Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Undangan Diskusi "Menggadaikan Indonesia Melalui Regulasi"

Expand Messages
  • Mohamad Zaki Hussein
    Undangan Diskusi Terbuka PRP “Menggadaikan Indonesia Melalui Regulasi” Pada bulan Oktober 2011, DPR akan kembali bersidang. Rencananya ada beberapa
    Message 1 of 1 , Sep 26, 2011
    Undangan Diskusi Terbuka PRP
    “Menggadaikan Indonesia Melalui Regulasi”


    Pada bulan Oktober 2011, DPR akan kembali bersidang. Rencananya ada beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan disahkan oleh DPR. Di antaranya adalah RUU BPJS, RUU OJK dan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Sementara itu, juga sudah ada RUU lain yang menunggu untuk disahkan seperti RUU Intelijen, RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU Keamanan Nasional, RUU KUHP, RUU tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi, RUU tentang Perubahan atas UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

    Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, memang ada sekitar 247 RUU yang akan disahkan hingga tahun 2014. Target pada tahun 2011 ini, ada sekitar 93 RUU yang akan disahkan. Sebagian dari regulasi tersebut memiliki watak yang represif dan/atau membuka lebih banyak ruang bagi gerak modal, termasuk modal asing, di Indonesia. Dari pengalaman historis yang ada, munculnya kebijakan dengan watak seperti itu cenderung disebabkan oleh kebutuhan struktural akan suntikan modal segar untuk mengatasi kemacetan akumulasi kapital.

    Pada tahun 1960-an s/d 1970-an, misalnya, setelah melancarkan pukulan yang sangat dahsyat sekaligus mengerikan terhadap gerakan rakyat, rezim Orde Baru mengambil kebijakan ekonomi yang "berorientasi ke luar" untuk mendapatkan suntikan modal agar bisa keluar dari krisis ekonomi. Keluarlah berbagai macam peraturan yang mengakomodasi kapital asing, termasuk Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Begitu pula, untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia, pemerintah harus menciptakan iklim politik yang kondusif bagi akumulasi kapital. Dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang melumpuhkan kekuatan politik rakyat, seperti pemfusian partai-partai politik menjadi hanya tiga partai.

    Aliran dana asing pun mengucur ke Indonesia. Pada Februari 1967, berdiri Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang beranggotakan negara-negara kapitalis maju dan berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. IGGI menjadi sumber bantuan asing terbesar untuk Indonesia. Selama tahun 1967-1972, IGGI menyetujui bantuan sebesar 2.353,6 juta dollar AS. Selama tahun 1967-1972 itu juga, Indonesia menyetujui investasi asing sebesar 2.488,4 juta dollar AS. Masuknya dana asing ini memungkinkan rezim Orde Baru keluar dari krisis. Pada 1966-1971, tingkat inflasi pun menurun drastis dari 635% menjadi 2,3%.

    Kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi modal juga pernah terjadi kembali pada tahun 1980-an. Jadi, pada tahun 1970-an, terjadi boom minyak di dunia akibat embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota OPEC saat perang Israel dengan negara-negara Arab, serta Revolusi Iran 1979.  Pendapatan  minyak Indonesia pun meningkat pesat dan fraksi-fraksi kapital dalam negeri bisa melepaskan ketergantungannya secara relatif terhadap kapital asing.  Mereka pun mulai mengarahkan kepentingan negara untuk kepentingan mereka, termasuk menghambat gerak modal asing yang menjadi kompetitor mereka. Insentif bagi kapital asing seperti penundaan pajak dan jaminan impor dikurangi secara bertahap. Sektor-sektor yang sebelumnya terbuka bagi kapital asing juga dibatasi.

    Namun, zaman keemasaan bagi kapital dalam negeri ini tidak berlangsung lama. Seiring dengan Perjanjian Perdamaian Camp David, negara-negara Arab membuka embargonya dan harga minyak turun kembali. Hal ini berdampak pada pendapatan minyak bumi Indonesia. Posisi negara dan kapital dalam negeri pun kembali lemah, karena kekurangan sumberdaya. Banyak proyek industri dan infrastruktur besar yang ditunda. Mereka akhirnya relatif bergantung lagi pada kapital asing, sehingga mau tidak mau, negara membuka pembatasan-pembatasan yang selama ini ia terapkan. Persentase bidang yang dibuka untuk investasi asing, misalnya, meningkat dari sekitar 37% di tahun 1985 menjadi sekitar 68% pada tahun 1986.

    Pertanyaannya, sekarang ini, kepentingan seperti apa yang ada di balik berbagai regulasi yang berwatak represif dan/atau membuka lebih banyak ruang bagi gerak modal di Indonesia? Dan bagaimana gerakan sosial bisa membatalkan atau setidaknya menahan berbagai regulasi yang sebentar lagi akan disahkan ini? Untuk mencari jawaban atas kedua pertanyaan itulah, Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) berinisiatif menyelenggarakan diskusi terbuka dengan tema ”Menggadaikan Indonesia Melalui Regulasi.” Adapun diskusi akan diadakan pada:

    Hari/Tanggal: Jum’at, 30 September 2011
    Waktu: Pukul 18.30-21.30 WIB
    Tempat:
    Studio Dolorosa
    Jl. Pinang Ranti No. 40, RT 15/RW 01
    Pondok Gede, Jakarta Timur
    (Perempatan Garuda, seberang Taman Mini Square)

    Dengan narasumber:

    1. Usman Hamid (Kontras)
    2. Ahmad Daryoko (SP-PLN) (masih dalam konfirmasi)
    3. Idham Arsyad (KPA)
    4. Fildzah Izzati (PRP Komite Kota Depok)

    Moderator: Elizabeth Koesrini (PRP Komite Kota Jakarta Pusat)

    Contact Person:

    1. Roma (08568564577)
    2. Verly (083897984648)

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.