Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mimpi Kosong Penggundulan Hutan

Expand Messages
  • sunny
    Refl: Berkat penggundulan huitan ini maka fulus bantuan luargeneri masuk kantong, Bertalian dengan masalah lingkungan dengan adanya pengudulan ini, antara lain
    Message 1 of 1 , May 17, 2011
      Refl: Berkat penggundulan huitan ini maka fulus bantuan luargeneri masuk kantong, Bertalian dengan masalah lingkungan dengan adanya pengudulan ini, antara lain ini diberitakan bahwa Norwegi memberikan US$ 1 miliar, Perancis US$ 300,-- juta dan Australia US$ 250,-- juta. Jadi silahkan gundul, makin banyak gundul makin banyak fulus mengalir masuk. Bukankagh itu yang dibutuhkan? Hutan makin gundul, dompet penguasa NKRI dan kaum elit serta konco bin sahabat mereka makin bunting buncit dengan fulus.
       
       

      03.05.2011 16:32

      Mimpi Kosong Penggundulan Hutan

      Penulis : Sulung Prasetyo   

      (foto:dok/ist)

      Kerusakan hutan akibat deforestasi mencapai 1,6 juta hektare per tahun. Tampak muskil target menghilangkan laju deforestasi pada 2020.

      World Wildlife Foundation (WWF) mengeluarkan laporan bertajuk “The Living Forest”, pertengahan minggu ketiga April 2011. Menurut laporan tersebut, angka deforestasi hutan di Indonesia bisa mencapai titik nol pada 2020.

      Sebuah harapan yang muluk-muluk sepertinya, mengingat laju kerusakan hutan akibat deforestasi yang terjadi saat ini masih mencapai angka 1,6 juta hektare per tahun. Penyebabnya, menurut Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (Center for International Forestry Research/Cifor) bersumber dari faktor-faktor komersial dan perubahan makroekonomi.

      Rod Taylor, Direktur Kehutanan WWF-Internasional, pada acara Bussiness for Environment (B4E) di Jakarta mengatakan, kalau secara jangka pendek, faktor-faktor penyebab deforestasi tersebut bisa ditanggulangi bila memiliki tata kelola lahan yang baik.

      “Namun bila kita melihat proyeksi jangka panjangnya, hingga 2050 dengan populasi 9 miliar jiwa, kita harus mengurangi konsumsi yang berlebihan, pemborosan bahan makanan maupun energi, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan kehutanan untuk menekan pembukaan hutan pada tingkat nyaris nol,” tambah Rob menjelaskan.

      Angka mendekati nol deforestasi hutan tersebut juga dimahfumkan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemudian mengajak kalangan pengusaha untuk turut serta mewujudkannya.  

      “Sekarang ada sekitar 30 juta hektare lahan kritis terdegradasi ada di Indonesia,” ujar SBY. Kalangan pengusaha bisa memanfaatkannya untuk mewujudkan program moratorium hutan alami, atau pengurangan emisi gas rumah kaca melalui deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Forest Degradation and Deforestation/REDD).

      Namun banyak kalangan yang tak sepaham dengan hal ini, seperti Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Menurut Joko, lahan kritis terdegradasi seluas 30 juta hektare tersebut kebanyakan merupakan wilayah yang dulunya hutan alam, sehingga secara legal tidak dapat digunakan untuk ekspansi industri kelapa sawit. “Kecuali ada perubahan tata ruang dan pelepasan kawasan hutan,” imbuh Joko.

      Tapi perubahan tata ruang bisa sangat sulit, karena akan terbentur beberapa undang-undang yang telah ada. “Dengan kata lain program moratorium hutan sangat tidak realistis, karena hanya akan menghambat ekspansi sawit,” tukas Joko lagi.

      Di pihak lain, Elfian Effendi dari Greenomics Indonesia mengaku kaget dengan pernyataan Presiden SBY, yang dianggap terlalu mendahului dari kenyataan yang ada. “Sementara secara definisi yang disebut hutan dan perkebunan saja masih tak jelas, sudah dikeluarkan pernyataan mengenai pemanfaatan,” kata Elfian.

      Kontroversi mengenai definisi hutan memang terus menjadi tak menentu. Badan Pangan Dunia (FAO) sempat mengeluarkan pernyataan, perkebunan seperti kelapa sawit termasuk sebagai hutan. Namun definisi tersebut jelas ditentang banyak lembaga konservasi lingkungan, mengingat hutan menurut mereka bukan yang hanya memiliki satu jenis pohon (monokultur) saja.

      Masalah lain, menurut Elfian, yaitu belum disetujuinya Instruksi Presiden (Inpres) mengenai moratorium. Dengan kata lain, tanpa adanya dasar legal maka berbagai kegiatan yang akan dilakukan bisa dimentahkan begitu saja.

      Kemudian bila semua dikaitkan dengan harapan nol deforestasi pada 2020 maka hanya tersisa sekitar sembilan tahun lagi untuk mewujudkannya, dari sekarang. Dalam waktu sesempit itu, jangan sampai harapan nol deforestasi hanya akan menjadi mimpi belaka.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.