Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

MUNGKINKAH ORANG WEST PAPUA DAN ACHEH - SUMATRA UNTUK TETAP BERGABUNG DENGAN INDONESIA YANG DIKOMANDOKAN ORANG-ORANG HIPOKRIT ITU?

Expand Messages
  • Muhammad al qubra
    WIRAYUDHA CENDRUNG MEMBELA DIRI. HAL ITU SUDAH MENJADI KEBIASAAN PENGUASA INDONESIA UNTUK MENUTUPI KETIMPANGANNYA. Munculnya kasus demi kasus silih berganti
    Message 1 of 1 , Mar 31, 2007
    • 0 Attachment
      WIRAYUDHA CENDRUNG MEMBELA DIRI. HAL ITU SUDAH MENJADI KEBIASAAN PENGUASA INDONESIA UNTUK MENUTUPI KETIMPANGANNYA.
       
      Munculnya kasus demi kasus silih berganti bembuat kasus duluannya terkubur atau terpetieskan secara otomatis. Rakyat jelata senantiasa terkorban setiap kali mereka memilih pemimpin baru dengan harapan keadaan negara akan menjadi lebih baik. Namun realitanya dari tahun ke tahun berikutnya Indonesia itu bukan bertambah baik tapi sebaliknya bertambah bobrok. Sayang seribu kali sayang kaum dhu'afa disana yang selalu mengalami penipuan dari konspirasi manusia-manusia yang hipokrit itu.
      Dibawah ini kasus korupsi lainnya lagi:
       
       
      Korupsi di Bulog
       
      Perkembangan kasus korupsi di Badan Usaha Logistik (Bulog) terus menjadi sorotan berbagai media pemberitaan di Indonesia. Liputan 6 SCTV melaporkan, tim penyidik dari Kejaksanaan Agung telah memblokir tiga rekening pejabat Bulog yang terindikasi terkait kasus korupsi berupa penerimaan hadiah oleh pejabat negara dalam pengadaan komoditas beras. Namun Jaksa Agung Abdul Rahman saat menyampaikan hal tersebut menolak menyebut nama pemilik rekening dan bank-bank tempat rekening itu terdaftar. Menurut Jaksa Agung, pemblokiran itu dilakukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik untuk kasus sapi impor dari Australia, menemukan dokumen yang mendukung salah satu laporan masyarakat tentang aliran dana ilegal yang diterima pejabat Bulog.
       
      Hendarman Supandji, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), menyatakan bahwa pemblokiran itu berarti uang bisa masuk ke rekening itu tapi tidak bisa dikeluarkan. "Blokir itu berarti ada indikasi tindak pidana tapi kita belum bisa lihat (aliran dana). Kemarin sore kita sudah mohon ijin ke Bank Indonesia untuk membuka (melihat transaksi)," kata Hendarman. "Jadi, alirannya kita belum tahu, nanti setelah dibuka," kata dia menjawab pertanyaan soal kemungkinan aliran dana tersebut ke salah satu parpol tertentu.
       
      Perkembangan lain terkait kasus korupsi di Bulog itu menyebutkan, pihak Kejaksaan Agung hari ini menunda pemeriksaan terhadap Widjokongko Puspoyo, adik kandung mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo. Widjokongko dan Widjanarko diduga menerima aliran dana miliaran rupiah dari rekanan Bulog di Vietnam. Demikian diberitakan Republika yang menguitip keterangan M. Salim, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Jakarta,  hari ini.
       
      Menurut Salim, rencananya, Widjokongko baru diperiksa setelah Jaksa Agung meminta keterangan dari sejumlah pejabat Bulog terkait kasus impor beras asal Vietnam itu. Saat ini berlangsung pemeriksaan tiga pejabat Bulog sebagai saksi, salah satunya dari Satuan Pemeriksa Internal Bulog.
       
