Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Pernyataan Sikap PRP Mendukung Aksi Mogok Buruh FSBM

Expand Messages
  • KP-PRP
    PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 427/PS/KP-PRP/e/IX/12 Hentikan Represifitas Aparat Keamanan dan Preman terhadap Rakyat Pekerja! Mendukung
    Message 1 of 1 , Sep 18, 2012

    PERNYATAAN SIKAP
    PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 427/PS/KP-PRP/e/IX/12


    Hentikan Represifitas Aparat Keamanan dan Preman terhadap Rakyat Pekerja!
    Mendukung Aksi Mogok Nasional!


    Salam rakyat pekerja,
      
           Hingga bulan September tahun ini, gejolak aksi-aksi buruh yang menuntut hak-haknya semakin marak dilakukan oleh berbagai serikat buruh/pekerja di berbagai kota. Tuntutan serikat-serikat buruh/pekerja ini hampir serupa, yakni penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing dan penolakan terhadap politik upah murah. Namun sering kali aksi-aksi yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh/pekerja tersebut dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan, dengan melakukan penangkapan, pemukulan, dan lain sebagainya. Bahkan trend yang terbaru adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran aksi para buruh tersebut menyewa preman untuk mengintimidasi para buruh yang sedang menuntut hak-haknya.

           Hal ini dialami pula oleh kawan-kawan buruh di PT Langgeng Makmur Industri Tbk, yang memproduksi kebutuhan plastik dan aluminium untuk kebutuhan rumah tangga serta industri. Sengketa perburuhan di perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo tersebut telah terjadi sejak Maret 2012, ketika para buruh mulai bergabung dengan Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) – Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan melaporkan permasalahan sistem outsourcing serta upah yang tidak sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur kepada pengawas Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo. Perusahaan tersebut menyerahkan pekerjaan-pekerjaan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi kepada perusahaan outsourcing. Sekitar 900-an orang buruh yang dipekerjakan perusahaan outsourcing tersebut bahkan hanya menerima Rp 1.033.760/bulan, sedangkan UMK Sidoarjo yang berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur adalah sebesar Rp. 1.252.000/bulan. Selain itu, para buruh outsourcing tersebut juga tidak diikutkan dalam JAMSOSTEK, dipaksa untuk bekerja lembur, dan tidak diberikan hak-hak buruh yang lainnya seperti, cuti tahunan, cuti sakit dan lain-lain.

           Namun pengawas Dinsosnaker yang seharusnya melindungi hak-hak para buruh, malah memihak kepada perusahaan, dengan memanipulasi jumlah para buruh yang di-outsourcing dalam PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Hal ini jelas sangat merugikan bagi buruh yang tidak tercatat dalam nota pemeriksaan pengawas Dinsosnaker tersebut. Para buruh pun memaksa pengawas dari Dinsosnaker untuk melakukan pemeriksaan ulang, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Dinsosnaker. Ironisnya bahkan, perusahaan malah melakukan PHK secara bertahap kepada para buruh. Pada tanggal 16 Agustus 2012, bahkan perusahaan tersebut telah mem-PHK sekitar 350 orang buruhnya.

           Karena peristiwa tersebut, maka para buruh yang tergabung dalam FSBM-KSN melakukan aksi mogok kerja dan blokade pintu depan pabrik. Bukannya memenuhi tuntutan para buruh, perusahaan malah menggunakan preman-preman bayaran, pada tanggal 28 Agustus 2012, untuk mengintimidasi para buruh yang sedang melakukan aksi mogok kerja. Hal ini menyebabkan terjadi bentrokan antara buruh dan preman pada tanggal 4 September 2012 dan membuat beberapa anggota FSBM-KSN mengalami luka-luka. Aksi intimidasi para preman ini malah dibiarkan oleh aparat kepolisian (Polres Sidoarjo), walaupun aparat kepolisian berada di lokasi aksi mogok kerja. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa aparat kepolisian berpihak kepada para pemilik modal yang mengabaikan hak-hak para pekerjanya.

