Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Anwar Ditembak di Kebun Kelapa

Expand Messages
  • Made Aceh
    Anwar Ditembak di Kebun Kelapa Reporter : Misrie - Bireuen, 2004-06-01 04:20:50 Saat bertemu dengan para pemuka masyarakat Aceh di Pendopo Bupati Aceh Utara,
    Message 1 of 2 , Jun 9, 2004
    • 0 Attachment
      Anwar Ditembak di Kebun Kelapa

      Reporter : Misrie - Bireuen, 2004-06-01 04:20:50

      Saat bertemu dengan para pemuka masyarakat Aceh di Pendopo Bupati Aceh
      Utara, hari Senin, 24 Mei 2004 lalu, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional
      (Lemhanas) Ermaya Suradinata mengatakan, �Dalam darurat militer dan darurat
      sipil ini kita tidak terlepas dari prinsip demokrasi dan (perlindungan) hak
      azazi manusia.�

      Sementara Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Azmin Yusri Nasution
      mengatakan, �Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyerah akan kita
      perlakukan dengan baik. Kita bina, seperti yang sudah kita lakukan di
      Reulet.�

      Nah, bagaimana dengan Anwar yang tidak ada sangkut pautnya dengan GAM ?

      Anwar adalah warga sipil biasa. Dia sama sekali tidak pernah terlibat dalam
      kelompok gerilyawan. Namun, apa yang diterimanya?

      ***
      Hari yang cerah di Jumat, 14 Mei 2004 itu berubah redup menyusul suara
      tembakan beberapa kali dari moncong senjata pasukan pemerintah. Usai hujan
      tembakan itu, Anwar yang tadi pagi masih terlihat segar bugar ditemukan
      terbaring berlumuran darah segar. Tubuhnya ditemukan di sebuah kebun kelapa
      milik warga. Di kebun kelapa ini dia sedang menyelesaikan pekerjaannya
      mengupas kelapa milik warga. Dari pekerjaannya ini, Anwar memperoleh sebambu
      beras untuk dibawa pulang ke rumah di kala sore hari.

      Anwar bukan nama sebenarnya. Laki-laki yang lahir 35 tahun lalu itu belum
      berkeluarga. Dia tinggal di sebuah desa di Kabupaten Bireun. Sehari-hari dia
      tidak mempunyai kerjaan tetap. Dia hanya petani di kala musim hujan dan di
      kala musim kering. Itu sebabnya terkadang order mengupas kelapa pun
      disabetnya.

      Desa tempat Anwar tinggal terletak beberapa kilometer dari jalan yang
      menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Desa ini sebenarnya tidak tergolong
      rawan dibandingkan desa-desa lain di pedalaman Aceh Utara dan Bireun.
      Mungkin karena tidak ada hutan di kawasan itu, dan jaraknya terlalu dekat
      sehingga mudah dijangkau pasukan pemerintah.

      Anwar termasuk orang yang pendiam. Dia aktif dalam setiap pekerjaan sosial
      di kampungnya. Dia orang yang tidak punya dengan warga lainnya, dan sama
      sekali bukan anggota gerilyawan.

      �Dia bukan anggota gerilyawan. Kalau Anda tidak percaya boleh tanyakan
      langsung ke seluruh warga kampung,� ujar Tasyah (bukan nama sebenarnya) pada
      acehkita.

      Peristiwa yang dialami Anwar terjadi ketika pasukan pemerintah yang
      bermarkas di kawasan itu melakukan operasi ke sejumlah desa termasuk desa
      Anwar. Saat sedang berpatroli, tiba-tiba beberapa anggota gerilyawan
      melintas. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan.

      Ketika melihat seorang lelaki di kebun kelapa searah dengan kaburnya anggota
      gerilyawan, pasukan pemerintah segera beraksi. Tanpa tembakan peringatan,
      laki-laki itu ditembak.

