Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Pernyataan Sikap PRP Menolak Upeti Rezim SBY ke IMF

Expand Messages
  • ricky ilham rafles
    ... apa pemerintah sudah lupa dulu pernah di sodomi secara bar-bar oleh IMF? kini mereka malah ingin membantu IMF menyodomi negara-negara yang sedang
    Message 1 of 2 , Jul 10, 2012
    • 0 Attachment
      --- In Diskusi-Pembebasan@yahoogroups.com, KP-PRP <prppusat@...> wrote:
      >
      >
      >
      > PERNYATAAN
      > SIKAP
      > PERHIMPUNAN
      > RAKYAT PEKERJA
      > Nomor:
      > 420/PS/KP-PRP/e/VII/12
      >
      >
      > Menolak
      > Upeti Rezim SBY ke IMF!
      > Rezim
      > Neoliberal Semakin Menyengsarakan Rakyat!
      >
      >
      > Salam
      > rakyat pekerja,
      >
      >        Salah
      > satu kesepakatan dari pertemuan KTT G20 di Los Cabos, Mexico, pada
      > bulan Juni 2012 lalu adalah munculnya komitmen dari negara-negara
      > anggota IMF untuk meningkatkan kekuatan IMF di aspek permodalan.
      > Kongkritnya adalah negara-negara anggota IMF akan memberikan pinjaman
      > kepada IMF. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menanggulangi
      > krisis ekonomi di negara maju dan dampak krisis ekonomi di negara
      > berkembang.
      > Dalam
      > siaran pers IMF No 12/148 disebutkan Indonesia, Malaysia, dan
      > Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan upaya
      > internasional tersebut. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Menteri
      > Keuangan, Agus Martowardojo, yang mengatakan Indonesia akan
      > memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) maksimal
      > sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar 9,4 triliun rupiah.
      >
      >        Namun
      > jangan dilupakan bagaimana sepak terjang IMF bersama lembaga donor
      > internasional lainnya selama ini. Ketika Indonesia mengalami krisis
      > ekonomi pada tahun 1997, Indonesia sempat menjadi “pasien” IMF
      > dan dipaksa untuk menjalankan program penyesuaian struktural (SAP)
      > berupa penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, privatisasi,
      > liberalisasi investasi, deregulasi, restrukturisasi perbankan, dan
      > lain-lain. Hingga saat ini pun, akibat pemaksaan program IMF
      > tersebut, Indonesia masih terperangkap dalam praktik neoliberalisme,
      > sehingga segala kebijakan yang muncul hanya selalu menguntungkan para
      > pemilik modal dan menyengsarakan rakyat. Rakyat di beberapa negara
      > Eropa dan Amerika Selatan, yang juga pernah menjadi “pasien” IMF,
      > menyebut IMF dan lembaga donor internasional lainnya sebagai
      > penghisap dan perampas kesejahteraan rakyat.
      >
      >        Keputusan
      > rezim neoliberal di Indonesia untuk membantu meningkatkan permodalan
      > IMF tentu saja menunjukkan, bahwa rezim ini memang merupakan jongosdari lembaga-lembaga donor internasional, termasuk IMF. Keputusan
      > tersebut juga menunjukkan keberpihakan
      > rezim SBY bukanlah kepada rakyat Indonesia,
      > jika membandingkan urgensidari terlibat dalam upaya meningkatkan permodalan IMF tersebut.
      > Hingga saat ini rezim neoliberal selalu berpropaganda mengenai
      > penghematan karena defisitnya APBN yang dialami oleh Indonesia. Namun
      > pada kenyataannya rezim neoliberal malah menghamburkan uang negara
      > untuk melayani kepentingan lembaga donor neoliberal dibandingkan
      > untuk menggunakan uang tersebut demi kesejahteraan rakyat.
      >
      >        Baru
      > beberapa bulan yang lalu, gerakan rakyat menolak kebijakan kenaikan
      > BBM yang dilakukan oleh rezim neoliberal. Alasan rezim neoliberal
      > untuk menaikkan harga BBM tersebut adalah karena subsidi harga BBM
      > dari APBN semakin memberatkan anggaran pemerintah. Tetapi setelah
      > harga BBM ditunda kenaikkannya, rezim neoliberal dengan lancangnya
      > meminjamkan uang negara ke juragan rente internasional.
      >
      >        Argumentasi
      > IMF yang membutuhkan penguatan permodalan tentunya juga patut
      > dipertanyakan. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang telah
      > diberikan pinjaman oleh IMF, termasuk Indonesia, IMF selalu
      > mengajukan syarat-syarat seperti pencabutan subsidi, dan mengurangi
      > anggaran sosial, jika negara tersebut menginginkan pinjaman dari IMF.
