Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PERLINDUNGAN TERHADAP NON MUSLIM, SUPREMASI HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se Stockholm, 31 Desember 2001 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. PERLINDUNGAN TERHADAP NON
    Message 1 of 1 , Dec 31, 2001
    • 0 Attachment
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      Stockholm, 31 Desember 2001

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.

      PERLINDUNGAN TERHADAP NON MUSLIM, SUPREMASI HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
      Ahmad Sudirman
      XaarJet Stockholm - SWEDIA.


      PERTANYAAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP NON MUSLIM

      "Assalaamu'alaikum Wr.Wb, saya inginkan adalah pendapat anda mengenai
      pertanyaan, bagaimanakah perlindungan terhadap umat non muslim pada Piagam
      Madinah maupun UUD 45 ? karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kedua
      konstitusi tersebut sangat jauh sekali perbedaannya, dan menurut pendapat
      pribadi saya mengenai hal tersebut saya lebih cenderung mengacungkan jempol
      kepada Piagam Madinah (bukan lantaran karena saya orang Muslim) sebab sudah
      jelas , pada masa itu peradabannya jauh sekali dengan sekarang dan pigam
      tersebut mampu memberikan keharmonisan diantara masyarakatnya serta jikalau
      kita melihat pada masa/era sekarang yang katanya begitu canggih, tetapi
      mengapa koq didalam pembuatan konstitusi hanya membuat suasana semakin buruk
      bahkan lebih hina daripada orang-orang yang hidup pada zaman jahilliyah.
      Tetapi walau bagaimanapun itu cuma pendapat dari saya." (yonas pradana,
      yonasrela@... , Orang yang masih bingung dengan wacana hukum di
      Indonesia, Sun, 30 Dec 2001 22:09:57 -0800 (PST))

      PERTANYAAN MENGENAI SUPREMASI HUKUM

      "Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, supremasi Hukum akan terwujud jika
      politik dilaksanakan secara demokratis, atau dalam kata lain hukum yang baik
      akan terwujud pada negara dengan iklim politik yang baik. Supremasi Hukum
      menjadi kosong jika politik hanya dikuasai oleh orang yang mementingkan diri
      ataupun golongan, karena produk hukum akan dicemari oleh kepentingan
      golongan poltik tertentu. jadi hukum dibuat disusun dan dirumuskan dengan
      tujuan agar kepentingan yang sedang berkuasa tetap aman, semisal UU Pemilu
      dan susduk MPR di masa ORBA (mungkin tidak jauh beda dengan masa sekarang).
      Singkatnya Politik baik maka juga hukum akan baik pula. bagaimana menurut
      pendapat anada atas pernyataan say tersebut? Bagaimanaka solusi yang terbaik
      untuk memperoleh politik dan hukum yang baik? Manakah yang harus didahulukan
      ? Tepatkah kita ini teriakkan mengenai penegakkan supremasi hukum ?
      Supremasi hukum seperti apakah yang menurut anda inginkan ?" (yonas pradana,
      yonasrela@... , Orang yang masih bingung dengan wacana hukum di
      Indonesia, Sun, 30 Dec 2001 22:09:57 -0800 (PST))

      PERTANYAAN MENGENAI PEMBERANTASAN KORUPSI

      "Bagaimana menurut pendapat anda, Negara RI termasuk sebagai negara dengan
      kasus korupsi terbesar di dunia. kesulitan penegakkan hukum dalam kasus KKN
      khususnya korupsi karena pelaku yang membersihkan korupsi harus orang yang
      benar-benar bersih dari korupsi dan KKN atau dengan kata lain dilakukan
      reformasi total (tetapi agaknya sulit dilakukan), jika pemerintah tingkat
      pusat misal diangkat menteri yang bebas korupsi memerintahkan untuk
      memberantas korupsi kepada para bawahan setingkat lebih bawah, maka bawahan
      tersebut harus memberantas korupsi ke tingkat yang lebih rendah, tetapi
      sulitnya karena bawahan langsung menteri tersebut juga terlibat dalam
      jaringan korupsi, sehingga ada ide agar ada pemutihan nasional atau
      pemecatan massal (yang memecat termasuk didalam daftar yang harus dipecat).
      Apa kenyataan sebenarnya, sehingga korupsi sulit diberantas ? serta
      bagaimanakah solusi yang riil yang anda miliki apabila menjumpai
      permasalahan tersebut ( bukan sekedar
      pendekatan moral agama) ? Wassalaamu'alaikum Wr. Wb." (yonas pradana,
      yonasrela@... , Orang yang masih bingung dengan wacana hukum di
      Indonesia, Sun, 30 Dec 2001 22:09:57 -0800 (PST))

      JAWABAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP NON MUSLIM

      Sebenarnya ada satu masalah yang sangat mendasar dari apa yang telah
      dicontohkan Rasulullah saw ketika membuat Undang Undang Madinah setelah
      Rasulullah saw masuk ke daerah Yatsrib (Madinah di Saudi Arabia sekarang)
      pada hari Jumat, 12 Rabi'ul Awwal 1 Hijrah, tahun ketiga belas kenabian yang
      bertepatan dengan 24 september 622 M.

      Dimana permasalahan yang sangat mendasar itu bukan tercipta dan lahirnya
      Undang Undang Madinah, melainkan proses menuju tercipta dan lahirnya Undang
      Undang Madinah ini.

      Nah, disinilah kalau kita telaah dan gali lebih dalam dari apa yang telah
      dicontohkan Rasulullah saw sebelum tercipta dan lahirnya Undang Undang
      Madinah ini adalah telah matangnya hasil dari proses pembinaan mentalitas
      dan pikiran kaum muslimin yang mencakup keimanan, ketauhidan dan ketaqwaan
      kepada Allah SWT selama tiga belas tahun masa kenabian di Mekah.

      Justru dari hasil proses pembinaan dan penggemblengan mentalitas dan pikiran
      kaum muslimin yang sedemikian dalam dan berat inilah telah melahirkan kaum
      muslimin yang beriman dan bertaqwa yang siap menghadapi dan menerima apa
      saja yang diperintahkan Rasulullah saw.

      Tiga belas tahun masa kenabian selama di Mekah yang lebih dari 50 % dari
      keseluruhan masa kenabian dipakai oleh Rasulullah saw untuk membina,
      mendalami, mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan dan menerapkan
      nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi kaum muslimin selama masih berada
      di Mekah.

      Proses pembinaan mentalitas dan pikiran kaum muslimin yang beriman dan
      bertaqwa inilah yang melahirkan dan menciptakan sikap politik, keamanan,
      pertahanan, kemasyarakatan, pemerintahan dan negara secara bersama-sama di
      Yatsrib ketika Rasulullah saw berhijrah dari Mekah masuk ke daerah Yatsrib.

      Karena itulah ketika Rasulullah saw menciptakan dan melahirkan Undang Undang
      Madinah tidak mengalami benturan-benturan benteng penghalang yang rumit dan
      sukar melainkan dengan mudah tercipta dan lahirnya konsep bersama dengan
      tujuan untuk mempertahankan Islam dan daerah Yatsrib dari serangan pihak
      kaum Quraisy (kaum kafir mekah) dan kaum sekutunya. Menjamin hubungan baik
      antara orang-orang Yatsrib, antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan
      antara kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar) dengan kaum Yahudi. Menjaminan
      kerjasama untuk mempertahan daerah Yatsrib dari serangan pihak musuh.
      Menjamin kaum Yahudi harus menyokong biaya perang orang-orang beriman bila
      mereka memerangi musuh bersama. Menjamin beberapa suku kaum Yahudi (Bani
      Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadhi, Bani 'Auf, Bani Najjar, Bani 'Aus)
      adalah satu masyarakat dengan orang-orang mu'min. Menjamin orang-orang
      Yahudi harus memelihara agama mereka sendiri, kaum Muslimin juga harus
      memelihara agamanya (Islam) sendiri. Menjamin orang-orang Yahudi beserta
      para pengikut, mereka yang melanggar dan bertindak zhalim dan melakukan
      kejahatan tidak lain mereka itu akan merugikan diri sendiri dan keluarganya.
      Menjamin kesetiaan yang dapat menghindarkan penghianatan. Menjamin kawan
      karib orang Yahudi itu seperti halnya kawan karib orang muslim. Menjamin
      tetap berlaku aturan dan tata cara yang berlaku dalam setiap suku. Menjamin
      hubungan baik dan berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat. Menjamin
      adanya pertolongan kepada pihak yang menderita (tawanan perang). Menjamin
      persaudaraan diantara anggota masyarakat, melarangan membantu orang kafir,
      melarang membunuh sesama mu'min. Menjamin, menyokong dan menanggung bersama
      biaya perang, menumpas orang yang memberontak, menyebarkan fitnah, dan
      menyebarkan kezhaliman, permusuhan, hasutan dikalangan orang-orang beriman.
      Menjamin daerah Yatsrib tidak boleh diganggu oleh mereka yang ikut
      menandatangi perjanjian ini.

