Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Semua Pihak Jangan Kembangkan Isu Panaskan Situasi di Timika

Expand Messages
  • Elsham News Service
    ELSHAM_News_Service.jpg ... Kompas Cyber Media, 05 September 2003, 15:21 WIB Semua Pihak Jangan Kembangkan Isu Panaskan Situasi di Timika Laporan : Lily Bertha
    Message 1 of 1 , Sep 5 12:26 PM
    • 0 Attachment
      ELSHAM_News_Service.jpg


      Kompas Cyber Media, 05 September 2003, 15:21 WIB

      Semua Pihak Jangan Kembangkan Isu Panaskan Situasi di Timika
      Laporan : Lily Bertha Kartika

      Jakarta, KCM
      Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Da�i Bachtiar meminta agar semua pihak tak mengembangkan isu-isu yang bisa memanaskan kembali situasi di Timika, Papua. Saat ini, sedang dilakukan upaya damai antarkelompok berseteru dengan mempertemukan semua tokoh adat.

      Hal itu diungkapkan Da�i Bachtiar di Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri), Jumat (5/9), menjawab pertanyaan wartawan soal isu bahwa Gubernur Papua JP Solossa memprovokasi kelompok antipemekaran. Sejauh ini, informasi yang berkembang di kalangan pers, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Departemen Dalam Negeri pun disebut-sebut berada di dalam konflik pro dan kontra tersebut.

      "Kalau tidak hati-hati menanganinya, ini bisa berkembang ke hal-hal yang lebih luas seperti konflik warga setempat dengan pendatang, juga mereka yang pro dan kontra. Oleh sebab itu, kita berupaya supaya situasi ini tidak melebar menjadi masalah keamanan yang sulit kita kendalikan," kata Da�i Bachtiar.

      Lebih jauh menurutnya, semua pihak tidak mengembangkan isu dan opini yang dapat memperkeruh situasi di Timika. Sejauh ini, informasi-informasi yang masuk pada Polri akan dilihat dari sisi hukum.

      "Sepanjang tidak bisa dibuktikan dari sisi hukum, upayanya akan ditempuh dengan upaya lain," ujar Da�i.
      Sementara itu, didesak mengenai keterlibatan Gubernur Papua dalam konflik itu, Da�i Bachtiar belum tahu apakah memang dugaan itu ada atau tidak. (prim)


      Kompas Cyber Media, 05 September 2003, 12:06 WIB

      Polisi Tangkap Lagi Seorang Tersangka Pembunuh Tukang Ojek di Timika

      Papua, Jumat
      Kepolisian saat ini menangkap lagi seorang tersangka kasus penganiayaan tukang ojek yang terjadi, Minggu malam di Timika.

      Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Daud Sihombing, Jumat (5/9), mengakui, DR yang sebelumnya dipanggil sebagai saksi, namun dalam pemeriksaan lebih lanjut ternyata statusnya berubah status menjadi tersangka. "Sejak hari ini (Jumat) DR resmi menjadi tersangka, sehingga dalam kasus tersebut sudah terjaring dua tersangka, disamping sebelumnya WG," katanya.

      Menurut dia, kepolisian juga telah menemukan barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Longginus yang hingga kini masih dirawat di RS Mitra Masyarakat di Timika.

      Ketikaditanya apakah para tersangka itu juga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan dua warga sipil lainnya yakni Ismail dan Saparudin, Kombes Pol Daud mengakui, hal itu tidak tertutup kemungkinan mengingat pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan.

      Ditambahkan, polisi saat ini juga tengah mengejar dua orang lainnya yang diduga juga pelaku yakni JL dan RT. "Mudah-mudahan kasus tersebut dapat segera terungkap sehingga masyarakat tidak lagi berprasangka lain, karena kasus tersebut murni kasus kriminal," kata Kombes Pol Daud Sihombing.(Ant/nik)


      Harian Suara Pembaruan, 5 September 2003

      Abner Doundi, Staf Yayasan HAMAK Timika, Disekap 18 Jam

      TIMIKA-Aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), Abner Doundi, diculik dan kemudian disekap selama 18 jam oleh lima pria bertubuh tegap. Korban sama sekali tidak mengetahui ciri-ciri khusus penculik karena semua pelakunya mengenakan topeng.

      Para penculik mencecarnya dengan pertanyaan seputar penolakan sejumlah warga terhadap pemekaran Papua yang menghebohkan itu. Abner juga dipaksa untuk memberikan keterangan dan informasi mengenai kelompok antipemekaran.

      Informasi mengenai aksi penculikan itu diungkapkan tokoh masyarakat adat Amungme, Yopi Kilangin kepada wartawan di Timika, pada Kamis (4/9). Menanggapi kasus tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Budi Utomo Kamis malam berjanji akan segera mengusut kasus penculikan tersebut.

      Abner adalah pekerja sosial di Yayasan Hak Asasi Manusia dan Anti Kekerasan (HAMAK) yang didirikan tokoh pejuang masyarakat Adat, Mama Yosepha Alomang. Mama Yosepha adalah peraih sejumlah penghargaan internasional berkat perjuangannya di bidang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup. Dari dalam negeri, Mama Yosepha mendapat penghargaan dari Yayasan Yap Thiam Hien.

