Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Sikap dan Posisi Politik PRD dalam Pilpres

Expand Messages
  • sueeb abimanyu
    LAWAN MILITERISME, BENTUK PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT!! POKOK-POKOK PIKIRAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) Di Jakarta 7 – 8 Juni
    Message 1 of 2 , Jun 9, 2004
      LAWAN MILITERISME, BENTUK PEMERINTAHAN PERSATUAN
      RAKYAT!!

      POKOK-POKOK PIKIRAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI
      RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)
      Di Jakarta 7 � 8 Juni 2004:

      I. Kesimpulan Tentang Situasi Nasional
      Momentum Pemilu 2004 lahir dalam situasi ekonomi
      politik yang bercirikan oleh dua hal pokok: Pertama,
      krisis kesejahteraan rakyat yang semakin parah akibat
      ekpanasi kaum imperialis neoliberal; dan kedua,
      kebangkitan militerisme yang mengancam hasil-hasil
      perjuangan demokratik gerakan mahasiswa dan rakyat
      1998-1999. Hal ini bisa terjadi karena gerakan
      mahasiswa dan rakyat 1998-1999 belum cukup
      kesadarannya akan program perjuangan dan strategi
      taktik perjuangan yang tepat. Hal ini menyebabkan
      aparatus kediktatoran Kapitalis-Militeris Orde Baru
      belum mampu dipukul habis. Alat kediktatoran yang
      utama yaitu aparatus kekerasan (militer yang berdwi
      fungsi) atau militerisme baru berhasil dipojokkan
      namun belum berhasil dihancurkan secara ideologi
      maupun mesin-mesin politiknya, seperti institusi
      teritorial tentara �dari Kodam hingga Babinsa� sebagai
      alat kekerasan fisik dan (Partai) Golkar sebagai alat
      ideologi manipulator sipilnya. Hasil-hasil perjuangan
      mahasiswa dan rakyat masih sangat terbatas, yaitu,
      memaksa penguasa lama untuk memberi konsesi-konsesi
      demokratik dan transisi kekuasaan terbatas (hanya
      ditingkat elit saja). Belum cukupnya kesadaran gerakan
      mahasiswa dan rakyat mengakibatkan kepemimpinan
      politik dari jalannya perjuangan diambil alih oleh
      kaum reformis moderat yang kompromis dan penakut. Apa
      yang dihasilkan oleh kaum reformis moderat selama enam
      tahun berkuasa dari Kekuasaan Gus Dur hingga
      Mega-Hamzah?
      Pertama, Krisis kesejahteraan. Elit-elit reformis yang
      berkuasa paska Soeharto, dari rejim Gus Dur hingga
      Mega-Hamzah dan juga elit-elit yang duduk dalam
      berbagai struktur kekuasaan lainnya (Amin Rais dsb)
      dalam menghadapi ekspansi imperialisme neoliberal
      lebih mencerminkan sebagai komprador, sebagai agen,
      sebagai antek kaum imperialis neoliberal. Letter of
      intents (L.o.I) dengan IMF sebagai alat kaum
      imperialis untuk menghisap seluruh sumber daya alam
      dan seluruh tenaga produktif nasional dengan selalu
      patuh dan dipenuhi oleh elit-elit penguasa. Sebagai
      akibatnya adalah pengambilalihan aset-aset rakyat
      (BUMN-BUMN) dan seluruh perusahaan-perusahaan monopoli
      yang strategis hasil sitaan dari konglomerat kroni
      Orde Baru diambil alih oleh kaum imperialis neoliberal
      melalui program privatisasi. Rakyat juga dihisap dan
      dimatikan potensi produktifnya akibat anggaran
      nasional sebagian besar mengalir untuk membayar
      hutang-hutang luar negeri warisan Orde Baru yang
      banyak dikorup dan juga dipaksa menanggung hutang BLBI