      Anwar tewas di tempat. Pasukan pemerintah yang menembak Anwar segera
      mendekati tubuhnya yang tergelatak tanpa nyawa. Tak lama, mereka sadar telah
      salah tembak. Apa akal kini?

      Seorang anggota pasukan pemerintah mengeluarkan sebuah foto dari kantong
      bajunya. Foto itu dilemparkan ke arah warga. Kata si tentara ini, itulah
      bukti bahwa Anwar adalah anggota kelompok gerilyawan. Foto itu, lanjut si
      tentara, adalah foto saat Anwar sedang ikut latihan bersama anggota kelompok
      gerilyawan lainnya.

      �Warga tidak berani membantah. Tapi itu jelas bukan foto Anwar. Melainkan
      foto si aparat sendiri,� sebut Tasyah lagi

      Anwar yang sudah tak bernyawa diangkat warga untuk dimandikan dan
      dikafankan.

      Namun anggota pasukan pemerintah ini belum puas. Siang harinya beberapa
      warga dipanggil ke pos mereka. Pemanggilan itu terkait dengan tewasnya
      Anwar. Kabarnya informasi tertembaknya warga sipil sudah diketahui satuan
      Polisi Militer di Bireun. Nah, si penembak khawatir bila PM melakukan
      pemeriksaan. Maka mereka pun berinisatif memanggil sejumlah warga yang
      mengetahui peristiwa itu. Warga diancam. Dan diminta untuk mengatakan bahwa
      Anwar memang benar terlibat GAM, bila PM bertanya.

      Bagi yang tidak mau mengikuti perintah itu, �Resikonya tanggung sendiri,�
      kata seorang tentara mengancam.

      Dua hari kemudian, berita penembakan Anwar dimuat di koran lokal. Dalam
      berita itu, petinggi Komando Operasi Letkol CAJ Asep Sapari menegaskan bahwa
      pasukan pemerintah kembali melumpuhkan hingga tewas seorang anggota
      gerilyawan.

      Tetangga Anwar yang membaca berita itu hanya mengelus dada. Sandiwara
      apalagi yang kini tengah mereka saksikan.[A]





      >From: grev lanov <grev_us@...>
      >Reply-To: Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com
      >To: Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com
      >Subject: [Diskusi-Pembebasan] luaskan keanggotaan milis ini....
      >Date: Wed, 26 May 2004 07:44:35 -0700 (PDT)
      >
      >salam pembebasan!
      >
      >kalo mau membangun persatuan, maka langkah awal adalah
      >memperluas anggota milis ini...
      >
      >moderator..harus lebih agressif dong....
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >__________________________________
      >Do you Yahoo!?
      >Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
      >http://messenger.yahoo.com/
      >

      _________________________________________________________________
      MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE*
      http://join.msn.com/?page=features/virus
    • sueeb abimanyu
      LAWAN MILITERISME, BENTUK PEMERINTAHAN PERSATUAN RAKYAT!! POKOK-POKOK PIKIRAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) Di Jakarta 7 – 8 Juni
      Message 2 of 2 , Jun 9, 2004
      • 0 Attachment
        LAWAN MILITERISME, BENTUK PEMERINTAHAN PERSATUAN
        RAKYAT!!

        POKOK-POKOK PIKIRAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI
        RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)
        Di Jakarta 7 � 8 Juni 2004:

