Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Yang baru dari J A K E R: Jaman Edan, Korupsi, Persatuan

Expand Messages
  • antun j susmana
    Yang baru dari J A K E R Jaman Edan, Korupsi, Persatuan, kumpulan esai, AJ Susmana, 2012, Rp 25.000. Sms pemesanan 082111491923 Atau kunjungi Kedai teh dan
    Message 1 of 1 , Sep 21, 2012
    • 0 Attachment
      Yang baru dari J A K E R

      Jaman Edan, Korupsi, Persatuan, kumpulan esai, AJ Susmana, 2012, Rp 25.000.

      Sms pemesanan 082111491923

      Atau kunjungi Kedai teh dan kopi Nusantara, dapatkan diskon 50 %..

      Jl Abdulah Syafei no 51 Tebet Jakarta Selatan, telp dan fax: 02183796288

      Pengantar Prof.Dr.Hamka Haq, MA untuk Buku Jaman Edan, Korupsi, Persatuan

      Kumpulan artikel saudara AJ Susmana dalam bukunya Jaman Edan, Korupsi, Persatuan, yang disajikan kepada kita sangat menarik untuk dibaca. Dalam tulisan-tulisannya itu, AJ Susmana telah menjadikan kemiskinan sebagai topik bahasan, atau setidaknya golongan ekonomi lemah dalam struktur masyarakat kita di Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan ini, ia menawarkan solusi radikal, berupa mereformasi secara total sistem ekonomi yang sedang berjalan atau dijalankan oleh penguasa di tengah keterpurukan bangsa kita. Karena itu penyelesaiannya tidak tanggung-tanggung, harus dilakukan secara radikal oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Untuk itu ia berharap ada kekauatan nasionalis yang benar-benar menasional yang dapat menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan ini. Ungkapan nasionalis oleh AJ. Susmana bukan sekadar asas dari sautu partai atau ormas atau persatuan apapun namanya, melainkan komitmen pada kedaulatan bangsa kita sendiri, tanpa ditunggangi oleh kekuatan asing.
      Bertolak dari pandangan tersebut, ada kesan pula bahwa penulis buku Jaman Edan, Korupsi, Persatuan ini menilai, --walaupun tampak malu-malu menegaskannya-- bahwa reformasi mengalami kegagalan, diakibatkan tidak berangkat dari suatu visi radikal, melainkan hanya fokus pada kulit luar persoalannya, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), belum sampai pada inti persoalan kemiskinan dan keterpurukan bangsa. Padahal masalah besar yang dihadapi bangsa sebenarnya bukanlah berangkat dari korupsi, kolusi dan nepotisme itu yang lebih merupakan akibat, melainkan berasal dari sistem perekonomian yang selama era Orde Baru telah berubah menjadi kapitalis, kemudian berlanjut ke era reformasi dengan neoliberal-nya. Tanpa komitmen untuk melakukan perubahan radikal, maka isu korupsi, kolusi dan nepotisme hanya menjadi instrumen untuk memadamkan rasa penderitaan sesaat bangsa kita.
      Apa yang diungkapkan oleh AJ Susmana mengenai KKN sebagai hanya kulit luar dari persoalan radikal bangsa ini, terasa ada benarnya. Persoalan KKN hanya menjadi keniscayaan yang muncul setelah tertancap dan merajalelanya perilaku kapitalisme dan neoliberalisme di tengah kehidupan ekonomi dan politik bangsa ini. AJ Susmana lalu menjadikan VOC sebagai contoh, bahwa ketika Pemerintah Belanda ingin secara langsung mengontrol ekonomi dan politik di Nusantara, maka pemerintah Belanda menggugat VOC telah melakukan korupsi, yang dengan demikian, VOC kehilangan legalitas untuk tetap mengontrol perdagangan rempah-rempah di Hindia Belanda (Indonesia). Posisinya kemudian digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang memang sudah lama mengincar posisi itu sebagai batu loncatan untuk mengubah diri menjadi kolonialis pemeras rakyat Nusantara. Jika diamati secara cermat, maka persis apa yang terjadi sekarang ini, isu KKN digunakan untuk memperoleh simpati, atau dengan istilah lain, demi pencitraan. Bagi rezim yang sudah memegang kendali dengan instrumen isu KKN itu, kini dengan mudahnya mengembangkan atau setidaknya menjadi pendukung utama berlakunya neoliberalisme dalam perekonomian bangsa.
      Reformasi yang diharapkan menjadi momen untuk menghadapi kekuatan asing, justru berhadapan dengan rakyat sendiri. Kantong-kantong kemiskinan semakin meluas, dampaknya pun semakin terasa ke segenap sektor kehiduan berbangsa. Kemiskinan telah mempengaruhi politik, hukum dan sosial budaya. Di kota-kota besar, betapa orang-orang miskin dan kaum lemah telah mengalami marginalisasi, yang setiap harinya menjalani pengusiran dan penggusuran. Pasar-pasar tradisional semakin tergerus dan habis, digantikan oleh pasar swalayan milik asing, adalah bukti bahwa kedaulatan (kemandirian) ekonomi kita telah direbut oleh kekuatan neoliberal kapitalistik. Lebih-lebih lagi ketika kita menengok ke pedesaan, nasib mereka tak lebih baik, bahkan berita tentang adanya busung lapar dan mati kelaparan di sekitar tambang emas terbesar dunia Freeport, di Papua, telah menjadi penjelas bahwa pemerintah rela menerima pemodal asing demi income perkapita secara makro di tingkat elite, tetapi dengan tak sadar telah menjadi pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Sederhana kedengarannya, bahwa semua itu hanya merupakan persoalan makan-minum bagi rakyat, padahal sebenarnya dalam waktu yang sama hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah sudah tak dapat menolak kehendak pihak asing yang selalu mendesakkan keinginannya untuk menjajah bangsa kita dari segi ekonomi. Sekaligus hal itu berarti bahwa kedaulatan politik bangsa kita juga semakin tereliminasi oleh kekuatan tersebut.