      dan obligasi rekapitalisasi perbankan senilai ratusan
      triliun yang juga hanya menguntungkan kaum imperialis
      yang membeli bank-bank penerima dana tersebut. Kaum
      buruh ditindas karena sektor riil maupun jasa yang
      tidak strategis dimata imperialis neoliberal melalui
      Pemerintah Mega-Hamzah yang menjadi agennya, dipaksa
      untuk dibangkrutkan yang mengakibatkan jumlah
      pengangguran karena PHK-PHK massal semakin besar. Saat
      ini lebih dari 40 juta orang menjadi pengangguran.
      Demikian juga kaum tani juga dikorbankan dengan
      liberalisasi perdagangan, dengan liberalisasi impor
      pangan, karena sebagai komprador Pemerintahan Gus Dur
      dan Mega-Hamzah lebih berpihak kepada kaum imperialis
      neoliberal ketimbang kaum tani. Demikian juga kaum
      tani yang sedang gigih berjuang merebut tanah-tanahnya
      yang dulu dirampas oleh rejim Orde Baru dan kroninya
      diabaikan nasib dan hak-haknya, bahkan melalui
      berbagai UU dan Rancangan UU seperti UU Sumber Daya
      Air, RUU Perkebunan dsb dilucuti hak-haknya.
      Kedua, Kebangkitan Militerisme. Perkembangan
      bangkitnya militerisme ini adalah pengkhianatan
      terbesar kaum reformis moderat terhadap agenda
      reformasi total. Karakter anti kediktatoran atau anti
      militerisme Orde Baru yang menjadi salah satu tujuan
      utama dari gerakan mahasiwa dan rakyat 1998-1999 dalam
      menumbangkan Orde Baru telah diselewengkan
      habis-habisan oleh elit reformis moderat, oleh
      karenanya lebih tepat disebut Reformis Gadungan.
      Struktur politik tentara yang menjadi alat
      kepentingannya sebagai kapitalis bersenjata bukannya
      dihapuskan justru semakin bertambah lengkap. Struktur
      kekuasaan politik tentara tetap eksis seperti
      institusi teritorial, aset-aset bisnis tentara
      (institusional maupun personal-persoanal perwira
      korupnya). Misalnya perluasan struktur Kodam, misalnya
      saja diberikannya kekuasaan kepada faksi kapitalis
      bersenjata di Aceh melalui Darurat Militer/Darurat
      Sipil, dan atau berbagai UU dan RUU yang semakin
      menguatkan kemampuan politik militer seperti UU Anti
      Terorisme dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
      Tentu saja kita tidak bermaksud menyamaratakan
      karakter dari masing-masing elit reformis gadungan.
      Dalam konteks program perjuangan anti militerisme Gus
      Dur adalah seorang gradualis tulen, sementara
      Megawati, Hamzah Haz, Amin Rais adalah elit-elit
      penguasa yang pengecut berhadapan dengan militerisme,
      lebih suka berkompromi ketimbang menjadi gradualis
      sekalipun. Namun toh hasilnya bagi perjuangan rakyat
      adalah sama yaitu, membuat militerisme semakin
      berjaya. Tidak mengherankan jika semakin banyak
      militer yang terlibat pelanggaran HAM yang dibebaskan,
      tidak mengherankan jika harus lebih banyak lagi
      sogokan-sogokan politik kepada militer harus
      diberikan. Bahkan setiap konflik diantara elit-elit
      sipil selalu berakibat menguatnya militerisme,
      misalnya saat Gus Dur melakukan reformasi bertahap
      terhadap militerisme yang membuat tentara melakukan
      perlawanan malah dimanfaatkan oleh saingan-saingan
      sipil-nya untuk ambisi kekuasaanya membangun
      persekutuan dengan tentara. Fakta-fakta ini demikian
      terang benderangnya bagi kita semua.

