Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Perdamaian Masih seperti Bayi

Expand Messages
  • Ambon
    http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/05/Politikhukum/2340101.htm Perdamaian Masih seperti Bayi Ahmad Arif Setelah 30 tahun didera konflik, kedamaian muncul
    Message 1 of 1 , Jan 4, 2006
    • 0 Attachment
       
       

      Perdamaian Masih seperti Bayi

      Ahmad Arif

      Setelah 30 tahun didera konflik, kedamaian muncul demikian cepat di Aceh. Empat bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, 840 senjata GAM dimusnahkan, militer GAM dibubarkan, dan pasukan non-organik TNI semuanya ditarik.

      Semua pihak terkejut, sekaligus berharap perdamaian ini akan abadi. Tetapi, perdamaian ini ibarat bayi. Walaupun lahir sehat, masih butuh perawatan intensif.

      Kompas mewawancarai sejumlah tokoh dan masyarakat di Aceh mengenai prospek perdamaian di Aceh pascapembubaran militer GAM, pemusnahan senjata GAM, dan penarikan pasukan TNI/Polri non-organik, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

      Aceh pasca-AMM

      Salah satu permasalahan yang kini hangat adalah perpanjangan masa tugas Aceh Monitoring Mission (AMM). Sosiolog dan pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Humam Hamid, mengatakan, AMM tak perlu diperpanjang. Tetapi, AMM harusnya dioptimalkan fungsinya hingga masa akhir tugasnya, 26 Maret 2006, terutama terkait dengan proses penyusunan Undang-Undang Pemerintahan di Aceh agar sesuai dengan MOU. ”AMM sebenarnya memiliki hak untuk mengamati penyusunan UU Pemerintahan Aceh yang baru,” kata Humam.

      Berbeda dengan Humam, Rufriadi, Koordinator Aceh Judicial Monitoring, berharap misi AMM diperpanjang hingga terbentuknya partai politik lokal, 18 bulan pascaperjanjian damai. ”Fase politik juga rawan, jadi tetap harus dikawal. Kalaupun AMM tidak diperpanjang, kehadiran pemantau asing tetap dibutuhkan,” katanya.

      Rektor IAIN Ar Raniry, Husni Saby, mengatakan, AMM sebenarnya adalah simbol dukungan dunia, terutama Uni Eropa, terhadap perdamaian di Aceh. ”Yang penting dukungan dan kepercayaan internasional ini dijaga. Jika AMM diperpanjang misinya, akan lebih baik. Tetapi, keberadaan mereka harus dievaluasi secara berkala,” katanya.

      Pascakepergian AMM, menurut Humam, dibutuhkan pihak ketiga yang memantau jalannya pilkada. ”Saat-saat kritis selama proses decommisioning dan penarikan pasukan TNI saja ada pihak ketiga, kenapa sekarang pada masa lebih tenang tak kita libatkan pihak ketiga. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan keberadaan pihak ketiga karena selama ini juga tidak ada intervensi yang mengkhawatirkan,” katanya.

      Kehadiran pihak ketiga ini, menurut Humam, diperlukan agar kepercayaan yang tengah dibangun antara RI dan GAM tetap terjaga. ”Kepercayaan antara GAM dan RI baru saja dimulai. Kecurigaan masih ada. Suami-istri saja bisa curiga, apalagi orang yang telah berkonflik 30 tahun. Karena itu, harusnya semua hal yang bisa mengundang kecurigaan dihindari, misalnya rencana pendatangan pasukan zeni ke Aceh untuk rekonstruksi. Momennya kurang tepat,” katanya.

      Humam mengatakan, perjanjian damai ini adalah prestasi internasional yang membanggakan, berbeda dengan COHA dulu. Perjanjian ini terwujud dari kemauan kedua pihak untuk menahan diri, GAM tak lagi menuntut kemerdekaan dan TNI/Polri menarik diri. ”Prinsip ini yang harus dijaga,” katanya.

