Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial Berdikari Online] Pencabutan Subsidi Dan Penyehatan APBN?

Expand Messages
  • ulfha
    Pencabutan Subsidi Dan Penyehatan APBN? Kamis, 29 Maret 2012 | Editorial Berdikari Online Pemerintah punya lagu lama yang selalu dinyanyikan di saat hendak
    Message 1 of 1 , Mar 29, 2012
    • 0 Attachment

      Pencabutan Subsidi Dan Penyehatan APBN?


      Kamis, 29 Maret 2012 | Editorial Berdikari Online

      Pemerintah punya lagu lama yang selalu dinyanyikan di saat hendak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Lagu lama ini  antara lain berbunyi: "APBN defisit karena subsidi. Karena itu, subsidi harus dikurangi dan direalokasi."

      Akan tetapi, lama kelamaan lagu lama itu ketahuan juga bohongnya. Semakin sering dinyanyikan, rakyat pun secara perlahan-lahan juga mengetahui kepalsuan-kepalsuan pemerintah dibalik argumentasi pengurangan subsidi sebagai langkah untuk menyehatkan APBN.

      Di berbagai aksi protes kenaikan harga BBM di daerah, sejumlah massa aksi membentangkan poster berisikan seruan pemerintah menghemat belanja birokrasi dan menyetop pembayaran utang luar negeri. Mereka makin faham, yang membuat APBN jebol bukanlah subsidi, melainkan belanja aparatus dan pembayaran utang.

      Baiklah, agar kita lebih jernih melihat kepalsuan lagu lama pemerintah ini, kita coba lihat lagi postur APBN-P 2012 yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

      Dalam APBN-P 2012, anggaran terbesar masih pada belanja rutin pemerintah sebesar Rp724 trilliun. Dalam postur APBN-P 2012, belanja pegawai disepakati sebesar Rp212,242,8 triliun dan belanja barang  sebesar Rp186,555,9 triliun. Sedangkan belanja modal hanya Rp168,875,2 triliun atau 10,9% dari total belanja negara.

      Dengan demikian, postur APBN-P 2012 tetap saja memperlihatkan ketidakefisienan dan tidak produktif. Jika hendak menggenjot pembangunan, pemerintah seharusnya memperbesar belanja modal. Tetapi, pada kenyataannya, APBNP-2012 tetap fokus pada upaya "mempergendut perut birokrasi". Ini yang menyebabkan peningkatan proporsi anggaran APBN tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.

      Selain itu, sekalipun anggaran belanja modal itu sudah sangat sedikit, sehingga energi untuk pembangunan juga kecil, rupanya tingkat realisasi atau penyerapan anggarannya juga tidak maksimal. Menurut  Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, realisasi atau penyerapan belanja modal hanya rata-rata berkisar 87%. Pada APBN 2011, hingga bulan November 2011, realisasi belanja barang dan belanja modal bahkan masing-masing baru sekitar 59% dan 46%. Ini mencerminkan birokrasi yang tidak produktif, tidak efektif, dan tidak kreatif.

      Sudah begitu, pada APBN-P 2012 juga disepakati penurunan penerimaan pajak dari Rp1.033 triliun menjadi Rp1.012 triliun. Padahal, sekarang saja rasio pajak Indonesia terhadap PDB sudah terlalu rendah, yaitu hanya 12%. Bayangkan, Perkumpulan Prakarsa memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp500 triliun. Itukan sepertiga dari total APBN-P 2012 yang berjumlah Rp1.548,3 triliun. Artinya, dengan uang sebanyak itu, anggaran pembangunan bisa diperbanyak dan subsidi sosial untuk rakyat bisa ditambah.

      Menurut kami, ada argumentasi pemerintah yang patut diperiksa, yakni pengurangan subsidi BBM akibat naiknya harga minyak dunia. Pada kenyataannya, subsidi BBM di APBN terus menerus menurun. Artinya, pemerintah memang punya "politik anggaran" yang sengaja mengurangi subsidi BBM. Pada tahun 2005, subsidi BBM masih berkisar 18,8 persen dari APBN. Sedangkan pada tahun 2012, subsidi BBM hanya 8,7 persen dari APBN.

      Menurut kami, penurunan subsidi BBM terkait dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah yang berbau neoliberal. Sejak tahun 1999, IMF sudah mendesak pemerintah Indonesia mencabut subsidi BBM. Lalu, pada tahun 2001, desakan itu makin kencang diserukan oleh Bank Dunia dan USAID. Rupanya, sejak tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah "mengejar-ngejar" pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.

      Di Forum G-20, baik di Pittsburgh maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

      Dengan demikian, argumentasi pemerintah tentang pengurangan subsidi BBM untuk penyehatan APBN hanyalah kebohongan belaka. Di belakang proposal itu adalah kepentingan negeri-negeri imperialis, melalui lembaga seperti IMF, Bank Dunia, USAID, dan OECD, untuk meliberalkan sektor hilir migas Indonesia.

      Kita setuju dengan realokasi anggaran, tapi bukan subsidi BBM. Yang mestinya direalokasi adalah belanja rutin pemerintah. Anggaran subsidi BBM mestinya tetap dipertahankan untuk mendorong ekonomi rakyat dan merangsang peningkatan daya beli rakyat.

      Anda dapat menanggapi Editorial Berdikari Online di: redaksiberdikari@...

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.