Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pernyataan Pers AMP: Tuntutan Politik terhadap PEPERA 1969 yang tidak Demokratis!

Expand Messages
  • Hans Gebze
    Sumber Berita: http://papuapost.com/Mambo/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=2 KP AMP Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua Web Site :
    Message 1 of 1 , Sep 3, 2004
    • 0 Attachment

      Sumber Berita:

      http://papuapost.com/Mambo/index.php?option=content&task=view&id=72&Itemid=2

      KP AMP

      Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua

      Web Site  : www.westpapua.net

      E-mail     : amp@... atau amphq@...

      Mobile     : 0815 7883 3210


      Pernyataan PERS KP AMP

      Menyikapi Deklarasi KPPO AMP Surabaya, 2 September 2004

      Dan Tuntutan Politik terhadap PEPERA 1969 yang tidak Demokratis!

       

      ----------------------------------------------

      PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!

      Perlu dilakukan PEPERA Ulang bagi sebuah Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua Barat!!

      ----------------------------------------------

       

      Kejahatan kemanusiaan atas Papua Barat terus terjadi sejak dicaploknya Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 dan dilanjutkan dengan dilkukannya Pepera 1969 yang tidak adil dan tidak demokratis. Pelaksanaan Pepera 1969 yang demikian, praktis telah membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Papua sejak "berintegrasi" dengan Indonesia, yaitu dirampas hak-haknya, dibunuh, tidak dihargai sebagai manusia, dan bahkan dianaktirikan dalam berbagai kebijakan Neo-Kolonial Indonesia selama 35 tahun . Sejak 1978 - 5 Oktober 1998 diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Walau sudah dicabut pemberlakuan DOM di Papua sejak 1998 tetapi tidak mengalami perubahan makna dalam operasi teritorialnya selama ini di Papua.

       

      Masuknya Freeport McMoran di Papua sejak tgl 7 April 1967 telah menyebabkan terjadinya pembantaian terhadap penduduk Papua disekitar daerah konsesinya. Kontrak Karya antara Freeport dan RI dilakukan dua tahun sebelum Pepera 1969 dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa Pepera 1969 adalah hasil rekayasa politik antara USA - Indonesia - Belanda dan difasilitsi oleh PBB sehingga dapat dipastikan aneksasi Papua oleh NKRI yang diatur berdasarkan perjanjian internasional. New York Agreement dan Rome Agreement adalah dua aturan internasional yang dibuat oleh Indonesia dan Belanda dimana USA menjadi fasilitatornya. Dalam rumusan dua perjanjian politik tersebut, rakyat Papua tidak pernah dilibatkan sebagai subyek dalam penyelesaian masalah Papua.

       

      Ini merupakan PENJAJAHAN atas Papua Barat, maka tidak ada lagi yang harus dilakukan, selain harus segera dilakukan Pepera Ulang sesuai hukum internasional dibawah naungan PBB untuk melakukan sebuah pelbisit bagi Bangsa Papua Barat. Apakah mau tetap bergabung dengan NKRI atau tidak? Ini harus dijawab secara demokratis melalui mekanisme Pepera Ulang.

       

      Hak menentukan nasib sendiri (right to self determination) adalah wujud tertinggi dari hak-hak demokratik Bangsa Papua Barat yang harus bisa diterima oleh NKRI. Bukan senjata, bukan pula kebijakan politik yang represif sebab tidak akan ada penyelesaian politik secara komporehensif jika kehendak mayoritas rakyat Papua tidak digubris oleh Jakarta. 

       

      Untuk menyelesaikan segala kejahatan kemanusiaan atas Rakyat Papua Barat, maka kami atas nama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut Pemerintah Indonesia untuk:

       

      1.       Segera Meninjau Kembali Status PEPERA 1969, yang cacat Hukum, cacat Demokrasi dan Tidak Manusiawi!

      2.      Segera Lakukan Pelaksanaan PEPERA Ulang, yang memenuhi nilai-nilai demokrasi yang berlaku secara universal!

       

      Selain itu, untuk membangun persatuan yang kuat diantara gerakan rakyat yang sedang berlawan,  AMP juga menyerukan seruan solidaritas kepada gerakan-gerakan Buruh, Tani, Kaum Miskin Kota dan Mahasiswa diseluruh nusantara untuk bersatu dan membangun kekuatan  rakyat dalam front persatuan rakyat, dan berseru:

       

      1.       Bentuk Pemerintahan Persatuan Rakyat, Raih kembali Kedaulatan Rakyat yang telah digadai oleh regime Boneka Imperialis yang berkolaborasi dengan Militer!

      2.      Lawan Neo-Liberalisme, Hantu Penyebab Kemiskinan Rakyat!

      3.      Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!

      4.      Lawan Segala Bentuk Tirani Kemanusiaan!

       

      Demikianlah pernyataan pers ini kami sebarluaskan kepada rekan-rekan pers untuk dapat menjadi bahan periksa. Komitmen yang tulus terhadap kemanusiaan akan dapat menjadi jembatan bagi segala permasalahan yang timbul hari ini dan masa yang akan datang.

       

      Salam Demokrasi!

       

      Komite Pusat

      Aliansi Mahasiswa Papua:

       

       

       

       

      Hans Gebze

      Sekertaris Jendral



      =========
      Hans Gebze
      Sekertaris Jendral
      Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP AMP)
      Mobile: --


      Do you Yahoo!?
      Yahoo! Mail - Now with 25x more storage than before!
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.