Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

MBAH SOEHARTO YANG MENELAN PAPUA PAKAI PEP ERA 14 JULI – 4 AGUSTUS 1969

Expand Messages
  • Ahmad Sudirman
    http://www.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.se Stockholm, 2 Agustus 2005 Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu alaikum wr wbr. MBAH SOEHARTO YANG MENELAN
    Message 1 of 1 , Aug 2, 2005
    • 0 Attachment
      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...

      Stockholm, 2 Agustus 2005

      Bismillaahirrahmaanirrahiim.
      Assalamu'alaikum wr wbr.


      MBAH SOEHARTO YANG MENELAN PAPUA PAKAI PEPERA 14 JULI – 4 AGUSTUS 1969
      Ahmad Sudirman
      Stockholm - SWEDIA.


      KELIHATAN ITU MBAH SOEKARNO MENJARING PAPUA DITERUSKAN MBAH SOEHARTO MENELAN
      PAPUA PAKAI PEPERA 1969

      “Saya tertarik dgn tulisna saudara. Saya yakin Congress Amerka telah
      memiliki data yang cukup akurat yang membuktikan bahwa Papua Bukan bagian
      dari NKRI, DPR indonesia go to hell with they NKRI.Kami mayoritas Papua,
      99,99% sebelum Otsus timbul kami, minta merdeka, menghadap presiden
      BJ.Habibie pada waktu itu. Lalu jakarta memberi gula-gula yaitu Otsus.
      Sekarang kami mendapat dukungan luar biasa dari kongress Amerika mengapa
      kami harus sia-siakan? Silakan orang Jakarta mau pun Gubernur Papua bicara,
      tapi kami punya banyak alasan mengapa kami mau merdeka? Karena Gubernur
      maupun jakarta memakai otsus sebagai simbol membangun tapi hasilnya
      nihil.Orang birokrat kaya rakyat miskin di sana - sini. Saudara patut
      ketahui bahwa pada tanggal 15-8-2005 kami akan menolak gul-gula NKRI, yaitu
      OTSUS, dll." (Helmut Kmur, helmut_kmur2002@... , Mon, 1 Aug 2005
      19:19:36 -0700 (PDT))

      Baiklah saudara Helmut Kmur di Jayapura, Papua.

      Tiga tahun, sebelum diselenggarakan penentuan pendapat rakyat di delapan
      Kabupaten yang ada di Papua, di Jakarta sedang berlangsung pertarungan
      politik dan kekuasaan yang sengit ditingkat atas, antara Soekarno dan para
      Jenderal-Jenderal TNI yang dipelopori oleh Jendaral Abdul Haris Nasution dan
      Letnan Jenderal Soeharto.

      Ketika Jenderal Abdul Haris Nasution dilantik menjadi Ketua MPRS pada
      tanggal 22 Juni 1966 di Jakarta, maka dimulailah usaha pendobrakan mbah
      Soekarno melalui jalur politis.

      Pada tanggal 25 Juli 1966 mbah Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora dan
      membentuk Kabinet Ampera, yang didasarkan pada TAP MPRS No.XIII Tahun 1966.
      Dimana Kabinet Ampera ini terdiri dari tiga unsur. Pertama, Presiden
      Soekarno. Kedua, Presidium Kabinet yang terdiri dari lima Menteri Utama dan
      Menteri Utama bidang Hankam Letjen Soeharto diangkat sebagai Ketua
      Presidium. Ketiga, Anggota-anggota Kabinet yang terdiri dari 24 Menteri.

      Nah, ketika Soekarno mengangkat Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium
      Kabinet Ampera, maka mulailah detik-detik penggulingan mbah Soekarno mulai
      berjalan.

      Ketika, DPR-Gotong Royong dalam resolusi dan memorandum 9 Februari 1967
      menolak pertanggungjawaban (Nawaksara) Soekarno karena dianggap kepemimpinan
      Soekarno membahayakan keselamatan dan keutuhan negara. Maka diusulkan kepada
      pimpinan MPRS Abdul Haris Nasution agar mengadakan Sidang Istimewa MPRS
      untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari Jabatan Presiden/Mandataris MPRS
      dan memilih/mengangkat Pejabat Presiden sesuai dengan Pasal 3 TAP MPRS
      No.XV/MPRS/1966.