      II. Militerisme adalah musuh terburuk bagi demokrasi
      dan bagi sosialisme.
      Jangan pernah dilupakan bahwa militer di Indonesia
      bukanlah militer dalam pengertian demokrasi barat yang
      tunduk pada kehendak-kehendak sipil atau demokrasi.
      Sejak jabang bayinya militer reguler atau TNI memang
      tidak pernah mau tunduk pada supremasi sipil. Unsur
      kerakyatan dari angkatan bersenjata, dengan tumbuhnya
      rakyat tentara yang sempat berkembang semasa
      pergolakan mempertahankan revolusi nasional 1945 sudah
      dilucuti ditahun 1948 oleh kebijakan Re-Ra
      (Restrukturisasi dan Rasionalisasi )�nya Hatta yang
      bahkan berbuah pertumpahan darah. Dalam hal ini Hatta
      melupakan bahwa impiannya akan tentara reguler seperti
      konsep profesionalisme barat berkontradiksi dengan
      kenyataan bahwa dengan ukuran pendidikan dan kemampuan
      teknis militer Indonesia waktu itu, menyebabkan konsep
      tentara regulernya didominasi oleh unsur-unsur eks
      Peta dan eks KNIL yang semasa penjajahan oleh
      Kolonialis Belanda dan Fasisme Jepang menjadi alat
      untuk menindas rakyat Indonesia. Dalam prakteknya
      tentara reguler versi Hatta ini eforia banjir unggul
      melebih-lebihkan potensinya dengan menganggap sipil
      tidak becus mengurus negara dan perekonomian yang
      sebenarnya berdasarkan satu-satunya klaim historis
      saja, yaitu, sipil tidak mau bergerilya dan lebih
      memilih menyerah ketika terjadi agresi Belanda,
      sekalipun efektifitas dari gerilyanya TNI ini juga
      tidak memberi hasil yang besar. Pertempuran 10
      Nopember di Surabaya dan Ambarawa bisa memperoleh
      sukses oleh karena dukungan yang luar biasa dari
      rakyat tentara atau laskar-laskar bersenjata.
      Bahkan militer dalam pengertian profesionalisme barat
      sekalipun, sejatinya tidak akan sepenuhnya
      menghapuskan militerisme. Karena hakekat dari
      militerisme selamanya adalah alat kelas yang
      mendominasi kekuasaan untuk menindas kelas yang
      didominasi oleh kekuasaan sepanjang sejarah masyarakat
      berkelas belum dihapuskan. Demikianlah yang
      berlangsung dari jaman perbudakan, feodalisme hingga
      masyarakat kapitalisme sekarang ini. Profesionalisme
      militer barat hanya untuk menegaskan bahwa aparatus
      bersenjata atau kekerasan adalah alat kelas kapitalis
      (sipil).
      Kemenangan Wiranto dalam konvensi Partai Golkar,
      kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai
      capres, kemudian Agum Gumelar sebagai cawapres semakin
      menegaskan meluasnya struktur politik militer. Oleh
      karena itu kemunculan capres-capres militer ini tidak
      hanya harus ditentang karena mereka harus ikut
      bertanggungjawab, seperti Wiranto dalam Peristiwa
      penculikan aktifis, Tragedi Trisakti, Tragedi
      Semanggi, dan SBY dalam Peristiawa 27 Juli 1996 dan
      palanggaran HAM semasa darurat militer di Aceh adalah
      fakta politik kebangkitan militerisme. Partai-partai
      politik yang menjadi kendaraan dan pendukungnya adalah
      alat politik tambahan bagi tentara. Bukankah ini sama
      persis dengan jaman Orde Baru? Dimana tentara sebagai
      kapitalis bersenjata menggunakan struktur teritorial
      tentara untuk fungsi represifnya dan partai-partai
      politik sebagai alat-alat untuk memanipulasi Rakyat.
      Pandangan yang menyatakan bahwa hasil-hasil demokratik
