Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Diskusi-Pembebasan] Lagi-Lagi, Masyarakat Kecil Yang Dipersalahkan

Expand Messages
  • akbar
    kawan... sikap-sikap pembodohan dan penyudutan terhadap posisi tawar rakyat yang dilakukan oleh RI 1 ini bukanlah kali pertama dilakukan. Tengoklah, misalnya,
    Message 1 of 4 , Jun 22, 2004
      kawan...
      sikap-sikap pembodohan dan penyudutan terhadap posisi
      tawar rakyat yang dilakukan oleh RI 1 ini bukanlah kali
      pertama dilakukan. Tengoklah, misalnya, ketika ia
      berkampanye di hadapan massanya beberapa waktu lalu di
      pulau jawa (kebetulah saya lupa lokasi persisnya).

      Di tengah ribuan pendukung 'moncong putih' nya itu,
      Megawati berujar,''Pilihlah presiden yang paling cantik
      dan yang sudah berpengalaman.'' huh, kampanye seperti ini
      tentu saja tak ada nilai pendidikan bagi konstituennya.
      memang harus diakui kalau konstituen dari PDIP itu umumnya
      adalah soekarno minded.

      tetapi, hal itu bukan berarti mereka tak perlu dididik
      untuk 'melek' akan kondisi bangsa ini secara lugas dan
      jelas. bagaimanapun, mereka adalah rakyat kita juga.
      ingat, tidak akan muncul seroang pemimpin jika tidak ada
      orang yang dipimpinnya.

      kalaupun istri dari Taufik Keamas ini melakukan pendidikan
      politik kepada para pemilihnya, ia hanya bisa
      menyampaikan,''Hati-hati dengan serangan fajar.''
      pernyataan itu tentu saja menimbulkan sikap kecemasan
      diantara kita. bahkan, bisa menimbulkan politik adu domba.
      entahlah, apakah wanita yang tidak tamat pendidikan
      tingginya ini mengerti dengan apa yang diucapkannya.

      sekali lagi kawan...janganlah pernah memilih pemmpin
      seperti ini. tak punya visi, agenda ke depan yang jelas
      dan keberanian untuk membangun sebuah bangsa yang mandiri.

      saya memang masih menaruh harapan secuil, kelak pdip bisa
      intropeksi diri akan kesalahan yang telah dilakukannya.
      saya percaya dengan masih adanya tokoh-tokoh yang cerdas
      dan masih memegang semangat nasionalisme seperti kwik kian
      gie, muchtar buchori (pakar pendidikan) ataupun sonny
      keraf (mantan menteri lh yang kini menjabat posisi kepala
      litbang), setidaknya dari tangan-tangan mereka itulah saya
      berharap pdip bisa kembali ke jalannya yang 'benar' dan
      diridhoi tuhan.
      amin....!!!!



      "selamatkanindonesia" <selamatkanindonesia@...>
      wrote:
      >
      >
      >Sedihnya jadi masyarakat kecil di negeri ini. Sudahlah
      >mencari makan
      >sulit, harga-harga kebutuhan naik, biaya pendidikan
      >tinggi, sampai-
      >sampai harus selalu menjadi sasaran tuduhan pejabat.
      >
      >Tidak tanggung-tanggung, pejabat yang melemparkan
      >tudingan terhadap
      >masyarakat kelas bawah tersebut adalah orang nomor 1 di
      >Nusantara
      >ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, Megawati
      >Soekarnoputri. Kali
      >ini yang menjadi sasaran adalah nelayan di pesisir pantai
      >Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat.
      >
      >Dalam kunjungan kerjanya hari Sabtu (19/06/2004) yang
      >lalu, Presiden
      >Megawati mengungkapkan tuduhannya bahwa kerusakan
      >lingkungan pantai ?
      >termasuk juga Pangandaran- adalah akibat ulah para
      >nelayan.
      >
      >Hal ini tentu saja menuai bantahan dari para nelayan
      >setempat dan
      >kita yang mengetahui persis, siapa setulnya yang layak
      >untuk
      >dialamatkan tuduhan-tuduhan semacam itu. Abrasi/
      >kerusakan pantai di
      >nusantara adalah disebabkan kolusi antara birokrat
      >pemerintah dengan
      >para pengusaha hitam yang memang tidak peduli dengan
      >lingkungan.
      >Selama dapat menguntungkan usahanya, para pengusaha
      >tersebut tidak
      >akan segan-segan untuk mengeksploitasi sumber daya alam
      >ataupun
      >menyuap para pejabat ?lokal sampai pusat- guna memuluskan
      >hasratnya
      >mengeruk kekayaan suatu daerah.
      >
      >Demikian juga yang terjadi dengan kasus rusaknya pantai
      >Pangandaran.
      >Abrasi yang terjadi adalah disebabkan oleh menjamurnya
      >pengusaha
      >tambak yang mengobrak-abrik pantai mangrove yang
      >dilindungi. Namun
      >sialnya, justru para nelayan yang dituduh oleh Megawati
      >sebagai biang
      >keladi perusakan pantai Pangandaran tersebut.
      >
      >Mari kita gunakan sedikit saja akal sehat kita. Apa
      >mungkin para
      >nelayan yang menggantungkan hidupnya serta keluarganya
      >dari
      >mengeskplorasi hasil laut Pangandaran akan merusak sumber
      >penghidupan
      >mereka sendiri? Faktanya sudah puluhan tahun bahkan
      >ratusan tahun
      >mereka hidup di wilayah tersebut tanpa ada kerusakan
      >lingkungan
      >seperti yang terjadi saat ini. Justru seharusnya Megawati
      >lebih
      >teliti lagi dan memerintahkan jajaran pemerintahannya
      >agar membuat
      >laporan yang benar sesuai fakta yang terjadi. Dan
      >seharusnya Megawati
      >lebih berani lagi mengecek sepak terjang para pengusaha
      >tambak di
      >sepanjang pantai Pangandaran, sehingga dapat melihat
      >langsung
      >aktivitas mereka yang telah menghancurkan ekosistem
      >pantai
      >Pangandaran yang memiliki panorama indah dan salah satu
      >obyek wisata
      >kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini. Jangan lagi dengan
      >mudah
      >menuduh masyarakat kecil sebagai perusak lingkungan tanpa
      >pernah
      >mengajukan solusi konkret untuk mengatasi problem
      >pengangguran dan
      >perusakan lingkungan di negeri tercinta ini.
      >
      >
      >
      >
      >
      >------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
      >
      >Untuk keluar dari keanggotaan forum ini, kirimkan e-mail
      >ke:
      >Diskusi-Pembebasan-unsubscribe@yahoogroups.com
      >
      >
      >Yahoo! Groups Links
      >
      >
      >
      >
      >