           Aksi preman ini yang memunculkan bentrokan ini bahkan terjadi berkali-kali di kemudian hari hingga menyebabkan tiga buruh terluka, dan salah satunya harus dirawat inap karena kepalanya terluka parah, akibat bentrokan antara buruh dan preman pada tanggal 13 September 2012. Aparat kepolisian juga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi untuk membubarkan aksi mogok kerja. Represifitas aparat kepolisian semakin menjadi-jadi ketika aparat kepolisian berusaha membubarkan aksi buruh PT Langgeng Makmur Industri Tbk, dengan menggunakan alat setrum listrik serta pemukulan pada tanggal 15 September 2012.

           Represifitas aparat kepolisian dan intimidasi preman yang dibayar oleh para pemilik modal telah terjadi di berbagai kota ketika menghadapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh. Hal ini menunjukan kekhawatiran yang sangat besar bagi pemilik modal dan rezim neoliberal, jika gejolak buruh dibiarkan terlalu lama. Jelas alasan utama dari kekhawatiran rezim neoliberal dan pemilik modal adalah karena akan terhambatnya keuntungan ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh mereka, jika terjadi gejolak perburuhan.

           Gejolak perburuhan di Indonesia akhir-akhir ini memang terjadi hampir merata di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Gejolak perburuhan ini pun bukan hanya dialami oleh para buruh di industri manufaktur saja, namun telah merambah hingga para pekerja jurnalis, pekerja di BUMN, pekerja di kantor pemerintahan, serta pekerja-pekerja kantoran di sektor swasta. Fenomena ini menegaskan, bahwa penindasan yang dilakukan oleh rezim neoliberal dan pemilik modal bukan hanya dilakukan terhadap segelintir kelompok buruh saja, namun penindasan ini terjadi pada seluruh rakyat pekerja di Indonesia.

           Tidak aneh, maka serikat-serikat buruh/pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja/Buruh Indonesia (MPBI) berencana untuk melakukan aksi mogok nasional pada awal bulan Oktober 2012 ini. Tuntutan mereka adalah penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing dan penolakan terhadap politik upah murah. Dukungan terhadap rencana aksi mogok nasional ini pun segera mengalir dari berbagai serikat-serikat buruh/pekerja yang tidak tergabung dalam MPBI. Pada kenyataanya, memang bukan hanya kawan-kawan dari MPBI saja yang merasa bahwa sistem kerja kontrak/outsourcing dan politik upah murah merupakan penindasan yang dialami oleh para buruh saat ini, tetapi seluruh rakyat pekerja di Indonesia sepakat bahwa sistem kerja kontrak/outsourcing dan politik upah murah merupakan penindasan yang dialami oleh mereka.

           Privatisasi yang tidak disentuh dalam kampanye MPBI pun sebenarnya juga menjadi salah faktor penindasan baru bagi rakyat pekerja di Indonesia. Karena dengan proyek privatisasi pada sejumlah BUMN di Indonesia, maka rakyat pekerja dibebani dengan biaya yang tinggi untuk mengakses layanan yang seharusnya diberikan oleh negara. Untuk itu, penolakan terhadap privatisasi juga menjadi penting untuk dipropagandakan oleh rakyat pekerja di Indonesia.

           Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
    1. Bersolidaritas dan mendukung penuh aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) – Konfederasi Serikat Nasional (KSN).
    2. Bangun persatuan antara seluruh elemen gerakan rakyat pekerja di berbagai kota untuk melawan represifitas yang dilakukan oleh aparat keamanan dan preman-preman bayaran pemilik modal.
    3. Mendukung penuh rencana aksi mogok kerja nasional untuk menolak privatisasi, melawan union busting/pembrangusan serikat, penghapusan sistem kerja kontrak/outsourcing, serta menolak politik upah murah yang selama ini dipraktikkan oleh rezim neoliberal dan para pemilik modal.
    4. Bangun persatuan gerakan rakyat pekerja di tingkat nasional untuk menghimpun kekuatan politik alternatif untuk melawan rezim neoliberal dan menghancurkan sistem neoliberalisme di Indonesia.
    5. Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

    Jakarta, 18 September 2012
    Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal

    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)

    ttd
    (Rendro Prayogo)




    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)









    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
    Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.