        I. Kesimpulan Tentang Situasi Nasional
        Momentum Pemilu 2004 lahir dalam situasi ekonomi
        politik yang bercirikan oleh dua hal pokok: Pertama,
        krisis kesejahteraan rakyat yang semakin parah akibat
        ekpanasi kaum imperialis neoliberal; dan kedua,
        kebangkitan militerisme yang mengancam hasil-hasil
        perjuangan demokratik gerakan mahasiswa dan rakyat
        1998-1999. Hal ini bisa terjadi karena gerakan
        mahasiswa dan rakyat 1998-1999 belum cukup
        kesadarannya akan program perjuangan dan strategi
        taktik perjuangan yang tepat. Hal ini menyebabkan
        aparatus kediktatoran Kapitalis-Militeris Orde Baru
        belum mampu dipukul habis. Alat kediktatoran yang
        utama yaitu aparatus kekerasan (militer yang berdwi
        fungsi) atau militerisme baru berhasil dipojokkan
        namun belum berhasil dihancurkan secara ideologi
        maupun mesin-mesin politiknya, seperti institusi
        teritorial tentara �dari Kodam hingga Babinsa� sebagai
        alat kekerasan fisik dan (Partai) Golkar sebagai alat
        ideologi manipulator sipilnya. Hasil-hasil perjuangan
        mahasiswa dan rakyat masih sangat terbatas, yaitu,
        memaksa penguasa lama untuk memberi konsesi-konsesi
        demokratik dan transisi kekuasaan terbatas (hanya
        ditingkat elit saja). Belum cukupnya kesadaran gerakan
        mahasiswa dan rakyat mengakibatkan kepemimpinan
        politik dari jalannya perjuangan diambil alih oleh
        kaum reformis moderat yang kompromis dan penakut. Apa
        yang dihasilkan oleh kaum reformis moderat selama enam
        tahun berkuasa dari Kekuasaan Gus Dur hingga
        Mega-Hamzah?
        Pertama, Krisis kesejahteraan. Elit-elit reformis yang
        berkuasa paska Soeharto, dari rejim Gus Dur hingga
        Mega-Hamzah dan juga elit-elit yang duduk dalam
        berbagai struktur kekuasaan lainnya (Amin Rais dsb)
        dalam menghadapi ekspansi imperialisme neoliberal
        lebih mencerminkan sebagai komprador, sebagai agen,
        sebagai antek kaum imperialis neoliberal. Letter of
        intents (L.o.I) dengan IMF sebagai alat kaum
        imperialis untuk menghisap seluruh sumber daya alam
        dan seluruh tenaga produktif nasional dengan selalu
        patuh dan dipenuhi oleh elit-elit penguasa. Sebagai
        akibatnya adalah pengambilalihan aset-aset rakyat
        (BUMN-BUMN) dan seluruh perusahaan-perusahaan monopoli
        yang strategis hasil sitaan dari konglomerat kroni
        Orde Baru diambil alih oleh kaum imperialis neoliberal
        melalui program privatisasi. Rakyat juga dihisap dan
        dimatikan potensi produktifnya akibat anggaran
        nasional sebagian besar mengalir untuk membayar
        hutang-hutang luar negeri warisan Orde Baru yang
        banyak dikorup dan juga dipaksa menanggung hutang BLBI
        dan obligasi rekapitalisasi perbankan senilai ratusan
        triliun yang juga hanya menguntungkan kaum imperialis
        yang membeli bank-bank penerima dana tersebut. Kaum
        buruh ditindas karena sektor riil maupun jasa yang
        tidak strategis dimata imperialis neoliberal melalui