      Dari sebagian isi yang terkandung dalam Undang Undang Madinah ini
      menunjukkan bahwa kaum non muslim yang hidup dan tinggal di Negara Islam ini
      telah terjamin hak-hak asasi dan kehidupan agama mereka.

      Nah, barulah setelah terbentuknya perjanjian pertahanan bersama yang
      melahirkan kesepakatan hidup bersama untuk membangun masyarakat, pemerintah
      dan negara yang berdasarkan pada Islam di Yatsrib ini turunlah berbagai
      aturan, hukum untuk mengatur kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat,
      pemerintah dan negara Islam dibawah pimpinan Rasulullah saw di Yatsrib.

      Jadi, aturan-aturan, norma-norma, hukum-hukum untuk pembinaan pribadi,
      keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara tidak diturunkan di Mekah,
      melainkan diturunkan di Yatsrib, setelah seluruh kaum muslimin dan non
      muslim hidup bersama dibawah naungan negara Islam dibawah komando dan
      pimpinan Rasulullah saw yang telah berhasil membina dan menggembleng
      mentalitas dan pikiran kaum muslimin yang mencakup keimanan, ketauhidan dan
      ketaqwaan kepada Allah SWT selama 13 tahun kenabian di Mekah, sehingga
      menjadi suatu kaum muslimin yang memiliki kesadaran beragama, kesadaran
      hidup bekeluarga, kesadaran hidup bermasyarakat, dan kesadaran hidup
      bernegara dengan penuh taat dan disiplin.

      Nah sekarang, kita bandingkan dengan lahirnya Undang Undang Dasar 1945,
      tanpa seluruh rakyatnya dibekali dengan hasil pembinaan mentalitas dan
      pikiran sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw diatas, melainkan
      rakyat Indonesia yang pada waktu itu merupakan kumpulan rakyat dari beratus
      aliran dan kelompok yang dengan bersama-sama dipaksa untuk menerima dan
      menjalankan Undang Undang Dasar yang seluruh rakyatnya tidak dan belum siap
      untuk memahami, mengerti, menghayati apa yang terkandung dalam isi dari
      Undang Undang Dasar tersebut.

      Disinilah, kita melihat dan mendapat gambaran bagaimana sebenarnya lahir dan
      terciptanya UUD 1945 di negara Indonesia yang saya sebut negara sekular
      pancasila ini tanpa rakyatnya dibekali dengan hasil pembinaan mentalitas dan
      pikiran yang penuh kesadaran akan kebersamaan, persatuan dalam membangun
      masyarakat, pemerintah dan negara Indonesia ini.

      Sehingga tidak heran kalau sampai detik inipun di negara sekular pancasila
      terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Yonas Pradana dalam
      pertanyaannya itu yaitu, "mengapa koq didalam pembuatan konstitusi hanya
      membuat suasana semakin buruk bahkan lebih hina daripada orang-orang yang
      hidup pada zaman jahilliyah".

      JAWABAN MENGENAI SUPREMASI HUKUM AKAN TERWUJUD APABILA TIMBUL KESADARAN
      UNTUK BERDISIPLIN

      Disini kita kembalikan juga kepada apa yang telah dicontohkan oleh
      Rasulullah saw, bahwa supremasi hukum akan terwujud apabila mentalitas dan
      pikiran rakyat dalam suatu negara tersebut telah memahami, menyadari,
      menghayati arti sebenarnya dari segala perilaku dan hubungan kehidupan antar
      pribadi, masyarakat, pemerintah dan negara.

