Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Presiden SBY Diminta Terbuka kepada Publik

Expand Messages
  • kerajaan pasai
    http://fpks-dpr-ri.com/new/main.php?op=isi&id=1286 Selasa, 04/04/2006 17:59:39 | 17 hit Soal Agenda Kunjungan Pejabat AS dan Inggris ke Indonesia Presiden SBY
    Message 1 of 1 , Apr 5, 2006
    • 0 Attachment
       
      Selasa, 04/04/2006 17:59:39 | 17 hit
       
      Soal Agenda Kunjungan Pejabat AS dan Inggris ke Indonesia
      Presiden SBY Diminta Terbuka kepada Publik
      Fraksi-PKS Online: Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Soeripto meminta, pemerintah bersikap terbuka dan bisa menyampaikan agenda kunjungan Menlu AS Condolezze Rice dan PM Inggris Tony Blair kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi yang keliru. Sebab, selama ini Indonesia dituduh sebagai negara yang rentan dengan kegiatan terorisme.
       
      "Semestinya rakyat tahu keadaan sebenarnya. Kalau Presiden SBY mau mendapat dukungan dari rakyat, bila ada tekanan dari mereka seharusnya disampaikan kepada masyarakat," papar Soeripto di Jakarta, Selasa (4/4).
      Menurutnya, keterbukaan informasi agenda pertemuan antar dua Kepala Negara itu penting guna menepis dugaan-dugaan yang simpang siur. "Kalau ada hiden agenda mestinya disampaikan. Kita menharapkan keterbukaan dari presiden," katanya.
       
      Lebih lanjut, aleg PKS asal Daerah Pemilihan Jawa Timur ini menilai, kunjungan Rice dan Blair adalah dalam rangka ingin melihat langsung situasi keamanan Indonesia, yang selama ini mereka tuding sebagai sarang teroris. "Kalau menurut saya, AS, Australia dan Inggris melihat Indonesia masih sebagai sarang teroris. Mereka melihat ancaman terorisme masih potensial di Indonesia. Kunjungan mereka itu untuk mengecek hasil laporan dinas intelijen mereka," jelasnya.
       
      Soeripto menambahkan, sejak Timor Leste pisah dari NKRI dan peledakan bom Bali, Australia menambah jumlah intelijennya di Indonesia. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap travel warning yang sering mereka sebarkan. "Ini artinya mereka lebih percaya dengan informasi dari dinas intelijen mereka walaupun telah datang langsung ke Indonesia dengan kondisi aman," tegas dia.
       
      Khusus mengenai kunjungan Menlu AS, ia memprediksi, hal itu terkait dengan penolakan masyarakat Indonesia terhadap ExxonMobile dan Freeport. "Saya kira kunjungan itu ada kaitannya dengan upaya 'mengamankan' Freeport dan Exxon. Itu hiden agenda," imbuh mantan Sekjen Departemen Kehutanan ini. (fud)


      Pengirim: Saifuddin Update: 05/04/2006 Oleh: Hartono
      ===============================================================
       
      Selasa, 04/04/2006 17:59:48 | 22 hit |


      Nasir Jamil, Anggota Komisi II DPR RI
      Kades Aktif di Parpol Untungkan Partai Orba
      Fraksi-PKS Online: Kemurnian tuntutan kepala desa se-Indonesia yang tergabung dalam Parade Nusantara (Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara) agar dibolehkan terlibat aktif dalam partai politik patut dipertanyakan. Mahkamah Agung harus berhati-hati dalam memberi keputusan uji materil Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 sebagaimana tuntutan para kepala desa.

      Menurut Nasir Jamil, anggota Komisi II DPR dari FPKS, munculnya tuntutan itu patut dipertanyakan. "Ini perlu dipertanyakan. Mengapa tiba-tiba para kades (kepala desa) ingin terlibat dalam parpol,"ujar Nasir Jamil, Selasa (4/4).
      Nasir khawatir, tuntutan kades terlibat dalam parpol, sebagai kuda tunggangan agenda parpol tertentu yang memiliki kepentingan untuk memenagkan pemilu 2009 mendatang.

      "Saya mempertanyakan, tuntutan ini murni atau sebuah rekayasa terkait dengan grand design parpol tertentu,"ungkapnya.
       
      Untuk itu dia berharap, MA berhati-hati menyikapi tuntutan para kades melakukan uji materil PP Nomor 75/2005 tentang Pemerintahan Desa, khususnya pasal yang terkait larangan pejabat desa aktif di parpol.
      "Kalau tuntutan dikabulkan, maka suasana semasa rezim orde baru akan terulang kembali," pinta Nasir.
       
      Saat itu, katanya,  kades menjadi ujung tombak partai yang berkuasa untuk meraih suara dalam setiap pemilu. Bahkan kades dijadikan alat untuk memata-matai aktivitas warganya. "Saya menilai belum saatnya kades terlibat atau aktif dalam parpol." imbuhnya.
       
      Lebih jauh dia memaparkan,  bila MA mengabulkan tuntutan itu, pembangunan akan menjadi bias oleh kepentingan-kepentingan golongan. Soal pejabat tertentu di tingkat pemerintah pusat, namun juga pengurus partai politik, Nasir menerangkan, posisi kades tentu tidak bisa disamakan dengan Bupati, Walikota, ataupun Gubernur yang memang dicalonkan oleh parpol saat pilkada.(mca)


      Pengirim: Moses Caesar Assa Update: 05/04/2006 Oleh: Hartono
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.