        Pemerintah Mega-Hamzah yang menjadi agennya, dipaksa
        untuk dibangkrutkan yang mengakibatkan jumlah
        pengangguran karena PHK-PHK massal semakin besar. Saat
        ini lebih dari 40 juta orang menjadi pengangguran.
        Demikian juga kaum tani juga dikorbankan dengan
        liberalisasi perdagangan, dengan liberalisasi impor
        pangan, karena sebagai komprador Pemerintahan Gus Dur
        dan Mega-Hamzah lebih berpihak kepada kaum imperialis
        neoliberal ketimbang kaum tani. Demikian juga kaum
        tani yang sedang gigih berjuang merebut tanah-tanahnya
        yang dulu dirampas oleh rejim Orde Baru dan kroninya
        diabaikan nasib dan hak-haknya, bahkan melalui
        berbagai UU dan Rancangan UU seperti UU Sumber Daya
        Air, RUU Perkebunan dsb dilucuti hak-haknya.
        Kedua, Kebangkitan Militerisme. Perkembangan
        bangkitnya militerisme ini adalah pengkhianatan
        terbesar kaum reformis moderat terhadap agenda
        reformasi total. Karakter anti kediktatoran atau anti
        militerisme Orde Baru yang menjadi salah satu tujuan
        utama dari gerakan mahasiwa dan rakyat 1998-1999 dalam
        menumbangkan Orde Baru telah diselewengkan
        habis-habisan oleh elit reformis moderat, oleh
        karenanya lebih tepat disebut Reformis Gadungan.
        Struktur politik tentara yang menjadi alat
        kepentingannya sebagai kapitalis bersenjata bukannya
        dihapuskan justru semakin bertambah lengkap. Struktur
        kekuasaan politik tentara tetap eksis seperti
        institusi teritorial, aset-aset bisnis tentara
        (institusional maupun personal-persoanal perwira
        korupnya). Misalnya perluasan struktur Kodam, misalnya
        saja diberikannya kekuasaan kepada faksi kapitalis
        bersenjata di Aceh melalui Darurat Militer/Darurat
        Sipil, dan atau berbagai UU dan RUU yang semakin
        menguatkan kemampuan politik militer seperti UU Anti
        Terorisme dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
        Tentu saja kita tidak bermaksud menyamaratakan
        karakter dari masing-masing elit reformis gadungan.
        Dalam konteks program perjuangan anti militerisme Gus
        Dur adalah seorang gradualis tulen, sementara
        Megawati, Hamzah Haz, Amin Rais adalah elit-elit
        penguasa yang pengecut berhadapan dengan militerisme,
        lebih suka berkompromi ketimbang menjadi gradualis
        sekalipun. Namun toh hasilnya bagi perjuangan rakyat
        adalah sama yaitu, membuat militerisme semakin
        berjaya. Tidak mengherankan jika semakin banyak
        militer yang terlibat pelanggaran HAM yang dibebaskan,
        tidak mengherankan jika harus lebih banyak lagi
        sogokan-sogokan politik kepada militer harus
        diberikan. Bahkan setiap konflik diantara elit-elit
        sipil selalu berakibat menguatnya militerisme,
        misalnya saat Gus Dur melakukan reformasi bertahap
        terhadap militerisme yang membuat tentara melakukan
        perlawanan malah dimanfaatkan oleh saingan-saingan
        sipil-nya untuk ambisi kekuasaanya membangun
        persekutuan dengan tentara. Fakta-fakta ini demikian
        terang benderangnya bagi kita semua.