      Berkurangnya kedaulatan politik dan ekonomi tidak hanya ditandai dengan hal-hal demikian tadi, tetapi juga saking “Edan”nya, meminjam istilah Ronggo Warsito, pemerintah sering mengkhianati rakyatnya sendiri; ketika rakyat berhasil panen raya beras atau garam, maka dalam waktu yang sama pemerintah juga melakukan import beras dan garam. Ketahanan pangan yang seharusnya berada di tangan rakyat, kini semua dijual ke kaum neoliberalis, konglomerat mitra pemerintah, yang hampir semuanya merupakan kaki tangan kapitalis asing, sehingga rakyat semakin tak berdaya. Semua itu terjadi tentunya karena pemeritah sudah berada di bawah kendali kekuatan asing dan antek-anteknya di negeri tercinta ini.
      Keinginan kaum neoliberal menguasai semua sektor perekonomian bangsa, sampai-sampai berdampak pada politik terkait dengan Parlemen produk Pemilihan Umum, begitupun Pilkada di daerah-daerah, teristimewa di sejumlah daerah potensil. Di gelanggang Pemilukada, telah lahir pemimpin-pemimpin instan, yang karena kekuatan modalnya mampu membeli suara rakyat, atau mampu mempengaruhi keberpihakan KPU selaku pelaksana pemilu, yang sebahagiannya bermuara ke sengketa pemilu menyangkut manipulasi suara dan politik uang seperti yang banyak terungkap di Mahkamah Konstitusi. Maka dari sudut ekonomi, mereka berhasil memiskinkan rakyat, kemudian dari sudut politik berhasil pula membeli suara rakyat dengan harga murah, sesuai dengan teori ekonomi untuk memperoleh keuntungan besar dengan harga yang semurah-murahnya. Di atas semua itulah, kemudian mereka berkuasa, atau mereka berhasil memegang kendali orang-orang berkuasa, sehingga terjadilah kekuatan yang secara simbiosis saling mendukung, menjalankan roda-roda politik dan ekonomi yang kapitalistik, menggilas rakyat sendiri.
      Terhadap semua keadaan yang pahit tersebut, sebenarnya Bung Karno telah memperingatkannya, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, keadaan serupa telah digugat habis-habisan oleh beliau ketika Belanda memperlakukan bangsa Indonesia sebagai jajahannya. Beliau telah menggugat betapa jahatnya Belanda yang telah merebut semua industri kecil (rumah tangga) sehingga kaum ekonomi lemah semakin kecil dan rakyat pun semakin menjadi kromo dan marhaen. Perusahaan besar di Jawa yang pernah menguasai tekstil akhirnya gulung tikar akibat kezaliman sistem monopoli kapitalistik Belanda. Belanda sengaja memiskinkan bangsa Indonesia, karena dengan kemiskinan itulah kekuasaan Belanda dapat semakin tertancap di bumi Indonesia. Keadaan yang digugat oleh Bung Karno itu, sebenarnya seperti itulah yang terjadi dewasa ini ketika Indonesia telah merdeka selama 66 tahun. Kekuatan politik dewasa ini pun dibangun di atas kemiskinan rakyat.
      Selain itu, Bung Karno juga menggugat betapa kolonial Belanda telah berusaha menghilangkan rasa kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Padahal bangsa Indonesia pernah berjaya dan disegani pada masa kebesarannya, di era Sriwijaya, Majaphit dan Mataram. Namun, mental kebesaran dan kebanggaan telah disirnakan oleh Belanda dengan segala bentuk penghinaan. Rasa-rasanya keadaan itu pun kembali mewarnai kehidupan bangsa kita sekarang. Bangsa yang besar ini dengan mudahnya ditarik ke kiri dan ke kanan oleh kekuatan asing, laksana kerbau yang dicocok hidungnya, tak berdaya menghadapi keinginan asing majikannya, walaupun harus menjual segala isi perut bumi Indonesia kepada mereka, dan walaupun rakyat sendiri semakin susah hidupnya.
      Untuk bangkit melawan kezaliman tersebut, Bung Karno menggelorakan perjuangan dengan suatu semboyan trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan bermartabat di bidang budaya. Rasa-rasanya trisakti yang telah digelorakan Bung Karno itu kini semakin aktual, semakin menjadi referensi yang paling pas untuk menjadi prinsip perjuangan melepaskan bangsa dari keterpurukannya.
      Saya kira, dengan membaca secara seksama tulisan saudara AJ Susmana, kita akan menemukan kembali spirit gagasan dan cita-cita luhur Bung Karno dengan trisakti-nya itu. Bahkan lebih jauh lagi kita akan melihat betapa rintihan moralitas, intelektual dan budaya menyangkut ekonomi dan politik yang dikemukakannya mengingatkan kita ketika Bung karno menyampaikan pidatonya di depan pengadilan Hindia Belanda di Bandung pada tahun 1930 dengan judul: Indonesia Menggugat. Jika dahulu anak negeri menggugat kolonial asing, maka kini rakyat menggugat bangsanya sendiri yang sedang berkuasa. Akankah bangsa ini menuju kemerdekaan sejati, yakni tercapainya cita-cita negara, dengan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita yakin akan tercapai dengan perjuangan, perjuangan dan perjuangan...!
      Itulah sesungguhnya yang ingin dikemukakan oleh AJ. Susmana melalui bukunya ini. Semoga kita semua berhasil.

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.