Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Siaran Pers FMN untuk Hari Buruh Sedunia

Expand Messages
  • Ika Wahyu
    Siaran Pers FMN untuk Hari Buruh Sedunia Persatuan Buruh dan Segenap Elemen Demokratik Melawan “Sistem Perbudakan Modern” Yang Diterapkan Melalui Sistem
    Message 1 of 1 , Apr 29 10:48 PM

      Siaran Pers FMN untuk Hari Buruh Sedunia

      Persatuan Buruh dan Segenap Elemen Demokratik Melawan

      �Sistem Perbudakan Modern� Yang Diterapkan Melalui Sistem Hubungan Kerja Kontrak Di Sektor Perburuhan

       

      Kepada Yth :

      Kawan-Kawan Pers dan Elemen Gerakan Demokratik

      Di medan Juang

       

      Pengantar

      Peringatan Hari Buruh se-Dunia (May Day) 2004 ini membuat kita semakin paham betapa bobroknya tatanan ekonomi yang dibangun rejim imperialis kapitalis monopoli internasional serta rzim kompradornya. Ekspansi, eksploitasi, serta akumulasi, sebagai watak dasar gerak kapital ini semakin mempertajam kontradiksi-kontradiksi yang ada di dunia saat ini. Janji kemakmuran dan perdamaian yang senantiasa disisipkan dalam doktrin kapitalisme semakin lama semakin jauh dari kenyataan. Perdamaian dunia tidak kunjung terwujud, kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia seluruh dunia pun semakin tersudut dan tidak kunjung nyata. Sebaliknya, perang dan kekerasan bergerak semakin meluas dan kesenjangan antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin semakin lebar dan tidak teratasi.

       

      Gerak kapital yang tumbuh seiring membesarnya kontradiksi dalam tubuh kapitalisme, semakin menegaskan hakikat imperialisme sebagai fase tertinggi sekaligus tahap terakhir perkembangan kapitalisme. Kita melihat pemusatan produksi dan kapital berkembang sampai ke tingkat yang begitu tinggi hingga menimbulkan monopoli yang memegang peranan menentukan dalam kehidupan ekonomi. Kita pun melihat semakin Berpadunya kapital bank dengan kapital industri dan timbulnya oligarki finansial atas dasar �kapital finans� ini.

       

      Beralihnya tatanan sistem perekonomian dunia, dari sistem pasar diregulasi (Keynesian) menjadi sistem ekonomi neoliberalisme, semakin mengokohkan pentingnya ekspor kapital�baik melalui foreign direct investment (investasi asing langsung) maupun investasi portofolio investment�yang bergerak jauh melampaui pentingnya ekspor barang dagangan. Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, yang didorong dalam berbagai paket kebijakan internasional rumusan Bank Dunia dan IMF mengaktifkan peranan perusahaan-perusahaan multinasional milik kapitalis monopoli internasional yang semakin leluasa membagi dunia. Selain itu, pembagian daerah-daerah �jajahan� oleh negara-negara imperialis sudah selesai. Namun krisis tetap tumbuh dan semakin besar, sehingga gesekan-gesekan sesama imperialis tidak terbendung dan memperhebat kualitas dari kontradiksi-kontradiksi yang dialami dunia.

       

      Instrumen pokok imperialisme adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan ini tidak akan taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara tempatnya berakumulasi, bereksploitasi, dan berekspansi. Instrumen peraturan yang dipatuhinya tidak lain dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh imperialis itu sendiri. Itu pun dengan syarat, peraturan-peraturan tersebut haruslah mengakomodasi kepentingan-kepentingannya untuk berakumulasi, bereksploitasi, dan berekspansi guna meraih laba super setinggi-tingginya.

       

      Di Indonesia, krisis keuangan yang melanda ternyata jauh lebih berat dibanding negara-negara lain yang juga tertimpa krisis. Imperialisme semakin bergerak jauh mencengkeram setiap nadi rakyat Indonesia. Dari data yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan total kucuran dana (baca: utang dan hibah) yang telah diterima Indonesia sejak tahun 1967 mencapai USD 111,07 miliar. Di mana hanya dalam kurun 10 tahun (1992-2003) mencapai USD 58,82 miliar. Bandingkan dengan jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia di tahun 2003 ini adalah USD 75,18 miliar, dimana 61%-nya atau USD 45,67 miliar merupakan utang dari CGI.