        II. Militerisme adalah musuh terburuk bagi demokrasi
        dan bagi sosialisme.
        Jangan pernah dilupakan bahwa militer di Indonesia
        bukanlah militer dalam pengertian demokrasi barat yang
        tunduk pada kehendak-kehendak sipil atau demokrasi.
        Sejak jabang bayinya militer reguler atau TNI memang
        tidak pernah mau tunduk pada supremasi sipil. Unsur
        kerakyatan dari angkatan bersenjata, dengan tumbuhnya
        rakyat tentara yang sempat berkembang semasa
        pergolakan mempertahankan revolusi nasional 1945 sudah
        dilucuti ditahun 1948 oleh kebijakan Re-Ra
        (Restrukturisasi dan Rasionalisasi )�nya Hatta yang
        bahkan berbuah pertumpahan darah. Dalam hal ini Hatta
        melupakan bahwa impiannya akan tentara reguler seperti
        konsep profesionalisme barat berkontradiksi dengan
        kenyataan bahwa dengan ukuran pendidikan dan kemampuan
        teknis militer Indonesia waktu itu, menyebabkan konsep
        tentara regulernya didominasi oleh unsur-unsur eks
        Peta dan eks KNIL yang semasa penjajahan oleh
        Kolonialis Belanda dan Fasisme Jepang menjadi alat
        untuk menindas rakyat Indonesia. Dalam prakteknya
        tentara reguler versi Hatta ini eforia banjir unggul
        melebih-lebihkan potensinya dengan menganggap sipil
        tidak becus mengurus negara dan perekonomian yang
        sebenarnya berdasarkan satu-satunya klaim historis
        saja, yaitu, sipil tidak mau bergerilya dan lebih
        memilih menyerah ketika terjadi agresi Belanda,
        sekalipun efektifitas dari gerilyanya TNI ini juga
        tidak memberi hasil yang besar. Pertempuran 10
        Nopember di Surabaya dan Ambarawa bisa memperoleh
        sukses oleh karena dukungan yang luar biasa dari
        rakyat tentara atau laskar-laskar bersenjata.
        Bahkan militer dalam pengertian profesionalisme barat
        sekalipun, sejatinya tidak akan sepenuhnya
        menghapuskan militerisme. Karena hakekat dari
        militerisme selamanya adalah alat kelas yang
        mendominasi kekuasaan untuk menindas kelas yang
        didominasi oleh kekuasaan sepanjang sejarah masyarakat
        berkelas belum dihapuskan. Demikianlah yang
        berlangsung dari jaman perbudakan, feodalisme hingga
        masyarakat kapitalisme sekarang ini. Profesionalisme
        militer barat hanya untuk menegaskan bahwa aparatus
        bersenjata atau kekerasan adalah alat kelas kapitalis
        (sipil).
        Kemenangan Wiranto dalam konvensi Partai Golkar,
        kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai
        capres, kemudian Agum Gumelar sebagai cawapres semakin
        menegaskan meluasnya struktur politik militer. Oleh
        karena itu kemunculan capres-capres militer ini tidak
        hanya harus ditentang karena mereka harus ikut
        bertanggungjawab, seperti Wiranto dalam Peristiwa
        penculikan aktifis, Tragedi Trisakti, Tragedi
        Semanggi, dan SBY dalam Peristiawa 27 Juli 1996 dan
        palanggaran HAM semasa darurat militer di Aceh adalah
        fakta politik kebangkitan militerisme. Partai-partai
        politik yang menjadi kendaraan dan pendukungnya adalah
        alat politik tambahan bagi tentara. Bukankah ini sama
        persis dengan jaman Orde Baru? Dimana tentara sebagai
        kapitalis bersenjata menggunakan struktur teritorial
        tentara untuk fungsi represifnya dan partai-partai
        politik sebagai alat-alat untuk memanipulasi Rakyat.
        Pandangan yang menyatakan bahwa hasil-hasil demokratik