      Segala perilaku dan hubungan kehidupan antar pribadi, masyarakat, pemerintah
      dan negara yang diikat oleh bentuk ikatan politik, budaya, suku, agama,
      pendidikan akan banyak memberikan pengaruh kepada sikap, perilaku, pikiran
      dan mentalitas seseorang yang bisa melahirkan kesadaran dalam berpolitik,
      kesadaran untuk hidup dalam beraneka budaya, kesadaran untuk berinteraksi
      dengan suku lain, dan kesadaran beragama.

      Karena dengan adanya kesadaran itulah yang melahirkan disiplin seseorang.
      Dan dengan modal disiplin inilah akan menciptakan dan melahirkan sikap
      politik, keamanan, pertahanan, kemasyarakatan, pemerintahan dan negara
      secara bersama-sama, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw
      di Yatsrib.

      Jadi, supremasi hukum akan terwujud apabila telah timbul kesadaran untuk
      berdisiplin dalam menjalankan perintah-perintah agama, dalam menjalankan
      aturan hidup berkeluarga, dalam menerapkan segala peraturan dalam kehidupan
      dimasyarakat dan dalam menjalankan semua peraturan yang telah diputuskan
      bersama dalam kehidupan bernegara.

      JAWABAN MENGENAI SOLUSI RIIL UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI

      Apa yang telah saya jelaskan diatas mengenai terwujudnya supremasi hukum
      bisa diterapkan dalam rangka pemberantasan korupsi di negara sekular
      pancasila ini yaitu, apabila telah timbul kesadaran untuk berdisiplin dalam
      menjalankan perintah-perintah agama, dalam menjalankan aturan hidup
      berkeluarga, dalam menerapkan segala peraturan dalam kehidupan dimasyarakat
      dan dalam menjalankan semua peraturan yang telah diputuskan bersama dalam
      kehidupan bernegara, maka apa yang dinamakan dengan KKN dinegara sekular
      pancasila ini akan hilang lenyap dari permukaan.

      Selama masih ada KKN di negara sekular pancasila, maka itu berarti bahwa
      belum adanya kesadaran untuk berdisiplin dalam menjalankan perintah-perintah
      agama, belum adanya kesadaran dalam menjalankan aturan hidup berkeluarga,
      belum adanya kesadaran dalam menerapkan segala peraturan dalam kehidupan
      dimasyarakat dan belum adanya kesadaran dalam menjalankan semua peraturan
      yang telah diputuskan bersama dalam kehidupan bernegara.

      Jadi karena belum adanya kesadaran dalam segala lapangan hidup, maka belum
      nampak adanya sikap disiplin dalam semua lapangan hidup, sehingga apa yang
      telah dipikirkan, diputuskan dan disyahkan bersama, semuanya itu hanyalah
      merupakan suatu hal yang rutin saja.

      Artinya, kalau ada undang-undang, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi,
      hukum-hukum semuanya itu hanyalah sebagai suatu hal yang rutin saja, bukan
      sebagai suatu hasil produk pemikiran dan bukan produk dari sikap perilaku
      yang telah disadari untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan
      pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      ----------
      Date: Sun, 30 Dec 2001 22:09:57 -0800 (PST)
      From: yonas pradana <yonasrela@...>
      Subject: Orang yang masih bingung dengan wacana hukum di Indonesia
      To: ahmad@...

      Assalaamu'alaikum Wr.Wb

      Sebelumnya saya meminta maaf karena saya pribadi memuji anda sebagai seorang
      yang sangat cerdas dalam memberikan jawaban-jawaban yang ditujukan kepada
      anda. Dan saya memuji anda bukannya ingin membuat anda menjadi sombong,
      tetapi hanya ingin mendukung anda didalam menegakkan Aqidah Islam.
      (berjuanglah terus semoga Allah SWT memberkati dan melindungi anda selalu.

      Sebelumnya saya juga meminta maaf lagi karena harus saya panggil apa kepada
      anda karena dari datangnya email ini pasti anda sudah menyadari bahwa
      pengirimnya adalah orang yang bodoh dan masih ingusan lagi. Tetapi saya
      memohon dengan sangat kepada anda, bahwa saya mempunyai berbagai pertanyaan
      yang sudah lama dalam otak saya, dan saya ingin membagi masalah pertanyaan
      saya kepada anda dan itupun jikalau anda sudi untuk melihat pertanyaan dari
      saya. (Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mumpung masih bulan Syawal
      saya ucapkan Minal 'Aidzin Wal Fa'idzin Taqobbalallahuminna Tuwamingqum).