      > Hal ini tentu saja akan berdampak pada merosotnya kualitas hidup
      > rakyat di suatu negara yang diberikan pinjaman oleh IMF. Artinya
      > bukan pemulihan ekonomi yang didapat oleh negara tersebut, tetapi
      > yang didapat malah penghancuran kualitas hidup rakyat karena adanya
      > penghapusan subsidi dan penguarangan anggaran sosial bagi rakyat.
      >
      >        Selain
      > itu, pemberian utang dari IMF untuk mengatasi krisis hanya akan
      > menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika
      > Serikat dan Eropa saja. Sementara rakyat pekerja di negara penerima
      > utang akan menanggung beban krisis melalui pemotongan subsidi dan
      > pelepasan anggaran untuk jaminan sosial rakyat pekerja di negara
      > tersebut.
      >
      >        Keputusan
      > rezim neoliberal di Indonesia untuk turut berkontribusi dalam
      > penguatan permodalan IMF juga disinyalir hanya upaya meningkatkan
      > citra Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini tentu saja
      > dibutuhkan rezim neoliberal agar posisi Indonesia dianggap cukup baik
      > dalam segi perekonomian, sehingga pemilik modal berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia. Bagi
      > rezim neoliberal hal ini tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan
      > perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya kita dapat melihat
      > tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan perekonomian
      > dengan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Tentunya kita patut
      > bertanya, pertumbuhan perekonomian yang selalu disebut oleh rezim
      > neoliberal sebenarnya mengutungkan buat siapa? Yang jelas tidak
      > menguntungkan bagi rakyat karena kemiskinan dan pengangguran masih
      > sangat tinggi di Indonesia. Upah yang diterima oleh rakyat pekerja
      > juga masih tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
      > Harga-harga kebutuhan pokok menjulang tinggi. Biaya untuk mengakses
      > pendidikan dan kesehatan juga semakin tinggi.
      >
      >        Di
      > sisi lain, rencana penguatan permodalan bagi IMF yang akan dilakukan
      > oleh rezim neoliberal di Indonesia juga tidak sebanding dengan
      > gambaran kondisi keuangan kita saat ini. Berdasarkan data Ditjen
      > Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan per Mei 2012, total utang
      > pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.944,14 triliun atau mencapai
      > 203,26 miliar dollar AS, naik Rp 140,65 triliun dari posisi akhir
      > 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun atau mencapai 198,89 miliar
      > dollar AS. Sementara Direktur Strategi dan Portofolio Utang
      > Kementarian Keuangan, Schenaider CH Siahaan, mengatakan rasio utang
      > terhadap PDB Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
      > negara-negara maju. Contohnya Jepang yang mencapai 200 persen dari
      > PDB. Indonesia sendiri hanya kurang dari 25 persen PDB, atau sekarang
      > hanya sekitar 24 persen.
      >
      >        Jelaslah
      > bahwa keputusan rezim neoliberal untuk turut berkontribusi memperkuat
      > permodalan IMF hanyalah akal-akalan saja, demi melayani lembaga
      > keuangan internasional, dalam hal ini IMF. Namun dampak yang pasti
      > dari keputusan tersebut adalah rakyat Indonesia akan semakin
      > disengsarakan, dan rezim neoliberal Indonesia akan turut
      > berkontribusi dalam menyengsarakan rakyat di negara-negara lainnya,
      > yang akan diberikan pinjaman oleh IMF.
      >
      >        Maka
      > dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
      > 1. Menolak pemberian upeti rezim SBY kepada IMF.
      > 2. Menyerukan kepada seluruh gerakan progresif untu membangun persatuan gerakan rakyat dan membangun kekuatan politik alternatif untuk menggulingkan kekuatan rezim neoliberal dan melawan sistem neoliberalisme.
      > 3. Kapitalisme-neoliberal telah gagal mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.
      >
      > Jakarta, 4 Juli 2012
      > Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja
      > (KP-PRP)
      > Ketua Nasional Sekretaris Jenderal
      > ttd.
      > (Anwar Ma'ruf) ttd
      > (Rendro Prayogo)
      >
      >
      > Contact
      > Persons:
      > Anwar
      > Ma'ruf â€" Ketua Nasional (0812 1059 0010)
      > Irwansyah
      > â€" Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)
      >
      >  
      >
      > ___*****___
      > Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
      > Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
      > Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!
      >
      > Komite Pusat
      > Perhimpunan Rakyat Pekerja
      > (KP PRP)
      > JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
      > Phone/Fax: (021) 798-2566
      > Email: komite.pusat@... / prppusat@...
      > Website: www.prp-indonesia.org
      >
      apa pemerintah sudah lupa dulu pernah "di sodomi" secara bar-bar oleh IMF? kini mereka malah ingin membantu IMF "menyodomi" negara-negara yang sedang kesulitan!
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.