      ===========================================================================================
      "Gabung INSTANIA, dapatkan XENIA. Daftar di www.telkomnetinstan.com, langsung dapat akses Internet Gratis..
      Dan ..ikuti "Instan Smile" berhadiah Xenia,Tour S'pore, Komputer,dll, info hub : TELKOM Jatim 0-800-1-467826 "
      ===========================================================================================
    • sueeb abimanyu
      Ajakan Persatuan: AWAS BAHAYA MILITERISME (WIRANTO-SBY) ANCAMAN TERBURUK BAGI DEMOKRASI !! BERSATU LAWAN !! Watak dan Struktur Tentara Tidak Berubah, Selalu
      Message 2 of 4 , Jun 22, 2004
        Ajakan Persatuan:
        AWAS BAHAYA MILITERISME (WIRANTO-SBY) ANCAMAN TERBURUK
        BAGI DEMOKRASI !!
        BERSATU LAWAN !!

        Watak dan Struktur Tentara Tidak Berubah, Selalu
        Menindas dan Anti Demokrasi
        � Tahun 1965 adalah tonggak dan awal dari kejayaan
        Militer. Militer tidak hanya semakin intensif campur
        tangan politiknya, malah salah satu faksi kapitalis
        dari tubuh militer �-Soeharto dan kroninya-- mulai
        mengambil alih langsung kekuasaan ke tangannya.
        Sebenarnya jejaknya bisa diusut dari dimulainya
        program RE-RA (Restrukturisasi - Rasionalisasi) yang
        digulirkan oleh Pemerintahan Hatta di tahun 1948.
        RE-RA adalah mimpi dari kaum demokrat untuk membangun
        tentara profesional ala negeri-negeri kapitalis yang
        sudah maju dimana militer tunduk pada supremasi sipil.
        Namun dengan konsepsi RE-RA nya, Hatta ahistoris
        karena mengutamakan pada pendidikan formal
        kemiliteran, menjadikan tentara reguler didominasi
        oleh unsur-unsur eks KNIL dan PETA �-yang pendidikan
        formalnya hanya untuk menindas perlawanan rakyat yang
        melawan Pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang.
        Sekaligus telah sukses-�termasuk dengan pertumpahan
        darah karena laskar-laskar rakyat melawan program
        Hatta ini, yang memicu mengalirnya sebagian dukungan
        laskar HISBULLAH pada Pemberontak DI/TII dan
        memprovokasi terjadinya Peristiwa Provokasi Madiun
        yang mendapat dukungan dari sebagian besar laskar
        PESINDO, di tahun 1948-- menyingkirkan unsur-unsur
        kerakyatan dari tentara, yaitu laskar-laskar rakyat
        bersenjata yang mempunyai andil besar dalam
        mempertahankan hasil-hasil revolusi nasional 17
        Agustus 1945 jauh lebih besar ketimbang mantan-mantan
        eks KNIL dan PETA.
        � Sejak itu tentara reguler yang didominasi oleh
        unsur-unsur eks KNIL yang pendidikan formalnya dari
        tuan kolonialnya tentang supremasi sipil dan demokrasi
        setengah-setengah, karena kolonialis Belanda juga
        mengkorup praktek demokrasi �Digul, press breidel,
        Hatzai Artikellen--yang dipraktekkan di bumi jajahan;
        yang didominasi unsur eks PETA yang pendidikan
        formalnya hanya menjadi alat kepentingan fasisme
        Jepang yang bahkan tidak kenal demokrasi, yang bahkan
        menciptakan strata warga non tentara sebagai warga
        negara kelas dua yang hanya cocok untuk romusha,
        Heiho, sambil mengkorup sedikit hasil rampasan
        terhadap warga sipil untuk kemakmurannya sendiri.
        Unsur yang kedua inilah yang mendominasi watak dari
        sejarah tentara reguler di Indonesia, unsur yang
        pertama menjadi semakin adaptatif. Itulah kenapa
        militer mencoba melakukan Kudeta pada 17 Oktober 1952.
        Itulah kenapa militer mengambil alih
        perusahaan-perusahaan milik imperialis Belanda dan
        Inggris yang telah dinasionalisasi oleh kaum buruh.
        Atau kenapa banyak perwira militer terlibat
        penyelundupan pada masa pergolakan mempertahankan
        revolusi nasional maupun setelahnya, seperti yang
        dilakukan Soeharto semasa menjadi petinggi di Kodam
        Diponegoro. Itulah takdir historis dari mimpi militer
        profesional di Indonesia dimana kaum demokratnya
        sipilnya lemah, terutama berhadapan dengan kekuatan
        revolusioner PKI dan kaum nasionalis populisnya
        Soekarnois, bahkan negeri-negeri imperialis maju
        sebagai kampiun demokrasi borjuis harus mentolerir Dwi
        Fungsi TNI-nya Nasution sebagai satu-satunya cara
