Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Calon Independen Tetap Bisa Berlaga di Aceh

Expand Messages
  • sunny
    http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/calon-independen-tetap-bisa-berlaga-di-aceh/ Jumat, 31 Desember 2010 12:53 Calon Independen Tetap Bisa
    Message 1 of 1 , Dec 31, 2010
    • 0 Attachment
       
      Jumat, 31 Desember 2010 12:53

      Calon Independen Tetap Bisa Berlaga di Aceh


      Jakarta – Calon independen akhirnya tetap bisa ikut berlaga dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 2011 mendatang.

      Sebelumnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerin­tahan Aceh (UU PA), calon independen di Aceh hanya boleh ikut pilkada pada 2006 lalu. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/12), membatalkan aturan tersebut, calon independen tetap diperbolehkan ikut pilkada. Dalam putusannya itu, MK me­nyatakan Pasal 256 UU No 11 Tahun 2006 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


      Pasal 256 UU 11/2006 tersebut menyatakan, ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan ghubernur/wakil gubernur, bu­pati/­wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota sebagai­mana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundang­kan. Dengan demikian, calon perseorangan tidak diberikan peluang dalam pemilukada di Aceh yang digelar setelah tahun 2006. “Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 melanggar hak-hak konstitusional warga ne­gara Indonesia dan bertenta­ngan dengan UUD 1945,” kata Ketua Majelis Hakim MK, Mahfud MD, saat membacakan putusan, di Jakarta, Kamis (30/12).


      Dalam putusannya, Mah­kamah menilai pemberlakuan pasal itu tidak relevan. Selain itu, Mahkamah menilai dengan adanya otonomi khusus (otsus) di Provinsi NAD, calon perse­orangan dalam pilkada tidak termasuk dalam keistimewaan pemerintahan Aceh. “Fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberla­kukan calon perseorangan dalam pemilukada. Ber­da­sarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, calon perseorangan dalam pemilukada tidak boleh dibatasi pemberlakuannya,” kata Hakim MK Akil Mochtar. Ditemui seusai persida­ngan, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, mengatakan, Pasal 256 dalam UU 11/2006 memang sarat muatan politik. Untuk itu, dirinya mendukung dilakukannya uji materi terhadap pasal tersebut, sehingga calon perorangan dapat ikut bertarung dalam pilkada Aceh.


      “putusan ini akan meng­ubah konstelasi politik di Aceh. Karena tidak perlu menggunakan parpol lagi untuk maju dalam pilkada. Tapi parpol tidak perlu takut, karena mereka kan punya basis pendukung, itu yang harus mereka jaga,” ujarnya.
      Sementara itu, calon perorangan yang juga menjadi pemohon, Hasbi Baday, me­ngatakan, putusan ini akan memungkinkan calon yang memiliki kualitas tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk masuk partai, bisa maju dalam pilkada. (lili sunardi)

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.