Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Segera Rampungkan UU Aceh

Expand Messages
  • kerajaan pasai
    Segera Rampungkan UU Aceh Ditulis oleh penulis 20-Maret-2006 07:59:12 BANDUNG -- Ribuan tokoh dan warga Aceh yang berdomisili di
    Message 1 of 1 , Apr 5, 2006
    • 0 Attachment
      Segera Rampungkan UU Aceh  
      Ditulis oleh penulis  
      20-Maret-2006 07:59:12
      BANDUNG -- Ribuan tokoh dan warga Aceh yang berdomisili di Pulau Jawa mendesak DPR RI segera merampungkan pembahasan RUU Pemerintahan Aceh (PA). Mereka yakin, UU PA merupakan pemicu strategis adanya perbaikan di Aceh, pascapenerapan Daerah Operasi Militer (DOM) dan bencana Tsunami.
       
      Aspirasi warga Aceh itu, terungkap seminar masyarakat Aceh se-pulau Jawa dengan tema ''Membangun Masa Depan Nanggroe Aceh Darusallam, Peluang dan Tantangannya'' di Hotel Papandayan Bandung, Sabtu (18/3).
       
      Tokoh Aceh yang hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Tengku Kamaruzzaman, Surya Paloh, serta intelektual Aceh, Said Aziz. Surya Paloh yang juga pembicara kunci dalam pertemuan seminar itu, mengingatkan, UU PA adalah landasan untuk kemajuan Aceh.
       
      Surya menandaskan, UU PA akan dijadikan dasar konstitusi untuk membuat Aceh bangkit kembali. ''Aceh memiliki sumber daya alam yang potensial. Dengan modal sumber daya alam dan sumber daya manusia, Aceh bisa dibangun dan bangkit lagi,'' ujar Surya.
       
      Namun ia mengingatkan, masih banyak hambatan yang harus dihadapi Aceh. Salah satunya, lanjut Surya, yakni kualitas sumber daya manusia Aceh, yang berkurang akibat perang DOM dan tsunami. Akibat ke dua tragedi itu, papar dia, sedikitnya satu per tiga intelektual Aceh raib.
       
      Surya menuturkan, kondisi ini diperberat dengan keadaan Aceh yang mendapat warisan kultur birokrasi nasional yang korup. ''Tantangan lain yang harus segera dikikis adalah stigma bahwa Aceh selalu bermimpi untuk memerdekakan diri,'' tambahnya.
       
      Sementara intelektual asal Aceh yang menetap di Bandung, Said Aziz, meminta agar RUU PA harus secepatnya disahkan. Pasalnya, tegas dia, pembentukan UU PA itu merupakan janji pemerintah dalam musyawarah di Helsinki, Finlandia.
       
      Diterbitkannya UU PA akan memungkinkan pembangunan di Aceh bisa segera dilaksanakan sesuai kehendak masyarakat setempat. Menurut dia, akibat DOM dan tsunami masih terasa bagi seluruh masyarakat Aceh.
       
      Sesuai dengan isi kesepahaman damai yang dibuat pemerintah RI dengan GAM Agustus tahun lalu di Helsinki, Finlandia, RUU PA itu harus sudah disahkan DPR pada akhir Maret 2006. Setelah RUU itu rampung, berikutnya akan digelar pilkada di Aceh. Pilkada ini memilih gubernur, wakil gubernur dan kepala daerah di sejumlah kabupaten atau kota di sana.
       
      Ada batas waktu
      Sementara sehari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tertundanya pengesahan RUU PA tidak akan menjadi masalah karena yang terpenting adalah mutu dari RUU tersebut. ''Tidak apa-apa pengesahannya terlambat, lebih baik RUU itu bermutu daripada dipaksakan untuk segera disahkan,'' katanya menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (17/3).
       
      Menurut Wapres, pengesahan RUU Pemerintahan Aceh diperkirakan akan mengalami keterlambatan sekitar dua minggu dari target yang direncanakan pada 31 Maret 2006. Dikatakannya, jika pengesahan RUU PA dipaksakan selesai pada 31 Maret, maka dikhawatirkan substansinya tidak akan bagus.
       
      Pernyataan Jusuf Kalla tersebut senada dengan pendapat sejumlah anggota Pansus RUU PA di DPR. Tokoh masyarakat Aceh yang juga mantan Menteri Negara Urusan HAM, Hasballah M Saad, juga mengatakan, toleransi penundaan waktu pengesahan tersebut masih bisa diberikan. Namun, katanya, harus ada batasan waktu hingga akhir April, karena hal itu berkaitan dengan pemilihan kepada daerah.
       
      Akibat belum disahkannya RUU, katanya, sejumlah kepala daerah di Aceh seperti bupati tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh gubernur. Karena itu, RUU PPA harus segera disahkan agar gubernur dan walikota mendatang dapat dipilih oleh rakyat secara demokratis.
       
      (djo/san/ant )
      Terakhir diperbaharui ( 27-Maret-2006 08:35:36 )
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.