      Begini pertanyaan saya,
      Bagaimanakah perlindungan terhadap umat non muslim pada Piagam Madinah
      maupun UUD 45 ? karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kedua
      konstitusi tersebut sangat jauh sekali perbedaannya, dan menurut pendapat
      pribadi saya mengenai hal tersebut saya lebih cenderung mengacungkan jempol
      kepada Piagam Madinah (bukan lantaran karena saya orang Muslim) sebab sudah
      jelas , pada masa itu peradabannya jauh sekali dengan sekarang dan pigam
      tersebut mampu memberikan keharmonisan diantara masyarakatnya serta jikalau
      kita melihat pada masa/era sekarang yang katanya begitu canggih, tetapi
      mengapa koq didalam pembuatan konstitusi hanya membuat suasana semakin buruk
      bahkan lebih hina daripada orang-orang yang hidup pada zaman jahilliyah.
      Tetapi walau bagaimanapun itu cuma pendapat dari saya, dan saya inginkan
      adalah pendapat anda mengenai pertanyaan tersebut!.

      Kemudian pertanyaan saya selanjutnya,
      Supremasi Hukum akan terwujud jika politik dilaksanakan secara demokratis,
      atau dalam kata lain hukum yang baik akan terwujud pada negara dengan iklim
      politik yang baik. Supremasi Hukum menjadi kosong jika politik hanya
      dikuasai oleh orang yang mementingkan diri ataupun golongan, karena produk
      hukum akan dicemari oleh kepentingan golongan poltik tertentu. jadi hukum
      dibuat disusun dan dirumuskan dengan tujuan agar kepentingan yang sedang
      berkuasa tetap aman, semisal UU Pemilu dan susduk MPR di masa ORBA (mungkin
      tidak jauh beda dengan masa sekarang). Singkatnya Politik baik maka juga
      hukum akan baik pula. bagaimana menurut pendapat anada atas pernyataan say
      tersebut? Bagaimanaka solusi yang terbaik untuk memperoleh politik dan hukum
      yang baik? Manakah yang harus didahulukan ? Tepatkah kita ini teriakkan
      mengenai penegakkan supremasi hukum ? Supremasi hukum seperti apakah yang
      menurut anda inginkan ?

      Negara RI termasuk sebagai negara dengan kasus korupsi terbesar di dunia.
      kesulitan penegakkan hukum dalam kasus KKN khususnya korupsi karena pelaku
      yang membersihkan korupsi harus orang yang benar-benar bersih dari korupsi
      dan KKN atau dengan kata lain dilakukan reformasi total (tetapi agaknya
      sulit dilakukan), jika pemerintah tingkat pusat misal diangkat menteri yang
      bebas korupsi memerintahkan untuk memberantas korupsi kepada para bawahan
      setingkat lebih bawah, maka bawahan tersebut harus memberantas korupsi ke
      tingkat yang lebih rendah, tetapi sulitnya karena bawahan langsung menteri
      tersebut juga terlibat dalam jaringan korupsi, sehingga ada ide agar ada
      pemutihan nasional atau pemecatan massal (yang memecat termasuk didalam
      daftar yang harus dipecat). Apa kenyataan sebenarnya, sehingga korupsi sulit
      diberantas ? serta bagaimanakah solusi yang riil yang anda miliki apabila
      menjumpai permasalahan tersebut ( bukan sekedar pendekatan moral agama) ?

      Saya rasa sekian dulu pertanyaan dari saya untuk anda. Apabila terdapat
      kebenaran itu semua datangnya dari Allah SWT semata dan apabila banyak
      sekali kesalahan dan kekurangan itu semua datangnya dari saya sendiri.
      Demikian email dari saya, atas kerjasama dan jawabannya saya ucapkan banyak
      bahkan beribu-ribu terima kasih.

      Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

      yonas pradana
      yonasrela@...
      ----------


      _________________________________________________________________
      MSN Photos är det enklaste sättet att dela ut och skriva ut foton:
      http://photos.msn.se/Support/WorldWide.aspx
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.