Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial Berdikari Online] Persyaratan Dan Kualitas Parpol

Expand Messages
  • ulfha
    Persyaratan Dan Kualitas Parpol Senin, 10 September 2012 | Editorial Berdikari Online Proses pendaftaran Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilu 2014
    Message 1 of 1 , Sep 9, 2012
    • 0 Attachment

      Persyaratan Dan Kualitas Parpol


      Senin, 10 September 2012 | Editorial Berdikari Online

      Proses pendaftaran Partai Politik (Parpol) calon peserta pemilu 2014 sudah ditutup tanggal 7 September 2012 lalu. Alhasil, berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 46 parpol yang mendaftarkan diri. Itu sudah termasuk 9 parpol yang sudah punya kursi di parlemen.

      Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting: semua parpol, tanpa kecuali, diwajibkan lolos proses verifikasi. Dengan demikian, tidak ada lagi perlakuan berbeda antara partai parlemen dan non-parlemen. Diharapkan pula bahwa proses verifikasi itu benar-benar menghasilkan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan lengkap.

      Nah, apa persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu 2014? Menurut Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, persyaratan bagi parpol calon kontestan pemilu 2014, antara lain: memiliki kepengurusan di 100% di tingkat provinsi, 75 % jumlah kabupaten/kota, 50 % jumlah kecamatan, dan 30% keterwakilan perempuan di semua tingkatan. Disamping itu, ada ketentuan parpol harus menunjukkan 1.000 anggota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA), memiliki kantor tetap, nomor rekening atas nama parpol, serta nama dan tanda gambar parpol.

      Persyaratan di atas tentu sangat berat. Namun, bagi para penyokong regulasi di atas, persyaratan berat di atas itu punya tujuan mulia: menghadirkan parpol dan pemilu yang berkualitas. Logikanya sederhana: proses penyaringan tersebut hanya akan meloloskan parpol yang benar-benar punya struktur dan kepengurusan.

      Di sinilah masalah sering muncul. Dalam banyak kasus, pendirian parpol di Indonesia bersifat musiman: biasanya menjelang proses pemilu. Biasanya pula, proses perekrutan pengurus dan pembangunan struktur berlangsung sangat serampangan. Tak sedikit calon-calon pengurus diiming-imingi uang dan fasilitas agar bersedia menjadi pengurus. Jadinya, hanya `parpol berduitlah' yang begitu leluasa mendirikan struktur di daerah.

      Yang terjadi, kebanyakan struktur kepengurusan parpol itu hanya "papan nama". Hampir tidak ada kegiatan politik kepengurusan tersebut. Akibatnya, parpol bersangkutan kurang mengakar dengan massa-rakyat di lingkungan sekitarnya. Maklum, ketika berlangsung pemilu, parpol lebih mengandalkan uang ketimbang kerja konkret di tengah massa sebagai alat mengumpulkan suara.

      Persyaratan yang berat di atas jelas sangat membebani parpol miskin. Bayangkan, parpol miskin dipaksa harus punya kantor tetap. Biasanya, parpol miskin mengandalkan rumah pengurusnya sebagai kantor. Dengan ketentuan di atas, hanya parpol besar dan kaya-raya lah yang leluasa mendirikan kepengurusan di mana-mana.

      Kita lihat, tolak ukur parpol berkualitas di mata penyelenggara pemilu, termasuk sejumlah pengamat politik, adalah kuantitatif. Sedangkan aspek-aspek penting kepartaian, seperti ideologi, kaderisasi, dan program, terlihat tidak begitu dijadikan sebagai tolak ukur. Akibatnya, sekalipun parpol itu sudah ideologis, programatik, dan konsisten bekerja di tengah rakyat, namun jika belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur UU Pemilu, maka parpol itu akan kehilangan peluang menjadi kontestan pemilu.

      Padahal, bagi kami, kualitas parpol tidak bisa diukur hanya dengan kelengkapan kepengurusan. Akan tetapi, yang lebih penting lagi, kehadiran parpol itu harus juga diukur dengan aktivitas politiknya: kaderisasi, pendidikan politik bagi rakyat, melatih dan menghadirkan kepemimpinan politik, mengartikulasikan kepentingan politik pendukungnya, dan lain-lain.

      Satu hal penting lagi: parpol harus berpijak pada basis ideologi masing-masing. Pengelolaan parpol berbasiskan ideologi mengisyaratkan perlunya parpol punya keberpihakan politik yang jelas. Selama ini, seperti kita saksikan dalam dinamika politik di parlemen, ketiadaan basis ideologi menyebabkan parpol dengan seenaknya meloncat ke sana-kemari tanpa tanggung-jawab politik kepada para pemilihnya. Sudah begitu, persoalan-persoalan rakyat dipandang tak lebih sebagai "komoditi politik".

      Selain itu, persyaratan parpol yang terlampau berat justru membatasi hak politik rakyat dalam berpolitik. Proses penyederhanaan politik, dengan argumentasi apapun, hanya akan mempersempit artikulasi pilihan politik rakyat. Bukankah salah satu semangat reformasi di bidang politik adalah "demokrasi multi-partai"?

      Bagi kami, kejenuhan rakyat terhadap parpol bukanlah karena jumlah parpol yang banyak, melainkan karena tidak adanya keberpihakan parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

      Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@...

      http://www.berdikarionline.com/editorial/20120910/persyaratan-dan-kualitas-parpol.html

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.