat tersebut Dr. Louiza membisikkan kepada saya bahwa MM baru saja meneleponnya dan mengancam supaya kami tidak di-ikut sertakan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

        Perlu saya tambahkan sedikit lagi bahwa rekonsiliasi yang saya usahakan diatas adalah rekonsiliasi ke II yang saya usahakan dengan bantuan teman-teman seperjuangan yang cinta kepada perdamaian dan persatuan bangsa Aceh dan tidak ingin pertumpahan darah sesama bangsa. Rekonsiliasi pertama yang kami usahakan adalah dengan bantuan IFA, USA. Dalam rapat IFA di Washington tahun 1999 yang dihadiri juga oleh wakil-wakil dari Aceh oleh Prof. Dr. Abdullah Ali, Ir. Ibrahim Abdullah,  Sdr. Ghazali Abbas, dan beberapa aktivis; disitu kami memutuskan untuk mengirim delegasi penengah untuk menjumpai MM melalui M.Nur Juli di Singapura untuk mengadakan rekonsiliasi mendamaikan perpecahan dikalangan GAM. Team delegasi penengah yang dikirim untuk menjumpai MM waktu itu diketuai oleh Sdr. Asjsjahid Jafar Siddik SH dengan dua orang anggota Sdr. Ir. Ibrahim Abdullah dan Sdr. Adam Djuli. Ternyata tim pendamai ini gagal dan ditolak oleh MM, dan yang sangat sedih bagi kita Sdr. Jafar Siddik sendiri didapati terbunuh dengan sangat sadis dan misterius.

        Demikianlah serba singkat pengalaman saya bersama ‘Wali Nanggroe Atjèh’ yang telah beberapa kali membatalkan usaha kami untuk mengadakan rekonsiliasi dan pemersatu semua grup aktivis dan pejuang kemerdekaan Aceh untuk sama-sama memikirkan kelanjutan nasib bangsa. Bagi saya tidak ada gunanya kita memperdebatkan kedudukan Wali Nanggroe pada saat ini. Wali Nanggroe apa? Nanggroe kita belum ada. Wali Nanggroe dari Provinsi Aceh of the Republic of Indonesia? Jangankan kedudukan Wali Nanggroe, kedudukan Sultan pun kalau dibawah NKRI tidak ada harganya. Lihat Sultan Deli, di Istana Maimun.  Beliau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa sekarang! Yang penting perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Aceh yang kini telah diselewengkan kedalam NKRI menjadi Propinsi NKRI harus dikembalikan ke tujuan semula. Atjèh harus merdeka sebagaimana sebelum kolonial Belanda datang. Indonesia yang menggantikan kolonial Belanda harus keluar dari Aceh. Proklamasi 4 Desember 1976 yang telah dikhianati. hak menentukan nasib diri sendiri bangsa Aceh inilah yang harus kita tuntut, sampai kapanpun, kalau perlu sampai dunia kiamat bersambung-sambung, turun-teumurun sampai ke anak cucu, Insya Allah.[]

        Penulis; Dr Husaini Hasan, Menteri Pendidikan Aceh Merdeka angkatan tahun 1976.
        Follow Twitter @harianaceh 

        ________________________________________

        BERANDA » Opini » Misteri Avanza Hitam (Tragedi Cagee)

        Misteri Avanza Hitam (Tragedi Cagee)
        Yusuf Daud | Peminat Aceh tinggal di Swedia dan anggota GAM angkatan 76 | Sabtu, 06 Agustus 2011

        Bersamaan dengan tragedi kemanusiaan di Norwegia yang telah mengorbankan lebih 70 jiwa para remaja di pulau Ut�ya di negara kutub Utara itu, rakyat Aceh kembali terusik dengan berita-berita tewasnya Amiruddin Husen alias Saiful Cagee (42) — seorang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari wilayah Batee Iliek. Cagee ditembak mati oleh orang yang belum teridentifikasi, Jumat (22/7), di depan Warung Kopi Gurkha, Matang Geulumpang Dua.