        untuk membangun kapitalisme di Indonesia. Ideologi
        inilah, watak inilah, perilaku inilah yang menjadi
        ciri dari TNI/Polri hingga saat ini, yang belum
        sanggup diselesaikan oleh Gerakan Mahasiswa-Rakyat
        1998-1999 jika kita menganalisa militerisme secara
        sosiologis.
        � Setelah konsolidasi secara fisik, yaitu pembantaian
        dan pemenjaraan sampai mati potensi kemanusiannya
        terhadap unsur-unsur demokrat progresif revolusioner
        (PKI dan Soekarnois) diselesaikan, diciptakanlah upaya
        membangun hegemoni melalui cara-cara demokrasi formal,
        namun sepenuh-penuhnya manipulatif. Menggelar Pemilu
        bohong-bohongan, menggunakan Golkar, membangun
        ormas-ormas korporatis (KNPI, SPSI, HKTI, Dharma
        Wanita, Korpri dsb), menetapkan azas tunggal,
        pembatasan terhadap kebebasan berorgansiasi dan
        membangun partai �dengan paket 5 UU Politik Tahun
        1985, dan lain-lain, dan lain-lain. Termasuk dengan
        menciptakan struktur kekuasaan ganda, dimana
        pemerintahan administrasi sipil harus pula diawasi dan
        dikontrol kuat oleh struktur teritorial tentara, dari
        Kodam hingga Babinsa, dari Bakorstanas hingga
        Bakortanasda, dari Muspida hingga Tripika.
        Jabatan-jabatan struktural pemerintah, DPR, hukum,
        pendidikan, kebudayaan, sampai dengan bidang bisnis
        dimasuki dan didominasi oleh militer. Inilah wajah
        struktural dari militerisme.
        � Upaya mencari legitimasi sipil ini, militer pernah
        juga mengalami kegagalan �-misalnya dengan munculnya
        Perlawanan Mahasiswa di tahun 1974 dan 1978, juga
        aksi-aksi kaum tani dan buruh yang terus marak
        setelahnya�namun mesin penindasnya yaitu militer
        dengan struktur teritorialnya, dengan struktur
        intelejennya yang massif, dengan berbagai macam
        hak-hak istimewa politik yang dimiliki militer selalu
        siap sedia, terus bekerja dan menjadi watak pokoknya
        yaitu menindas mahasiswa dan perjuangan kaum buruh dan
        tani. Rejim Orde Baru berdiri di atas jutaan bangkai
        Rakyatnya, dipertahankan dan berakhir dengan kekejian
        pula dari kasus pembantaian Tanjung Priok, Peristiwa
        Petrus, Kedung Ombo, DOM di Aceh, peristiwa Lampung,
        Peristiwa 27 Juli 1996, Penculikan Aktifis, Tragedi
        Trisakti, Tragedi Semanggi, Pembantaian kaum tani di
        Bulukumba, Porsea, Manggarai, Darurat Militer/Sipil di
        Aceh dsb.
        � Semua ini menjadi basis material untuk menciptakan
        militerisme sebagai paham dan watak yang menyebar ke
        dalam kehidupan sosial masyarakat sipil, menyebarkan
        horor, sehingga kaum oposisi demokratnya selalu
        gemetaran kalau sudah berhadapan dengan kepentingan
        langsung dari politik militer. Bahkan kadang-kadang
        kedekatan dengan elit-elit militer dijadikan mode dan
        modal untuk dengan cara pragmatis untuk jalan pintas
        segera menikmati kekuasaan. Itulah yang dengan
        telanjang dipraktekkan oleh Pemerintahan Mega-Hamzah
        selama ini. Dalam situasi politik sekarang, tidak akan
        ada sipil bersedia menjadi militeris, tanpa adanya
        suatu dominasi kekuatan politik dari militer itu
        sendiri.
        � Krisis ekonomi yang membuka borok kerapuhan sistem
        kapitalisme Orde Baru melahirkan gelombang pasang
        perlawanan 1998 yang menjungkalkan Soeharto. Seluruh
        struktur kekuasaan yang terdiri dari militer dan alat
        politik sipilnya (Golkar) goyah, namun gerakan 1998
        belum sanggup menuntaskannya. Kaum kapitalis dari
        negeri-negeri imperialis yang sudah lama menilai
        kediktatoran Suharto menghambat pencapaian maksimal
        dari efisiensi dan intensifikasi dominasi modalnya,
        menganggap sudah tidak lagi sesuai dan ekonomis dengan
        kepentingannya yang justru ingin menancapkan lebih
        dalam, lebih luas lagi dominasi modalnya di
        negeri-negeri dunia ketiga seperti Indonesia.
        Transformasi kekuasaan dari Soeharto ke tangan Habibie
        dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan
        ekonomi-politik militer dan kroni sipilnya secara
        keseluruhan. (Kaum reformis, Deklarator Ciganjur,
        berkompromi dengan menerima Pemerintahan Habibie).

