Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Z.AFIF: Kursus diplomasi untuk Mega - SBY/TNI

Expand Messages
  • NYALA BACEH
    KURSUS DIPLOMASI UNTUK REZIM MEGA - SBY/TNI-AD Oleh: Z. Afif P e n g a n t a r : Banyak pertanyaan saya terima tentang kemungkinan sikap Swedia atas
    Message 1 of 1 , Jun 1, 2003

       
      KURSUS  DIPLOMASI
       
      UNTUK  REZIM MEGA - SBY/TNI-AD
       
       
       Oleh: Z. Afif

      P  e n g a n t a r  :
       
      Banyak pertanyaan saya terima tentang kemungkinan sikap Swedia atas
      tuntutan Rezim Mega-SBY untuk menangkap Hasan di Tiro dan
      menyerahkannya kepada Rezim itu. Melalui tulisan ini, saya mencoba
      memberi gambaran tentang soal itu, sehingga terjawab secara serentak
      kepada para penanya.
      Dengan tulisan ini bukan berarti saya mau menutupi kesalahan-
      kesalahan tokoh-tokoh ASNLF/GAM itu terhadap Aceh. Tentang ini
      sebagian telah saya tulis dan masih akan saya tulis lanjutannya.

                                                 
                                        ***

       
      Tindakan kekerasan Rezim Megawati-Susilo Bambang Yudhoyono/ TNI-AD
       ternyata tidak terbatas cuma  atas bangsa dan Nanggroe Aceh. Tetapi dicoba
      juga ke dunia internasional. Mereka kalang kabut mencari dukungan
      internasional untuk operasi militer dan perberlakuan Keadaan Darurat Militer
      (KDM) di Aceh.  Sedangkan pihak internasional mendorong penyelesaian
      secara dialog dan perundingan, sekaligus memperingatkan Rezim Mega-SBY
      untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil. Di pihak lain tidak sedikit keluar
      pernyataan organisasi, LSM, NGO, suara media pers dan karangan perorangan
      di berbagai media internasional yang mengecam dan mengutuk operasi militer
      dan pelaksanaan KDM itu dan juga pengungkapan secara fakta pelanggaran
      HAM dan tindakan-tindakan brutal TNI/Brimob atas rakyat.

       
      Dikendalikan oleh ideologi otokratis dan militerisme serta ketidakyakinan
      dirinya, Rezim Mega-SBY meloncat ke politik avontur dan dungu di bidang
      diplomasi. Mereka berupaya menekan Swedia  ( sebuah negeri berpolitik bebas,
      demokratis, cinta damai dan membela HAM ) untuk menangkap Hasan di Tiro
      (HT) dan orang-orang yang telah mengambil alih kepemimpinannya dalam
      ASNLF/GAM. Menengok ke belakang diplomasi Rezim Jakarta sejak Oktober
      1965, akan nampak belang bontengnya yang memalukan. Di New York dulu
      Ramos Horta, waktu itu wakil Fretelin  aktif mengikuti sidang-sidang umum
      PBB sebagai peninjau dan melakukan lobbi-lobbi internasional, dengan
      mengantongi rekaman mini  berhasil merekam pembicaraan-pembicaraan
      (termasuk yang rahasia) Adam Malik, Menlu Rezim Militer Suharto. Kemudian,
      Ali al Atas dari sekretaris pribadi Adam Malik melambung jadi Menlu, tak
      mampu mengimbangi kelincahan Ramos Horta dalam lika liku lobbi
      internasional. Sehingga perjuangan rakyat Timor Timur berkibar tinggi. Menlu-
      menlu Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali al Atas hanya besar cakap
      dalam kandang sendiri, KBRI-KBRI-nya asyik dengan aneka resepsi dan
      arisan hingga sekarang, sedangkan wakil Fretelin beroperasi di berbagai
      negeri, Komite Timor Timur berdiri di banyak negeri, juga di Swedia.  Mereka
      mengeluarkan brosur, mengadakan pameran dan pemutaran video untuk
      umum tentang Timor Timur di bawah pendudukan militer fasis Indonesia .
      Di mana Menlu RI atau Presiden Suharto datang, merebak demonstrasi-
      demonstrasi yang disokong penduduk tempatan. Mereka menuntut RI keluar
      dari Timor Timur.

       
      K e t  i k a    kami sekeluarga baru sebulan datang di Swedia, lalu mengunjungi
      perpustakaan yang berdekatan dengan tempat tinggal kami. Kala kami
      mencari buku-buku tentang Indonesia, petugas di perpustakaan bertanya:
      "Kalian orang Timor Timur?" Padahal kami tinggal di sebuah kota kecil di
      Provinsi Uppland, sebelah utara Provinsi Stockholm Raya. Memang, di
      Swedia sangat dikenal Timor Timur. Penduduk  tahu betul Bali, ketimbang
      Indonesia. Bahkan banyak yang mengatakan sudah ke Bali, tetapi belum ke
      Indonesia. Kami tidak menduga, yang kecil, diagresi, ditindas, dihisap dan
      diperas, begitu populer di mata dan hati rakyat Swedia.