        Penembakan brutal ke atas Saiful Cagee megingatkan kita kembali ke sebuah peristiwa berdarah yang telah merengut nyawa Hanafiah Ahmad (51) di kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, Senin (14/3). Hanafiah, warga Norwegia asal Aceh, yang sudah menetap disana selama 12 tahun, ditembak mati oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ketika sedang duduk di warung kopi di desa asalnya, Keude Aron, wilayah Pase.

        Walaupun sudah berselang lebih empat bulan, namun kedua tragedi di atas memiliki persamaan yang cukup signifikan.  Bukan saja cara-cara yang dilakukan pelaku dan jenis senjata yang dipakai  serta projektil peluru yang didapati di tempat kejadian, tetapi latarbelakang kedua korban tersebut juga tidak jauh berbeda.

        Hanafiah Ahmad, seorang anggota GAM yang sangat vokal yang sudah berseberangan dengan induknya, terlibat dalam beberapa organisasi sosial masyarakat Aceh yang tidak dikontrol GAM. Dan, terakhir, tercatat sebagai salah seorang dari 25 anggota pendiri Komite Aceh Merdeka Demokratik (KPAMD), sebuah organisasi alternatif pejuang kemerdekaan paska MoU Helsinki yang berpusat di New York, Amerika.

        Sebagaimana Hanafiah, Saiful alias Cagee, juga seorang mantan kombatan GAM yang sangat vokal. Sebelum terjadi pergesekan dengan organisasi induknya, ia dipercayai sebagai ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk wilayah Batee Iliek . Saiful terpaksa meletakkan jabatannya karena melawan keputusan komando yang telah menetapkan Zaini-Muzakkir sebagai cagub/cawagub  Partai Aceh pada pilkada 2011. Terakhir, ia dikenal sebagai timses Irwandi Yusuf, cagub dari jalur perseorangan.

        Modus Operandi Pelaku
        Sejumlah nara sumber yang dihimpun media lokal dari saksi mata dan keterangan pihak kepolisian, pelaku kriminal tersebut lebih dari dua orang: datang dengan Avanza warna hitam, menggunakan senjata laras panjang jenis AK-56, dan menembak dari jarak dekat — sekitar 2-3 meter. 

        Sedikit berbeda dengan Hanafiah yang ditembak dari belakang, Cagee sempat berhadap-hadapan dengan pelaku ketika hendak masuk ke mobilnya. Yang lebih nekat lagi, kedua pembunuhan tersebut dilakukan di Warung Kopi, di depan sejumlah saksi dan tanpa menggunakan topeng alias penutup muka. Malah sebagian dari mereka sempat turun dari mobil untuk membeli minuman atau memesan makanan, yang diduga untuk memastikan posisi target supaya tidak salah tembak. 

        Rasanya tidak etika untuk menuduh atau berspekulasi tentang pelaku eksekusi ke atas kedua mantan GAM tersebut, walaupun latarbelakang korban dan modus operandi eksekutor memiliki kesamaan yang hampir seratus persen. Prinsip hukum universal menyatakan bahwa seseorang itu tidak bersalah sehingga ia dibuktikan bersalah — tentu saja oleh pengadilan. 

        Merujuk kepada insiden-insiden serupa dalam pilkada 2006 dan pemilihan legislatif 2009 lalu, ditambah lagi dengan cara-cara polisi bekerja, maka sangat diragukan kalau penegak hukum dapat menuntaskan kedua kasus terakhir ini.

        Seperti biasa, pihak kepolisian jarang melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian atau melakukan roadblock untuk menghindar pelaku lari ke luar kawasan. Mereka tidak terburu-buru dalam menangangi masalah; bekerja dengan tenang dan ”sistematis”; dan malah lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat teknis, seperti mempelajari jenis senjata dan projektil peluru.di laboratorium, daripada mengejar pelakunya pada waktu yang bersamaan.
        Spekulasi versus spekulasi

        Terlepas dari siapa pelaku dan apa motifnya, tidak bisa dinafikan bahwa desas desus yang berkembang tetap dikaitkan dengan tensi pemilukada yang sedang berlangsung, dan kelompok atau individu-individu yang dituduh bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang berseberangan politik atau sangat bermasalah dengan para korban tersebut.