       

      Korupsi semakin merajalela di segala lapisan masyarakat. Diduga kebocoran APBN juga mencapai 60%. Bayangkan APBN kita rata-rata Rp. 300 triliun, dan nilai penyimpangannya mencapai Rp. 180 triliun, lebih besar dari jumlah subsidi yang dialokasikan untuk BBM (Rp. 20 triliun). Hal diperburuk dengan lumpuhnya industri nasional yang menyebabkan pemerintah tidak mampu melepaskan diri dari masalah defisit anggaran.

       

      Akibatnya, arus neo-liberal semakin deras mengalir. Satu persatu subsidi untuk sektor publik dan rakyat miskin dipreteli. Harga-harga kebutuhan pokok, BBM, listrik, telepon, dll, semakin bergerak di atas kemampuan rakyat. Ketegangan pun berkecambah ke mana-mana. Neo-liberalisme telah memaksa rakyat untuk membayar mahal, baik secara moral maupun material. Rakyat yang semakin sengsara, di jalanan kota-kota besar, anak-anak telantar dan jumlah putus sekolah semakin banyak, perdagangan anak dan perempuan semakin marak dengan jumlah yang semakin memprihatinkan, angka pengangguran melambung semakin tinggi sampai 40 juta orang, fragmentasi kepemilikan tanah di pedesaan semakin senjang, dengan naiknya jumlah petani tak bertanah (landless) semakin tinggi sampai 80 persen dari keluarga petani, kualitas konflik sosial antar masyarakat akibat kemiskinan menyebabkan krisis bergerak merambah secara multidimensi.

       

      Masalah-masalah di atas adalah sebagian masalah yang juga turut menjepit posisi kelas buruh di Indonesia. Situasi perekonomian nasional dan resesi ekonomi internasional menyebabkan tumbangnya industri nasional dan hengkangnya industri multinasional yang melahirkan keresahan yang tak berujung bagi kelas buruh di Indonesia adalah akibat dari percepatan gerak pemusatan produksi dan kapital yang semakin tinggi. Imperialisme memang tidak akan membiarkan industri nasional tumbuh besar untuk menandinginya.

       

      Masalah ternyata tidak hanya melanda dua sektor seperti tersebut di atas. Persoalan yang kurang lebih sama juga dialami sektor hotel, contohnya rencana pemugaran Hotel Indonesia dijadikan selubung untuk melakukan PHK, sebelumnya badai PHK pun melanda 6000 lebih buruh PTDI, kemudian melanda pabrik yang memproduksi sepatu bermerk �Reebok� (PT Starwin), belakangan ancaman PHK juga menimpa industri pakan ternak PT Japfa Comfeed Indonesia yang merencanakan melakukan relokasi ke India dan Myanmar. Pasal-pasal tersebutlah yang mengaitkan kebijakan neo-liberalisme yang memudahkan lalu-lintas ekspor kapital di wilayah makro dengan fleksibilitas produksi di wilayah mikro ekonomi, yang memperlonggar ikatan-ikatan dalam hubungan industrial yang biasa dikenal dengan konsep �labor flexibility�. Pelonggaran tersebut memuncak dalam maraknya praktik hubungan kerja kontrak yang diterapkan dengan berbagai pola. Pola yang dominan untuk menerapkan hubungan kerja kontrak adalah dengan �pemutihan� (PHK). Pola inilah yang mempertinggi kontradiksi di sektor perburuhan.

       

      Masalah utama yang diakibatkan oleh sistem perburuhan fleksibel adalah, pertama; praktik hubungan kerja kontrak. Sistem hubungan kerja kontrak pada dasarnya merupakan suatu dekonstruksi (penghancuran) kolektifitas yang menjadi watak dan semangat dasar kelas buruh. Dengan penerapan hubungan kerja kontrak, karakter produksi yang berwatak sosial dipecah menjadi tanggungjawab individu buruh.