      dari gerakan mahasiwa-rakyat 1998-1999 tidak akan
      mungkin mampu dipukul mundur oleh militer sekalipun
      adalah sama sekali keliru. Kekeliruan ini berangkat
      dari dua kesalahan. Pertama, menganggap bahwa
      hasil-hasil demokratik gerakan mahasiswa-rakyat
      1998-1999 sudah berhasil melucuti ambisi kekuasaan
      politik dan ekonomi dari militer. Dengan fakta-fakta
      yang telah disebutkan dimuka kenyataannya adalah
      bertolak belakang. Ambisi untuk terus berkuasa dan
      untuk terus menjadi ksatria-kstaria modal belumlah
      hilang, malah belakangan ini kembali mengemuka. Kedua,
      bahwa secara umum perkembangan kapitalisme di
      Indonesia adalah tergantung terhadap negeri-negeri
      imperialis neoliberal. Demikian pula sejarah
      perkembangan militerisme di Indonesia tidaklah lepas
      dari campur tangan negeri-negeri imperialis. Bukankah
      kediktatoran kapitalis-militeris Orde Baru adalah
      harga yang harus dibayar barat untuk menyingkirkan
      kekuatan komunis dan populismenya Soekarno? Walaupun
      dalam perkembangan kapitalisme global keberadaan
      kekuasaan semacam kediktatoran kapitalis-militeris
      Orde Baru mulai dirasa mengganggu kebutuhan akan
      ekspansi kapitalisme yang lebih luas. Itulah kenapa
      negeri-negeri imperialis pada akhirnya harus berposisi
      menyetujui penjatuhan Soeharto. Untuk dapat mencapai
      maksud liberalisasi ekonomi untuk tujuan ekspansi
      kapital barat yang membutuhkan liberalisasi politik
      yang saat itu tidak mampu diberikan oleh Orde Baru.
      Namun lain dulu lain sekarang. Selama enam tahun
      kekuasaan kaum reformis gadungan yang semuanya telah
      menyatakan loyalitasnya sebagai komprador, sebagai
      agen, sebagai antek imperialis proses liberalisasi
      politik terbatas yang berlangsung telah berjalan
      sukses sebagai kendaraan untuk menjalankan
      liberalisasi ekonomi besar-besaran. Itulah kenapa
      Letter of Intents dengan IMF terus diperpanjang,
      itulah kenapa privatisasi berjalan dengan kecepatan
      yang luar biasa, demikian juga program-program
      penyesuaian struktural lainnya (liberalisasi
      investasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan dan
      sebagainya). Sekarang ini perkembangan kapitalisme
      global telah dikuti gejala baru yang artinya
      membutuhkan penyesuaian, yaitu, kecepatan proses
      liberalisasi ekonomi secara global telah mengakibatkan
      ekses-ekses krisis kesejahteraan yang diderita
      sebagian besar populasi dunia yang menjadi korbannya.
      Tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini menyebabkan
      perlawanan menentang liberalisasi ekonomi, perlawanan
      menentang neoliberalisme, bahkan perlawanan menentang
      kapitalisme. Menghadapi situasi ini, dan disisi lain
      kebutuhan untuk mempercepat ekspansi kapital sebagai
      akibat krisis over produksi dunia tidak boleh
      dihambat, menyebabkan negeri-negeri imperialis,
      terutama AS dan sekutunya mulai beralih ke cara-cara
      militeristik. Hal ini terlihat dari dukungan terhadap
      kudeta militer di Venezuela, di Haiti, di Pakistan,
      penyerangan ke Afganistan dan Irak. Inilah
      perkembangan imperialisme dunia sekarang ini.
      Dilandasi oleh situasi diatas kepentingan militerisme
      di Indonesia yang terus menguat dengan kepentingan
      imperialis global adalah sejalan dan saling
      membutuhkan satu sama lain.

