Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial] Liberalisasi Sektor Properti

Expand Messages
  • ulfha
    Liberalisasi Sektor Properti Jumat, 7 Desember 2012 |Editorial Berdikari Online Konstitusi kita (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara mendapat tempat
    Message 1 of 1 , Dec 7, 2012
    • 0 Attachment

      Liberalisasi Sektor Properti


      Jumat, 7 Desember 2012 |Editorial Berdikari Online

      Konstitusi kita (UUD 1945) menjamin hak setiap warga negara mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang sehat. Namun, sampai sekarang ini, tugas tersebut belum sanggup dipenuhi negara.

      Data Biro Pusat Statisik (BPS) menyebutkan, pada tahun 2004, angka backlog (kekurangan) rumah di Indonesia mencapai 5,4 juta unit. Namun, pada tahun 2010, kekurangan rumah di Indonesia sudah mencapai 13,6 juta unit.Tahun ini diperkirakan sudah menembus angka 15 juta unit. Artinya, dalam 6 tahun terjadi kenaikan kekurangan rumah sebesar 200%.

      Data resmi juga mengatakan, setiap tahun rumah tangga di Indonesia butuh 800.000 unit rumah baru. Namun, pengembang hanya mampu membuat 150.000 unit atau 20% dari total kebutuhan. Artinya, tiap tahunnya terjadi kekurangan sebesar 80%.

      Namun, persoalan perumahan rakyat akan makin ruwet. Pasalnya, sektor properti Indonesia akan mengarah ke liberalisasi. Kedepan, orang asing pun diberikan ruang seluas-luasnya untuk memiliki properti di Indonesia. Semangat ini sangat nampak di dalam RUU Rumah Susun (Rusun) yang baru.

      Selain itu, sekarang ada Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kepemilikan rumah susun untuk warga negara dan badan hukum asing. RPP tersebut membolehkan orang asing memiliki rumah susun untuk investasi dan kepemilikan paling banyak lima satuan rumah susun di lokasi yang berbeda dalam satu wilayah ataupun beda wilayah kabupaten/kota. Orang asing juga diberi hak memiliki properti hingga 90 tahun.

      Ironisnya, Presiden SBY menjadi pendukung utama liberalisasi properti ini. Kepada peserta  rapat kerja nasional (Rakernas) REI 2012, di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (5/12) lalu, Presiden SBY mengatakan, "banyak yang tidak suka dengan aturan kepemilikan properti oleh asing ini karena dianggap neoliberal. Padahal, usulan tersebut tidak mungkin mengemuka dari REI dan kalangan pengembang, jika tidak pro-negeri sendiri dan pro rakyat."

      Pernyataan Presiden ini sangat ngawur. Kita belum pernah mendengar ada negara yang sukses menyediakan rumah bagi seluruh rakyatnya melalui jalur liberalisasi atau mekanisme pasar. Di Eropa, rakyat miskin justru berhadapan dengan penyitaan dan penggusuran. Di Spanyol, misalnya, ada 350.000 penyitaan rumah dalam empat tahun terakhir. Gejala serupa juga terjadi di Yunani, Italia, Portugal, dan lain-lain. Bahkan, Amerika Serikat, mbah-nya liberalisme, juga melakukan penyitaan rumah.

      Hak mendapatkan rumah adalah hak azasi manusia. Di Indonesia, konstitusi tegas-tegas menyuruh pemerintah menyediakan rumah bagi rakyat. Artinya, dalam menjalankan tugas ini, pemerintah harus menjauhkan diri dari "prinsip bisnis" atau mekanisme pasar. Sebab, mekanisme pasar hanya memberi rumah kepada mereka yang sanggup membeli. Sedangkan konstitusi kita menempatkan perumahan sebagai hak dasar rakyat.

      liberalisasi sektor properti akan mendorong kenaikan harga rumah atau tempat tinggal lainnya.  Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) mengungkapkan, sejak keran liberalisasi mulai diwacanakan dalam dua tahun terakhir, kenaikan harga properti sebesar 200%.

      Di sisi lain, salah satu penyebab kesenjangan perumahan di Indonesia adalah kurangnya daya beli rakyat. Untuk sekarang saja, harga rumah susun bersubsidi saja dipatok Rp 144 juta. Dengan pendapatan di bawah Rp 2 juta per-bulan, rumah tangga tentu sulit membeli rumah tersebut.

      Sebuah data menyebutkan, 70% rumah tangga perkotaan di Indonesia hanya berpendapatan Rp 1,5 juta ke bawah. Artinya, kalau biaya menyicil rumah per bulan di atas Rp 1 juta, maka mereka sudah tak punya untuk membelanjai kebutuhan hidupnya yang lain (pangan, sandang, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

      Tugas membangun perumahan, termasuk rumah susun, tidak bisa lagi diserahkan kepada pengembang. Sebab, orientasi pengembang adalah untuk mencari keuntungan. Di Singapura, 80 persen rumah susun publik justru dibangun oleh pemerintah. Jika kita kembali ke amanat konstitusi, seharusnya tugas membangun rumah itu di tangan pemerintah.

      Anda dapat menanggapi Editorial ini di: redaksiberdikari@...

      http://www.berdikarionline.com/editorial/20121207/liberalisasi-sektor-properti.html

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.