Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pemprov NAD Susun Perda Potong Tangan

Expand Messages
  • Ambon
    http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/30/sh01.html Pemprov NAD Susun Perda Potong Tangan Banda Aceh, Sinar Harapan Setelah menerapkan hukum cambuk kepada
    Message 1 of 1 , Jun 30, 2005
    • 0 Attachment



      Pemprov NAD Susun Perda Potong Tangan


      Banda Aceh, Sinar Harapan
      Setelah menerapkan hukum cambuk kepada 15 penjudi di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Jumat (24/6), pemerintah daerah (Pemda) NAD akan segera menyusun qanun (peraturan daerah-perda) potong tangan kepada orang yang terbukti mencuri.

      ”Ya, sekadar menyusun draft qanun boleh-boleh saja,” tegas Kepala Dinas Syariat Islam Prof. Al Yasa’ Abubakar kepada SH, Rabu (29/6) di Banda Aceh. Namun ia tidak menjawab ketika ditanya kapan perda potong tangan itu akan dilaksanakan di Aceh. Ia hanya mengingatkan, hukum cambuk bagi 15 penjudi pada 24 Juni silam membutuhkan waktu lima tahun sejak digarap tahun 1999 dan diqanunkan pada 2003.

      Menurutnya, rencana penyusunan qanun koh jaroe (dalam Bahasa Aceh berarti perda potong tangan) terhadap setiap pencuri tersebut untuk merespons permintaan masyarakat setelah dilakukan hukuman cambuk itu. ”Jika sudah mencapai nisab, potong tangan bisa dilakukan,” ungkap Al Yasa’.

      Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah pencuri bisa disamakan dengan koruptor. Sebab, menurutnya, hal ini harus disepakati dengan para ulama ahli fiqih. Walaupun demikian, ada persamaan antara pencuri dan koruptor yakni kejahatan terhadap harta kekayaan milik pribadi, negara atau publik, tambah Al Yasa’.

      Staf pengajar IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menyatakan dalam ringkasan qanun yang disusun oleh Dinas Syariat Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan ditawarkan dalam bentuk alternatif penjara, denda dan cambuk. Tetapi ada beberapa kejahatan yang hukumannya memang sudah ditegaskan adalah cambuk. ”Bisa saja nanti koruptor dipotong tangan. Ini bukan sebuah kemustahilan,” ucapnya.

      Kepala Dinas Syariat Islam ini menambahkan, persyaratan potong tangan yakni jumlah harta yang dicuri harus jelas.

      Dalam hal ini, mencuri dalam arti mengambil barang yang ada di tempat simpanannya dan merupakan milik orang lain. Oleh karena itu, tidak semua pencuri akan dikenakan hukum potong tangan. ”Ini semua terserah pada ulama untuk merumuskannya,” lanjutnya.

      Didukung
      Aktivis antikorupsi Aceh J Kamal Farza menyambut gembira rencana penyusunan qanun potong tangan kepada pencuri.
      Namun ia mengingatkan agar pelaksanaannya nanti tidak melanggar hak asasi manusia (HAM), sebab salah penerapan bisa berakibat fatal. Menurut pengamatannya selama ini, kalau yang dicuri hal yang kecil-kecil, hukum diterapkan seperti pencambukan kepada 15 pemain judi yang diperlihatkan kepada masyarakat Jumat lalu. ”Hukum itu harus konsisten. Jangan berhadapan dengan gubernur lalu hukum jadi tumpul,” katanya.

      Pernyataan senada dilontarkan oleh Muhamman Saman warga Banda Aceh yang mendukung penyusunan qanun potong tangan.

      Namun lajang ini mengharapkan agar potong tangan ini lebih diutamakan kepada koruptor daripada maling kecil-kecilan seperti maling sandal. ”Koruptor menghambat pembangunan. Jatah masyarakat disikat oleh koruptor. Ini sangat berbahaya,” tegasnya. (zal)
       
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.