        Berkat Kepengecutan Borjuasi Sipil, Kini Tentara
        Bangkit Menuju Kekuasaan
        � Sidang Istimewa MPR disiasati untuk
        mengkonsolidasikan dan memformat kembali kekuasaan
        militer. Penolakan mahasiswa-rakyat terhadap SI MPR
        memaksa rejim Habibie harus memberi sogokan demokrasi,
        dengan pemilihan umum 1999. Suksesnya sogokan ini
        berdiri dengan alas politik tangan besi yaitu,
        menghujani mahasiswa dengan peluru di Semanggi 12-14
        Nopember 1998. Sentimen anti militer dan militerisme
        memuncak, tuntutan pencabutan dwi fungsi ABRI
        membahana di seluruh pelosok negeri. Yang dapat
        dilakukan oleh militer hanyalah berupaya menyelamatkan
        sisa-sisa kekuasaannya, selanjutnya
        �membesar-besarkan� sogokan kepada gerakan anti
        militerisme dengan menyatakan bersedia dikurangi
        kursinya di DPR, mengedit doktrin-doktrin militer
        dengan slogan Reposisi, Redefinisi, Reaktualisasi yang
        penuh omongkosong itu, karena dalam tindakan
        politiknya tidak merubah struktur politik militer.
        Insitusi teritorial tetap berdiri, asset-asset bisnis
        militer (baik yang dilakukan secara institusional
        maupun oleh individu perwira dan mantan perwira),
        struktur Muspida tetap kokoh berdiri. (Kaum reformis
        kembali berkompromi, dengan mengajukan pencabutan dwi
        fungsi secara bertahap�janji mereka adalah akan tuntas
        dicabut setelah 6 tahun sejak November 1998).
        � Sejak paska Pemilu 1999, kelihaian berpolitik dari
        militer Indonesia menjadi semakin menonjol
        keunggulannya, berhadapan dengan elit-elit sipil yang
        moderat dan opurtunis dalam menyelesaikan militerisme.
        Dari Gus Dur sebagai gradualis/reformis tulen yang
        malang, hingga yang opurtunis seperti Megawati, Amin
        Rais, Hamzah Haz, Yusril dan yang sejenisnya. Misalnya
        dengan pengajuan RUU PKB (Penanggulangan Keadaan
        Bahaya), yang memberikan kesempatan kepada TNI untuk
        kembali meluaskan instrumen politiknya. Penolakan oleh
        mahasiswa dan rakyat kembali terjadi, dan elit politik
        terpaksa menunda pengesahan RUU tersebut.
        � Tahun 1999 Gus Dur menjadi presiden. Langkah-langkah
        reformasi terhadap militer dilakukan secara gradual
        dan elitis, penuh dengan kompromi. Polri dipisahkan
        dari TNI. Untuk pertamakalinya jabatan panglima TNI
        diberikan kepada Jendral yang berasal dari Angkatan
        Laut. Perwira-perwira yang dianggap �lebih reformis�
        ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Kebebasan
        politik yang lebih besar diberikan, yang tercermin
        dari setiap kebijakan-kebijakannya (anti diskriminasi
        agama dan rasial, kebebasan pers, penghapusan
        departemen penerangan, dsb). Pendekatan terhadap
        masalah Aceh dan Papua dilakukan secara lebih
        persuasif. Jumlah militer di kedua wilayah tersebut
        dikurangi.
        � Golkar dan militer mengkonsolidasikan
        kekuatan-kekuatan reformis di parlamen untuk
        menjatuhkan Gus Dur. Sebagian kekuatan reformis dan
        reaksioner mengkonsolidasikan mahasiswa dan kekuatan
        massa reaksioner untuk melakukan dukungan ekstra
        parlamen. Perlawanan terjadi dari kekuatan anti sisa
        orde baru dan kekuatan pro Gus Dur. Terjadi mobilisasi
        sekitar 10 ribu pasukan beserta panser Angkatan Darat
        ke sekitar Istana Negara (lapangan Monas). Arah dari
        gelombang anti militerisme berbalik menjadi gerakan
        kontra, pelan namun pasti, militer berbalik minta
        konsesi, menjadi pihak yang menuntut, kepada elit-elit
        sipil yang lemah dan opurtunis. Dari mengajukan RUU
        PKB hingga insubordinasi terhadap kekuasaan sipil,
        dsb. Namun arah politik anti militerisme tidak bisa
        diluruskan lagi, menjadi tak terbendung, konsesi demi
        konsesi berhasil direbut oleh militer.
        � Militer, Golkar, dan elit-elit sipil opurtunis yang
        menjadi oposan Gus Dur melakukan perlawanan. Sidang
        Istimewa MPR dipercepat untuk menjatuhkan Gus Dur.
        Kekuatan sisa orba (militer-golkar) dan reformis
        gadungan mengangkat Megawati sebagai presiden. Bagi
        militer, Megawati diangap lebih mempunyai �pengertian�
        terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi-politiknya.
        � Atas desakan dari kekuatan anti sisa orba, dan
        sebagai perlawanan terakhirnya Presiden Gus Dur
        mengeluarkan dekrit pembubaran parlamen, pembubaran
        partai Golkar, dan pemilu dipercepat. Namun langkah
        terlambat ini tidak bisa menyelamatkan sang
        �reformis/gradualis tulen�, Gus Dur. Dengan SI MPR
        yang digembongi oleh aliansi Sisa Orde Baru, elit-elit
        sipil pragmatis dan opurtunis, dan juga sebagian
        gerakan mahasiswa yang berhasil ditunggangi, Gus Dur
        dijatuhkan.
        � Megawati membentuk pemerintahannya. Menguatkan
        kembali posisi militer, sebagai bayaran atas jasanya
        membantu menjatuhkan Gus Dur dan menempatkan Megawati
        sebagai presiden. Kebijakan-kebijakan reaksioner mulai
        diterapkan. Angin segar bagi militerisme kembali mulai
        berhembus. Megawati terbukti memang lebih mempunyai
        �pengertian� terhadap kepentingan ekonomi-politik
        militer. Layaknya rombongan bajak laut, masing-masing
        pihak yang terlibat pasti menuntut bagian. Pendekatan
        represif terhadap masalah Aceh dan Papua, pengajuan
        berbagai Rancangan Undang-Undang yang hakekatnya
        mencicil dari isi RUU PKB ke parlemen, represi dan
        penangkapan terhadap aktivis rakyat semakin meluas,
        struktur teritorial semakin meluas seperti pendirian
        Kodam Iskandar Muda (Aceh) dan Kodam Patimura
        (Maluku), dsb.
        � Dan kini, konsolidasi militer hampir sempurna,
        kembali mengontrol langsung, kini malah struktur
        politik sipilnya untuk memanipulasi demokrasi semakin
        bertambah kuat sebagai kendaraan awal untuk berkuasa
        yaitu, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Dalam
        pengertian inilah kemunculan Wiranto, SBY dan Agum
        Gumelar adalah canang kebangkitan militerisme bagi
        seluruh kekuatan demokratik. Terlebih kapitalis dari
        negeri-negeri Imperialis utama, AS dan kroninya, yang
        mendominasi perekonomian Indonesia, oleh karena
        kebutuhan ekspansi kapital yang lebih luas akibat
        tekanan krisis ekonomi global memaklumi, mentolerir,
        sekaligus membutuhkan sekutu-sekutu,
        komprador-komprador yang watak militerismenya harus
        tegas, terutama untuk menindas ekses-ekses dari
        pemaksaan kebijakan neoliberalisme yang menyebabkan
        perlawanan rakyat makin meluas. Karenanya perjuangan
        melawan militerisme sudah pasti sejalan dan akan
        menguatkan perjuangan rakyat dalam melawan
        neoliberalisme dan imperialisme yang telah
        menyengsarakan mayoritas rakyat Indonesia.