      Pilkada

      Menurut Humam, pilkada di Aceh rawan konflik. Apalagi hingga kini masih ada beberapa kalangan legislatif di Jakarta yang tidak siap melihat GAM seperti sekarang ini.

      Tetapi, Humam yakin, potensi konflik selama pilkada nantinya ini bukan terjadi di level akar rumput. Pilkada akan menjadi wahana menghilangkan batas ideologi di level masyarakat bawah. ”Masyarakat bawah sudah jenuh berkonflik. Pilkada di Aceh, sebagaimana di tempat lain di Indonesia, pertarungannya ada di level elite yang memobilisasi massa,” katanya.

      Humam mengatakan, terjadinya perdamaian di Aceh sekarang adalah bukti bahwa konflik di Aceh selama ini sebenarnya adalah konflik di level elite. ”TNI dan GAM secara struktural mampu mengendalikan struktur mereka,” katanya.

      Rufriadi menambahkan, konflik di level masyarakat bawah sebenarnya sudah selesai. ”Mulai maraknya bursa calon kepala daerah, baik dari partai dan GAM, adalah bukti masyarakat Aceh siap dan antusias dengan pilkada,” katanya.

      Kerawanan justru terjadi di luar Aceh, yaitu di Jakarta, terutama pada saat penyusunan UU Pemerintahan Aceh. Indikasi itu ditandai dengan adanya isu penundaan pilkada dengan alasan pembahasan undang-undang molor. ”Masyarakat Aceh sudah siap dengan pilkada, jangan ditunda-tunda lagi,” katanya.

      Husni Saby berharap tidak ada upaya mengacaukan perdamaian di Aceh karena masyarakat sudah sangat lelah berkonflik. ”Derita rakyat Aceh sudah sangat besar. Rakyat Aceh berharap banyak atas keadilan dan perdamaian abadi dengan berpartisipasi aktif menyusun UU Pemerintahan yang baru dan kini menunggu pilkada yang jujur dan adil. Semoga pihak-pihak di Jakarta bisa menyelesaikan UU tersebut dengan memuaskan. Jangan khianati kepercayaan rakyat Aceh,” katanya.

      Apatis

      Akan tetapi, sikap masyarakat bawah terkesan acuh dengan berbagai peristiwa politik yang bergulir cepat di Aceh. Mereka lebih memikirkan masalah ekonomi, laju inflasi, dan rekonstruksi pascastunami yang tersendat-sendat, daripada pilkada.

      Setidaknya itu disampaikan Chaidir (26), pengungsi yang tinggal di tenda di Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Chaidir mengatakan tak begitu peduli dengan pilkada. ”Kami bersyukur adanya damai antara GAM dan TNI. Tetapi, kalau pilkada kami tak ikut-ikutan. Pilkada itu untuk orang-orang atas, yang kami butuhkan sekarang kepastian pembangunan rumah dan bantuan modal,” katanya.

      Chaidir mengatakan, ketika masyarakat terpuruk karena tsunami, kepedulian partai politik sangat kecil. ”Selama proses rekonstruksi kami tak pernah melihat partai yang serius bekerja dan membantu kami, kecuali PKS yang membantu di desa kami melalui PKPU. Rakyat butuh yang nyata, bukan hanya omong kosong,” katanya.

      Tengku Bulqaini Tanjung, ulama muda Aceh, mengatakan, di samping pilkada, masalah yang seharusnya menjadi perhatian adalah rekonsiliasi korban konflik. ”Hingga sekarang belum ada perhatian terhadap anak-anak korban konflik. Yang terkesan mendapat perhatian besar hanyalah GAM, korban konflik dari pihak yang berseberangan dengan GAM belum dapat perhatian yang layak,” kata pemimpin pesantren di Lueng Bata yang santrinya adalah anak-anak korban konflik ini.

      Bulqaini mengatakan, jika tak ditangani, anak-anak dan warga korban konflik yang lain ke depan bisa memunculkan konflik baru. Apalagi jika ada pihak luar yang memanas-manasi. ”Rekonsiliasi harus terjadi di level bawah, jangan hanya di level elite saja,” katanya.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.