Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pernyataan Sikap PRP: Rakyat Harus Hentikan Kebrutalan Rezim Neoliberal

Expand Messages
  • KP-PRP
    PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 402/PS/KP-PRP/e/XII/11 Hentikan Tidakan Brutal Rezim Neoliberal terhadap Rakyat Pekerja di Indonesia! Bangun
    Message 1 of 1 , Dec 25, 2011
    PERNYATAAN SIKAP
    PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
    Nomor: 402/PS/KP-PRP/e/XII/11


    Hentikan Tidakan Brutal Rezim Neoliberal terhadap Rakyat Pekerja di Indonesia!
    Bangun Kekuatan Politik Alternatif Rakyat Pekerja di Indonesia!

    Salam rakyat pekerja,
            Masih segar ingatan kita bagaimana kasus kekerasan yang menyelemuti sengketa lahan di Mesuji, kita pun kemudian dikagetkan dengan kasus penembakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat di Bima. Lagi-lagi rakyat harus berhadapan dengan aparat keamanan yang melindungi para pemilik modal. Dengan demikian jelaslah, perlindungan terhadap para pemilik modal tersebut memang telah menjadi sebuah kebijakan bagi rezim neoliberal. Hal ini terbutki dengan makin meningkatnya intervensi aparat keamanan dalam setiap sengketa lahan yang terjadi di Indonesia. Belum lagi mengingat, bahwa keberadaan para pemilik modal tersebut jelas atas seizin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.
            Konflik lahan yang semakin meningkat antara rakyat dengan pemilik modal dan dibantu oleh rezim neoliberal di daerah dan aparat keamanan, tentunya akan semakin massif terjadi mengingat Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan telah disahkan oleh DPR RI. UU tersebut akan melegalkan segala tindakan pencaplokan lahan masyarakat atas nama pembangunan, baik yang dilakukan oleh rezim neoliberal maupun para pemilik modal. Sudah dapat diprediksi, hal ini juga akan semakin meningkatkan tensi ketegangan antara rakyat dengan para pemilik modal di berbagai daerah Indonesia. Sepanjang tahun 2011, Walhi mencatat lebih dari 103 kasus konflik sumber daya alam di berbagai sektor yang diiringi dengan tindakan kekerasan oleh aparat rezim neoliberal. Sementara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya ada sekitar 160 konflik yang terjadi sepanjang 2011.
            Lonjakan sengketa lahan karena disahkannya UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan sepertinya akan mengulang perjalanan pengesahan Perpres No 65 tahun 2006 yang diberlakukan rezim neoliberal ketika itu. Berdasarkan data LBH Jakarta, sepanjang 2006 jumlah korban penggusuran sebanyak 1883 KK, sedangkan pada tahun 2007 menjadi 5935 KK. Hal ini menunjukkan, bahwa sejak Perpres No 65 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diberlakukan, lonjakan penggusuran semakin meningkat. Hal ini tentu saja dikhawatirkan juga akan semakin massif di tahun 2012 karena DPR RI sudah mengesahkan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
            Pemberlakuan UU tersebut disinyalir memang hanya untuk memenuhi kebutuhan para pemilik modal yang telah sangat sulit mencari lahan untuk kepentingan pengerukan keuntungan mereka. Maka dari itu, demi memastikan ketersediaan lahan, rezim neoliberal mengesahkan UU tersebut. Namun jelas, pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat karena rakyat akan kehilangan lahannya demi “pembangunan”, yang sebenarnya hanya untuk memberikan lahan kepada pemilik modal untuk dikeruk dan dijadikan keuntungan untuk mereka.
            Pencaplokan lahan juga sering kali diiringi dengan berbagai tindakan penyiksaan, penembakan, intimidasi, atau bahkan pembunuhan oleh rezim neoliberal. Kasus yang terjadi di Mesuji dan Bima menjadi salah satu bukti bagaimana rezim neoliberal beroperasi untuk memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Penolakan dan perlawanan dari rakyat akan dibalas dengan tindakan kekerasan yang akhirnya menyebabkan korban jiwa di pihak rakyat. Kasus Mesuji dan Bima hanyalah puncak gunung es dari konflik lahan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana operasi yang dilakukan oleh rezim Neoliberal. Masih banyak sekali kasus-kasus konflik lahan yang terjadi di Indonesia, dan mendapatkan perlawanan dari rakyat setempat, seperti Tiaka di Sulawesi Tengah, Sorikmas di Sumatera Utara, Senyarang ,dan yang lainnya.
            Perlawanan tersebut tentunya disebabkan karena rakyat sudah muak dan sudah tidak dapat bersandar kepada penguasa di negeri ini, baik pemerintah, DPR maupun partai politik. Para elit penguasa di pemerintah, parlemen, dan partai politik itulah yang memberikan ijin kepada pemilik modal untuk mencaplok lahan dan mengeruk keuntungan dari lahan tersebut. Sementara pemilik lahan sebenarnya (rakyat) tidak pernah diuntungkan dari proses tersebut.
    Sudah saatnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah tersebut kita satukan untuk dijadikan kekuatan yang lebih besar lagi. Perlawanan-perlawanan tersebut harus dibangun untuk melawan segala penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan rezim neoliberal. Kekuatan politik alternatif menjadi salah satu jalan keluar dari segala penindasan rezim neoliberal, karena kekuatan politik yang dibangun oleh partai-partai politik selama ini hanyalah merupakan KARTEL PARTAI POLITIK yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat pekerja di Indonesia.
            Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan sikap:
    1. Mengecam keras tindakan kekerasan secara brutal aparat keamanan dalam menghadapi aksi-aksi rakyat, khususnya di Mesuji dan Bima, yang berujung pada tewasnya beberapa orang.
    2. Rakyat harus menghentikan segala bentuk tindakan brutal rezim neoliberal yang telah menindas rakyat pekerja di Indonesia dengan cara membangun persatuan seluruh elemen gerakan rakyat di Indonesia.
    3. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan kekuasaan rezim neoliberal dan neoliberalisme.
    4. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

    Jakarta, 26 Desember 2011
    Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP-PRP)
    Ketua Nasional
    Sekretaris Jenderal
    ttd.
    (Anwar Ma'ruf)
    ttd
    (Rendro Prayogo)


    Contact Persons:
    Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
    Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)







     

    ___*****___
    Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
    Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
    Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

    Komite Pusat

    Perhimpunan Rakyat Pekerja
    (KP PRP)

    JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
    Phone/Fax: (021) 798-2566

    Email: komite.pusat@... / prppusat@...
    Website: www.prp-indonesia.org


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.