      Penculikan terjadi Minggu (31/8) ketika Abner berjalan dari dari rumah temannya di jalan Sempang Timika di kediamannya sekitar pukul 23.00 WIT di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

      Abner kemudian disekap di sebuah rumah kosong. Korban kemudian dikembalikan ke rumahnya sekitar pukul 19.00 WIT. Aksi penculikan dan penyekapan yang dilakukan dengan rapih dan cepat tersebut mengakibatkan ketakutan di kalangan penduduk setempat.

      Yopi menuturkan, ketika tengah berjalan korban mendengar panggilan,''Hai Abner selamat malam.'' Korban kemudian mendekati orang yang memanggilnya dan kemudian bersalaman.

      Tiba-tiba saja tangannya digenggam kuat dan didorong masuk ke dalam mobil kijang yang ada di dekat lokasi kejadian. Seorang pelaku penculikan lainnya keluar dari mobil dan mendorong korban masuk ke dalam mobil penculik. Para penculik mengancam korban agar jangan berteriak. (W-8) Last modified: 5/9/03


      Harian Media Indonesia, 5 September 2003 11:23 WIB
      POLITIK

      Presiden Prihatin Pemekaran Wilayah Berakibat Perkelahian

      JAKARTA--MIOL: Presiden Megawati Soekarnoputri merasa heran proses pemekaran wilayah di berbagai daerah, ternyata justru mengakibatkan terpecah-pecahnya masyarakat di daerah yang bersangkutan.

      "Katanya mau berembuk. Tapi, kok demo dan berkelahi," kata Megawati di Istana Negera, Jumat pagi, ketika membuka Rakernas Asosiasi Pimpinan DPRD Propinsi se Indonesia.

      Megawati yang didampingi Mendagri Hari Sabarno serta suaminya Taufik Kiemas, mengatakan proses pemekaran satu wilayah seharusnya dilakukan secara baik-baik.

      "Kadang-kadang saya mau menangis dan terkadang saya tertawa," kata Megawati dalam pidato lisannya saat mengomentari terjadinya tindak kekerasan di berbagai daerah dalam proses pemekaran wilayah.

      Baru-baru ini di Timika, Papua, terjadi tindak kekerasan di antara kelompok yang mendukung dan menentang pembentukan propinsi Irian Jaya Tengah. Sebagai hasil pemekaran propinsi Papua, sedikitnya dua warga setempat tewas.

      Dalam kesempatan itu, Megawati mengajak para anggota DPRD untuk memikirkan apakah masyarakat di daerah memang sudah siap atau tidak melakukan pemekaran. "Secara mental kita sudah siap atau belum. Mbok baik-baik saja," kata Megawati.

      Presiden Megawati menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menentang proses pemekaran wilayah di manapun juga. "Kadang-kadang ada suara yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat menghalangi. Bukan," kata Megawati kepada para peserta Rakernas dua hari tersebut.

      Kepala negara mengatakan pemekaran suatu wilayah bukanlah hal yang mudah karena harus dilakukan terlebih dahulu berbagai prasarana dan sarana serta sumber daya manusianya.
      *
      Presiden heran
      Sementara itu Presiden Megawati merasa sangat heran karena sejumlah Pemda yang membeli banyak rumah di Jakarta, dan bukannya memanfaatkan dana itu untuk membangun daerahnya. "Saya geleng- geleng kepala, karena ada daerah yang begitu besar APBD-nya, tapi bukannya membangun daerah, melainkan membeli rumah- rumah di Jakarta," katanya.

      Ketika berpidato lisan saat membuka Rakernas Pimpinan DPRD se-Indonesia, ia mengatakan seluruh jajaran Pemda seharusnya justru memanfaatkan dana APBD-nya untuk membangun wilayahnya masing-masing. "Jangan hanya komplain, atau berkeluh kesah saja."

      Ia mengatakan selama ini banyak Pemda dan DPRD yang lebih sering menuntut hak daripada melaksanakan kewajibannya. Karenanya, kepada para pimpinan DPRD, Presiden minta mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada pembangunan wilayahnya masing-masing. (Ant/Ol-01)


      *** ELSHAM NEWS SERVICE adalah suatu bagian pelayanan informasi reguler tentang situasi sosial politik dan implikasinya terhadap HAM dan demokrasi di Papua. ELSHAM NEWS SERVICE menyebarkan secara rutin laporan-laporan investigative aktual yang diperoleh secara langsung dari jaringan ELSHAM yang tersebar di seluruh pelosok Papua, nasional dan internasional. ELSHAM adalah lembaga HAM yang berdiri 5 Mei 1998 bekerja untuk mengakhiri militerisme, kekerasan dan impunitas serta melakukan pendidikan HAM dan demokrasi bagi masyarakat Papua. Bagi anda yang ingin berlangganan silahkan kirimkan permohonan dengan menyertakan identitas yang jelas.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.