        dari gerakan mahasiwa-rakyat 1998-1999 tidak akan
        mungkin mampu dipukul mundur oleh militer sekalipun
        adalah sama sekali keliru. Kekeliruan ini berangkat
        dari dua kesalahan. Pertama, menganggap bahwa
        hasil-hasil demokratik gerakan mahasiswa-rakyat
        1998-1999 sudah berhasil melucuti ambisi kekuasaan
        politik dan ekonomi dari militer. Dengan fakta-fakta
        yang telah disebutkan dimuka kenyataannya adalah
        bertolak belakang. Ambisi untuk terus berkuasa dan
        untuk terus menjadi ksatria-kstaria modal belumlah
        hilang, malah belakangan ini kembali mengemuka. Kedua,
        bahwa secara umum perkembangan kapitalisme di
        Indonesia adalah tergantung terhadap negeri-negeri
        imperialis neoliberal. Demikian pula sejarah
        perkembangan militerisme di Indonesia tidaklah lepas
        dari campur tangan negeri-negeri imperialis. Bukankah
        kediktatoran kapitalis-militeris Orde Baru adalah
        harga yang harus dibayar barat untuk menyingkirkan
        kekuatan komunis dan populismenya Soekarno? Walaupun
        dalam perkembangan kapitalisme global keberadaan
        kekuasaan semacam kediktatoran kapitalis-militeris
        Orde Baru mulai dirasa mengganggu kebutuhan akan
        ekspansi kapitalisme yang lebih luas. Itulah kenapa
        negeri-negeri imperialis pada akhirnya harus berposisi
        menyetujui penjatuhan Soeharto. Untuk dapat mencapai
        maksud liberalisasi ekonomi untuk tujuan ekspansi
        kapital barat yang membutuhkan liberalisasi politik
        yang saat itu tidak mampu diberikan oleh Orde Baru.
        Namun lain dulu lain sekarang. Selama enam tahun
        kekuasaan kaum reformis gadungan yang semuanya telah
        menyatakan loyalitasnya sebagai komprador, sebagai
        agen, sebagai antek imperialis proses liberalisasi
        politik terbatas yang berlangsung telah berjalan
        sukses sebagai kendaraan untuk menjalankan
        liberalisasi ekonomi besar-besaran. Itulah kenapa
        Letter of Intents dengan IMF terus diperpanjang,
        itulah kenapa privatisasi berjalan dengan kecepatan
        yang luar biasa, demikian juga program-program
        penyesuaian struktural lainnya (liberalisasi
        investasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan dan
        sebagainya). Sekarang ini perkembangan kapitalisme
        global telah dikuti gejala baru yang artinya
        membutuhkan penyesuaian, yaitu, kecepatan proses
        liberalisasi ekonomi secara global telah mengakibatkan
        ekses-ekses krisis kesejahteraan yang diderita
        sebagian besar populasi dunia yang menjadi korbannya.
        Tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini menyebabkan
        perlawanan menentang liberalisasi ekonomi, perlawanan
        menentang neoliberalisme, bahkan perlawanan menentang
        kapitalisme. Menghadapi situasi ini, dan disisi lain
        kebutuhan untuk mempercepat ekspansi kapital sebagai
        akibat krisis over produksi dunia tidak boleh
        dihambat, menyebabkan negeri-negeri imperialis,
        terutama AS dan sekutunya mulai beralih ke cara-cara
        militeristik. Hal ini terlihat dari dukungan terhadap
        kudeta militer di Venezuela, di Haiti, di Pakistan,
        penyerangan ke Afganistan dan Irak. Inilah
        perkembangan imperialisme dunia sekarang ini.
        Dilandasi oleh situasi diatas kepentingan militerisme
        di Indonesia yang terus menguat dengan kepentingan
        imperialis global adalah sejalan dan saling
        membutuhkan satu sama lain.