        Menjawab Serambi tentang penembakan Cagee, Mantan kapolres Bireuen T Saladin mengatakan bahwa motif penembakan itu baru diketahui setelah pelakunya tertangkap. Ini seirama dengan pernyataan Kapolres Aceh Utara Farid Bachtiar tentang penembakan Hanafiah, ”motif penembakan baru kami ketahui jika pelaku sudah tertangkap, ” ujarnya (Harian Aceh 16 mart 2011).

        Yang sangat aneh adalah, di satu pihak jajaran kepolisian selalu membantah setiap spekulasi yang berkembang, tetapi di lain pihak, mereka juga ikut berspekulasi. Sebagai contoh, T Saladin  mengatakan (Serambi, Jul 27) bahwa  ”pelaku yang selama ini diuber bersama personal timsus bentukan Polda Aceh, sudah lari ke luar negeri.” Pada hari yang sama, Kapolda Aceh Iskandar Hasan  menyatakan bahwa motif dari pelaku tak ada kaitan dengan politik yang berkembang saat ini. Dan, tambahnya, ada indikasi  bahwa pelaku terlibat narkoba dan ada persaingan bisnis dengan korban (Polda Aceh: Kasus Cagee Tidak Berkaitan dengan Politik, The Globe Journal, Rabu 27 Juli 2011).

        Pertanyaan: Apa tujuan penegak keamanan membuat spekulasi-spekulasi yang sangat membingungkan ke atas peristiwa tragis ini? Ada beberapa kemungkinan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan di atas. Pertama, boleh jadi pengkaitan dengan narkoba dan persaingan bisnis antara pelaku dengan korban, bertujuan untuk mengeliminirkan isu-isu yang ada relasi dengan politik dan organisasi yang Saiful Cagee terlibat selama ini. Dengan demikian, kasus ini bisa dianggap masaalah pribadi dan kriminil biasa.
         
        Kedua, spekulasi larinya pelaku ke luar negeri, bermaksud untuk menentramkan suasana dan menurunkan suhu politik yang tidak kondusif. Dengan hilangnya jejak pelaku, maka kasus tersebut sudah kehilangan urgensinya dan tensi politik yang sedang mendidih itu dengan sendirinya menjadi dingin dan kembali normal.

        Ketiga,  disamping pihak keamanan, ada pihak-pihak merasa khawatir kalau kasus ini terungkap dengan benar dan hasilnya seperti yang diduga-duga, mungkin tensi politik dan keamanan akan bertambah buruk sehingga pemilukada akan bergeser dari jadwal yang telah ditentukan KIP (14 November). Pihak-pihak tersebut menginginkan kasus ini dijeda dulu dan mungkin akan diproses lagi setelah pilkada usai, atau lenyap begitu saja seperti banyak kasus-kasus serupa.

        Pelanggaran HAM Berat
        Apapun alasan dan tujuan dari pernyataan bapak-bapak di atas, mempolitisir dan membiarkan kasus pelanggaran HAM berat seperti ini akan menjadi precedent buruk dan berakibat fatal untuk kestabilan politik masa depan Aceh. Karena merasa perbuatan kriminilnya ditolerir dan tak tersentuh hukum alias impunitas, mereka akan lebih berani lagi melakukan hal-hal seperti itu ketika kepentingan-kepentingan nya terancam.

        Dari sekian banyak kasus pembunuhan yang belum terungkap sejak perjanjian damai ditandatangani 2005, kedua pelanggaran HAM berat ini akan menjadi fondasi tempat berdirinya trust dan kredibilitas penegak keamanan di Aceh. Kalau penegak hukum gagal mengungkap kasus ini dan ternyata negara tidak sanggup lagi melindungi warganya, maka bukan tidak mungkin rakyat mencari alternatif lain, menyelesaikannya sendiri dengan cara-cara premanisme.

        Akibat badai salju yang dahsyat, sebuah pesawat penumpang Uruguayan Air Forces 571 terhempas jatuh di atas pegunungan Andes (antara Argentina dan Chili) di Amerika Selatan, 13 oktober 1972.  Dalam pesawat tersebut terdapat sebuah tim pemain Rugby beserta keluarga mereka yang berjumlah 45 orang dan sebagian besar dari mereka meninggal dalam kecelakaan tersebut. 