      Widjanarko ditahan Kejagung terkait dugaan korupsi impor sapi fiktif senilai Rp 11 miliar dari Australia. Setelah ditahan, pihak Kejagung mengungkap adanya kasus korupsi lain, yaitu kasus korupsi impor beras. Dalam kasus ini, ada dugaan aliran dana datang dari Vietnam Southern Food Corporation selaku rekanan Bulog di Vietnam. Dana itu masuk melalui PT Tugu Dana Utama, rekanan Bulog di dalam negeri. Selanjutnya dana sebesar Rp 13 miliar mengalir ke Widjanarko, Widjokongko, istri dan anak Widjanarko
       
      Perkembangan Protes Resolusi DK PBB
      Hingga hari ini, media-media pemberitaan di Indonesia terus memonitor berbagai perkembangan terkait protes-protes sejumlah kalangan terhadap keputusan pemerintah RI yang mendukung sanksi atas Iran. Liputan 6 SCTV melaporkan, sidang Paripurna DPR digelar siang tadi. Agenda utama adalah membacakan usulan hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberian sanksi pada Iran. Dalam sidang ini akan diputuskan layak tidaknya usulan interpelasi itu dilanjutkan ke sidang Badan Musyawarah DPR. Sehari sebelumnya, sebanyak 132 anggota Dewan termasuk Ketua DPR Agung Laksono menandatangani usulan interpelasi itu
       
      Sementara itu Republika melaporkan bahwa Tim Pembela Muslim (TPM), mewakili kalangan ulama seluruh Indonesia, akan mengajukan gugatan class action  terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dukungan resolusi DK PBB pada Iran. Koordinator TPM, Mahendradatta, menganggap Presiden SBY telah melanggar prinsip politik bebas aktif yang termaktub dalam UUD 1945 dengan turut menyetujui resolusi. ''Gugatan ini merupakan penegasan kalangan ulama bahwa mereka tak menyetujui langkah pemerintah yang mendukung resolusi sanksi bagi Iran,'' kata Mahendradatta.
       
      Laporan lainnya disampaikan Detikcom yang memberitakan adanya ancaman dari Front Pembela Islam (FPI) untuk menduduki Gedung DPR jika usulan interpelasi anggota DPR terhadap pemerintah SBY yang mendukung resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB terhadap Iran ternyata tidak serius. "Kami menuntut DPR segera mengajukan hak interpelasi kepada Presiden karena negara dalam bahaya," kata Sekjen FPI Habib Faiz Alatas kepada Ketua DPR Agung Laksono di Lantai III Gedung Nusantara III DPR/MPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
       
      Sementara itu Mantan Ketua MPR Amien Rais menyindir sikap pemerintah RI yang mengklaim masih tetap memegang teguh kebijakan luar negeri bebas aktif dalam masalah nuklir Iran tersebut. Menurut Amin, seperti dikutip Jawapos, "bebas aktif" di sini artinya bebas di bawah bayang-bayang Amerika dan aktif di bawah Washington. Amin juga sempat bernazar jika DPR berhasil meloloskan usul interpelasi, ia akan menyembelih ayam dua ekor.
       
      Masih terkait perkembangan perkembangan protes, Tajuk Rencana Republika menyatakan adanya perubahan sikap yang sangat dramatis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia yang terpilih menjadi anggota DK PBB atas sokongan negara-negara Asia dan Islam, termasuk Iran, malah mendukung sebuah resolusi atas pengembangan nuklir yang Indonesia yakini bukan untuk kepentingan perang.
       
      Menurut Republika, alasan yang disampaikan pemerintah tidak masuk akal. Menlu Hasan Wirajuda mengatakan bahwa  jika menolak atau abstain, maka Indonesia takkan bisa memasukkan pandangan-pandangan Jakarta ke dalam resolusi. Pandangan itu, pertama adalah mendukung pengembangan nuklir untuk kepentingan damai, dan kedua, membebaskan kawasan Timur Tengah dari senjata nuklir. Hanya saja, pandangan pertama itu kontradiktif dengan keyakinan Indonesia selama ini bahwa nuklir Iran memang untuk tujuan damai. Pandangan kedua menjadi hampa karena seluruh dunia tahu selama ini Israel adalah pemilik senjata nuklir --yang diakui terang-terangan oleh perdana menterinya pada tahun lalu-- dan tak pernah ada satu resolusi pun untuk nuklir negara itu.
       