        Bangun Persatuan Segera, Hancurkan Militerisme!
        � Fakta-fakta diatas menegaskan bahwa militerisme
        menjadi persoalan masyarakat Indonesia yang mendesak,
        sekali lagi MENDESAK, untuk dihapuskan, untuk dilawan.
        � Militer harus tunduk dibawah kekuasaan sipil,
        seluruh watak dan struktur ekonomi-politik militer
        harus dihapuskan, diambil alih dan dibubarkan.
        � Oleh karena itu kami menawarkan kepada seluruh
        kekuatan demokratik dan elemen-elemen sipil: gerakan
        buruh, gerakan kaum tani, gerakan mahasiswa, lsm,
        intelektual, budayawan, partai-partai politik,
        tokoh-tokoh politik sipil yang pro demokrasi untuk
        bersatu guna melawan dan menghapuskan militerisme.
        Termasuk Megawati dan Amin Rais jika keduanya sebagai
        capres sipil mempunyai keberanian untuk melawan dan
        menghapuskan militerisme dengan program-program yang
        kongkrit.
        � Namun bagi perjuangan rakyat, kebutuhan untuk
        menghapuskan militerisme jangan berhenti hanya pada
        supremasi sipil ala demokrasi borjuis seperti di
        negeri-negeri kapitalisme maju. Karena supremasi sipil
        ala negeri kapitalisme maju pun sejatinya tidak
        pernah akan menghapus militerisme. Militerisme dan
        kapitalisme, atau militerisme sebenarnya adalah alat
        dari dominasi kekuasaan kelas dalam perkembangan
        masyarakat berkelas, adalah dua sisi mata uang. Selama
        masih ada kelas dalam masyarakat selama itu pula
        militerisme akan terus hidup, demikianlah yang terjadi
        dalam periode masyarakat berkelas pra kapitalisme
        hingga saat ini. Ketika kekuasaan kelas kapitalis
        terancam, militer akan kembali diterjunkan ke dalam
        kancah politik, seperti yang terjadi di Seattle
        beberapa tahun yang lalu ketika gerakan anti
        globalisasi meledak. Pada tahap sekarang ini yang
        membedakan antara militerisme di Indonesia dan
        militerisme di negeri-negeri kapitalis maju hanyalah
        bahwa di Indonesia militer sekaligus menjadi kapitalis
        bersenjata, sementara di negeri-negeri yang
        kapitalismenya lebih maju dan berkembang militer
        tunduk pada kekuasaan dan dominasi kapitalis sipil.
        � Sebagai program strategis dari perjuangan rakyat
        tertindas (kelas pekerja, kaum tani, rakyat miskin
        kota dan seluruh golongan sosial yang bersimpati)
        dalam melawan militerisme dan kapitalisme sudah pasti
        harus bermuara pada penghapusan sepenuh-penuhnya
        militerisme, bahkan militer reguler itu sendiri.
        Yaitu, dengan kembali mendemokratiskan konsep
        pertahanan kedaulatan negara bangsa, dengan membangun
        Rakyat-Tentara. Dimana seluruh rakyat, terutama yang
        sehat jasmani rohani jika negara membutuhkan untuk
        bertahan dari serangan negara-bangsa lain harus
        bersama-sama dengan kesadaran dan distrukturkan
        mobilisasi dan pelatihan penguasaan teknis
        persenjataannya oleh dewan-dewan rakyat di setiap
        teritorial untuk mempertahankan tanah air.
        � Dan dari sejarah perjuangan rakyat di seluruh dunia
        guna mempertahankan tanah air dari negeri agresor yang
        sering dan pasti mendapat sukses, walau bukan jaminan
        satu-satunya, adalah jika pertahanan negara dijalankan
        oleh Rakyat-Tentara atau milisia �yang
        sebenar-benarnya milisia bukan seperti milisia di
        negeri kapitalis yang paling tidak juga diarahkan
        untuk berfungsi sebagai tentara reguler ketika
        kekuasaan kaum kapitalis terancam--seperti yang
        ditunjukkan oleh Rakyat Vietnam ketika melawan
        imperialis Perancis dan AS, yang ditunjukkan oleh
        Rakyat Kuba dalam menghadapi imperialis AS. Atau yang
        ditunjukkan oleh rakyat kita sendiri ketika
        mempertahankan Revolusi nasional dari Agresi Belanda
        antara tahun 1945-1950. Kaum demokrat borjuis akan
        berhenti dalam perjuangan melawan militerisme pada
        titik supremasi sipil yang sudah dianggap cukup
        memastikan dominasi atau supremasi oleh kekuasaan
        kapitalis sipil. Oleh karena itu elemen-elemen rakyat
        yang tertindas di bawah militerisme dan kapitalisme
        harus terus bergerak maju, mempererat, memperkuat, dan
        memperluas front persatuan rakyat untuk menuju
        Pemerintahan Persatuan Rakyat yang berbasis pada front
        persatuan rakyat tertindas yang strukturnya meluas.
        Hanya Pemerintahan Persatuan Rakyat lah yang akan
        tegas dan konsisten menghapuskan militerisme.
        � Selama tahap transisi yang harus dikontrol ketat
        oleh kekuatan demokratik dari rakyat, penghapusan
        tentara reguler bisa dijalankan secara bertahap,
        misalnya dengan menyetop penerimaan prajurit baru, dan
        dengan demikian dengan sendirinya anggaran negara
        untuk pertahanan bisa terus diturunkan dan bisa
        dipergunakan untuk meningkatkan produktifitas rakyat.
        Dan selama proses transisi itu kesejahteraan prajurit
        harus ditingkatkan. Atau jika pun dibutuhkan jumlah
        tentara reguler harus dibatasi pada struktur
        administratif di pangkalan-pangkalan pertahanan
        ataupun hanya sebagai instruktur-instruktur teknis
        saja.