        Setelah delapan hari menunggu bantuan penyelamat, mereka mendengar melalui radio bahwa pencarian penumpang yang masih hidup sudah dihentikan. Menyadari kematian sudah mendekati, mereka bertekad berbuat sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya, yaitu terpaksa memilih antara kanibalisme (memakan daging saudara/kawannya yang sudah mati) atau menunggu kematian yang sudah pasti. Mereka memilih yang pertama dan 16 dari 45 penumpang tersebut selamat. (Kisah nyata dari sebuah film drama Amerika, ALIVE, tahun 1993).

        Manusia sanggup melakukan apa saja kalau nyawanya sudah terancam. Semoga rakyat Aceh tidak harus berhadapan dengan pilihan-pilihan semacam itu. 

        Istri Saiful Cage berharap agar penembak suaminya segera ditangkap dan diproses menurut hukum. ”Jangan sampai setelah ditangkap dilepas lagi,” pintanya (Serambi, 26/7). Ke empat anak Saiful dari Nurmasyitah dan ke tiga anak Hanafiah Ahmad dari Nurhayati sedang menunggu keadilan dan proses hukum terhadap pembunuh-pembunuh ayah mereka. Semoga saja...

        _____________________________________

        From: "albiruny@..." <albiruny@...>
        To: omar puteh <om_puteh@...>; iacsf <iacsf@yahoogroups.com>; acsa <acsa@yahoogroups.com>; lantak <lantak@yahoogroups.com>; ppdi <ppdi@yahoogroups.com>; "fundamentalis@yahoogroups.com" <fundamentalis@yahoogroups.com>; "GAMRMSOPM@yahoogroups.com" <GAMRMSOPM@yahoogroups.com>; "kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com" <kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com>; muzakkir hamid <muzakkir_hamid@...>; Musanna Tiro <tengku_agam@...>; Harry Ganusy <hanagoga@...>; ndin armadaputra2002 <ndin_armadaputra2002@...>; Reyza Zain <warzain@...>; Acheh Watch <rajabakoi@...>; Al Chaidar <alchaidar@...>; Teuku Asnawi <pintokuta@...>; muhammad dahlan <tang_ce@...>; lukman thaib <cottring@...>; teuku kemal fasya <alcapona75@...>; fajran zain <fjzain@...>; HELB otodidak <hai_otodidak@...>; antje missbach <antjemissbach@...>
        Sent: Sunday, October 2, 2011 4:41 AM
        Subject: Re: Re - Komentar PA :Tunggu Langkah Presiden

        Sdr. Li Paya, saksi pelaku ada yg masih hidup dan bersedia memberikan kesaksiannya. 
        Atau haruskah ybs menulis di milis spt saudara?


        Powered by Telkomsel BlackBerry®

        From: omar puteh <om_puteh@...> (
        Date: Sat, 1 Oct 2011 13:45:04 -0700 (PDT)
        To: iacsf<iacsf@yahoogroups.com>; acsa<acsa@yahoogroups.com>; lantak<lantak@yahoogroups.com>; ppdi<ppdi@yahoogroups.com>; 
        ____________________________

        From: "albiruny@..." <albiruny@...>
        To: omar puteh <om_puteh@...>
        Sent: Sunday, October 2, 2011 10:17 AM
        Subject: Re: Re - Komentar PA :Tunggu Langkah Presiden

        Dia sudah menjalani masa hukumannya tanpa diperjuangkan amnestinya oleh yg mengaku pimpinan GAM yg skrg sdh mjd WNI. Saksi siap memberikan kesaksiannya jika diminta oleh Komnas HAM. 

        Powered by Telkomsel BlackBerry®

        From: omar puteh <om_puteh@...>
        Date: Sun, 2 Oct 2011 00:41:38 -0700 (PDT)
        To: albiruny@...<albiruny@...>; Hanakaru Hokagata<albiruny@...>; Harry Ganusy<hanagoga@...>; acsa<acsa@yahoogroups.com>; lantak<lantak@yahoogroups.com>; ppdi<ppdi@yahoogroups.com>; iacsf<iacsf@yahoogroups.com>; 


      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.