      Jadi, alasan yang tampak lebih masuk akal dari perubahan sikap itu adalah kontak tiga kali Pemerintah RI dan AS. Pertama, telepon langsung Presiden George W Bush kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, telepon Menlu AS Condoleezza Rice kepada Menlu Hassan Wirajuda. Ketiga, pertemuan Rice dengan Wirajuda di New York. Semua terjadi hanya dalam beberapa hari pada pekan lalu.
      Sementara itu pengamat politik ternama Timur Tengah Riza Sihbudi dalam kolom Opini Republika menyatakan bahwa seharusnya kita mampu merenungkan, sejumlah pertanyaan berikut. Pertama, dukungan RI pada resolusi DK PBB sama artinya dengan dukungan kita --baik langsung maupun tak langsung-- terhadap rencana dan ambisi Bush untuk menyerang Iran. Kita memang bisa berargumen macam-macam, namun bagi Bush, resolusi itu jelas dianggap sebagai bentuk 'restu' bagi serangan ke Iran. Ini mestinya bisa kita lihat dari awal. Apakah kita sudah melupakan tragedi 2003, ketika dengan berbagai cara licik Bush dan kaum neokonservatif AS 'memanfaatkan' PBB untuk menghancurkan Irak?
       
      Kedua, kita semua mengetahui bagaimana kehancuran yang dialami negara dan bangsa Irak. Di Irak para penjajah dengan leluasa mengadu domba umat Sunni dan Syiah. Berapa ratus ribu warga sipil yang menjadi korban keganasan para serdadu Bush? Apakah kita masih ingin menambah daftar penderitaan warga tak berdosa demi memuaskan nafsu dan ambisi seorang George W Bush?
       
      Berikutnya, seperti dikatakan Din Syamsuddin, jika kita menentang nuklir Iran kenapa kita tidak pernah mempersoalkan bom-bom nuklir Amerika dan Israel? Bukankah semua nuklir juga berbahaya? Apakah kita masih menganggap negara-negara seperti Iran merupakan bangsa yang 'kurang beradab' sehingga tidak berhak memiliki teknologi nuklir?
       
       


      edizal <edizal@...> skrev:
      kompas, 30 Maret 2007 - 17:11 wib

      Reaksi Keras Masyarakat dan DPR karena Tidak Mengerti

      JAKARTA, KOMPAS - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai reaksi
      dan penolakan keras masyarakat serta DPR terhadap keputusan
      pemerintah mendukung Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
      Bangsa (PBB) Nomor 1747, yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, tidak
      didasari pemahaman yang lengkap.

      Sedangkan terkait ancaman interpelasi terhadap pemerintah, yang akan
      dilancarkan mayoritas fraksi di DPR, Wirajuda menilai hal itu bukan
      hal yang luar biasa. Pemerintah hanya akan mengintensifkan
      sosialisasi tentang isi Resolusi DK PBB tersebut.

      Pernyataan itu disampaikan Wirajuda, Jumat (30/3), usai mengikuti
      rapat koordinasi (Rakor) bidang Politik Hukum, dan Keamanan. Turut
      hadir Menkominfo Sofjan Djalil, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto,
      dan Kepala BIN Sjamsir Siregar.

      "Presiden intsruksikan ke saya memenuhi keinginan Komisi I untuk
      menjelaskan. Tadinya malah penjelasan itu disampaikan informal namun
      berubah jadi rapat kerja. Hal itu juga sesuai rekomendasi mereka agar
      pemerintah lebih mengintensifkan sosialisasi, " ujar Wirajuda.

      Wirajuda juga menganggap rekomendasi Komisi I tadi sekaligus
      menunjukkan adanya pengakuan bahwa informasi tentang resolusi, yang
      diketahui masyarakat dan sebagian anggota DPR adalah informasi yang
      tidak lengkap.

      "Pada dasarnya apa sih interpelasi itu? Kan cuma pertanyaan yang
      diajukan kepada pemerintah tentang sesuatu. Selama ini kan dengan
      atau tanpa interpelasi kami akan jelaskan. Seperti ke Komisi I.
      Mereka akui banyak informasi yang mereka telanjur komentari didasari
      bacaan yang tidak tepat soal resolusi, baik soal apa isinya,
      dasarnya," jelas Wirajuda.




      Alt i én. Få Yahoo! Mail med adressekartotek, kalender og notisblokk.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.