Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[Editorial Berdikari Online] Maksud ‘Hemat Energi’ Untuk Siapa?

Expand Messages
  • ulfha
    Maksud `Hemat Energi Untuk Siapa? Selasa, 29 Mei 2012 | Editorial Berdikari Online Mulai tanggal 1 Juni 2012 mendatang, pemerintah akan memulai sebuah gerakan
    Message 1 of 1 , May 29, 2012

      Maksud `Hemat Energi' Untuk Siapa?


      Selasa, 29 Mei 2012 | Editorial Berdikari Online

      Mulai tanggal 1 Juni 2012 mendatang, pemerintah akan memulai sebuah gerakan yang disebut "Gerakan Nasional Penghematan Energi". Dengan program ini, pemerintah berharap bisa menghemat defisit APBN. Maklum, defisit APBN sudah mencapai Rp 190 triliun atau 2,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

      Ada lima langkah yang disiapkan pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Pertama, larangan pemakaian premium bersubsidi untuk mobil dinas pemerintah pusat dan daerah di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali. Kedua, mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan jenis BBM bersubsidi berupa solar. Ketiga, percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dimulai di Jawa. Keempat, kampanye gerakan hemat energi dimulai dari gedung pemerintah. Kelima, PLN diminta tak lagi membangun pembangkit listrik bertenaga BBM.

      Sepintas lalu program ini seperti berbobot. Akan tetapi, jika kita periksa pangkal masalahnya, yakni kebijakan energi nasional yang morat-marit, maka segera diketahui betapa "keblinger"-nya program ini. Bayangkan, gara-gara tidak bisa mengelola energi secara berdaulat, bangsa kita dipaksa "berhemat-hemat ria".

      Ada beberapa bantahan kami terkait program pemerintah ini. Pertama, jika niatnya memang "menghemat anggaran", kenapa tidak berusaha untuk menghentikan pemborosan anggaran negara oleh pejabat alias birokrat negara. Sebab, seperti kita ketahui, belanja rutin pejabat/aparatus negara terlalu besar.

      SBY tidak bisa mengerem gaya hidup birokrasinya yang serba mewah, bergelimangan kekayaan, dan suka pamer. SBY juga tidak bisa mengurangi kebocoran keuangan negara akibat korupsi, perjalanan dinas, studi banding, dan lain-lain.

      Kedua, pemerintahan SBY tidak berusaha menaikkan penerimaan negara. Di sektor migas, misalnya, pemerintah bisa menempuh beberapa langkah: mempercepat renegosiasi kontrak pertambangan yang merugikan, mengefisienkan cost-recovery, dan menaikkan produksi.

      Supaya terjadi redistribusi kekayaan nasional secara adil, pemerintah juga mestinya berani menerapkan pajak progressif. Pemerintah juga mesti tegas terhadap korporasi, baik swasta asing maupun domestik, yang suka "mengemplang" pajak.

      Ketiga, yang terpenting: pemerintah harus membenahi politik energi nasional yang tak berdaulat dan tak diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu, hampir seluruh sumber-sumber energi kita telah dikuasai asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

      Kebijakan hemat energi memang penting. Sebab, energi merupakan sumber daya yang tak terbaharui. Akan tetapi, program "hemat energi" ala SBY ini terlihat punya motif lain: mengalihkan sebagian besar konsumen dari menggunakan BBM-bersubsidi menjadi BBM non-subsidi. Artinya, karena kenaikan harga BBM tidak dimungkinkan, maka pemerintah menempuh kebijakan "penghematan BBM bersubsidi" sebagai jalan liberalisasi sektor hilir migas. Yang diuntungkan oleh kebijakan ini sudah sangat jelas: SPBU asing.

      Okelah, SBY punya niat mengkoversi energi dari BBM ke BBG (gas). Ini bisa menjadi pilihan masuk akal. Akan tetapi, muncul pertanyaan: bagaimana kebijakan ini mau dijalankan? Sudah tersediakah pipa pemasok gas, konverter dan stasiun penyedia bahan bakar gas (SPBG). Belum lagi, kebijakan ini tak akan efektif berjalan jikalau pemerintah masih doyan mengekspor gas mentah keluar negeri dengan harga murah.

      Lima langkah SBY di atas juga akan berpengaruh pada industri nasional dan proyek elektrifikasi secara nasional. Sebab, misalnya, PLN dilarang membangun pembangkit yang menggunakan BBM.

      Sebetulnya, yang mendesak dibereskan adalah politik energi nasional. Politik energi kita saat ini sangat berbau kolonialistik: membuka peluang bagi penguasaan asing, pemanfaatan energi lebih banyak berorientasi keluar, dan kontribusinya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat sangat minim.

      Politik energi kita melenceng dari semangat pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan energi nasional di masa depan sangat mendesak untuk dikembalikan pada rel-nya yang benar: pengelolaan energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

      Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

      http://www.berdikarionline.com/editorial/20120529/maksud-hemat-energi-untuk-siapa.html

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.