        III. Perkuat Persatuan Rakyat Untuk Melawan
        Militerisme
        Oleh karena itu menurut pendapat kami, perjuangan
        spontan rakyat yang terus meluas akibat
        kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang dijalankan
        oleh Pemerintah Mega-Hamzah harus dihubungkan dengan
        kebutuhan perjuangan untuk melawan militerisme. Sudah
        pasti bahwa perjuangan politik untuk menuntut hak-hak
        kesejahteraan rakyat yang dirampas akan menghadapi
        kondisi yang sangat sulit jika militerisme dibiarkan
        berkuasa melalui Pemilu 2004 ini. Bahkan belum
        berkuasa penuh pun kekuatan militerisme telah menindas
        perjuangan rakyat untuk menuntut hak-hak
        kesejahteraan. Penembakan hingga tewas terhadap kaum
        tani diberbagai tempat (di Halmahera, Bulukumba,
        Porsea, Manggarai), kasus-kasus penembakan,
        penagkapan, dan pemukulan juga dialami oleh rakyat
        miskin kota yang menjadi korban penggusuran diberbagai
        kota, demikian juga yang dialami oleh Mahasiswa
        seperti penyerbuan ke kampus Universitas Muslim
        Indonesia (UMI) Makasar pada awal bulan Mei yang lalu.
        Selama bulan Mei mahasiswa di hampir seluruh kota di
        negeri ini telah bergerak melawan bahaya militerisme.
        Dengan kesadaran, militansi dan strategi perjuangan
        yang tepat sudah pasti rakyat akan mendukung dan
        bergabung dengan perjuangan menentang militerisme.
        Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!! Tak akan Ada
        Kesejahteran Tanpa Menghancurkan Militerisme!!
        Namun untuk melawan militerisme kita membutuhkan
        kekuatan yang lebih besar lagi. Penting untuk diingat
        bahwa untuk melawan militerisme yang bersenjata
        seluruh kekuatan yang berkepentingan untuk melawan
        militerisme harus bersatu. Bahkan jika PDIP, PAN, PKB,
        Megawati, Amin Rais, Gus Dur bersedia untuk bersatu
        melawan militerisme, bersedia menghapuskan institusi
        teritorial tentara, bersedia untuk mencabut Darurat
        Militer/Sipil di Aceh, mari kita bersatu lawan
        bersama-sama militerisme, Wiranto � SBY!!
        Sayangnya hingga saat ini PDIP, PAN, PKB, Megawati,
        Amin Rais, Gus Dur masih ketakutan untuk melawan
        militerisme. Oleh karena capres-capres sipil yang ada
        hingga saat ini masih ketakutan untuk melawan
        militerisme menurut pendapat kami menjadi tidak ada
        gunanya bagi kita dan rakyat untuk memilih dalam
        pemilihan presiden 5 Juli 2004 nanti. Menjadi sikap
        yang salah jika capres sipil yang tidak berani melawan
        militerisme diberi dukungan untuk berkuasa karena
        hanya akan melahirkan kekuasaan yang militeris dan
        menjadi boneka militer. Dengan mempertimbangkan
        situasi ini PRD memilih untuk bersikap Golput dalam
        Pemilihan Presiden 5 Juli 2004 karena belum ada Capres
        yang layak didukung.
        Sebagai penutup PRD menyerukan kepada seluruh gerakan
        Rakyat mari bersatu, membangun front persatuan anti
        militerisme dimana-mana ke seluruh kota di negeri ini.
        Membangun posko-posko anti militerisme dimana-mana,
        menggelar rapat-rapat umum dan unjuk rasa menentang
        militerisme, melawan Wiranto � SBY!! Perjuangan
        menentang militerisme akan berjalan dengan konsisten
        jika persatuan rakyat terus menguat dan meluas. Karena
        hanya dengan membangun Pemerintahan Persatuan Rakyat
        yang berlandaskan pada persatuan rakyat yang terus
        menguat dan meluas lah militerisme bisa dihancurkan,
        Rakyat Aceh bisa dibebaskan dari militerisme, dan
        dalam perkembangan selanjutnya kesejahteraan bisa
        diwujudkan dengan sosialisme. Dalam perkembangan
        masyarakat sosialisme lah militerisme bisa
        dihancurkan, karena keistimewaan segolongan orang
        untuk memonopoli senjata bisa dihapuskan dan upaya
        mempertahankan negara bisa dijalankan dengan rakyat
        bersenjata yang basisnya demokratis dan bukan
        militeris.

        Lawan Wiranto � SBY!!
        Bersekutu Dengan Militer, Musuh Rakyat!!
        Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!!
        Hapuskan Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa!!
        Tangkap, Adili dan Penjarakan Pelanggar Ham!!
        Hidup Persatuan rakyat, Bangun Pemerintahan Persatuan
        Rakyat!!.


        Jakarta 10 Juni 2004,





        Yusuf Lakaseng
        Zely Ariane
        Ketua Umum
        Sekjend









        __________________________________
        Do you Yahoo!?
        Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger.
        http://messenger.yahoo.com/
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.