        Program Minimum Front Persatuan Untuk Melawan
        Militerisme:
        1. Menghapuskan Seluruh Struktur Politik Teritorial
        Tentara, dari Kodam hingga Babinsa, dari Muspida
        hingga Tripika.
        2. Menasionalisasi Aset-Aset Bisnis Tentara, baik yang
        berupa aset institusional maupun aset-aset milik
        perwira dan mantan perwira militer.
        3. Mengusut, mengadili, dan menghukum seluruh
        perwira/mantan perwira dan sipil, yang terlibat dan
        harus bertanggungjawab dalam seluruh kejahatan HAM dan
        kemanusiaan sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan
        militerisme selama Orde Baru berkuasa hingga saat ini.
        4. Menghapuskan darurat Militer/Sipil di Aceh dan
        operasi-operasi militer di Papua serta menyelesaikan
        tuntutan-tuntutan demokratik Rakyat Aceh dan Papua
        melalui cara-cara damai, non kekerasan dan demokratis.
        5. Menghapuskan seluruh perundang-undangan, Keputusan
        Presiden, Peraturan Pemerintah yang memberi dasar
        hukum bagi praktek-praktek militerisme seperti UU Anti
        Terorisme dsb.
        6. Secara bertahap menghapuskan tentara reguler. Dalam
        masa transisi menuju penghapusan tentara reguler yang
        harus digantikan dengan konsep pertahanan nasional
        milisia, kesejahteraan prajurit dan perwira rendahan
        harus dinaikkan.
        7. Melembagakan program-program anti militerisme
        dengan menuntut dikeluarkannya UU Anti Militerisme
        yang berisi program-program anti militerisme seperti
        disebut di atas, melalui Referendum untuk menanyakan
        persetujuan seluruh Rakyat Indonesia. Kenapa harus
        Referendum? Karena sudah jelas bahwa parlemen
        didominasi oleh unsur-unsur militeris dan kekuatan
        sipil yang tidak konsisten dalam melawan militerisme.
        8. Melawan secara politik capres dan cawapres tentara,
        Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar yang
        harus diusut keterlibatannya dalam serangkaian
        kejahatan pelanggaran HAM semasa Orde baru berkuasa;
        seperti Kasus Peristiwa 27 Juli 1996, Penculikan
        Aktifis pada tahun 1998, Tragedi Trisaksi tahun 1998,
        Tragedi Semanggi I dan II tahun 1998, Peristiwa
        Kerusuhan dan Pembumihangusan di Timor Leste paska
        Jajak Pendapat pada tahun 1999, Darurat Militer di
        Aceh dsb.
        9. Terus membongkar, mengkritik, tidak memberi
        dukungan dan melawan setiap ketidak-konsistenan
        capres-capres sipil dalam melawan militerisme.