      Ali al Atas, bekas Menlu yang gagal masa Rezim Diktatur Militer Suharto,
      diikutsertakan dalam Sidang Jenewa RI-GAM 9 Desember 2002. Lepas
      sidang yang mencapai persetujuan penghentian permusuhan RI-GAM,
      oleh Yudhoyono dia dikirim ke Stockholm untuk menemui Pemerintah Swedia
      dan untuk meminta agar Swedia tidak menyokong GAM dan bahkan tidak
      melindungi HT. Tidak disangka, Ali al Atas jadi penginggih abadi kepada
      militer, mestinya sebagai bekas Menlu tahu politik dan konstitusi Swedia.
      Ketika masih Menlu, terjadi penangkapan atas Xanana Gusmao. Pihak TNI-AD
      mengumumkan Xanana ditangkap sebagai kriminal. Ali al Atas menjadi
      terompet sumbang militer, berkaok di dunia internasional dengan mengatakan
      Gerakan Kemerdekaan Timor Timur dipimpin seorang kriminal, telah di
      tangkap dan akan diadili. Tuhan ternyata tidak memihak RI, malah memberkati
      "kriminal" ciptaan RI dan Xanana Gusmao menjadi Presiden. Apa ini tidak
      memalukan?!

      Kali ini Ali al Atas diterima Menlu  Anna Linh. Kepada Ali al Atas
      diberikan "kursus singkat" tentang konstitusi dan politik Swedia terhadap
      warga negaranya. HT warga negara Swedia, tidak ada bukti melanggar
      konstitusi dan tak ada fakta telah membuat pelanggaran undang-undang
      negara baik secara pidana maupun secara perdata. Jadi tak ada alasan
      untuk menangkap dan menghukumnya, apalagi untuk diserahkan kepada
      Rezim pelanggar HAM berat dan agresor. Swedia tidak dapat merubah
      undang-undangnya demi kepentingan negeri lain dan melepaskan
      perlindungan atas warga negaranya, apalagi terhadap warganya yang tidak
      membuat kesalahan perdana dan perdata atas negara.

       
      T e n t u    secara moral, Ali al Atas dipermalukan. Entah apa yang disampaikannya
      kepada SBY, sehingga arsitek Keppres operasi militer dan Keadaan Darurat
      Militer itu ngotot dengan tuntutan semulanya. Paduan suara kobong (istilah
      orang Medan untuk konyol) digaungkan juga oleh haji penilep uang rakyat  -
      Wakil Presiden Hamzah Haz, narapidana -  Ketua DPR Akbar Tanjung, begitu
      juga Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat - Jusuf Kalla. Mereka bergagah-
      gagahan "memberikan tenggat waktu kepada Pemerintah Swedia", rupanya
      tidak cukup dengan penegasan "Itu tidak ada dalam aturannya" yang
      disampaikan Dubes Swedia di Jakarta, Harald Sandberg.

       
      Kebutaan Rezim Mega-SBY terhadap politik Swedia menunjukkan juga
      betapa rapuhnya pekerjaan perwakilan mereka di luar negeri. Mereka harus
      tahu, sebagai contoh setiap 1 Mei keluar berbagai barisan partai komunis
      dan gerakan pembebasan dengan bendera-benderanya sendiri serta
      semboyan-semboyan, poster-poster, orasi-orasinya masing-masing.
      Mereka adalah kaum imigran dari seluruh dunia yang mendapat suaka
      politik di Swedia. Di dalam rombongan itu terdapat juga barisan bangsa
      Aceh. Demonstrasi ke kedutaan negerinya pun diizinkan oleh polisi, asal
      tidak melakukan pengrusakan dan berbuat gaduh. Bangsa Aceh di Swedia
      sering melakukan ini untuk menyampaikan pernyataan protes atau kutukan
      terhadap pemerintah RI.

       
      Begitu tidak yakin dirinya Rezim pelindung pelanggaran HAM itu, masih berjudi
      dengan meminta bantuan Interpol untuk menangkap HT dan akan meminta
      bantuan PBB. Modalnya kosong, bagaimana mau menang? Swedia
      penandatangan konvensi Jenewa. Interpol dan PBB tidak dapat
      mencampuri untuk memaksa Swedia  menuruti kehendak dungu Rezim Mega-
      SBY itu. Kalau Zakaria Saman, Nur Juli, Malik Mahmud karena bukan
      warga negara Swedia masih mungkin mereka minta bantuan Interpol untuk
      menangkap mereka di Thailand atau Malaysia atau di negeri lainnya dengan
      bukti-bukti yang mendukung dan dapat disetujui oleh Interpol. Tetapi tidak
      akan berlaku untuk HT dan Zaini Abdullah. Lebih baik Susilo Bambang
      Yudhoyono serta para Jenderal TNI-AD, Wakil Presiden Hamzah Haz,
      Ketua DPR Akbar Tanjung dan Ketua MPR  Amin Rais berkursus dulu
      tentang konstitusi, politik dan diplomasi negeri-negeri kerajaan yang
      demokratis, menghormati dan membela HAM, ketimbang Republik yang
      gombal di bawah kasut lars feodalisme, otokratisme dan militerisme.
       

       
      Rezim Jakarta jangan lupa, pasukannya berhutang nyawa pada Swedia
      karena membunuh secara gelap wartawan Swedia di wilayah perbatasan
      Papua Barat dan Papua Nugini masa berkuasa Suharto. Selain itu masih
      banyak pelanggaran HAM berbentuk teror sejak 1965 hingga sekarang
      belum diselesaikan secara hukum. Cacat diri seperti ini seharusnya
      diperhitungkan juga sebelum mencoba gertak Swedia. Mau putuskan
      hubungan diplomatik kalau tidak dipenuhi keinginan konyolnya itu?
      Tidak akan merugikan Swedia secara politik, juga secara ekonomi!

       
       
      Stockholm, Swedia, 1 Juni 2003.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.