      Dan pada tanggal 22 Februari 1967 bertempat di Istana Merdeka dilakukan
      penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban TAP MPRS No.IX
      Jenderal Soeharto.

      Nah, inilah akhir dari kekuasaan mbah Soekarno. Penyerahan kekuasaan dengan
      melalui jalur politis dengan memakai tangan Jenderal Abdul Haris Nasution
      lewat MPRS-nya.

      Dimana sebenarnya penyerahan kekuasaan ini karena adanya konflik yang hebat
      antara Soekarno dengan pihak Jenderal-Jenderal penentangnya. Dan pada
      tanggal 20 Februari 1967, penyerahan kekuasaan ini dituangkan dalam sebuah
      Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20
      Februari 1967, atas dasar TAP MPRS No.XV tahun 1966 yang menyatakan bahwa
      Apabila Presiden berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang
      jabatan Presiden.

      Nah, penggulingan Soekarno melalui TAP-TAP MPRS yang dibuat oleh para
      Jenderal dibawah komando Abdul Haris Nasution menjadi kenyataan.

      Setelah mbah Soekarno digulingkan, maka tiga minggu kemudian, dari tanggal 7
      sampai 12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS. Dimana salah satu agenda
      Sidang Istimewa MPRS adalah mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari
      Presiden Soekarno dengan TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, dan mengangkat
      Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden dengan TAP MPRS
      No.XXXIII/MPRS/1967. Dan pada tanaggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto
      disumpah dan dilantik sebagai Pejabat Presiden RI, selesai pelantikan,
      langsung Jenderal Abdul Haris Nasution menjabat tangan Pejabat Presiden
      Jenderal Soeharto dari meja ketua Sidang MPRS.

      Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto
      dilantik menjadi Presiden RI dalam Sidang Umum V MPRS yang berlangsung dari
      21 sampai 30 Maret 1968.

      Nah setahun kemudian, setelah Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI, di
      Papua diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (pepera) berdasarkan pada
      Perjanjian New York 15 Agustus 1962.

      Hanya menjadi persoalan yang kontroversial dalam pepera ini adalah, cara
      pelaksanaan pepera itu sendiri. Dimana cara Jenderal Soeharto melakukan
      pepera, tidak langsung dilakukan oleh setiap rakyat Papua, melainkan melalui
      wakil-wakil yang didudukkan dalam Dewan Musyawarah Pepera. Dan penunjukkan
      wakil-wakil dari delapan Kabupaten inipun bukan hasil pilihan rakyat Papua,
      melainkan hasil penunjukkan saja. Dimana jumlah anggota Dewan Musyawarah
      Pepera dari delapan Kabupaten itu berjumlah 1026 anggota.

      Langkah-langkah yang diambil sampai terlaksananya pepera itu:

      Pertama, pada tanggal 24 Maret 1969, melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan
      Kabupaten di Jayapura tentang tatacara penyelenggaraan Pepera.Dimana dari
      hasil konsultasi ini menghasilkan kesepakatan untuk memilih wakil-wakil yang
      akan duduk di Dewan Musyawarah Pepera.

      Kedua, pada bulan Juni 1969 berakhir pemilihan anggota Dewan Musyawarah
      Pepera yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari
      983 pria dan 43 wanita.

      Ketiga, diawali di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969, dilakukan pepera di
      tiap Kabupaten. Misalnya di Kabupaten Pegunungan Jayawijaya dilakukan pepera
      pada tanggal 16 Juli 1969. Kemudian di Kabupaten Sorong dilakukan pepera
      pada tanggal 26 Juli 1969. Dan berakhir di Kabupaten yang ada di Jayapura
      pada tanggal 4 Agustus 1969.

