Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pernyataan Sikap PRP: Tetap Menolak Kenaikkan Harga BBM

Expand Messages
  • KP-PRP
    PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 413/PS/KP-PRP/e/IV/12 Tolak Kenaikan Harga BBM! Nasionalisasi Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat! Salam
    Message 1 of 1 , Apr 18, 2012
    PERNYATAAN SIKAP
    PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 413/PS/KP-PRP/e/IV/12


    Tolak Kenaikan Harga BBM!
    Nasionalisasi Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat!


    Salam rakyat pekerja,
           Walaupun Sidang Paripurna DPR yang lalu memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi “tidak jadi naik” pada tanggal 1 April 2012, namun sesungguhnya kenaikan harga BBM bersubsidi tetap pasti akan dilakukan oleh rezim neoliberal. Pasal 7 ayat 6 (a) dalam Undang-Undang (UU) APBN-P tahun 2012 menyebutkan, “... dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahana Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.” Apa arti dari penambahan ayat tersebut dalam UU APBN-P tahun 2012? Pasal 7 ayat 6 (a) tersebut memberikan konsekuensi bahwa harga BBM bersubsidi di Indonesia akan disesuaikan dengan harga minyak internasional, dan keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sepenuhnya di tangan Presiden. Dengan demikian, ketika harga ICP sudah rata-rata 15 persen di atas asumsi APBN selama 6 bulan, maka Presiden bisa mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa menunggu persetujuan DPR. Pada akhirnya, penambahan pasal 7 ayat 6 (a) tersebut dapat kita sebut sebagai kelicikan rezim neoliberal beserta elit-elit politik untuk menghantarkan harga BBM di Indonesia sampai pada mekanisme pasar dunia.
           Sementara kita tahu apa yang akan terjadi pada rakyat pekerja di Indonesia jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan oleh rezim neoliberal. Kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi umum di Indonesia. Kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan berimbas pada kehidupan para nelayan yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk melaut. Harga-harga produk pertanian, seperti pupuk dan yang lainnya, juga akan naik karena biaya transportasi untuk mengangkut berbagai produk pertanian tersebut mengalami kenaikan. Hal ini juga akan berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok karena biaya transportasi mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM pada sektor industri akan menyebabkan para pemilik modal untuk melakukan efisiensi, yang menurut para pemilik modal efisiensi dapat berarti PHK kepada para buruhnya. Kenaikan UMP pada awal tahun 2012 yang lalu tentunya tidak akan berarti apapun, jika berbagai kenaikan harga barang pokok mengalami kenaiakan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
           Di sisi lain, rezim neoliberal dengan gencar selalu mengatakan kebohongan, bahwa pencabutan subsidi BBM, yang mengakibatkan kenaikan harga BBM, harus dilakukan karena tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Rezim neoliberal selalu mengatakan, bahwa subsidi BBM ternyata dinikmati oleh orang kaya dibandingkan orang miskin. Namun benarkah demikian? Data Susenas BPS tahun 2010 menyatakan, bahwa BBM bersubsidi dinikmati oleh 65 persen rakyat pekerja Indonesia yang terdiri dari rumah tangga miskin dan menengah ke bawah. Sementara hanya 35 persen saja yang dikonsumsi oleh rumah tangga menengah, menengah atas, dan kaya.
           Kebohongan yang lainnya dari rezim neoliberal adalah mengenai anggaran subsidi BBM telah membebani APBN. Berdasarkan data Kementerian ESDM mengenai ekspor dan impor minyak mentah Indonesia pada tahun 2011, Indonesia masih surplus atau untung 9.258.238 barel. Artinya, jika terjadi kenaikan harga minyak mentah internasional, maka Indonesia seharusnya mendulang keuntungan dari situasi tersebut. Namun pertanyaannya kemudian, mengapa Indonesia tidak pernah untung dari situasi tersebut? Hal ini disebabkan UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk mengeksplorasi wilayah kerja Migas Indonesia secara bebas. Karena UU itulah, maka Pertamina hanya menguasai 8,8 persen dari 275 wilayah pertambangan Migas di Indonesia. Sedangkan total pengelolaan migas Pertamina juga hanya mencapai kurang dari 20 persen. Wewenang Pertamina dilucuti oleh BP Migas, sebagai pengelola sektor hulu Migas, yang menjadikan Pertamina hanya sebagai “pemain” (bukan pemilik) di negeri sendiri.
           Pada akhirnya, Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar pun tidak mampu dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Hal ini juga dipicu oleh tunduknya rezim neoliberal di Indonesia kepada para pemilik modal, baik asing maupun domestik. Berbeda dengan Indonesia, Venezuela sejak tahun 2008 telah memberlakukan UU windfall profit tax, yang karena UU itulah pemerintah Venezuela berhak mendapat bagian dari keuntungan ekstra yang didapatkan kontraktor minyak saat harga minyak dunia melebihi 70 USD per barel. Perhitungannya: pemerintah Venezuela akan mendapat 92 sen dari setiap dollar keuntungan perusahaan minyak ketika harga di atas 70 USD per barel dan kemudian mendapat 97 sen dari setiap dollar ketika harga minyak di atas 100 USD per barel. Namun rezim neoliberal di Indonesia melakukan penolakan untuk memberlakukan windfall profit tax karena lebih takut kepada para pemilik modal dibandingkan ke rakyatnya sendiri. Rezim neoliberal lebih memilih untuk melindungi dan memberikan kenyamanan pada para pemilik modal ketimbang kepada rakyat Indonesia.
           Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
    1. Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan segera dilakukan oleh rezim neoliberal.
    2. Cabut pasal 7 ayat 6 (a) UU APBN-P Tahun 2012 yang menyerahkan harga BBM di Indonesia kepada mekanisme pasar.
    3. Nasionalisasi industri minyak di bawah kontrol rakyat! Renegosiasi kontrak-kontrak migas yang merugikan rakyat pekerja dan perekonomian nasional.
    4. Bangun kekuatan politik alternatif dari persatuan gerakan rakyat di Indonesia untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghancurkan neoliberalisme.
    5. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.


    Jakarta, 18 April 2012
    Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal
    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)
    ttd
    (Rendro Prayogo)



    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)



    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
    Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.