      III. Perkuat Persatuan Rakyat Untuk Melawan
      Militerisme
      Oleh karena itu menurut pendapat kami, perjuangan
      spontan rakyat yang terus meluas akibat
      kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang dijalankan
      oleh Pemerintah Mega-Hamzah harus dihubungkan dengan
      kebutuhan perjuangan untuk melawan militerisme. Sudah
      pasti bahwa perjuangan politik untuk menuntut hak-hak
      kesejahteraan rakyat yang dirampas akan menghadapi
      kondisi yang sangat sulit jika militerisme dibiarkan
      berkuasa melalui Pemilu 2004 ini. Bahkan belum
      berkuasa penuh pun kekuatan militerisme telah menindas
      perjuangan rakyat untuk menuntut hak-hak
      kesejahteraan. Penembakan hingga tewas terhadap kaum
      tani diberbagai tempat (di Halmahera, Bulukumba,
      Porsea, Manggarai), kasus-kasus penembakan,
      penagkapan, dan pemukulan juga dialami oleh rakyat
      miskin kota yang menjadi korban penggusuran diberbagai
      kota, demikian juga yang dialami oleh Mahasiswa
      seperti penyerbuan ke kampus Universitas Muslim
      Indonesia (UMI) Makasar pada awal bulan Mei yang lalu.
      Selama bulan Mei mahasiswa di hampir seluruh kota di
      negeri ini telah bergerak melawan bahaya militerisme.
      Dengan kesadaran, militansi dan strategi perjuangan
      yang tepat sudah pasti rakyat akan mendukung dan
      bergabung dengan perjuangan menentang militerisme.
      Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!! Tak akan Ada
      Kesejahteran Tanpa Menghancurkan Militerisme!!
      Namun untuk melawan militerisme kita membutuhkan
      kekuatan yang lebih besar lagi. Penting untuk diingat
      bahwa untuk melawan militerisme yang bersenjata
      seluruh kekuatan yang berkepentingan untuk melawan
      militerisme harus bersatu. Bahkan jika PDIP, PAN, PKB,
      Megawati, Amin Rais, Gus Dur bersedia untuk bersatu
      melawan militerisme, bersedia menghapuskan institusi
      teritorial tentara, bersedia untuk mencabut Darurat
      Militer/Sipil di Aceh, mari kita bersatu lawan
      bersama-sama militerisme, Wiranto � SBY!!
      Sayangnya hingga saat ini PDIP, PAN, PKB, Megawati,
      Amin Rais, Gus Dur masih ketakutan untuk melawan
      militerisme. Oleh karena capres-capres sipil yang ada
      hingga saat ini masih ketakutan untuk melawan
      militerisme menurut pendapat kami menjadi tidak ada
      gunanya bagi kita dan rakyat untuk memilih dalam
      pemilihan presiden 5 Juli 2004 nanti. Menjadi sikap
      yang salah jika capres sipil yang tidak berani melawan
      militerisme diberi dukungan untuk berkuasa karena
      hanya akan melahirkan kekuasaan yang militeris dan
      menjadi boneka militer. Dengan mempertimbangkan
      situasi ini PRD memilih untuk bersikap Golput dalam
      Pemilihan Presiden 5 Juli 2004 karena belum ada Capres
      yang layak didukung.
      Sebagai penutup PRD menyerukan kepada seluruh gerakan
      Rakyat mari bersatu, membangun front persatuan anti
      militerisme dimana-mana ke seluruh kota di negeri ini.
      Membangun posko-posko anti militerisme dimana-mana,
      menggelar rapat-rapat umum dan unjuk rasa menentang
      militerisme, melawan Wiranto � SBY!! Perjuangan
      menentang militerisme akan berjalan dengan konsisten
      jika persatuan rakyat terus menguat dan meluas. Karena
      hanya dengan membangun Pemerintahan Persatuan Rakyat
      yang berlandaskan pada persatuan rakyat yang terus
      menguat dan meluas lah militerisme bisa dihancurkan,
      Rakyat Aceh bisa dibebaskan dari militerisme, dan
      dalam perkembangan selanjutnya kesejahteraan bisa
      diwujudkan dengan sosialisme. Dalam perkembangan
      masyarakat sosialisme lah militerisme bisa
      dihancurkan, karena keistimewaan segolongan orang
      untuk memonopoli senjata bisa dihapuskan dan upaya
      mempertahankan negara bisa dijalankan dengan rakyat
      bersenjata yang basisnya demokratis dan bukan
      militeris.

      Lawan Wiranto � SBY!!
      Bersekutu Dengan Militer, Musuh Rakyat!!
      Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!!
      Hapuskan Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa!!
      Tangkap, Adili dan Penjarakan Pelanggar Ham!!
      Hidup Persatuan rakyat, Bangun Pemerintahan Persatuan
      Rakyat!!.


      Jakarta 10 Juni 2004,





      Yusuf Lakaseng
      Zely Ariane
      Ketua Umum
      Sekjend









      __________________________________
      Do you Yahoo!?
      Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
      http://messenger.yahoo.com/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.