      Jadi, dalam setiap pepera di Kabupaten, bukan rakyat melakukan pemilihan
      langsung di tempat-tempat pemilihan, melainkan, wakil-wakil yang ditunjuk
      untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera di setiap Kabupaten inilah yang
      melakukan sidang. Contohnya, model sidang MPR. Dan anggota-anggota Sidang
      Dewan Musyawarah pepera Kabupaten inilah yang memilih penentuan sikap,
      bergabung ke RI atau merdeka.

      Nah, dari setiap Kabupaten inilah dilakukan Sidang Dewan Musyawarah pepera
      Kabupaten. Yang akhirnya, dari kedelapan Kabupaten setuju bergabung kedalam
      RI.

      Dimana hasil Sidang Dewan Musyawarah pepera dari delapan Kabupaten ini
      dibawa oleh utusan Sekjen PBB Duta Besar Ortiz Sanz ke New York, dan pada
      tanggal 19 November 1969 disidangkan dalam Sidang Umum PBB ke-24.

      Yang menjadi masalah sekarang adalah pelaksanaan pepera di Papua ini tidak
      sesuai dengan praksis internasional dalam hal penentuan pendapat rakyat atau
      plebisit atau referendum. Karena yang namanya penentuan pendapat rakyat itu
      harus dilakukan oleh seluruh rakyat secara bebas dan rahasia, bukan melalui
      sidang yang dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk.

      Oleh sebab itu mengapa Kongres Amerika Serikat mempertanyakan keabsahan,
      kebabasan, dan kerahasiaan penentuan pendapat rakyat hasil Perjanjian New
      York 15 Agustus 1962 dalam Rancangan Undang Undang Nomor 2601 yang telah
      disahkan, tentang Autorisasi Hubungan Luar Negeri Pemerintah Federal AS
      untuk tahun fiskal 2006-2007

      Nah, dengan adanya penggugatan dari anggota Kongres Amerika tentang cara
      pelaksanaan pepera Papua 14 Juli - 4 Agustus 1969 inilah yang bisa dijadikan
      dasar pendobrakan atas keabsahaan dan kelegalan pepera Papua 1969 yang
      didasarkan pada Perjanjian New York 15 Agustus 1962 itu.

      Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada
      ahmad@... agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu
      untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang
      Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel
      di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

      Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
      memohon petunjuk, amin *.*

      Wassalam.

      Ahmad Sudirman

      http://www.dataphone.se/~ahmad
      ahmad@...
      ----------

      Date: Mon, 1 Aug 2005 19:19:36 -0700 (PDT)
      From: helmut kmur helmut_kmur2002@...
      Subject: H.R. 2601 United congress
      To: ahmad@...

      Yth. Sdr.Ahmad.

      Saya tertarik dgn tulisna saudara.

      Saya yakin Congress Amerka telah memiliki data yang cukup akurat yang
      membuktikan bahwa Papua Bukan bagian dari NKRI, DPR indonesia go to hell
      with they NKRI.

      Kami mayoritas Papua, 99,99% sebelum Otsus timbul kami, minta merdeka,
      menghadap presiden BJ.Habibie pada waktu itu. Lalu jakarta memberi gula-gula
      yaitu Otsus.

      Sekarang kami mendapat dukungan luar biasa dari kongress Amerika mengapa
      kami harus sia-siakan? Silakan orang Jakarta mau pun Gubernur Papua bicara,
      tapi kami punya banyak alasan mengapa kami mau merdeka? Karena Gubernur
      maupun jakarta memakai otsus sebagai simbol membangun tapi hasilnya
      nihil.Orang birokrat kaya rakyat miskin di sana - sini.

      Saudara patut ketahui bahwa pada tanggal 15-8-2005 kami akan menolak
      gul-gula NKRI, yaitu OTSUS, dll.

      Semoga kita mau bekerja sama untuk membangun Dunia ini di jalan yang benar.

      Helmut Kmur

      helmut_kmur2002@...
      Jayapura, Papua
      ----------
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.