Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pernyataan Sikap PRP Mengecam Tindakan Represif Aparat Keamanan

Expand Messages
  • KP-PRP
      PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA Nomor: 003/KP-PRP/PS/e/I/13 Mengecam Tindakan Represif Aparat Keamanan! Hentikan Kriminalisasi terhadap Gerakan
    Message 1 of 1 , Jan 29, 2013

     
    PERNYATAAN SIKAP
    PARTAI RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 003/KP-PRP/PS/e/I/13


    Mengecam Tindakan Represif Aparat Keamanan!
    Hentikan Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat!



    Salam rakyat pekerja,

           Tahun 2013 ini, sepertinya tindakan rezim neoliberal untuk menghalalkan segala cara agar perampasan terhadap hak-hak rakyat dapat tetap berjalan masih saja dilakukan. Bahkan baru-baru ini, rezim neoliberal telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Instruksi Presiden tersebut memungkinkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat terlibat dalam penanganan konflik-konflik sosial yang marak terjadi akibat kebijakan rezim neoliberal yang tidak berpihak kepada rakyat. Kesepakatan antara kepolisian dan TNI pun telah ditandatangani yang menyatakan adanya kerjasama perbantuan dari pihak TNI apabila menghadapi unjuk rasa, mogok kerja, konflik sosial, kriminal bersenjata, dan kegiatan masyarakat lain yang diprediksi memiliki kerawanan.

           Motif dari rezim neoliberal untuk menerbitkan peraturan tersebut sudah dapat dipastikan untuk mengamankan investasi para pemilik modal di Indonesia serta mendukung praktik-praktik penindasan terhadap rakyat pekerja. Selama ini, konflik antara pemilik modal, penguasa, dan rakyat pekerja memang semakin menajam. Beberapa kali diketahui bahwa aksi-aksi perlawanan rakyat terhadap kebijakan rezim neoliberal dan pemilik modal telah semakin membesar. Aksi-aksi perlawanan itu pun pada akhirnya juga memaksa rezim neoliberal untuk mulai berkompromi dengan gerakan-gerakan rakyat, seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak disetujui oleh para pemilik modal dan pemberian lahan kepada para petani. Hal ini tentu saja sangat mengganggu berjalannya investasi yang ditanamkan oleh pemilik modal, dan rezim neoliberal dianggap tidak mampu untuk mengamankan investasi para pemilik modal.

           Untuk memaksimalkan kinerjanya, selama ini rezim neoliberal juga telah menerapkan praktik kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis gerakan rakyat dengan menggunakan “pasal karet”. Terhadap gerakan buruh, kriminalisasi dialami oleh aktivis-aktivis gerakan buruh di Surabaya, Bandung, dan Bekasi. Beberapa dari mereka telah menjalani proses pemanggilan dan penangkapan dari pihak kepolisian karena dianggap telah mencemarkan nama baik. Hal yang serupa juga dialami oleh para aktivis gerakan tani, seperti yang dialami oleh gerakan tani di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pasal-pasal karet juga diterapkan kepada para aktivis gerakan tani ini dengan dalih mencemarkan nama baik.

           Aparat kepolisian selama ini menjadi ujung tombak dari praktik kriminalisasi tersebut demi mengamankan investasi. Selain itu, kerap kali aparat kepolisian juga melakukan tindak kekerasan terhadap gerakan-gerakan rakyat, melalui pembubaran paksa aksi-aksi gerakan rakyat serta melakukan penganiayaan terhadap peserta aksi. Bahkan yang menarik, pejabat aparat kepolisian yang jelas-jelas terbukti memerintahkan dan menjalankan praktik tersebut, malah tetap dipertahankan di jabatannya. Hal ini terbukti dari peristiwa pembubaran paksa dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

           Kapolres Ogan Ilir, AKBP Denni Dharmapala, yang terbukti bertanggung jawab terhadap tragedi berdarah 27 Juli 2012 di desa Limbang Jaya, Ogan Ilir tetap dipertahankan posisinya sebagai Kapolres Ogan Ilir hingga saat ini. Peristiwa berdarah tersebut menyebabkan seorang anak berusia 13 tahun, Angga bin Dharmawan, meninggal dunia. Akibat peristiwa itu juga, lengan kanan Rusman harus diamputasi dan beberapa warga lainnya mengalami luka tembak serta puluhan orang dikriminalisasi. Pada tanggal 25 Januari 2013, AKBP Denni Dharmapala, selaku Kapolres Ogan Ilir, kembali bertanggung jawab pada peristiwa penganiayaan, penangkapan, dan kriminalisasi terhadap warga desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Pada peristiwa 25 Januari 2013 tersebut, aparat kepolisian juga menghancurkan Musholla Az-Zahra, yang tadinya digunakan oleh warga untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

           Hal ini menunjukkan bahwa rezim neoliberal memang berupaya untuk melanggengkan kebijakan penindasan kepada rakyat, dengan tetap mempertahankan individu-individu yang dianggap berani untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap gerakan-gerakan rakyat. Dengan begitu, aksi-aksi perlawanan yang digalang oleh gerakan-gerakan rakyat dapat dibalas dengan cepat dengan melakukan tindakan kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi, sehingga gerakan-gerakan perlawanan rakyat tersebut dapat dibungkam.
    Aksi-aksi pembalasan dari rezim neoliberal semakin massif dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang memungkinkan aparat-aparat keamanan untuk melakukan tindakan represif. Keberpihakan rezim neoliberal kepada para pemilik modal juga semakin ditunjukkan dengan memperkuat pengamanan investasi di Indonesia. Perlawanan terhadap rezim neoliberal sudah tidak mungkin dilakukan hanya dari satu sektor perlawanan saja. Sudah seharusnya perlawanan-perlawanan gerakan rakyat ini disatukan. Gagasan untuk membangun gerakan politik alternatif juga harus segera direalisasikan. Karena dengan cara itulah, maka perlawanan terhadap rezim Neoliberal menjadi besar dan memiliki makna yang berarti.

           Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
    1. Menolak Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang memungkinkan TNI dapat terlibat dan menyalahgunakan wewenang serta fungsi dalam penanganan penyelesaian konflik dalam negeri terutama permasalahan hak-hak rakyat.
    2. Menolak seluruh kebijakan-kebijakan rezim neoliberal yang menindas dan menyengsarakan rakyat pekerja di Indonesia, seperti UU Intelijen, UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Keamanan Nasional, RUU Ormas dan kebijakan-kebijakan lainnya.
    3. Lawan praktik kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis gerakan rakyat di Indonesia.
    4. Bangun persatuan seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di Indonesia, mulai dari gerakan buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa dan yang lainnya untuk memperbesar kekuatan gerakan rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap rezim neoliberal dan pemilik modal.
    5. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk merampas kembali hak-hak rakyat dari tangan rezim neoliberal dan para pemilik modal.
    6. Kapitalisme-neoliberal telah gagal dalam mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan Sosialisme lah maka rakyat akan sejahtera.


    Jakarta, 29 Januari 2013
    Komite Pusat - Partai Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal


    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)


    ttd
    (Rendro Prayogo)




    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Rendro Prayogo – Sekretaris Jenderal (0855 1015 346)







    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!

    Komite Pusat

    Partai Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org




Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.