      Kedua, lemahnya daya tawar buruh yang berstatus kontrak di mata hukum, berdampak pada lemahnya daya tawar upah (upah kerja yang fleksibel) dan hak-hak dasar kelas buruh itu sendiri. Ketiga, dampak dari minimnya upah yang diterima memaksa buruh untuk bekerja lebih atau dipaksa bekerja lebih lama (jam kerja yang fleksibel). Keempat, akibat dari semua kondisi di atas adalah ruang bagi serikat untuk berperan dalam memperjuangkan kepentingan sosial ekonomi kelas buruh menjadi semakin sempit.

       

      Praktik lain dalam konsep labor flexibility adalah outsourcing atau subkontrak di mana hubungan kerja menjadi berlapis-lapis dan mengaburkan kontradiksi antara buruh dengan majikan. Selain itu, masalah juga semakin bertambah rumit dengan dibenarkannya praktik percaloan tenaga kerja sebagai akibat dari menguatnya peranan lembaga penyalur tenaga kerja (labor supply) yang memanfaatkan tingginya persaingan di pasar tenaga kerja Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tidak lebih dari siasat pemerintahan kapitalis untuk mempertahankan diri secara licik dari deraan krisis dengan menunggangi kerja keras kelas buruh di Indonesia.

       

      Praktik penerapan sistem kerja kontrak inilah yang saat ini menjadi kecenderungan yang disimpulkan akan mendominasi pola hubungan industrial di Indonesia. Sebagai gambaran akan besarnya masalah ini adalah data yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Jawa Timur. Di Tangerang, dari 42 perusahaan dengan jumlah total buruh sebanyak 47.855 orang, diketahui 25 persen di antaranya (sekitar 12.042 buruh) adalah buruh kontrak. Dan dari total buruh kontrak yang terdata, 70 persen di antaranya adalah perempuan. Di Jawa Timur, investigasi yang dilakukan serikat-serikat buruh di Jawa Timur, dari total 37 perusahaan yang diobservasi dengan jumlah buruh sekitar 33.996 orang, sekitar 20.264 buruh di antaranya atau 60,72 persen adalah buruh kontrak. Jumlah ini akan semakin bertambah, seiring dengan memburuknya kondisi industri di Indonesia.

       

      Persoalan hubungan kerja kontrak adalah masalah mendesak yang mesti diselesaikan segera. Masalah-masalah seperti rendahnya upah, lamanya jam kerja, minimnya atau tiadanya jaminan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan, tidak adanya jaminan kelangsungan kerja, serta sempitnya kesempatan untuk berorganisasi, semuanya bersimpul dalam satu persoalan; yakni sistem hubungan kerja kontrak.

       

       

      Undang-undang lain yang juga semakin melemahkan posisi buruh atau berwatak anti-buruh adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Undang-Undang PPHI disahkan pada tanggal 16 Desember 2003.

       

      Undang-Undang PPHI pada intinya adalah rincian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan. Intinya, undang-undang ini disahkan agar pengusaha bisa dengan mudah melakukan pemecatan atau PHK kepada buruh-buruhnya. Di sinilah letak perbedaan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1964 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di Perusahaan Swasta, yang dibuat dengan tekanan pada upaya prosedural yang mempersulit proses PHK yang diajukan pengusaha.

       

      Politik imperialis ini seolah gayung bersambut dengan politik rejim korup dalam negeri, yang enggan untuk mandiri, dan meletakkan dasar kekuasaan politiknya pada kemudahan-kemudahan semu yang ditawarkan imperialisme. Perkoncoan dengan imperialisme itulah yang melahirkan kebijakan-kebijakan politik yang anti-bangsa, anti-rakyat pekerja, dan secara lebih khusus lagi, anti-buruh. Rejim korup yang serakah dan selalu haus utang inilah yang saat sekarang saling beradu, memaksimalkan kekuatan guna mempertahankan kekuasaan dan dominasinya. Dengan menyebarluaskan berbagai praktik busuk, melakukan intimidasi dan money politics, menebar berbagai janji-janji muluk, dan mengeksploitasi keresahan dan kemiskinan rakyat, mereka berupaya membeli suara rakyat dalam Pemilu 2004 yang saat ini masih berlangsung.

