Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

LAGI, POLEMIK “TELANJANG”! ( I )

Expand Messages
  • LEONOWENS SP
    LAGI, POLEMIK “TELANJANG”! ( I ) “…tetapi “kontrol budaya” tersebut didasarkan pada realitas kekuasaan yang mendekati suatu keabsolutan.” Terima
    Message 1 of 1 , May 31, 2006
    • 0 Attachment
      LAGI, POLEMIK “TELANJANG”! ( I )
       
      “…tetapi “kontrol budaya” tersebut didasarkan pada realitas kekuasaan yang mendekati suatu keabsolutan.”
       
      Terima kasih kepada saudara Irsan Husain (Presiden Serikat Pekerja Keadilan, 2005-sekarang & Staf Ahli Poksi IX DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 2006) dengan analisis dan tulisan saudara yang dikirimkan (mungkin khusus?) kepada saya, yang berjudul: ”Telanjang Koq Bangga!! (Pornografi dan Neoliberalisme)”, tanggal 30 Mei 2006. Setelah membaca tulisan tersebut, ini merupakan suatu tulisan yang baik dengan basis analisis yang mencoba untuk membedah suatu kebusukan sistem neoliberalisme, globalisasi, dan korporasi-korporasi multi-nasional dan trans-nasional. Apalagi dalam hubungannya dengan pengaruh budaya dan pemikiran, dimana saat ini merupakan realitas yang tengah terjadi pada Indonesia dan negara-negara belahan dunia lainnya, termasuk negara-negara miskin (negara dunia ketiga). Dan juga dalam kaitannya dengan polemik RUU pornografi dan pornoaksi. Dan saudara Irsan Husain telah mencoba untuk mengambil suatu analisis “jalan tengah” dalam polemik tersebut.
       
      Namun dengan analisis saudara Irsan Husain, ada suatu kontradiksi dasar pada “tataran ide” yang hendak digunakan sebagai suatu basis analisis tentang RUU APP, neoliberalisme, dan TNC’s-MNC’s. Kontradiksi tersebut adalah tentang analisa pada latar historis, dan “pisau analisa” apa yang hendak kita gunakan! Sejarah perkembangan masyarakat di dunia (dari masyarakat komunal primitif hingga masyarakat kapitalis), tentunya didasarkan pada realita corak produksi masyarakat sebagai penentu kehidupan masyarakat dan generasi selanjutnya. Hal itupun tidak akan terlepas dari ide, sesuai dengan realita corak produksi dan kondisi material lainnya. Yang pada akhirnya akan berpengaruh pada proses budaya masyarakat tersebut, termasuk budaya patriarkhal yang telah mendistorsi relasi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan tentunya realita tersebut tidak akan kita pungkiri lagi. Tapi sekali lagi dengan “pisau” apa yang hendak digunakan sebagai alat analisis tersebut?!  
       
      Industri hiburan, industri media, tren industri pakaian, industri kosmetika, dan industri penunjang-pendukung lainnya; semua itu memang telah mengglobal. Pada dasarnya kita sepakat bahwasannya hal itu sulit dibendung, karena perkembangannya yang sedemikian pesat, dan “sangat wajar”. Dan itu akan berdampak pada pengaruh budaya original bangsa Indonesia, akibat gelombang industri-industri besar tersebut, termasuk kebebasannya yang akhirnya tidak mengenal aturan. Tetapi ada satu hal lain yang seharusnya kita ingat, yaitu tentang realita sejarah, khususnya di Indonesia, bahwasannya “kontrol budaya” yang selama ini terjadi tidak hanya didasarkan pada—ada atau tiadanya—seperangkat aturan kepada masyarakat; tetapi “kontrol budaya” tersebut didasarkan pada realitas kekuasaan yang mendekati suatu keabsolutan. Dan perlu kita sadari, bahwasannya demokrasi yang saat ini sedang dipraksiskan merupakan demokrasi-nya kaum pemilik modal (kapital). Pada masa perbudakan ataupun masa feodal, demokrasi juga sudah ada, tetapi demokrasi-nya kaum tuan budak dan tuan tanah!
       
      Jadi bukan dikarenakan oleh adanya suatu aturan tertinggi, lalu masyarakat mengalami “depresif massal” akibat harus tunduk dan patuh terhadapnya. Dan realita masyarakat yang “pro dan kontra” terhadap RUU itu, seakan memanfaatkan saluran aspirasinya sesuai dengan mekanisme demokrasi yang tengah ditawarkan. Tetapi lebih dari itu, yaitu suatu esensi yang terletak pada keambiguitasan ide pada relasi kekuasaan! Di Indonesia sudah berbagai produk dan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahnya, tetapi apa yang terjadi? Tentu kita semua sudah mengatahuinya. Sangat ironik, jika “kontrol budaya” harus diberlakukan dengan praksis kekuasaan atau dengan hukum-hukum “yang seakan-akan untuk melindungi” budaya original bangsa Indonesia sendiri, termasuk tentang moralitas didalamnya. Dan, jika kita pertanyakan kepada para budayawan dan sejarawan di Indonesia, ataupun orang-orang luar yang memahami sejarah tentang budaya Indonesia; tentunya kita akan mengetahui bahwasannya darimanakah esensi historis budaya original bangsa kita sendiri? Terutama tentang sejarah asal-muasalnya. Dan esensi tersebut tidak akan pernah terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat di seluruh dunia. (bersambung) 
       
      Mei 2006, Leonowens SP          


      Do you Yahoo!?
      Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail Beta.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.