Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Editorial Berdikari Online] Kemarahan Massa Rakyat

Expand Messages
  • ulfha
    Kemarahan Massa Rakyat Rabu, 1 Februari 2012 | Editorial Berdikari Online Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak
    Message 1 of 1 , Feb 1, 2012
    • 0 Attachment

      Kemarahan Massa Rakyat



      Rabu, 1 Februari 2012 | Editorial Berdikari Online

      "Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walau cacing pun tentu bergerak terkeluge-keluget kalau merasa sakit." Perkataan itu disampaikan Bung Karno tatkala diseret oleh pengadilan kolonial yang menuduhnya `memprovokatori' bangkitnya perlawanan rakyat.

      Di Spanyol, pada tanggal 15 Mei 2003, puluhan ribu orang yang marah dengan cara pemerintah mengatasi krisis mulai berkumpul. Mereka marah dengan pemotongan belanja sosial, PHK sektor publik, pencabutan tunjangan pengangguran, privatisasi besar-besaran, dan pencabutan pensiun.

      Pada tahun 2011 lalu, ketika krisis ekonomi makin menukik ke bawah, pemerintahan di Spanyol—juga banyak pemerintahan di Eropa—merespon dengan memaksa rakyat membayar krisis. Sementara, pada aspek lain, pemerintah tersebut memanjakan para pengusaha dan bankir. Ini membuat gerakan Los Indignados (kaum yang amarah) mendapat pengikut yang meluas.

      Pada 18 Desember 2011 lalu, ribuan warga Lambu yang sudah lama `diabaikan' oleh pemerintah memblokir pelabuhan. Sebelumnya, warga sudah berkali-kali menggelar  aksi protes dengan baik-baik. Tapi, setiap kali warga menggelar aksi damai, pemerintah seolah tak mau mendengar. Akhirnya, warga memutuskan aksi blokade sebagai cara mereka memaksa pemerintah menoleh kepada penderitaan mereka.

      Dalam waktu hampir bersamaan, di tempat yang berbeda, puluhan ribu kaum buruh memutuskan memblokade jalan tol. Mereka tidak lagi mentoleransi derajat eksploitasi yang dipaksakan oleh model pengupahan yang dipaksakan penindasnya.

      Di sini, dalam kasus perjuangan kaum buruh itu, degradasi upah kerja dan sosial telah melampaui ambang batas yang diidentifikasi oleh ekonom klasik, termasuk Karl Marx, sebagai "upah yang diperlukan", yaitu bahan-bahan keperluan hidup—atau harga bahan-bahan keperluan hidup menurut uang—yang rata-rata diperlukan untuk membuat si buruh sanggup bekerja dan menjaga dia tetap sanggup bekerja.

      Terjadilah apa yang ditulis oleh Antonio Negri, seorang sosiologis marxist Italia, sebagai pemberontakan terhadap rasa takut yang ditebar oleh negara leviathan (Hobbes). Negara kekuasaan, kata Hobbes, dibangun dengan menciptakan rasa takut kepada siapa pun yang melangar hukum negara. Pada titik, seperti yang dirasakaan oleh kaum buruh dan  rakyat di Bima, pilihan melawan sekeras-kerasnya sudah melampaui kemampuan kekuasaan menakut-nakuti rakyat.

      Dahulu, di jaman Hindia-Belanda, pergerakan bumiputra tetap bisa menyeruak ke permukaan, meskipun lapisan intelektual pembawa pencerahan sangat tipis. Sebab, seperti dikatakan Bung Karno, `rakyat murba' itu telah mendidih oleh keadaan sosialnya dan lahirnya pergolakan.

      Bung Karno mengatakan: "Matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, melainkan ayam jantam berkokok karena matahari terbit." Artinya, salah besar juga penguasa, khususnya aparat keamanaan, menuding aksi buruh dan petani itu muncul karena ulah provokator. Akan tetapi, penindasan dan eksploitasi yang melewati ambang batas itulah menjadi pemicu rakyat marah dan bangkit berlawan.

      Karena itu, seperti dikatakan Bung Karno, pergerakan rakyat adalah bikinan kesengsaraan rakyat. Peran kaum pergerakan di atasnya, kata Bung Karno, sekedar penunjuk jalan agar kemarahan rakyat itu menemukan jalannya yang tepat; merobohkan kekuasaan dan sistem yang menyebabkan kesengsaraan itu.

      Pertanyaan: bagaimana mengubah kemarahan rakyat yang meluas ini agar punya energi tahan lama guna mengubah keadaan? Atau, pendek kata, bagaimana menyambungkan semua `kemarahan rakyat', baik yang sudah manifes maupun yang masih bersifat kritisisme, ke dalam `kehendak bersama' untuk bertindak dan melakukan perubahan.

      Sebab, dalam banyak kasus, pihak penguasa selalu berusaha mengisolasi perlawanan-perlawanan ini. Dalam kasus aksi blokade jalan tol oleh kaum buruh, misalnya, pihak penguasa dan media arus utama berusaha menciptakan semacam pertentangan horizontal: kepentingan buruh versus pengguna jalan tol; kepentingan buruh versus warga di sekitar jalan tol.

      Begitu juga dengan perjuangan rakyat di Bima. Aksi pembakaran kantor Bupati, misalnya, dikaitkan dengan aksi vandalisme yang merusak fasilitas publik yang didanai oleh pajak rakyat. Padahal, bagi rakyat di tiga kecamatan di Bima (Lambu, Langgudu, dan Sape), kantor Bupati merupakan simbol dari sebuah `kekuasaan yang sangat angkuh dan menindas rakyat'.

      Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@...


    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.