       

      Tampilnya dua kekuatan konservatif, Partai Golongan Karya dan PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2004 yang lalu menegaskan kecenderungan akan menyempitnya ruang-ruang demokrasi di dalam negeri. Kenyataan inilah yang mendasari diri kita sebagai elemen dalam gerakan buruh di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi konservatifisme yang sudah pasti akan didorong oleh dua kekuatan politik yang didominasi kapitalis komprador ini. Kenyataan ini menegaskan bahwa demokratisasi adalah tantangan yang mutlak harus terus-menerus didesakkan.

       

      Demokrasi adalah nilai (ide) politik yang didalamnya terangkum praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan, keadilan, dan penghargaan atas kemanusiaan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dibutuhkan suatu alat perjuangan yang sepadan, yakni alat politik guna mengimbangi kebutuhan perjuangan yang memang berada pada politik. Jaminan keberhasilan perjuangan politik rakyat, tentunya harus disandarkan pada tingginya emansipasi rakyat dalam suatu persatuan demokratik yang kokoh untuk menumbangkan kekuasaan kelas yang anti-rakyat.

       

      Dibutuhkan suatu gerakan massa nasional yang diikuti dengan jumlah massa besar untuk menampilkan masalah krusial ini dalam arena pertarungan semu politisi borjuasi yang bias dari demokrasi dan jauh dari kepentingan aktual dan hakiki rakyat. Kondisi ini semakin penting manakala secara subyektif belum tumbuh suatu kekuatan rakyat yang mampu mengimbangi dinamika sekaligus mengintervensi pertentangan elit borjuasi guna menariknya dalam suatu simpulan-simpulan strategis perjuangan demokrasi. Membangun gerakan rakyat, tentunya harus dimulai dengan mengangkat masalah-masalah yang dialami rakyat.

       

      Oleh karenanya FMN menyerukan pada seluruh level organisasi untuk bersatu bersama kekuatan buruh dan elemen demokratik diseluruh Indonesia, selaras dengan perjuangan di garis kepentingan massa kelas buruh secara nasional membangun persatuan guna melawan praktik-praktik perburuhan fleksibel, dengan menuntut;

      1. Dihapuskannya pasal-pasal yang melegitimasi penerapan praktik hubungan kerja kontrak atau hubungan kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
      2. Menolak kebijakan upah murah dan menuntut pemerintah agar menetapkan upah dengan standar hidup layak.
      3. Menuntut Pencabutan Undang-Undang Perburuhan pesanan imperialis, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan (No. 13/2003) dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Industrial (No. 2/2004).
      4. Menolak intervensi modal asing dan praktik-praktik imperialisme dalam bidang ekonomi dan politik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti IMF, Bank Dunia, CGI, dan WTO) maupun oleh lembaga-lembaga korporat multinasional.
      5. Menuntut pendidikan Nasional yang Ilmiah Demokratis dan Bervisi Kerakyatan
      6. Kesehatan Gratis Untuk Rakyat!
      7. Mengajak seluruh elemen demokratik untuk membangun persatuan guna menuntas perjuangan demokrasi di Indonesia.

      Pernyataan di atas merupakan amanat perjuangan yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dalam setiap tindakan dan aksi-aksi FMN sebagai pernyataan solidaritas pada perjuangan massa kelas buruh Indonesia.

       

      Jakarta, 1 Mei 2004

      Hersa Krisna

      Kord. BPK FMN 

      Pusat Informasi

      Srengsengswah No 11 RT 13/RW02 Jagakarsa Jakarta Selatan

      bpk_fmn@...

      Kontak : 0817469670

       


      Do you Yahoo!?
      Win a $20,000 Career Makeover at Yahoo! HotJobs
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.