        Taktik Perjuangan:
        1. Seluruh kekuatan demokratik di seluruh kota di
        Indonesia harus segera berkonsolidasi membangun,
        memperkuat, dan memperluas front persatuan anti
        militerisme. Mengkonsolidasikan masyarakat sipil dari
        berbagai organisasi mahasiswa, Tani, Buruh, Kaum
        miskin kota yang ada di Indonesia untuk untuk
        menghadang militerisme dan menolak serta tidak
        memilih Capres dan Cawapres dari Militer dalam bentuk
        sebuah wadah nasional.
        2. Melakukan Testimoni Korban Kekerasan Negara baik
        selama orde baru sampai sekarang, serta melakukan
        aksi-aksi delegasi kepada instansi-instansi negara
        (Komnas HAM, Mabes POLRI dll)
        3. Menyelenggarakan Pagelaran Musik anti Militerisme
        di setiap kota
        4. Seminar dan diskusi Anti Militerisme baik di
        tingkat nasional maupun kota
        5. Pemutaran film, pameran foto dan pagelaran budaya
        anti militerisme di setiap kota, kampus hingga
        kampung-kampung.
        6. Penyebaran Pamplet dan Selebaran Anti Militerisme
        di kawasan-kawasan industri, perkampungan kaum miskin
        kota, kampus-kampus dan lain-lain.
        7. Rapat Akbar (vergadering) Anti Militerisme di kota,
        wilayah dan nasional
        8. Aksi-aksi mobilisasi menuntut di kota-kota, wilayah
        secara reguler dan terjadwal
        9. Menggelar aksi nasional dengan mobilisasi
        tersentral ke Jakarta (untuk SUMSEL, Lampung, seluruh
        Jawa dan Bali) dan aksi tersentral di wilayah (untuk
        yang tidak ke Jakarta) pada tanggal 27 Juli 2004
        sebagai agenda nasional terdekat dari gerakan anti
        militerisme.

        Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!!
        Bubarkan Kodam � Korem � Kodim � Koramil � Babinsa!!
        Lawan Militerisme, Lawan Wiranto � SBY dan Capres
        Reformis Gadungan!!
        Bersekutu dengan Militer, Musuh Rakyat!!
        Hidup Persatuan Rakyat Untuk Melawan Militerisme!!
        Rakyat Bersatu, Bangun Pemerintahan Persatuan Rakyat!!


