Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Penyidik Diminta Usut Proyek Multiyears Tanpa Tender

Expand Messages
  • sunny
    http://mataaceh.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=275 Penyidik Diminta Usut Proyek Multiyears Tanpa Tender Diposkan Oleh : admin Hari/Tanggal :
    Message 1 of 1 , Jul 1 9:54 PM
    • 0 Attachment
       

      Penyidik Diminta Usut Proyek Multiyears Tanpa Tender

      Diposkan Oleh:
       admin
      Hari/Tanggal:
       Rabu, 1 Juli 2009 13:56:14
      Dibaca:
       3 Kali

      Lhokseumawe | Harian Aceh - Aparat penegak hukum diminta menyelidiki kasus paket pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears Aceh Utara yang diduga tidak ditender. Paket pekerjaan perencanaan proyek prestisius itu disinyalir dikerjakan sendiri oleh oknum pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola anggaran proyek tersebut.

      “Polisi atau Jaksa dapat memeriksa pengguna anggaran paket pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears itu, sehingga terungkap apakah ada ditender atau tidak. Kalau pihak SKPD terakit menyatakan ada ditender, harus ada pengumuman di koran, tanggal berapa tender diumumkan pada media massa,” kata Baihaqi, Koordinator Bidang Advokasi dan Kampanye MaTA, Selasa (30/6).

      Menurut Baihaqi, pengumuman tender proyek di media massa merupakan salah satu pra-syarat sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. “Selama ini banyak permainan oknum pejabat SKPD yang membuat akal-akalan seolah-olah ada tender, padahal tidak ada. Berkas tendernya dibuat untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Hal seperti ini besar kemungkinan sering terjadi di sejumlah SKPD,” katanya.

      MaTA melihat bahwa selama ini kebocoran keuangan negara paling besar terjadi dari pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, kata Baihaqi, dalam kegiatan tersebut besar peluang terjadinya ‘politik balas jasa’ antara oknum SKPD dengan pihak rekanan. “Oknum SKPD tentu mendapat fee dari proyek itu sebagai hasil ‘balas jasa’ dari rekanan. Aparat penegak hukum jangan menutup mata dengan fenomena ini,” kata Baihaqi.

      Penjelasan hampir sama disampaikan Ketua Badan Pekerja Latim Corruption Watch (LCW) Hamdani, secara terpisah, kemarin. Hamdani mengingatkan DPRK Aceh Utara supaya tidak hanya memanggil pihak SKPD terkait paket pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears tersebut. “Tetapi, pihak dewan juga harus melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus paket pekerjaan itu. Karena dewan punya tanggung jawab secara moral. Dan, publik harus mewaspadai terjadinya deal antara oknum dewan denga oknum SKPD terkait,” katanya.

      Seperti diberitakan kemarin, paket pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears yang anggarannya diplotkan dalam APBK Aceh Utara tahun 2007 senilai Rp18 miliar diduga tidak ditender. Pelaksanaan perencanaan proyek itu disinyalir dikerjakan sendiri oleh oknum pejabat Dinas Pekerjaan Umum Aceh Utara. Oknum pejabat tersebut dilaporkan hanya meminjam perusahaan konsultan untuk dapat mencairkan anggaran.

      Anggota Panitia Anggaran DPRK Aceh Utara tahun 2007, A Junaidi SH, mengaku juga memperoleh informasi bahwa anggaran untuk pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears Rp18 miliar yang dianggarkan dalam APBK 2007, tidak ditender. “Bila pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait menyatakan ada tender, itu hanya trik dengan membuat seolah-olah ada mekanisme tender. Yang namanya tender itu, ada pengumuman di koran. Kami akan segera memanggil SKPD terkait menyangkut hal itu. Kita akan minta klarifikasi pada mereka,” kata Junaidi, Sabtu kemarin.

      Kepala Dinas Bina Marga Aceh Utara, Ir. Muhammad Tanwier, saat dikonfirmasi melalui telpon selular, Sabtu malam, terkait dugaan bahwa anggaran perencanaan proyek multiyears tidak ditender, ia mengaku tidak ingat. “Saya tidak ingat itu,” kata Tanwier yang akrab disapa Baong. Sementara, Ir. Syamsuddin Bintara, pejabat Dinas Pekerjaan Umum Aceh Utara, yang disebut-sebut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears sumber dana APBK 2007 senilai Rp18 miliar, membantah tudingan yang menyebutkan paket pekerjaan itu tidak ditender.

      “Ada proses tender, ada panitianya, dan ada proses penunjukan, buka saja dokumen di dinas. Pekerjaan Perencanaan Proyek Multiyears itu dikerjakan oleh beberapa konsultan, jadi bukan dinas yang melaksanakan itu,” kata Syamsuddin, yang saat dihubungi, Sabtu malam, mengaku sedang berada di Jakarta.(nsy)

       

      Sumber : Harian Aceh


       Kirim  Print 

      Artikel/Berita Lain Dalam Kategori "Berita Korupsi"
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.