        Jakarta, 21 Juni 2004


        Yusuf Lakaseng
        Ketua Umum PRD







        __________________________________
        Do you Yahoo!?
        Yahoo! Mail Address AutoComplete - You start. We finish.
        http://promotions.yahoo.com/new_mail
      • simalungun cw
        26 Jul 04 08:30 WIB Demonstran Penolak Ruislagh RSU Masih Menginap Di DPRD P. Siantar PEMATANGSIANTAR WASPADA Online Aksi menginap demonstran yang menolak
        Message 3 of 4 , Jul 27, 2004
          26 Jul 04 08:30 WIB
          Demonstran Penolak Ruislagh RSU
          Masih Menginap Di DPRD P. Siantar
          PEMATANGSIANTAR WASPADA Online


          Aksi menginap demonstran yang menolak ruislagh atau
          tukar guling sebagian tanah Rumah Sakit Umum (RSU)
          guna pengembangan RSU itu yang dimulai Kamis (22/7)
          masih berlanjut hingga Minggu (25/7) di gedung Dewan
          Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar.

          Sementara, dari berbagai informasi yang dihimpun,
          salah satu elemen demonstran yakni Gempa (Gerakan
          Masyarakat Peduli Anggaran) berencana memindahkan aksi
          menginap mereka ke balai kota mulai Senin (26/7).

          Seperti pada Kamis (22/7), para demonstran juga
          mengisi waktu mereka dengan menari diiringi gendang
          tradisional Simalungun, menyanyi diiringi gitar dan
          seruling. Tidurtiduran di kemah yang dipasang di taman
          di depan gedung DPRD dan "Sharong" Sabtu (24/7).

          Selain spanduk dan poster yang sudah dipasang di atap
          teras, di pagar, di pohonpohon di halaman gedung DPRD
          dan di tempat pengumuman, sejak Sabtu (24/7) pagi
          dipampangkan kain putih berukuran puluhan meter
          bertuliskan sejuta tanda tangan menolak ruislag RSU di
          pagar gedung DPRD menghadap ke Jalan Merdeka.

          Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Simalungun
          Indonesia (LPMSI) Johalim Sipayung yang juga salah
          seorang Koordinator Gempa menyebutkan, gagasannya agar
          demonstran yang menolak ruislag RSU menginap di Balai
          Kota akibat merasa tersinggung dengan ucapan 10 orang
          tidak di kenal (OTK) kepadanya saat minum kopi di loby
          Siantar Hotel, Pematang Siantar Jumat (23/7) menjelang
          tengah malam.

          Menurut Sipayung, kesepuluh OTK itu memerintahkan agar
          mereka bubar dari gedung DPRD dan bila masih di sana,
          besok (maksudnya Sabtu 24/7) akan terjadi sesuatu.
          Namun, sampai menjelang sore tidak ada terjadi sesuatu
          seperti ucapan OTK tersebut dan para demonstran masih
          seperti biasa berkumpul dan menari diiringi gendang.

          "Kalau mereka terganggu akan langsung ditanggapi dan
          kita bisa meminta agar Wakil Walikota hadir dan
          memberikan jawaban sesuai yang kita inginkan," jawab
          Sipayung seputar rencananya agar demonstran menginap
          di balai kota dan dengan sedikit kesal akibat elemen
          lainnya termasuk mahasiswa menolak gagasan Sipayung
          itu dengan alasan tujuan mereka menjadi bias.

          Salah satu elemen yang dihubungi yakni Ketua Partai
          Oposisi Rakyat (Popor) David Purba menyatakan, mereka
          akan tetap bertahan di gedung DPRD dan tidak akan
          pindah ke Balai Kota sampai pihak DPRD mencabut izin
          prinsip yang mereka keluarkan tentang ruislagh RSU.

          "Belum ada rencana untuk itu dan itu masih usul dalam
          diskusi kecil serta masih akan didiskusikan,"
          jawabnya.

          Salah seorang mahasiswa Hermanto Sipayung yang juga
          Divisi Advokasi Simalungun Corruption Watch (SCW) yang
          juga koordinator Gempa menimpali, aksi mereka
          berikutnya masih menunggu koordinasi dan masih akan
          menginap di gedung DPRD itu sampai tuntutan mereka
          dipenuhi.

          "Soal makan dan minum selama menginap di geudng DPRD
          ini tidak ada masalah dan hampir semua secara
          spontanitas memberikan beras, ikan, telur. Tadi ada
          yang memberikan beberapa kardus air minum mineral,"
          jawab Purba tentang biaya mereka selama menginap di
          geudng DPRD dan Sipayung menambahkan hampir setiap
          hari datang bantuan kepada mereka dan kotak
          partisipasi dibuat kepada siapa yang datang mau
          menyumbang. "Itu bukan mengurangi perjuangan," sebut
          Sipayung. (a17/a12) (sh)





          __________________________________
          Do you Yahoo!?
          Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!
          http://promotions.yahoo.com/new_mail
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.